cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP MASYARAKAT: KRISIS SUPREMASI SIPIL DAN PERAN MILITER DALAM DINAMIKA POLITIK Fathullah, Seni Kamalia Rizki; Adnyani, Ni Ketut Sari; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang memastikan kekuasaan politik berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer berfungsi sebagai alat pertahanan yang sepenuhnya tunduk pada kontrol sipil. Penelitian ini mengeksplorasi dampak revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, terhadap supremasi sipil dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dampak sosio-psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam supremasi sipil melalui perluasan peran militer dalam 16 kementerian/lembaga sipil. Hal ini berimplikasi pada militerisasi birokrasi, melemahnya meritokrasi ASN, dan dampak psikologis berupa ketidakamanan serta disorientasi identitas sipil. Selain itu, normalisasi otoritarianisme dan degradasi empati juga muncul. Pembatasan ruang demokratis terjadi melalui operasi teritorial dan intimidasi, sementara proses legislatif menjadi tertutup dengan minim partisipasi publik. Kesimpulan penelitian menegaskan risiko regresi demokrasi akibat kaburnya batas antara domain militer dan sipil. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan, seperti evaluasi implementasi Pasal 47 dan penguatan kerangka hukum, untuk menjaga supremasi sipil.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR) Ariawan, I Wayan; Artana, I Made; Swetasoma, Cokorda Gede
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar dan (2) Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Random Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ataupun perempuan yaitu dikarena faktor internal yang terdiri dari kontrol diri dan komunikasi yang kurang baik serta faktor eksternal yang terdiri dari faktor perselingkuhan, ekonomi dan budaya patriaki. (2) Upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan Unit PPA Polresta Denpasar dan P2TP2A Kota Denpasar maka dapat digolongkan kedalam dua upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif yang terdiri dari pemberian edukasi dan sosialisasi dan represif yang terdiri dari penyelesaian melakukan jalur mediasi dan jalur hukum oleh Unit PPA Polresta Denpasar. Selanjutnya P2TP2A Kota Denpasar telah melakukan pendampingan terhadap korban, pelayanan konsultasi hukum dan psikolog serta home visit.
PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA CACAT KEHENDAK DITINJAU DARI KUHPERDATA Putra, Gede Bagus Prema Cahya Sani; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemurnian kehendak sebagai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait cacat kehendak yang meliputi kekhilafan, paksaan, dan penipuan berdasarkan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 KUHPerdata. Permasalahan yang dikaji adalah bentuk-bentuk cacat kehendak dalam perjanjian serta akibat hukum pembatalannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan konsep akta, yang menelaah ketentuan KUHPerdata serta kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhilafan yang menyangkut hakikat barang, paksaan yang menimbulkan ketakutan akan kerugian besar, serta penipuan yang mengandung tipu muslihat disengaja merupakan bentuk cacat kehendak yang menyebabkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan. Akibat hukum pembatalan adalah hilangnya kekuatan mengikat perjanjian sejak semula setelah adanya putusan pembatalan, serta kewajiban para pihak untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Dengan demikian, pengaturan cacat kehendak dalam KUHPerdata berfungsi melindungi kemurnian kesepakatan dan menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual.
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN LAYANAN FINTECH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN POJK NO. 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Lestari, Nastiti; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme restrukturisasi pembiayaan layanan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai peraturan utama pelaksanaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK tidak memuat regulasi eksplisit mengenai restrukturisasi pembiayaan, tetapi hanya menegaskan kewajiban penyelenggara terkait transparansi, perlindungan konsumen, penagihan etis, dan penyampaian peringatan dalam kondisi wanprestasi. Tidak adanya norma khusus untuk restrukturisasi menciptakan ambiguitas dalam kewajiban para pihak, potensi ketidakseimbangan dalam posisi tawar dan peluang multi-interpretasi dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Penerapan kebijakan restrukturisasi di lapangan masih bersifat internal dan berbeda antar platform, sehingga efektivitasnya dalam mencegah gagal bayar dan praktik penagihan yang berlebihan tidak optimal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa POJK ini pada dasarnya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, namun masih ada kesenjangan teknis yang memerlukan harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan ketentuan umum KUHPerdata. Studi ini merekomendasikan pentingnya standar pembiayaan restrukturisasi dalam regulasi OJK, penguatan pengawasan, dan integrasi norma-norma lintas regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi peminjam dalam ekosistem Fintech P2P Lending.
NON-COMPETITION CLAUSE: BUSINESS PROTECTION OR LIMITATION OF WORKER RIGHTS Trisno, Alexandra Kyra; Windari , Ratna Artha; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness approach. Indonesia occupies a middle position, relying on general contract principles and constitutional safeguards without specific statutory regulation. The study concludes that non-competition clauses may function as legitimate business protection instruments only if drafted proportionally, with clear limitations on duration, territory, and scope, while respecting workers’ fundamental rights.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI Anam, Miftahul; Windari , Ratna Artha; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi poligami di Indonesia dan memberikan gambaran utuh mengenai (1) pengaturan hukum poligami di Indonesia serta (2) analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Poligami di Indonesia diatur secara ekstensif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Analisis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Ini dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
DAYA IKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TELAAH YURIDIS ATAS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN KONSEKUENSI WANPRESTASI PENJUAL Haura; Windari , Ratna Artha; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dan daya ikat perjanjian elektronik (e-contract) dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif asas pacta sunt servanda serta konsekuensi hukum wanprestasi penjual dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas pacta sunt servanda tetap berlaku dalam transaksi digital, namun penerapannya harus diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi penjual, konsumen berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam praktik e-commerce.

Page 12 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue