cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 4 No 5 (2024)" : 25 Documents clear
Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Di Kota Ambon Suherman, Dian Rubiana; Alam, Asmirani
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.926

Abstract

Pemotongan sapi betina produktif umum terjadi di RPH, mengakibatkan defisit daging sapi secara nasional. Secara nasional pada tahun 2020 tercatat kenaikan pada pemotongan sapi betina produktif yaitu sebanyak 680 ekor atau sekitar 5,75% dari tahun 2019 sebanyak 643 ekor. Sementara itu Maluku sendiri menyumbangkan angka sebanyak 47 pemotongan sapi betina produktif pada Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Ambon. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis data hukum primer dan sekunder. Data empiris digunakan untuk membandingkan aturan hukum dengan fenomena pemotongan sapi betina produktif di RPH.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang pemotongan ternak ruminansia kecil betina produktif dan besar betina produktif. Pasal 18 ayat (4) dan (6) UU No.41/2014 membatasi pemotongan sapi betina produktif dan meminta pemerintah untuk mengawasi kegiatan pemotongan hewan agar sesuai dengan prosedur yang menjamin kesehatan dan ketentuan lainnya.
Problematika Penyusunan Dan Penerapan Perencanaan Strategis Di SMA N 1 Rambutan-Banyuasin Firzal, Juanda; Sirozi, Muhammad
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.936

Abstract

Penelitian ini berjudul problematika penyusunan dan penerapan perencanaan strategis di SMA N 1 Rambutan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jenis penelitian yakni kualitatif, dengan pendekatan deskripstif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, penyajian dara dan verifikasi serta penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa sekolah dalam menyusun dan penerapkan perencanaan strategis di sekolah meliputi beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah Analisis, yang mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Pada tahap ini, dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi mutu sekolah, pengumpulan informasi tentang kondisi sekolah saat ini dan masa depan, serta evaluasi hasil pelaksanaan program-program pada periode sebelumnya. Selanjutnya adalah Tahap Perumusan Strategi, yang dilakukan oleh tim dengan menyesuaikan kondisi sekolah dan mempertimbangkan harapan dari para pemangku kepentingan. Strategi implementasi perencanaan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Rambutan melibatkan pemangku kepentingan dengan memberikan wewenang kepada staf-staf, mengumumkan program-program di awal tahun, mengadakan rapat koordinasi bulanan, memberikan tugas sesuai bidang masing-masing, dan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan menganggarkan biaya untuk pelaksanaan program serta memberikan pelatihan. Evaluasi dan Implikasi dari implementasi perencanaan strategis terhadap mutu pendidikan di SMAN 1 Rambutan melibatkan evaluasi internal dan eksternal terhadap seluruh program yang telah dan belum terlaksana, evaluasi terhadap lulusan setiap tahun, penilaian profesionalisme guru, evaluasi prestasi yang dicapai, serta monitoring yang dilakukan oleh pengawas pendidikan dari Kementerian Agama dan akreditasi dari BAN SM. Dampak dari implementasi ini adalah peningkatan mutu pendidikan yang ditunjukkan oleh beberapa indikator: peningkatan efektivitas proses KBM, peningkatan prestasi yang diraih, peningkatan jumlah peserta didik, peningkatan persentase lulusan, dan terpenuhinya sarana penunjang proses pembelajaran sesuai dengan SNP.
Strategi Ekonomi Hijau Untuk Pertanian: Studi Komparatif Variabel, Metodologi, Dan Perangkat Lunak Susanto, Hendrik; Lauwinata, Lavenia; Phoek, Simon Ebel Maris
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep ekonomi hijau dalam pembangunan sektor pertanian melalui kajian variabel yang digunakan, asal negara studi, perangkat lunak yang diterapkan, serta metodologi penelitian yang diadopsi. Dengan melakukan tinjauan literatur terhadap berbagai studi internasional, artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi hijau diintegrasikan dalam praktik pertanian. Variabel yang sering dianalisis meliputi tingkat emisi gas rumah kaca, efisiensi penggunaan air dan energi, biodiversitas, produktivitas pertanian, serta dampak sosial ekonomi terhadap komunitas petani. Studi ini mencakup penelitian dari berbagai negara dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan ekologi yang beragam, seperti Brasil, India, Tiongkok, Jerman, dan Indonesia. Setiap negara memiliki pendekatan unik yang mencerminkan kondisi geografis dan kebijakan lokal mereka, sehingga memberikan wawasan berharga mengenai penerapan ekonomi hijau di berbagai konteks. Perangkat lunak yang digunakan dalam studi ini mencakup alat analisis data seperti R dan STATA, GIS (Geographic Information System) untuk pemetaan dan analisis spasial, serta perangkat simulasi pertanian seperti APSIM (Agricultural Production Systems sIMulator). Alat-alat ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data kompleks dan menghasilkan model prediktif yang akurat. Metodologi penelitian yang diterapkan beragam, mulai dari studi kasus, analisis kuantitatif dan kualitatif, hingga model ekonomi dan ekologi. Pendekatan ini seringkali melibatkan analisis statistik, pemodelan matematika, serta evaluasi dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam menerapkan ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan mengeksplorasi keanekaragaman pendekatan dan alat analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pertanian dalam mengembangkan strategi pertanian yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Reformasi Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Membayar Upah Minimum Menggunakan Perhitungan Take Home Pay Kabes, Irianto; Widjajanti, Ermania; Anggraini, Anna Maria Tri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.954

Abstract

Perusahaan di Kudus membayar gaji karyawan di bawah UMR yang dimana terdapat lima perseroan terbatas membayar gaji tidak sesuai dengan standar Kota tahun 2023, bentuk penerapan sanksi terhadap perusahaan tersebut adalah pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perhitungan gaji yang mengelabui UMK dengan perhitungan take home pay dan melihat subjek hukum pertanggungjawaban korporasi dengan adanya reformasi hukum pidana. Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif dan naratif, memanfaatkan data sekunder buat menganalisis secara kualitatif, dan  menyimpulkan yang akan terjadi dengan menggunakan akal deduktif. Hasil penelitian menujukan bahwa pembayaran upah minimum tidak sejalan dengan regulasi merupakan perbuatan pidana. Namun dalam implementasinya masih ada korporasi yang mengelabui aturan melalui perhitungan upah take home pay yang memasukan komponen upah pokok, tunjangan bersifat tetap dan tunjangan tidak bersifat tetap dalam upah minimum hal tersebut sudah dipastikan merupakan perbuatan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan melalui preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial, membayar upah di bawah standar minimum adalah pelanggaran hukum korporasi yang semula hanya di atur di luar KUHP. Dengan adanya reformasi aturan pidana yang memasukkan pertanggungjawaban korporasi menjadi subjek aturan yang pertanggungjawabannya dilakukan terhadap perusahaan, direktur atau pengurus yang menduduki jabatan fungsional, memberi petunjuk, pemegang kendali, dan/atau pemilik korporasi, melalui reformasi hukum pidana terdapat perubahan pidana dari paradigma absolut menjadi paradigma relatif. Di mana fokus pemidanaan bergeser dari pidana balas dendam menjadi pidana yang memperbaiki kerugian dengan dimasukan ketentuan tentang pembayaran ganti rugi.
Peran Influencer Terhadap Pemilihan Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Arighi, Mikail Fathan; Yasar, Muhammad Miftah Babil; Falah, Siti Nurul; Ramdhan, Rizky Muhammad; Septiadi, Andi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.956

Abstract

Peran influencer dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah menjadi topik yang menarik dalam diskusi politik dan sosial. Dalam era digital dan media sosial, influencer memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan menginformasikan pemilih, khususnya generasi muda, tentang berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi poin kunci dalam pemilihan. Pada Pemilu 2024, peran influencer diharapkan akan semakin meningkat, mengingat semakin banyaknya populasi Indonesia yang terhubung dengan internet dan media sosial. Dengan jangkauan dan pengaruh yang luas, influencer dapat menjadi agen perubahan, mendorong partisipasi politik, dan meningkatkan pengetahuan politik di kalangan pemilih. Mereka juga dapat menjadi penghubung antara calon dan pemilih, dan berkontribusi dalam menyebarkan visi, misi, dan program kerja calon. Namun, potensi ini juga datang dengan tantangan. Misinformasi dan disinformasi adalah masalah yang semakin merajalela di media sosial, dan influencer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan akurat dan dapat dipercaya. Etika dan integritas juga menjadi perhatian, karena ada risiko bahwa influencer mungkin disalahgunakan oleh pihak politik untuk menjalankan kampanye hitam atau mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak etis. Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu 2024, peran influencer harus dijalankan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Mereka harus menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong demokrasi yang sehat dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang konstruktif, bukan memperburuk polarisasi atau menyebarkan informasi yang salah. Diharapkan, dengan pendekatan yang tepat, influencer dapat berkontribusi positif terhadap proses demokrasi Indonesia.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026) Vol 5 No 6 (2025) Vol 5 No 5 (2025) Vol 5 No 4 (2025) Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2a (2023) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 More Issue