Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Tasya Ainul Rofiah]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8252
<![CDATA[Rendahnya kesempatan pekerjaan bagi penyandang tunagrahita berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dapat dikatakan bahwa mereka terjebak kemiskinan. Hal ini perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah maupun masyarakat disekitar mereka. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya permasalahan pada kebutuhan ekonomi masyarakat penyandang tunagrahita. Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” untuk melakukan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat tunagrahita mampu menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera, selain itu agar masyarakat penyandang tunagrahita mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak mengandalkan pemberian dari orang lain. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” yaitu pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, ternak kambing, dan ternak ayam kampung. Fokus penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato (2017) yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik dan masyarakat penyandang tunagrahita merasakan hasil yang baik setelah melakukan kegiatan pemberdayaan.Kata kunci: Pemberdayaan, Penyandang Disabiitas, Penyandang Tunagrahita]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TRANSPORTASI PUBLIK TERINTEGRASI DI PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Samsul Ode]]>;
<![CDATA[Margaretha Klara Mote]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8318
<![CDATA[Transportasi Publik merupakan pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya transportasi publik ini terlihat pada semakin bertambah pesatnya pertumbuhan penduduk di pemukiman kota besar, dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk kebutuhan pelayanan jasa angkutan umum atau transportasi publik secara masal adalah sebagai solusi untuk membantu mobilitas masyarakat setiap waktu. Salah satu jenis transportasi publik yang dapat dijadikan pilihan utama untuk mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi publik di atas adalah Jak Lingko diketahui jumlah rute layanan Jak Lingko secara keseluruhan berjumlah 36 rute yang merupakan alat transportasi dengan beberapa keunggulan seperti waktu, biaya, akses, dan jangkauan trayek. Hadirnya Jak Lingko diharapkan dapat memberikan pelayanan transportasi yang lebih optimal dan menjadi solusi bagi transportasi publik di DKI Jakarta, serta dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat agar menggunakan transportasi publik untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari dan memudah masyarakat baik itu dengan adanya integrasi rute ataupun integrasi pembayaran]]>
<![CDATA[PENERAPAN PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) ]]>
<![CDATA[Dwi Andini]]>;
<![CDATA[Tukiman Tukiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8240
<![CDATA[Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan dalam menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga volume kendaraan di jalan raya mengalami peningkatan. Untuk itu, dibutuhkan inovasi untuk menertibkan lalu lintas dengan menerapkan e-government. Salah satu instansi kepolisian yang memanfaatkan e-government dalam menertibkan lalu lintas adalah Polresta Sidoarjo yang saat ini dilakukan melalui kamera CCTV E-TLE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses penerapan program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah elemen sukses penerapan e-government berdasarkan hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government yang diantarannya adalah support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan program E-TLE di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan berupa visi misi, peraturan, dan adanya sosialisasi. Penerapan program E-TLE ini juga memberikan manfaat seperti tertib dan disiplin berkendara di jalan raya, hanya saja dalam penerapannya terdapat kendala bila terdapat pelanggar menggunakan plat nomer palsu dan tidak menggunakan plat nomer sehingga tidak terbaca di sistem E-TLE.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS APLIKASI AREK SUROBOYO SIAP KERJO (ASSIK) ]]>
<![CDATA[Nur Melywuni]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8311
<![CDATA[Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disperinaker) melakukan langkah inovatif dengan mengoptimalkan sistem digitalisasi yang seluruh prosesnya dilakukan secara online. Ini dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan pengangguran dengan meluncurkan aplikasi ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) berbasis website Link and Match yang bertujuan untuk menangulangi angka pengangguran khususnya di Kota Surabaya serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi seputar pekerjaan. Seiring berjalannya kebijakan program penganggulangan pengangguran oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kota Surabaya belum dapat dikatakan sesuai dengan yang diinginkan. Pelaksanaan Aplikasi ASSIK di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas berdasarkan teori Sutrisno (2007:125) sebagaimana dikutip oleh (Andriani, 2018:4) Aplikasi ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima faktor yang menunjukkan efektivitas suatu program yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Segala kekurangan, masalah, dan hambatan dalam penerapan aplikasi ASSIK dapat terselesaikan dengan baik meskipun kendala server website down dapat ditingkatkan kembali agar aplikasi ASSIK semakin berjalan optimal.]]>
<![CDATA[DAMPAK PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[I Komang Putra]]>;
<![CDATA[Wahyu Widayat]]>;
<![CDATA[Gede Sanjaya Adi Putra]]>;
<![CDATA[I Putu Gde Chandra Artha Aryasa]]>;
<![CDATA[I Made Aditya Pramartha]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8289
<![CDATA[Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan tujuan meningktakan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur dampak dari program KUR terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali penerima program. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi dampak melalui indikator pengeluaran rumah tangga atas bahan nonmakanan dan makanan. Pengukuran kuantitatif menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan setdata yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Jika dibandingkan antara kelompok penerima program KUR dan kelompok yang tidak menerima, maka kelompok penerima program KUR memiliki pengeluaran nonmakanan lebih tinggi 8 persen dan pengeluaran makanan lebih tinggi 4 persen dibandingkan kelompok yang tidak menerima program KUR. Hasil penelitian menyimpulkan jika kelompok rumah tangga penerima program KUR cenderung lebih sejahterah dikarenakan memiliki pengeluaran keseluruhan yang lebih tinggi dari kelompok yang tidak menerima program. Program KUR yang dijalankan oleh pemerintah berdampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pengembangan sektor riil. Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam diskusi terkait kebijakan publik dan pengambil keputusan kebijakan publik.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BERBASIS SEJARAH BUDAYA ]]>
<![CDATA[Fierda Nurany]]>;
<![CDATA[Safira Firdaus]]>;
<![CDATA[Reza Mia Anggraeni]]>;
<![CDATA[Refridyan Dewi Safira]]>;
<![CDATA[Agil Putra Anugrah]]>;
<![CDATA[Deny Bactiar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8309
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi wisata berbasis sejarah budaya. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan ke Museum Mpu Tantular, dengan penurunan jumlah pengunjung terutama pada kategori pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi dan FGD yang dihadiri oleh pak Sadari selaku perwakilan museum, pengunjung museum dan petugas museum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya tarik Museum Mpu Tantular didedikasikan untuk pengembangan koleksi museum untuk memberikan kesempatan belajar bagi siswa. Museum ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dan menawarkan tur berpemandu gratis. Ini memiliki 3,5 hektar area publik, termasuk museum, gazebo, galeri, dan aula outbound. Selain itu, ia memiliki 11 area untuk menampilkan berbagai koleksi, seperti Temporer dan Auditorium. Museum ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang komprehensif bagi anak-anak pada tahun 2022, dengan fokus pada pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak. Ini akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pembelajaran dan mempromosikan koleksi seni museum. Museum ini akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan otoritas lokal untuk mempromosikan museum sebagai sumber daya masyarakat. Potensi wisata budaya sejarah museum Mpu Tantular kurang optimal karena daya tarik pengunjung ke museum kurang menarik bagi mereka yang lebih suka hal-hal yang "kekinian" yang cenderung menawarkan pengalaman yang lebih interaktif dan terlibat. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan apresiasi terhadap museum. seperti membuat kebijakan wajib berkunjung ke museum, dan memasukkan museum sebagai kurikulum muatan lokal agar museum lebih dekat dengan masyarakat]]>
<![CDATA[PUBLIC TRUST PENANGANAN STUNTING PADA STREET LEVEL BUREAUCRACY ]]>
<![CDATA[Riyadi Riyadi]]>;
<![CDATA[Erna Setijaningrum]]>;
<![CDATA[Falih Suaedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8259
<![CDATA[Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka stunting tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan angka tertinggi kasus stunting di salah satu desa mencapai 80%. Jumlah tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh lini pemerintahan dalam penanganan stunting sampai ke street level bureaucracy atau level desa. Pelaksanaan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah tentu juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban. Peneliti menggunakan OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions (2021) sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa dengan urutan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Tuban yaitu Desa Brangkal, Desa Sumberejo, dan Desa Kedungrejo. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive dan snowball. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa, bidan desa, kader posyandu dan masyarakat (ibu yang memiliki anak stunting). Hasil penelitian menunjukkan bahwa public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban cukup baik terutama pada dimensi openness (keterbukaan) dan integrity (integritas).]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING ]]>
<![CDATA[Nindya Tiara Fatikha]]>;
<![CDATA[Ane Permatasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8308
<![CDATA[Stunting pada bayi menjadi permasalahan krusial yang masih dihadapi Indonesia sehingga memerlukan langkah dalam upaya penanganannya. Penanganan stunting di Indonesia tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Namun, dalam kolaborasi tersebut, peran kementerian dan lembaga menjadi yang terdepan dalam penanganan stunting di Indonesia. Tujuan penelitian pada artikel ini yaitu untuk mengetahui collaborative governance antara kementerian dan lembaga-lembaga dalam upaya penanganan stunting di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan sumber data sekunder. Teknik analisis data menggunakan interactive model yang didasarkan pada dinamika collaborative governance menurut Emerson dan Nabatchi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kolaborasi, seperti Kemenkes, Kemenag, Kemensos, BKKBN, BPOM, dan lain-lain. Peran yang dilakukan melalui kolaborasi tersebut memiliki dampak pada penurunan stunting di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi antara kementerian dan lembaga telah dilakukan dengan baik, tetapi perlu adanya pengembangan lanjutan. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa zero stunting akan dapat dicapai apabila kementerian dan lembaga mengikutsertakan dan mengoptimalkan peran pihak lain non-pemerintah dalam penanganan stunting.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH PADA PEMROSESAN AKHIR ]]>
<![CDATA[Kartika Dwijayanti]]>;
<![CDATA[Lukman Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i4.8301
<![CDATA[Kebijakan pengelolaan sampah memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang salah satunya yaitu melalui penyediaan dan pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA). Kabupaten Gresik dihadapkan pada permasalahan utama dalam pengelolaan sampah yakni keterbatasan TPA sehingga turut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu model interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik ditinjau berdasarkan model implementasi Edward III yang meliputi empat fokus yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat dikatakan sudah terimplementasikan namun belum optimal. 1) pada fokus komunikasi telah terlaksana secara efektif diantara implementor; 2) pada fokus sumber daya belum optimal, hal ini dikarenakan pada sumber daya staff secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan, selain itu sumber daya fasilitas yang terbatas berdampak pada ketidakefektifan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, sumber daya informasi telah mencukupi dan kewenangan telah terdistribusikan dengan baik sehingga tidak ada tumpang tindih atas pelaksanaan wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan; 3) pada dokus disposisi menunjukkan adanya komitmen implementor dalam mewujudkan kebijakan; 4) pada fokus struktur birokrasi didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan UPT TPA yang bertujuan untuk mengorganisir penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA sesuai dengan kebijakan.]]>
<![CDATA[PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH ]]>
<![CDATA[Dellia Ayu Nurparikha]]>;
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>;
<![CDATA[Achmad Sodik Sudrajat]]>;
<![CDATA[Alikha Novira]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i4.8340
<![CDATA[This research examines the implementation of the CDPOB regional expansion policy in South Garut Regency, focusing on policy implementation in accordance with Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 on Regional Government and the bottom-up method. This research uses a descriptive qualitative approach involving interviews with stakeholders at the Provincial level and documentation studies, to analyze the success of the policy. This research uses Richard Matland's policy implementation theory which includes five dimensions, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The results showed that the implementation of the CDPOB regional expansion policy for South Garut Regency as a whole has been running in accordance with the rules. However, the implementation has not been completely perfect even though it has fulfilled Richard Matland's five indicators. There are also obstacles in the implementation of the CDPOB expansion policy of South Garut Regency, including the feasibility assessment that has not reached the minimum requirements in the Draft Government Regulation (RPP) on Regional Arrangement, improvement notes, and community conflicts even though they have been resolved. In terms of assessment, further analysis and programs are needed to improve the low sub-indicator scores.]]>
