Journal of Law, Administration, and Social Science
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2a (2023)"
:
11 Documents
clear
The Role Of Restaurant Taxes On Regional Income Of Cirebon City
Fara Azah Kharisma;
Desi Rusita Nur Umaroh;
Galih Wicaksono;
Resvi Inayah;
Edy Wahyudi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.574
Cirebon City is a city located in the eastern part of West Java Province which has great natural, culinary and religious tourism potential. Judging from its tax potential, Cirebon City has quite large restaurant tax potential. This is due to the strategic geographical location of Cirebon City. Cirebon City itself is the trade center for Region III Cirebon, namely Kuningan Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency. Cirebon City Restaurant Tax is regulated in Cirebon City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning the Second Amendment to Cirebon City Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Regional Taxes. The regional regulations explain that Restaurant Tax is a tax levied on every service provided by a restaurant. Restaurant tax is one component of Regional Original Income (PAD) revenue. This research aims to analyze the effectiveness and contribution of Restaurant Tax to local revenue. The method used in this research is a quantitative descriptive method, by analyzing the level of effectiveness and contribution of Cirebon City Restaurant Tax revenue from 2019-2021, using secondary data obtained from pages managed by the Cirebon City Regional Revenue Agency (Bapenda). The research results show that the level of effectiveness of Restaurant Tax revenue fluctuates greatly due to the impact of the Covid-19 pandemic, and the contribution to PAD is still relatively low.
Effectiveness And Contribution Of Land And Building Tax Revenue In Sragen City
Abdul Mustofa Iqbal Asyrof;
Dilivia Dama Ivonne;
Galih Wicaksono;
Deviana Safitri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.576
The aim of this research is to determine the effectiveness of Land and Building Tax revenue, as well as to find out the socialization strategy as an effort to make Land and Building Tax (PBB) revenue more effective in Sragen Regency. The method used is quantitative, by collecting several data, literature studies, and also other supporting information. According to Law no. 28/2009 concerning Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the taxes managed by the Regional Government. The results of this research show that the growth in PBB-P2 revenue in Sragen Regency has reached the target set over the past 3 years. The level of effectiveness of PBB-P2 in Sragen Regency has been in the criteria of being very effective in the last 3 years, while the level of PBB-P2 contribution to Sragen Regency's Original Regional Revenue (PAD) is very low. The growth rate of PBB-P2 revenue after the enactment of Law no. 28/2009 experienced a decrease in percentage, this was because the target set by the regional government was greater than the target set by the central government.
Work Life Balance Ditinjau Dari Implementasi Pemberian Cuti Tahunan Dan Pola Mutasi Pegawai Sektor Publik
Ardian Azmi Hasibuan;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.602
Work life balance merupakan prinsip hidup seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sebagai pegawai, seorang Aparatur Sipil Negara juga penting untuk menerapkan prinsip work life balance. Aparatur sipil negara wajib mengabdikan diri kepada negara dan rakyat Indonesia, siap ditempatkan dimana saja, siap dimutasi kapanpun dan dimanapun. Dalam pengabdiannya, Aparatur Sipil Negara juga diberikan hak-hak, salah satu hak umum yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara adalah mendapatkan hak cuti tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan work life balance di sektor publik dengan meninjau kembali implementasi atas pemberian cuti tahunan dan pola mutasi pegawai di sektor publik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review/ literatur reviu. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberian hak cuti tahunan dan pelaksanaan mutasi pegawai di sektor publik belum ideal, diantaranya persetujuan cuti tahunan yang masih cukup sulit didapatkan oleh para Aparatur Sipil Negara dan pola mutasi yang masih berdasarkan seniority system dan spoiled system. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan hak cuti dan mutasi Aparatur Sipil Negara.
Urgensi Pembentukan Kawasan Inovasi Hijau (Green Innovation District) Di Indonesia
Muhammad Taufiq Badruzzuhad;
Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.605
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan tantangan dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan usulan mengenai skema pendanaan dalam rangka pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode riset studi literatur. Urgensi dari pembentukan kawasan inovasi hijau adalah adanya perubahan iklim dunia, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan efisiensi energi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta daya tarik investasi dan pariwisata. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia adalah tantangan terkait kebijakan dan regulasi, pendanaan dan investasi, serta kesadaran masyarakat. Skema pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pendanaan dari APBN dan/atau APBN, dari pihak swasta, ataupun kolaborasi antara pendanaan dari pemerintah dan pihak swasta. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yakni penelitian ini melengkapi literatur mengenai kawasan inovasi hijau (green innovation district) khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah terkait dengan perumusan kebijakan pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia.
Confronting Gender-Based Violence: The State's Accountability In Safeguarding Women And Children's Human Rights
Agustin Widjiastuti;
Nafis Dwi Kartiko
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.612
This research aims to analyse the conditions and obstacles faced by both groups in the context of human rights violations, as well as provide practical suggestions to improve their protection. The research method used is normative legal methodology, which involves the examination and analysis of legal standards in the literature. A conceptual approach was taken through an exploration of ideologies and teachings that generate legal terminology. Primary and secondary legal materials were collected through inventory, classification, and systematics, with a deduction method for analysis. The results emphasise the need for a comprehensive strategy that considers legal, social, cultural and psychological aspects. The research also suggests the need for cooperation between the government, civil society and relevant institutions to create an environment conducive to the protection of women's and children's rights. The implication of this research is the need for a comprehensive approach in legal policy formulation, which not only focuses on legal aspects but also considers social, cultural, and psychological factors. The research emphasises the importance of increasing public awareness and understanding of human rights, as well as the need to strengthen legal and policy institutions. There is a need to improve the competence of law enforcement and the judiciary, as well as to involve various stakeholders in formulating policies that are more in line with gender issues and the needs of children.
Malpraktik Dokter Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia
Nada Syifa Nurulhuda;
Fadhil Indiyarto
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.627
Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab yang besar. Pasalnya seorang dokter bertanggungjawab untuk menyembuhkan atau bahkan menyelamatkan nyawa pasien yang datang kepadanya. Namun tidak sedikit dokter yang gagal dalam melakukan tugasnya dengan berbagai alasan, salah satu nya adalah terjadinya malpraktek. Sederhananya, malpraktek adalah Tindakan dokter yang mengandung unsur kelalaian dan menyebabkan kerugian bagi pasien. Karena Tindakan dokter tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, maka seharusnya terdapat hukum yang mengatur hal ini. Namun pada nyatanya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah Malpraktek. Berangkat dari hal tersebut rasa penasaran penulis untuk membahas malpraktek kedokteran dalam sudut pandang Hukum positif di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk mencari bagaimana malpraktek dalam pandangan hukum dan bagaimana Pengaturan Malpraktik dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia. Dengan menggunakan model penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwasannya malpraktek tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia namun hal tersebut masih dapat dikenakan sanksi yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana dan malpraktek administratif. Kata Kunci : Malpraktik, Dokter, Hukum Positif
Evaluasi Kebijakan Tol Laut
Muhammad Syahrul Fuady
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.628
Biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya logistik yang tinggi perlu diperbaiki agar dampaknya bagi masyarakat berkurang. Dalam penelitian ini kami mengidentifikasi penyebab biaya logistik yang tinggi dan memberikan solusi kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi literatur, kami menemukan bahwa kondisi geografis Indonesia yang luas tidak didukung infrastruktur transportasi yang memadai, ketidaktersediaan jadwal kapal yang tepat waktu dan teratur, belum terintegrasinya aspek layanan kapal di pelabuhan dan moda transportasi lain, pembatasan jenis muatan kapal yang boleh diangkut oleh kapal tol laut, realisasi muatan berangkat dan muatan balik kapal tol laut masih timpang, dan minimnya peralatan bongkar muat modern. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan fleksibiltas jenis barang muatan, mengembangkan potensi daerah yang menjadi tujuan tol laut, memberi insentif kepada swasta dalam penyediaan moda transportasi laut, meningkatkan kedalaman kolam labuh pelabuhan, dan mengembangkan supply chain yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan segala aspek logistik. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan terjadi penurunan harga dan jumlah trayek secara signifikan.
Penentuan Nilai Sewa Barang Milik Negara Untuk Anjungan Tunai Mandiri Oleh KPKNL Bukittinggi
Alfiyah Eka Lestari;
Imam Muhasan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.646
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kesesuaian dalam penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan membandingkan antara proses penilaian yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017, Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2018, dan Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 124/KN/2016. Dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada KPKNL Bukittinggi dengan mengacu pada Perdirjen Nomor 4/KN/2018, faktor yang paling mempengaruhi nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang dalam rangka pemanfaatan BMN untuk sewa penempatan mesin ATM adalah lokasi dan aksesibilitas. Di samping itu, saat ini KPKNL Bukittinggi sedang melakukan proses pembentukan basis data terkait variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang untuk penempatan mesin ATM.
Urgensi Faktor Kepemimpinan Dalam Mendukung Efektivitas Organisasi Pada Periode Awal Pandemi Covid-19
Puji Wibowo;
Yvonne Augustine
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.647
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati berbagai faktor penting yang memengaruhi efektivitas organisasi pada periode awal pandemi Covid-19. Periode awal ini merupakan masa transisi dari kondisi normal ke dalam situasi perubahan yang membuat banyak pihak merasa tidak memiliki kesiapan. Berubahnya sistem kehidupan dari kegiatan yang membutuhkan kehadiran fisik menjadi bekerja dengan cara menjaga jarak satu sama lain merupakan tantangan tersendiri bagi setiap instansi, termasuk Indonesia. Studi ini dilakukan dengan mengolah data primer yang diambil melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai dari instansi pemerintah dan swasta, dengan menggunakan metode yang nyaman. Berdasarkan hasil analisisis data atas 160 responden dengan menggunakan metode persamaan struktural, diperoleh simpulan bahwa kepemimpinan berkelanjutan dan employee engagement berdampak positif terhadap efektivitas organisasi. Adapun variabel tanggung jawab sosial justru tidak memberikan efek positif terhadap kinerja organisasi tersebut. Variabel change readiness terbukti memoderasi pengaruh positif sustainable leadership terhadap efektivitas organisasi. Temuan ini memberikan bukti bahwa organisasi akan lebih efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang bagus dan kesiapan dari para karyawannya untuk berubah.
Pengaruh Sektor Agrikultur Dan Investasi Asing Langsung Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Dimoderasi Kualitas Peraturan
Emilio Pascal;
Suparna Wijaya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.654
This study aims to analyze the effect of the agricultural sector and FDI on tax revenues in N-11 countries. Apart from that, the moderating variable of regulatory quality is also added. Data was obtained from World Development Indicators, World Bank and analyzed using panel data regression. The dependent variable in this study is tax revenue, while the independent variables include the agricultural sector, FDI, the agricultural sector which is moderated by the regulatory quality, FDI which is moderated by the regulatory quality, and regulatory quality. The results of the study show that all independent variables have a simultaneous effect on tax revenues. However, if you look at it partially, then FDI, the agricultural sector which is moderated by the regulatory quality and regulatory quality positively affects tax revenues. FDI which is moderated by the regulatory quality shows a negative effect on tax revenues. Meanwhile, agricultural variables do not show a significant effect on tax revenues. The recommendation from this study is that governments in N-11 countries focus on compiling good regulations in other sectors, such as agriculture because it is proven to increase tax revenues. In addition, the government also needs to encourage foreign investment in N-11 countries because based on the test results it will increase tax revenues.