Journal of Law, Administration, and Social Science
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 6 (2024)"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[Pengukuran indeks kualitas kebijakan pada pelayanan panggilan kedaruratan 112 di Kota Probolinggo ]]>
<![CDATA[Fitria, Nurul Jannah Lailatul]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1016
<![CDATA[Quality policies need to be formed, especially those related to public services that must be carried out by the government through public service innovation through the use of technology. One of the policies that need to be considered is the policy on the use of a single number for emergency calls, 112. Emergency calls for special services to the public who handle emergency conditions. It is this urgency that requires measuring policy quality to find out that policies related to emergency calls are indeed good and deserve to be implemented. As in Probolinggo City, the NTPD 112 service is contained in Mayor Regulation No. 175 of 2019 concerning Amendments to Mayor's Regulation No. 155 of 2018 concerning the Implementation of Services for Probolinggo City Emergency Call Number 112. There are 11 service handling policies in the regulation. Research with descriptive quantitative approach. Researchers conducted research on measuring the quality of the NTPD 112 policy in Probolinggo City with the IKK principle. The research sample was determined by 4 policies from 11 policies through formulas and methods by the State Administration Institute. The measurement uses two variables, namely Policy Planning and Policy Utilization Evaluation with an interval scale measurement of 1-10. The calculation results show that 45% of the value of the Policy Planning process is 3,651 and 55% the value of the Policy Benefit Evaluation process is 4,747. This results in a Policy Quality Index of 8.398. This shows the categorization of the policy quality index. So the quality of the policy for the single number emergency call 112 Probolinggo City is in the "B" quality with the "Good" category. Kebijakan berkualitas dalam model pelayanan pemerintahan pada masyarakat mengorientasikan pada penerapan dengan inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Khususnya pada kualitas kebijakan pelayanan penggunaan nomor tunggal panggilan darurat 112. Panggilan darurat khusus pelayanan pada masyarakat yang menangani kondisi darurat. Urgensi inilah yang membutuhkan pengukuran kualitas kebijakan untuk mengetahui bahwa kebijakan yang berkaitan dengan panggilan kedaruratan memang baik dan layak diterapkan. Seperti di Kota Probolinggo, pelayanan NTPD 112 tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 175 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tanggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Terdapat 11 kebijakan penanganan pelayanan pada regulasi tersebut. Riset dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Peneliti melakukan riset pengukuran kualitas kebijakan NTPD 112 di Kota Probolinggo dengan prinsip IKK. Sampel riset ditentukan 4 kebijakan dari 11 kebijakan melalui rumus dan metode oleh Lembaga Administrasi Negara. Pengukuran menggunakan dua variabel yakni Perencanaan Kebijakan dan Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan dengan pengukuran skala interval 1-10. Hasil perhitungan menunjukkan 45% dari nilai proses Perencanaan Kebijakan sejumlah 3,651 dan 55% nilai proses Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan sejumlah 4,747. Sehingga menghasilkan Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 8,398. Hal ini menunjukkan kategorisasi indeks kualitas kebijakan. Maka Kualitas kebijakan NTPD 112 Kota Probolinggo masuk pada kategori tingkat “B” dengan arti berkualitas “Baik”.]]>
<![CDATA[Relevansi strategi proyeksi laba rugi menjadi pengusaha kena pajak: Studi kasus pada usaha XYZ ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Giffary]]>;
<![CDATA[Valdiansyah, Riyan Harbi]]>;
<![CDATA[Rahayu, Sri]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1019
<![CDATA[Proyeksi keuangan adalah elemen penting dalam implementasi strategi untuk organisasi bisnis dan dilakukan oleh manajemen. Salah satu teknik perencanaan keuangan adalah proyeksi laba rugi, yang bertujuan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Penelitian ini menyelidiki dampak dari proyeksi laba rugi terhadap bisnis XYZ, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan melakukan wawancara dengan pemilik bisnis untuk mengumpulkan estimasi penjualan dan pengeluaran saat ini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa setelah menjadi pengusaha kena pajak, XYZ mengalami penurunan laba yang signifikan karena keputusan pemilik untuk menurunkan harga jual. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi pemilik bisnis untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penurunan laba.]]>
<![CDATA[Pengaruh komite audit, financial distress dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan dengan whistleblowing sebagai pemoderasi ]]>
<![CDATA[Handayani, Firli Dwi]]>;
<![CDATA[Annisa, Dea]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1042
<![CDATA[This research aims to examine the effect of the audit committee, financial distress, and independent commissioners, with whistleblowing as a moderating variable, on the integrity of financial statements in the consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2022. This study uses a quantitative approach and employs an associative method. The type of data used in this research is secondary data. Panel data regression is used as the research methodology. The analysis of the research results utilizes E-views 12 and Microsoft Excel software. The population in this study comprises companies in the consumer non-cyclicals sector listed on the IDX during the 2020-2022 period. The sample used in this study consists of 79 companies in the consumer non-cyclicals sector during the 2020-2022 period. The results of the research indicate that statistically, financial distress affects the integrity of financial statements, while the audit committee and independent commissioners do not affect the integrity of financial statements. The research results also show that statistically, whistleblowing can moderate the influence of the audit committee and independent commissioners on the integrity of financial statements. However, whistleblowing cannot statistically moderate the effect of financial distress on the integrity of financial statements. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh komite audit, financial distress dan komisaris independen dengan whistleblowing sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor consumer non cyclicals yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 – 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodelogi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak E-views 12 dan Microsoft Excel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 – 2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 79 perusahaan sektor consumer non cyclicals selama periode tahun 2020 – 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik financial distress berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan secara statistik whistleblowing mampu memoderasi pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Dan secara statistik whistleblowing tidak mampu memoderasi pengaruh financial distress terhadap integritas laporan keuangan.]]>
<![CDATA[Public-private partnership untuk renewable energy berbasis angin di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Anisa]]>;
<![CDATA[Al Hazmi, Raldin Alif]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1052
<![CDATA[Perubahan iklim menjadi perhatian serius seluruh dunia. Pada 2023, suhu paling hangat tercatat selama 174 tahun terakhir. Produksi energi yang masih bergantung pada bahan bakar berbasis fosil, menjadi faktor utama penyebab perubahan iklim yang terjadi. Pergeseran penggunaan energi dapat meningkatkan keberlanjutan dan mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Energi terbarukan menjadi sebuah harapan bagi penurunan emisi karbon dunia. Energi angin berpotensi dapat menghasilkan 60.647 MW energi. Namun, PLT Angin baru terpasang sebesar 135 MW dengan 75 MW di Sidrap dan 60 MW di Janeponto. Berkaca pada keberhasilan negara lain dalam menerapkan skema KPBU dalam sektor energi terbarukan seperti Afrika Selatan, India, China, dan Srilanka dapat menjadi sebuah benchmarking bagi Indonesia dalam mendorong implementasi energi terbarukan berbasis angin. Pelaksanaan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan berbasis angin memiliki beberapa kelebihan diantaranya kompetisi antar pihak swasta, pelaksanaan mekanisme KPBU lebih ekonomis daripada skema pengadaan lain, sinergi antara sektor publik dan swasta, penggunaan teknologi dan peralatan modern, pengawasan publik yang dapat mengurangi konflik kepentingan, dan pengurangan beban keuangan publik. Skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan berbasis angin dapat menjadi skema yang efektif untuk pengembangan proyek energi terbarukan. Namun, pelaksanaan skema KPBU dalam energi terbarukan menemui hambatan diantaranya hambatan regulasi, hambatan politik, dan hambatan finansial.]]>
<![CDATA[Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pada aplikasi jakone mobile Bank DKI ]]>
<![CDATA[Maharani, Clara Karmelia]]>;
<![CDATA[Suciati, Ranila]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1065
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari aplikasi JakOne Mobile serta merekomendasikan strategi pertumbuhan yang optimal. Data primer dikumpulkan dari 40 responden yang mayoritas berusia 20-22 tahun, menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil menunjukkan kekuatan utama JakOne Mobile adalah fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan efisiensi biaya, sementara kelemahan mencakup variasi tampilan aplikasi dan masalah keamanan. Peluang terbesar terletak pada perubahan gaya hidup masyarakat dan adopsi teknologi baru, sedangkan ancaman utama adalah persaingan teknologi canggih dan peningkatan pencurian data. Strategi yang direkomendasikan meliputi pemanfaatan kekuatan dan peluang untuk pertumbuhan, dengan fokus pada peningkatan fitur aplikasi dan keamanan data. Penelitian ini memberikan panduan bagi JakOne Mobile untuk meningkatkan posisi kompetitifnya dalam pasar mobile banking.]]>
<![CDATA[Perempuan dan partai politik: Problematika rekrutmen kader perempuan pada Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Cholillah Suci]]>;
<![CDATA[Dimasrizal, Dimasrizal]]>;
<![CDATA[Rohayati, Wahyu]]>;
<![CDATA[Dori Efendi]]>;
<![CDATA[Khairunnisa, Khairunnisa]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1081
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika dan strategi rekrutmen kader perempuan di Partai Amanat Nasional diProvinsi Jambi. Meskipun terdapat kebijakan afirmatif yang mengharuskan partai politik menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan, studi ini menemukan adanya kesenjangan antara keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan di parlemen.Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pengurus partai, kader perempuan, dan pengamat politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi telah melakukan upaya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif. Faktor-faktor seperti dominasi jaringan politik yang sudah ada, preferensi partai terhadap calon yang memiliki sumber daya finansial, dan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik menjadi beberapa tantangan utama. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi rekrutmen yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik serta memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik di Indonesia. ]]>
<![CDATA[Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan konsentrasi kepemilikan terhadap earnings management ]]>
<![CDATA[Nuraeni, Al-Fina]]>;
<![CDATA[Rizal, Anis Syamsu]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1090
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh aset pajak tangguhan, beben pajak tangguhan, dan konsentrasi kepemilikan terhadap earnings management pada perusahaan sektor consumer noncyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada 113 perusahaan consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 12 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun, sehingga diperoleh 60 sampel. Pengolahan data dengan menggunakan program Microsoft Office Excel dan di uji menggunakan Eviews versi 9 untuk menganalisis statistik deskriptif, pemilihan regresi data panel, uji kesesuaian model, uji asumsi klasik, analisis regresi data penel, koefisien determinasi , Uji statistik F dan uji statistik t. Hasil uji statistik F dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan konsentrasi kepemilikan secara simultan berpengaruh terhadap earnings management. Hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap earnings management, beban pajak tangguhan dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap earnings management. ]]>
<![CDATA[Faktor desain produk, kustomisasi dan pengaruh sosial terhadap minat beli konsumen pada produk karpet PT. Syam Sukses Sakato ]]>
<![CDATA[Ariesa, Yeni]]>;
<![CDATA[Papili, M.Mora Syarif]]>;
<![CDATA[Hutagalung, Daffa Maulana Mirza]]>;
<![CDATA[Agustina, Tri Siwi]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1103
<![CDATA[Industri karpet di Indonesia berkembang pesat dan menghadapi persaingan ketat, termasuk PT. Syam Sukses Sakato di Medan. Penelitian ini meneliti faktor desain produk, kustomisasi, dan pengaruh sosial terhadap minat beli konsumen karpet PT. Syam Sukses Sakato. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen karpet PT. Syam Sukses Sakato dan analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Meskipun desain produk memiliki peran penting dalam menarik perhatian konsumen, faktor lain seperti harga dan kualitas produk lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sebaliknya, kustomisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Konsumen lebih tertarik pada produk yang dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi mereka. Pengaruh sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor individu daripada faktor sosial.]]>
<![CDATA[Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam dunia kerja di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Indra]]>;
<![CDATA[Khoirunnisa, Indah Rosewika Suryaning]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.643
<![CDATA[Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, dunia kerja telah berkembang secara signifikan dalam memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pekerjaan. Namun, meskipun setiap orang memiliki kebutuhan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dan memaksimalkan potensinya, diskriminasi masih menjadi kendala utama yang menghambat tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Permasalahan ini semakin kompleks karena diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan penyandang disabilitas, masih sering terjadi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah scoping review dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mendukung prinsip non-diskriminasi terhadap perempuan dan penyandang disabilitas melalui regulasi, seperti ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Implementasi konvensi ini tercermin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Salah satu organisasi yang menerapkan prinsip non-diskriminasi adalah Bank Indonesia, meskipun penerapannya belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan serta menjadi referensi yang kredibel untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi pedoman yang berharga bagi instansi pemerintah dalam merancang kebijakan dan program non-diskriminasi.]]>
<![CDATA[Upaya dalam mengurangi polusi udara: Potensi peningkatan penggunaan sepeda ]]>
<![CDATA[Arief, Muhammad Khaidir]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i6.739
<![CDATA[Pada tahun 2020, Pemerintah DKI Jakarta menemukan bahwa 67,04% polutan udara PM2.5 di Jakarta berasal dari kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Belanda, yang merupakan negara dengan frekuensi penggunaan sepeda tertinggi ketiga di dunia, memiliki tingkat AQI (Air Quality Index) yang lebih baik dibandingkan Jakarta, terutama di kota Amsterdam. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bersepeda yang kuat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas udara. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau potensi penggunaan sepeda dalam menurunkan emisi dan polusi udara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review dan analisis konten, dengan data yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, literatur daring, data statistik, dan berita yang kredibel. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi Publish or Perish 8 dan pencarian berita melalui Google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan korelasi langsung antara penurunan tingkat polutan dengan peningkatan kualitas udara, penurunan konsentrasi polutan tetap penting karena berkontribusi pada peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi konsentrasi polutan harus terus dilakukan. Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan kebijakan pemberian insentif bagi para pesepeda, seperti pengurangan pajak bagi mereka yang rutin bersepeda ke tempat kerja, subsidi pembelian dan perbaikan sepeda, serta insentif bagi perusahaan yang mendukung penggunaan sepeda dengan kebijakan pemotongan pajak dan pembangunan infrastruktur ramah sepeda. Selain itu, perencanaan tata kota dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pesepeda, pejalan kaki, dan transportasi umum juga perlu diperhatikan.]]>
