cover
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles 175 Documents
Perpajakan Atas Aksi Korporasi Bank Syariah Indonesia Benny Ambarita; Reihan Hasiholan; Salamah Faizah; Suparna Wijaya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.352

Abstract

Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan motor penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan merger atau penggabungan tiga perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aksi korporasi Bank Syariah Indonesia secara umum dan spesifik terhadap aspek perpajakannya. Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan teknik di mana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari penggabungan memberikan banyak peluang seperti pelayanan yang lebih lengkap, perluasan penetrasi pada pasar, serta kapasitas permodalan yang lebih baik. Kemudian dilihat dari segi perpajakannya, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta yang timbul atas aksi korporasi BSI ini.
Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan A.M. Nur Ramadhana Nashrul Ummam; Nurlaely Qodarina; Putri Istika Ratu Siregar; Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.378

Abstract

Paket UU Keuangan Negara menegaskan bahwa telah terjadi perubahan pengelolaan keuangan negara yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi sekaligus mendorong tanggung jawab dan keterbukaan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 memperkenalkan paradigma penganggaran berbasis kinerja (PBK), yang mengantarkan era baru terkait dengan kontribusi anggaran bagi kemajuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kendala dan kelemahan atas implementasi anggaran berbasis kinerja pada organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan scoping review. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi berupa aturan dan artikel jurnal. Hasil scoping review tersebut digunakan sebagai dasar analisis pembahasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi penganggaran berbasis kinerja perlu banyak perbaikan oleh organisasi pemerintah. Selain itu, organisasi pemerintah perlu menyesuaikan tantangan yang dihadapi dan melakukan perbaikan pada level makro yang bersifat institutional arrangement. Meskipun beberapa peraturan mengenai penganggaran berbasis kinerja dianggap sudah lebih baik dibandingkan dengan pendekatan penganggaran sebelumnya, akan tetapi untuk mencapai implementasi yang lebih baik, dibutuhkan penyempurnaan terus-menerus dari penganggaran berbasis kinerja karena kondisi dan kebutuhan yang terus berubah guna mencapai kesempurnaan dan formulasi terbaik dari penganggaran berbasis kinerja.
Relevansi Risiko Penghasilan Komprehensif Lain Di Indonesia Amrie Firmansyah; Daniel Parulian Simanjuntak; Diah Oktavia Hapsari
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i1.416

Abstract

Adopsi standar akuntansi keuangan di Indonesia berbasis international financial reporting standards mengakibatkan terdapat perubahan laporan laba rugi menjadi laporan penghasilan komprehensif. Di dalam laporan penghasilan komprehensif terdapat penghasilan komprehensif lain yang timbul dari aktivitas non operasi perusahaan. Terdapat beberapa aktivitas perusahaan dan kebijakan manajer yang mengakibatkan munculnya penghasilan komprehensif lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas penghasilan komprehensif terhadap risiko perusahaan.  Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dan harga saham perusahaan sektor barang konsumsi yang listed di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai 2021. Data penelitian bersumber dari www.idnfinancials.com dan www.finance.yahoo.com. Berdasarkan purposive sampling, total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk data cross section. Penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas penghasilan komprehensif lain berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menyediakan literatur terkait dengan relevansi risiko dalam konteks riset akuntansi keuangan berbasis pasar modal yang masih jarang diulas dengan konteks Indonesia.
Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi Hutri Zara Azizil Tatnya; Siti Rachellia Imani; Tafrij Ahmad Wildany; Nabila Aulia Zahirah; Suparna Wijaya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.452

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi manajemen perpajakan PT ABC Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT ABC. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti profil perusahaan PT ABC dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Berdasarkan hasil analisis, diketahui metode pembayaran pajak yang digunakan oleh PT ABC tergantung pada jenis pajak yang harus dibayarkan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode pembayaran umum meliputi pembayaran tunai, pemotongan langsung dari pendapatan karyawan, atau melalui sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PT. ABC menerapkan beberapa strategi pada manajemen perpajakannya, yaitu pemantauan dan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, pelaporan pajak yang akurat, pengelolaan risiko perpajakan, keterlibatan konsultan pajak, serta audit pajak dan penyelesaian sengketa. Selain itu, PT. ABC diharapkan perlu menerapkan beberapa strategi lainnya agar penerapan manajemen strategi pada perusahaan lebih optimal, diantaranya menjaga kepatuhan perpajakan, menjaga keakuratan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan, evaluasi struktur perusahaan, menggunakan teknologi perpajakan, dan tetap berkomunikasi dengan otoritas pajak.
Tinjauan Penerapan Pengelolaan Limbah B3 Pada Sektor Kesehatan Di Indonesia Berdasarkan GRI 300 Ardian Azmi Hasibuan; Danang Andrian Mubarok; Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.545

Abstract

Pandemi Covid19 menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan jumlah limbah medis dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menjadi ancaman besar di seluruh dunia. Penanganan dan pengelolaan limbah medis B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga penyebaran virus covid19 semakin parah. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik pengelolaan limbah yang telah dilakukan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya limbah B3 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review yaitu dengan melakukan identifikasi dan analisa dari literatur dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa praktik pengelolaan limbah B3 di Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terdapat beberapa permasalahan yang muncul mulai dari SDM yang belum sesuai kualifikasi, fasilitas pengelolaan limbah yang belum memadai hingga dampak pengelolaan limbah B3 yang malah memunculkan risiko baru. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai perhatian dan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat peraturan terkait pengelolaan limbah yang lebih baik di Indonesia.
Perkembangan Kebijakan Keberlanjutan Di Dunia: Pendekatan Scoping Review Muhammad Taufiq Badruzzuhad; Rifqi Arya Fadhillah; Amrie Firmansyah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perkembangan kebijakan keberlanjutan yang diadopsi di dunia. Isu keberlanjutan secara global telah terjadi selama lebih dari tiga dekade. Hingga saat ini isu tersebut masih berusaha dipecahkan, salah satunya dengan berbagai kebijakan keberlanjutan. Namun, terdapat kompleksitas dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan, sehingga isu tersebut menjadi topik yang menarik dan banyak diulas dalam berbagai literatur. Dengan menggunakan pendekatan scoping review, terdapat 10 artikel sebagai data dalam penelitian. Artikel yang dipilih merupakan terbitan tahun 2018 s.d. 2023 dan mengandung kata kunci “sustainability policy”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini tidak terlalu banyak artikel dengan kata kunci “sustainability policy” karena perkembangan ilmu keberlanjutan menyebabkan pilihan kata untuk judul sudah lebih spesifik ke masing-masing isu. Adapun artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini membahas terkait green public procurement, kebijakan keberlanjutan di pemerintah daerah, kebijakan penggunaan green information technology di instansi pemerintah, dan lain-lain.
Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian Muhammad Johansyah Maulana
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.569

Abstract

Transaksi jual beli mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu seiring dengan kemajuan teknologi. Transaksi jual beli yang dulunya dilakukan secara tradisional kini dilakukan secara online. Namun transaksi jual beli online sering kali melibatkan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan. Sering kali, setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, perusahaan tidak mengirimkan produk yang dipesan atau mengirimkan produk yang tidak bersesuaian dengan informasi yang dijanjikan oleh pelaku komersial. Dengan demikian, dibutuhkan upaya hukum guna memberi efek jera kepada penipu pembelian dan penjualan internet. Riset ini ditujukan guna mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan dalam transaksi jual beli online dan mengetahui langkah hukum yang bisa dilakukan pelanggan manakala terdapat kerugian dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan hukum normatif dan studi literatur data sekunder melalui inventarisasi dokumen hukum sekunder, dokumen hukum sekunder telah digunakan dalam bentuk makalah akademis, jurnal, artikel dan literatur terkait proteksi hukum dalam transaksi jual beli online. Temuan riset ini di antaranya ialah proteksi hukum kepada pelanggan dalam bertransaksi jual beli online melalui penegakan hak-hak pelanggan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan pelaksanaan perlindungan konsumen juga dilakukan melalui keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, otoritas negara, lembaga dan lembaga yang bertanggung jawab di bidang perlindungan konsumen. Swadaya sosial di bidang perlindungan konsumen.  
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Buruh Pasca Kecelakaan Kerja Dengan Pendekatan Analisis Yuridis Di Lingkungan Perusahaan Rusydi Hakim
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.570

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh pasca kecelakaan kerja merupakan aspek kritis dalam lingkungan perusahaan yang menuntut perhatian khusus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yuridis yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh setelah mengalami kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Pendekatan analisis yuridis digunakan untuk menggali informasi dari studi pustaka yang relevan. Studi pustaka mengungkapkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap buruh pasca kecelakaan kerja memiliki landasan normatif yang kuat dalam undang-undang ketenagakerjaan. Namun, implementasinya di lingkungan perusahaan sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang rendah terhadap hak-hak buruh. Selain itu, ketidakpastian hukum dan prosedur administratif yang kompleks juga memengaruhi efektivitas perlindungan hukum ini.
Sanksi Pidana Bagi Tindakan yang Merugikan Keuangan Negara di Masa Pandemi Ferry Irawan; Tarisa Azyati; Shalma Inudia Putri; Umdah Khubudina; Zahra Rudhiya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2.571

Abstract

Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya, termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi sanksi pidana bagi tindakan pejabat yang merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan semua sektor yang terdampak akibat pandemi. Pemerintah telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 selayaknya mendapatkan sanksi pidana yang sesuai atas tindakannya
The Role Of Restaurant Taxes On Regional Income Of Cirebon City Fara Azah Kharisma; Desi Rusita Nur Umaroh; Galih Wicaksono; Resvi Inayah; Edy Wahyudi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.574

Abstract

Cirebon City is a city located in the eastern part of West Java Province which has great natural, culinary and religious tourism potential. Judging from its tax potential, Cirebon City has quite large restaurant tax potential. This is due to the strategic geographical location of Cirebon City. Cirebon City itself is the trade center for Region III Cirebon, namely Kuningan Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency. Cirebon City Restaurant Tax is regulated in Cirebon City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning the Second Amendment to Cirebon City Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Regional Taxes. The regional regulations explain that Restaurant Tax is a tax levied on every service provided by a restaurant. Restaurant tax is one component of Regional Original Income (PAD) revenue. This research aims to analyze the effectiveness and contribution of Restaurant Tax to local revenue. The method used in this research is a quantitative descriptive method, by analyzing the level of effectiveness and contribution of Cirebon City Restaurant Tax revenue from 2019-2021, using secondary data obtained from pages managed by the Cirebon City Regional Revenue Agency (Bapenda). The research results show that the level of effectiveness of Restaurant Tax revenue fluctuates greatly due to the impact of the Covid-19 pandemic, and the contribution to PAD is still relatively low.

Page 5 of 18 | Total Record : 175