cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 202 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Pengaruh Intellectual Capital, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Financial Distress Lily Arini Nasution; Agung Dinarjito
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.360

Abstract

Financial distress merupakan situasi kesulitan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap financial distress. Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol yaitu current ratio, return on asset, firm size dan asset tangibility. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Pemilihan data sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 152 observasi. Model yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh negatif terhadap financial distress dan leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Sementara itu, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap financial distress.
Tinjauan Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia Ulfa Anggraini; Suparna Wijaya; Saiful Lathif
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.411

Abstract

Fenomena perubahan iklim telah menimbulkan dampak negatif pada berbagai sektor, mulai dari sektor lingkungan, kesehatan, hingga perekonomian. Mengingat dampak negatif tersebut, pemerintah berupaya melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, salah satunya dengan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) secara berkesinambungan. Untuk melakukan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka mencapai target NDC, Pemerintah Indonesia memerlukan sumber daya anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Menurut KLHK, total kebutuhan pendanaan sejak 2018 sampai 2030 untuk upaya mitigasi dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK adalah sebesar USD 281 miliar atau setara dengan Rp 4.002,4 triliun apabila dikonversikan dengan kurs Rp 14.250/ USD. Sayangnya, anggaran yang mampu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan pendanaan perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan lainnya yang telah ada sampai dengan saat ini terdiri atas pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), donor dari lembaga donor internasional, penerbitan obligasi hijau dan obligasi syariah hijau (green sukuk), maupun dengan melibatkan peran serta swasta seperti CSR. Selain itu, Pemerintah juga akan segera mengimplementasikan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang terdiri atas perdagangan karbon, pungutan karbon, RBP, dan mekanisme lainnya yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya, adanya berbagai alternatif mekanisme pendanaan perubahan iklim ini dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnya. Dengan demikian, target penurunan emisi GRK dalam dokumen NDC juga dapat tercapai. Climate change has caused various negative impacts on environment, health, and economic. Therefore, the government committed to reduce greenhouse gasses (GHG) through several mitigation and adaption actions. To do so, the government requires large number of financial resources. Ministry of Environment and Forestry (2021a) reported that total funding needs from 2018 to 2030 to implement mitigation and adaptation actions is about USD 281 billion or Rp 4.002,4 trillion. Unfortunately, the allocation of state budget is still unable to meet the funding needs. Hence, the government has to optimize other resources such as grant, loan, Public-Private Partnership (KPBU), and green bond or green sukuk. Besides that, the government can also involve private sectors to fund the climate change actions through Corporate Social Responsibilities (CSR). In addition, the government will also implement carbon pricing policy which consists of several mechanisms such as carbon trading, carbon tax, result based payment, and other mechanisms authorized by Minister of Environment and Forestry. It is hoped that the existence of various alternative in climate change funding mechanisms can help the government to optimize its climate change mitigation and adaptation actions. Thus, the GHG emission reduction target in the NDC document can also be achieved.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 Faiza Aina Nurrizqi; Masruri Muchtar; Pardomuan Robinson Sihombing
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.444

Abstract

Menurut persebarannya, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia namun berdasarkan jumlah penduduk miskin, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah memiliki dua instrumen anggaran yang penggunaannya menjadi kewenangan masing-masing yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) sebagai komponen kapasitas fiskal daerah menurut PMK-116/PMK.07/2021. Didukung dengan fakta bahwa Jawa Timur merupakan provinsi penerima dana alokasi umum terbesar pada tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Melalui model regresi data panel dengan data 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi alokasi pendapatan asli daerah agar lebih banyak ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kemungkinan perkembangan efisiensi pengalokasian dana alokasi umum seiring berjalannya waktu.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Rafika Hasna; Reihandika Febriansyach; Ronaldo Putra Pratama Sinurat; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.450

Abstract

Perlindungan hukum untuk pekerja atau buruh sangat diperlukan. Di masa pandemi Covid-19, banyak gejolak yang terjadi di perusahaan yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan bisa berdampak pada pekerja dari perusahaan itu sendiri. Para pekerja bisa terkena imbasnya seperti pengurangan upah atau gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga mereka tidak bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja di masa pandemi Covid-19 jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang perburuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas hukum, maupun doktrin hukum yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil pembahasan menunjukkan sebagai berikut. Pertama, hak-hak pekerja yang harus didapatkan seperti tidak ada diskriminasi bagi pekerja dalam memperoleh pekerjaan, pelatihan kerja merupakan hak buruh, kesempatan pelatihan kerja adalah sama bagi setiap pekerja, dan lain-lain. Kedua, itu pemerintah berkewajiban untuk membuat program-program yang menunjang pekerja yang dirumahkan karena pandemi yaitu kartu prakerja, program padat karya, pemberian dana insentif, dan bentuk padat karya yang diharapkan bisa menekan dampak dari PHK yang dialami pekerja.
Analisis Keadilan Kebijakan Insentif Pajak kepada UMKM di Era Pandemi Covid 19: Perspektif Keadilan Hukum Adinda Indra Ayu Pramitha; Andri Faizal Priyanto; Alfa Hamim Himawan; Ferry Irawan
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.451

Abstract

Serangan pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berdampak buruk pada sektor bisnis khususnya UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk pemulihan perekonomian Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementrian Keuangan telah memberikan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid 19 khususnya di sektor UMKM. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara setor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh Pemotong atau Pemungut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto, dengan adanya PMK-44/PMK.03/2020 menjadi ditanggung pemerintah berarti penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak masa pajak april 2020 sampai desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yakni dengan meneliti objek alamiah serta menggunakan pendekatan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif pajak terhadap keadilan hukum, keadilan komutatif, dan keadilan distributif. Pemberian insentif pajak untuk sektor UMKM dinilai sudah cukup adil untuk membantu UMKM bertahan selama pandemi.
Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Ukuran Ekonomi Terhadap Penerimaan Perpajakan Dengan Variabel Pengendalian Korupsi Sebagai Moderasi Pada Negara BRICS Muhammad Hafiz Fadhilah; Suparna Wijaya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi terhadap penerimaan negara dengan variabel pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi. Variabel dependen dari penelitian ini adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi. Indeks pengendalian korupsi akan digunakan sebagai variabel moderasi yang akan berinteraksi dengan variabel dependen. Pada penelitian ini juga menambahkan efektifitas pemerintah sebagai variabel control dari penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank Data dengan rentang waktu mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2019. Analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang digunakan Fixed Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan juga bahwa variabel pengendalian korupsi yang berinteraksi dengan pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi memperkuat pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan.
Pengaruh Foreign Direct Investment Dan Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Moderasi Pengendalian Korupsi Pada Negara ASEAN Sinarta Putra P. Surbakti; Suparna Wijaya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.477

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Penduduk Urban, dan Pengendalian Korupsi terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh moderasi Pengendalian Korupsi terhadap hubungan Foreign Direct Investment (FDI) dan Urbanisasi terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) pada 8 negara ASEAN periode 2002-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan berpengaruh kepada penerimaan pajak. Secara parsial, Foreign Direct Investment (FDI) dan Pengendalian Korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Penduduk Urban berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif Urbanisasi terhadap penerimaan pajak. Dampak negatif Pengendalian Korupsi terhadap hubungan Foreign Direct Investment (FDI)dan Penduduk Urban tidak lepas dari Pengendalian Korupsi yang masih rendah di kebanyakan negara ASEAN. Berdasarkan penelitian ini, negara-negara ASEAN dapat membuat kebijakan yang dapat menarik masuknya Foreign Direct Investment (FDI), mengurangi dampak negatif Urbanisasi, dan mendorong pemberantasan korupsi melalui Pengendalian Korupsi yang baik.
Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016-2021) Fadlol Muhammad Fajar; Masruri Muchtar; Pardomuan Robinson Sihombing
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.534

Abstract

Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten dan kota di kawasan aglomerasi Kedungsepur, untuk dapat meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di kawasan aglomerasi Kedungsepur pada tahun 2016-2021. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah penduduk, pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan serta belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah juga perlu menggali lebih banyak potensi pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.
Evaluasi Kinerja Apotek Nusa Cendana Jatirogo Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Agustin Yuliana Dewi; Ainu Zuhriyah; Abdul Basith
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.538

Abstract

Pengukuran kinerja apotek sangat penting dilaksanakan untuk melihat perkembagan secara menyeluruh kinerja dalam periode tertentu. Manfaat pengukuran kinerja antara lain ialah mempengaruhi kebijakan gaji karyawan, serta sebagai dasar penentuan kebijakan kedepan dengan mengevaluasi kelemahan diperiode lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengevaluasi kinerja Apotek Nusa Cendana Jatirogo dengan pendekatan Balanced Scorecard di Apotek Nusa Cendana Jatirogo. Jenis dan desain penelitian ini adalah penelitian studi kasus non eksperimental dengan pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah semua kegiatan pelayanan oleh petugas di Apotek Nusa Cendana dan semua pelanggan yang datang ke Apotek Nusa Cendana. Sedangkan sampelnya adalah ialah kegiatan pelayanan yang mengacu pada Balanced Scorecard di Apotek Nusa Cendana Jatirogo dengan teknik pengambilan sampel secara accidental atau berdasarkan kebetulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja Apotek Nusa Cendana Jatirogo sudah baik. Dari perspeektif pelanggan tingkat kepuasan pelanggan rata-rata dengan kriteria Puas, dengan jumlah pengunjung rata-rata 132 orang perhari dan dapat dikatakan cukup ramai.kemudian Tingkat ketersediaan obat di Apotek Nusa Cendana cukup lengkap dengan kategori baik secara kemasan dan aman secara tingkat kadaluarsa. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang ada pada Apotek Nusa Cendana sudah baik, karena dari penanggung jawab apotek sudah memiliki struktur perencanaan yang baik untuk penunjang pembelajaran dan pertumbuhan bagi karyawan maupun apotek itu sendiri melalui rapat, evaluasi dan seminar.
Evaluasi Pemberian Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Obat Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Di Apotek Nusa Cendana Jatirogo Isa Maf’ula; Ainu Zuhriyah; Abdul Basith
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.541

Abstract

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) merupakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang.  Apotek merupakan tempat pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang apoteker. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) merupakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi dalam penggunaan obat dalam mencegah medication error (kesalahan dalam penggunaan obat). Pengukuran tingkat kepuasan konsumen menggunakan skala likert diharapkan hasil identifikasi dalam penelitian ini dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan khususnya pemberian KIE kepada konsumen. Dikarenakan belum ada penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi pemberian KIE obat terhadap tingkat kepuasan konsumen di Apotek Nusa Cendana Jatirogo, maka perlu dilakukan penelitian.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek Nusa Cendana setelah diberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Desain penelitian ini menggunakan desain observasional deskriptif, dengan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara accidental sampling (sampel yang kebetulan ada) dan instrumen penelitan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan April-Mei dengan mendapatkan responden sebanyak 100 orang. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Penelitian ini ditunjukkan menggunakan 5 parameter tingkat kepuasan yaitu, bukti langsung, keandalan, ketanggapan, jaminan dan kepedulian. Tingkat kepuasan konsumen di Apotek Nusa Cendana Jatirogo Tahun 2023 terhadap pelayanan KIE obat oleh petugas apotek didapatkan hasil Sangat Puas 72 orang (72%), Puas 28 orang (28%). Uji karakteristik responden yaitu berdasakan usia, jenis kelamin dan pekerjaan responden tidak mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen di Apotek Nusa Cendana Jatirogo Tahun 2023.

Page 4 of 21 | Total Record : 202

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2a (2023) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 More Issue