cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 202 Documents
 1   2   3   4   5 
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan Abdillah Hamdi; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.692 KB) | DOI: 10.54957/jolas.v1i2.121

Abstract

Taxpayer compliance is one of the important elements in tax administration. This study aims to analyze the taxpayer compliance of restaurant business in Asahan Regency in terms of the implementation of income tax payments and tax reporting. The research method used is qualitative with a literature study approach and interviews with two sources from the taxpayers and the Directorate General of Taxes. The authors compares the theory of the factors that affect tax compliance with the reality of the difficulties faced by taxpayers in fulfilling tax compliance. The results of the study indicate that there are obstacles to achieving tax compliance both from the internal perspective of the taxpayer and the external perspective of the taxpayer. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan dalam hal pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan dan pelaporan pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara dengan dua orang narasumber dari pihak wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Penulis membandingkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan realita kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala untuk mencapai kepatuhan pajak baik dari perspektif internal wajib pajak dan perspektif eksternal wajib pajak.
Strategi Inovasi Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Frozen Food di Masa Pandemi Rika Septiani Wahyudi; Galih Crysta Mentari; Nanik Kustiningsih
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i1.90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis dari LELEKU.ID Frozen Food pada masa pandemi covid-19 melalui pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan wawancara, mengumpulkan informasi terkini, mengidentifikasi masalah sosial khususnya terkait ekonomi dan covid-19, serta mengidentifikasi pelaku usaha karena adanya pandemi covid-19. Penentuan strategi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan tiga tahap analisis formulasi strategi yang akhirnya menghasilkan alternatif strategi prioritas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan LELEKU.ID Frozen Food yaitu berinovasi dengan berbagai olahan produk dari ikan lele, serta tidak menggunakan bahan berbahaya dan aman dikonsumsi. Alternatif utama strategi yang dipilih oleh LELEKU.ID Frozen Food mencantumkan alamat media sosial di sticker pada kemasan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi produk usaha. Strategi ini dapat meningkatkan keunggulan bersaing antar UMKM di kondisi yang tidak menentu seperti saat ini.
Implementasi Manajemen Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Perspektif Ekonomi Syariah M Arsyil Azhim Arsyil; Muhammad Iqbal Fasa; Prof Suharto
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i1.123

Abstract

Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi pengelolaan keuangan secara Islam pada keluarga muslim di masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Maka untuk menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk penelitian sebelumnya kemudian data tersebut dianalisis dikategori sasi dan ditafsirkan dengan menggunakan perspektif dengan menggunakan analisis documenter. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan keluarga sangat penting bagi kesejahteraan setiap individu dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. pengelolaan keuangan Islami adalah pengelolaan dengan menentukan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengelola keuangan keluarga adalah sebagai berikut: (1) mencatat aset/harta yang dimiliki, (2) mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, (3) identifikasi pengeluaran rutin, bulanan, dan tahunan, (4) menyusun rencana pengeluaran, (5) menabung secara periodik. Kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan keluarga dalam keadaan sehat yaitu: Pada dasarnya mengukur kesehatan keuangan rumah tangga adalah bagaimana cara kita berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan diatas, karena jika kita tidak bisa komitmen terhadap keuangan rumah tangga, maka keuangan rumah tangga dalam keadaan tidak sehat, dengan begitu kita tidak dapat melaksanakan perencanaan keuangan sesuai yang kita rencanakan.  
Penerapan ISAK 16 Pada Perjanjian Konsesi Jasa Studi Kasus: PT Indonesia Power Ramadhan Try Adriansyah; Raja Pangestu; Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i1.161

Abstract

This study aims to discuss whether an agreement or contract can be classified as a service concession agreement according to applicable accounting standards. The research was conducted using a qualitative method with a content analysis approach. The data used are the financial statements of PT Indonesia Power in 2020. The study results conclude that the application of service concession accounting at PT Indonesia Power has been carried out following the accounting standards set concerning service concession accounting, namely ISAK 16. Disclosures made by PT Indonesia Power are related to concession rights accounting is also appropriate and meets the characteristics of the disclosures regulated in the applicable financial accounting standards. Penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah suatu perjanjian atau kontrak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian konsesi jasa sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis isi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT Indonesia Power tahun 2020. Hasil penelitian menarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi konsesi jasa pada PT Indonesia Power pada penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan terkait dengan akuntansi konsesi jasa yakni ISAK 16. Pengungkapan yang dilakukan oleh PT Indonesia Power terkait dengan akuntansi hak konsesi juga sesuai dan memenuhi karakteristik pengungkapan yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Peran Perkembangan Teknologi Pada Profesi Akuntan Dalam Menghadapi Industri 4.0 Dan Society 5.0 Mufti Istal Thofa Bhakti Nurroji Sumadi; Raka Putra; Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i1.162

Abstract

This study aims to identify the impact of technological developments specifically on the accounting profession in line with the industrial revolution 4.0 and the start of society 5.0. The research was conducted using a qualitative method with a scoping review approach. The data used various previous studies related to this topic. The results show that with technological advances, especially technology which is the main pillar of the industrial revolution 4.0 and society 5.0, namely Big Data, Machine Learning, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Robot Process Automation will change the pattern, ways, and habits of various professions in the world of work. One profession that will not escape the impact of technological developments in the accounting profession. The accounting profession that plays a major role in the financial sector and the economy will positively impact efficiency and effectiveness. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dampak ataupun peran berbagai teknologi secara spesifik terhadap profesi akuntan seiring dengan masuknya revolusi industri 4.0 serta mulai berjalannya era society 5.0. Penelitian dilakukan menggunakan metode scoping review melalui pendekatan secara kualitatif yang mengacu kepada berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kemajuan teknologi terutama teknologi yang menjadi pilar utama revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yaitu Big Data, Machine Learning, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Artificial Intelligence, Computing Cloud, Robot Process Automation akan mengubah pola, cara, dan kebiasaan berbagai macam profesi dalam dunia kerja. Salah satu profesi yang tidak akan luput dari dampak perkembangan teknologi tersebut adalah profesi akuntan. Profesi akuntan yang berperan besar dalam sektor keuangan dan perekonomian akan mendapatkan dampak positif dalam hal efisiensi dan efektivitas.
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela Asyifa Tiara Ardin; Camelia Nur Adiningsih; Devi Rifqiyani Sofyan; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i1.165

Abstract

The government's policy during the Covid-19 pandemic to provide social assistance funds taken from the State Budget, resulted in a deficit and taxes as the main instrument in supporting the state budget must play a multidimensional role. On the one hand, taxes are required to achieve the tax revenue target so that our APBN is healthy, but on the other hand, it must be sensitive and responsive in the economy. The government anticipates the worst possible scenarios for the state budget, thus implementing extraordinary measures to speed up the state budget recovery. Starting from this, tax reform is crucial. Tax governance must be better. One of them is Law Number 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations. The Voluntary Disclosure Program (PPS) is one of the new provisions contained in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This program aims to improve voluntary taxpayer compliance which is carried out based on the principles of simplicity, legal certainty, and expediency. The data analysis technique used in this research is normative juridical which is aimed at written regulations or other legal materials. Normative legal research refers to various secondary legal materials, namely an inventory of various legal regulations, journals, and other written works, as well as related news articles. The purpose of this study is to obtain an overview of taxpayer compliance in the voluntary disclosure program from the perspective of state administrative law. The results showed that the procedure carried out by the tax authorities in order to improve tax compliance through voluntary disclosure program activities is one of the implementations of state administrative law. Kebijakan pemerintah saat pandemi Covid-19 untuk menyediakan dana bantuan sosial yang diambil dari APBN, mengakibatkan defisit dan pajak sebagai instrumen utama dalam penyokong APBN negara harus melakukan peran multidimensi. Di satu sisi pajak diminta untuk mencapai target penerimaan pajak agar APBN kita sehat, tapi di sisi lain harus peka dan responsif dalam perekonomian. Pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk bagi APBN, sehingga menerapkan langkah yang luar biasa untuk melakukan pemulihan APBN dengan cepat. Berawal dari hal tersebut, maka reformasi pajak menjadi krusial. Tata kelola pajak harus menjadi lebih baik. Salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu ketentuan baru yang dimuat di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Penelitian hukum normatif mengacu pada berbagai bahan hukum sekunder, yaitu inventarisasi berbagai peraturan hukum, jurnal-jurnal, dan karya tulis lainnya, serta artikel-artikel berita terkait. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela dari perspektif hukum administrasi negara. Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menginvestigasi kaitan hukum administrasi negara dengan kepatuhan wajib pajak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak melalui kegiatan program pengungkapan sukarela merupakan salah satu penerapan hukum administrasi negara.
Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce Eka Nadia Septiani Ady; Faiza Batrisya Nisrina; Fidyah Ramadhani; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i1.166

Abstract

In this increasingly dynamic era of globalization, the conventional buying and selling system is slowly fading away because it does not accommodate the wishes of consumers who want to conduct transactions efficiently and flexibly using only computers or mobile phones and connected to the internet by opening online shopping sites. Thus, it can be concluded that the existence of e-commerce is the best and efficient solution for the community. However, in the current e-commerce era, many online transactions are at risk, one of which is the leakage of user data. When we surf the world of the internet we are very close to the possibility of data leakage. This study aims to determine the urgency of the general provisions of commercial law in dealing with cybercrime risks in the e-commerce era. The qualitative method with a juridical normative approach is the analytical method used in this study. The results of the study indicate that the General Provisions of Commercial Law require legal codification to adjust the provisions in accordance with the development and needs of the community. Suggestions in this study are that it is necessary to immediately complete the draft of the codification of the KUHD in order to create certainty and protection for consumer personal data. Di era globalisasi yang kian dinamis kini, sistem jual beli konvensional perlahan memudar karena tidak mengakomodasi keinginan para konsumen yang ingin melakukan transaksi dengan efisien dan fleksibel hanya dengan menggunakan sarana  komputer  atau handphone dan  terhubung jaringan internet dengan membuka situs-situs belanja online. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa eksistensi perdagangan elektronik (e-commerce) menjadi solusi terbaik dan efisien bagi masyarakat. Namun, dalam era perdagangan elektronik kini banyak transaksi daring yang beresiko salah satunya adalah kebocoran data pengguna. Saat kita berselancar dengan dunia internet kita sangat dekat dengan adanya kemungkinan kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi ketentuan umum hukum dagang dalam menangani risiko cybercrime di era e-commerce. Metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Umum Hukum Dagang memerlukan kodifikasi hukum untuk menyesuaikan ketentuannya sudah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan segera penyelesaian rancangan kodifikasi KUHD agar terciptanya kepastian dan perlindungan bagi data pribadi konsumen.
Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia Helmalia Cahyani; Intan Nurul Firdaus; Julia Elisabeth Sitanggang; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i2.175

Abstract

The criminal code that applies in Indonesia is one of the products of the Dutch colonial with a liberalist pattern. Therefore, there has been an attempt to update the criminal code which is motivated by cultural or socio-cultural developments in society. This led to the discovery of several articles in the criminal code (KUHP) that were not in accordance with the socio-cultural conditions of the Indonesians. Some of these articles have caused controversy from various parties who feel that these articles are deviant and require review. This study aims to review the draft of criminal code (RUU KUHP) based on the socio-cultural perspective of the Indonesian people. The method used is descriptive qualitative. while the approach used in this research is normative juridical which is based on legal principles and legal comparisons that exist in society. The results of the study indicate that several provisions regarding offenses currently in the criminal code must be reviewed in the draft of criminal code. In addition, several articles in the draft of criminal code also need to be studied more deeply to adjust to the socio-cultural conditions and the psychological atmosphere of the Indonesians. Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang bercorak liberalis. Oleh karena itu, muncul suatu upaya untuk memperbaharui KUHP tersebut yang  dilatarbelakangi oleh perkembangan budaya atau sosial kultural dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan ditemukannya  beberapa pasal dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural masyarakat Indonesia. Beberapa pasal tersebut menimbulkan kontroversi berbagai pihak yang merasa pasal tersebut menyimpang dan memerlukan tinjauan ulang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdasarkan perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa beberapa ketentuan mengenai delik yang saat ini ada dalam KUHP agar ditinjau ulang dalam RUU KUHP. Selain itu, beberapa pasal dalam RUU KUHP pun perlu ditelaah lebih mendalam untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta suasana psikologis masyarakat Indonesia.
Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan Lance Heavenio R. Heatubun; Mahfirah Sabila S; Muh. Ibnu Malik Risqullah H; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i2.176

Abstract

The defense is forced to go beyond the limits or in the Criminal Code (KUHP) it is known as noodweer excesses. This arises because of a situation where a victim of a crime is in a situation or condition of urgency so that he is forced to fight to defend and save his property, honor, or life. This study highlights two problems related to noodweer. First, the form of a criminal act which can be regarded as a forced defense. Second, the basis for the abolition of the crime against the perpetrators of forced defense. To uncover this issue, the research was conducted using a qualitative method with a juridical normative approach through a statutory approach and a conceptual approach using secondary data and then qualitatively analyzed. The results of the study show that a forced defense does not mean that this action is justified but because there is no other way to avoid it and there must be a previous violation of the law. So that people who do this are not subject to a violation of the law according to the concept contained in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code which is interpreted as noodweer excesses aiming to protect themselves and others, honor, decency, or their own or other people's property. In addition, the basis for the abolition of the crime against noodweer excesses is the legal conclusion on the facts revealed at the trial as well as the values ​​that follow and understand the sense of justice that lives in society according to the judge's point of view. Pembelaan terpaksa melampaui batas atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah noodweer exces. Ini muncul karena situasi dimana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan terdesak sehingga terpaksa melakukan perlawanan untuk mempertahankan dan menyelamatkan harta benda, kehormatan, maupun jiwanya. Penelitian ini menyoroti dua permasalahan terkait noodweer. Pertama, bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Kedua, dasar penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa. Untuk mengungkap isu ini, penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa bukan berarti tindakan ini dibenarkan melainkan karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya dan harus ada pelanggaran hukum sebelumnya. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak dikenakan pelanggaran hukum sesuai konsep yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang diinterpretasikan sebagai noodweer exces bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain. Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap noodweer exces adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai yang mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai sudut pandang hakim.  
Inovasi Layanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Berbasis Online Di Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi Rajim Paris; Nanang Suparman; Fitri Pebriani Wahyu
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i2.182

Abstract

SKCK Online merupakan inovasi yang dilakukan Mabes Polri untuk diimplementasikan di lingkungan kepolisian dengan tujuan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun berdasarkan data yang diperoleh, animo masyarakat terhadap SKCK Online di Polrestabes Sukabumi masih sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan inovasi.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Penelitian ini dianalisis dengan melihat komponen-komponen SOP yang meliputi: persyaratan layanan, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya layanan, produk layanan, penanganan keluhan dan saran, infrastruktur, kompetensi pelaksana, jumlah pelaksana, jaminan layanan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menunjukkan kesesuaian antara mekanisme dan prosedur pelayanan yang lama, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana. Dan faktor penghambat implementasi inovasi masih dipengaruhi oleh ketergantungan yang berlebihan pada kinerja tinggi, teknologi yang tersedia, tetapi terkendala oleh budaya atau organisasi, kurangnya penghargaan atau insentif, ketidak mampuan menghadapi resiko dan perubahan, keterbatasan anggaran dan perencanaan serta dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pandangan masyarakat. Saran yang diberikan adalah: membuat pembagian tugas dan tugas pada Service Center SKCK agar tidak ada kesan “kerja sambilan” akibat pembagian kerja yang tidak jelas, perlu merekrut pegawai, merubah tampilan print out bukti pendaftaran online oleh pemberian tanggal, memberikan pelatihan khusus kepada seluruh petugas pelaksana SKCK Online, memberikan hadiah kepada petugas pelaksana SKCK Online, membuat loket khusus bagi pengguna SKCK Online, bekerja sama dengan Dispendukcapil, terus melakukan sosialisasi SKCK Online.

Page 2 of 21 | Total Record : 202

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 2a (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 More Issue