Journal of Law, Administration, and Social Science
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles
202 Documents
<![CDATA[Effectiveness And Contribution Of Land And Building Tax Revenue In Sragen City ]]>
<![CDATA[Abdul Mustofa Iqbal Asyrof]]>;
<![CDATA[Dilivia Dama Ivonne]]>;
<![CDATA[Galih Wicaksono]]>;
<![CDATA[Deviana Safitri]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.576
<![CDATA[The aim of this research is to determine the effectiveness of Land and Building Tax revenue, as well as to find out the socialization strategy as an effort to make Land and Building Tax (PBB) revenue more effective in Sragen Regency. The method used is quantitative, by collecting several data, literature studies, and also other supporting information. According to Law no. 28/2009 concerning Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the taxes managed by the Regional Government. The results of this research show that the growth in PBB-P2 revenue in Sragen Regency has reached the target set over the past 3 years. The level of effectiveness of PBB-P2 in Sragen Regency has been in the criteria of being very effective in the last 3 years, while the level of PBB-P2 contribution to Sragen Regency's Original Regional Revenue (PAD) is very low. The growth rate of PBB-P2 revenue after the enactment of Law no. 28/2009 experienced a decrease in percentage, this was because the target set by the regional government was greater than the target set by the central government.]]>
<![CDATA[Analisis Tantangan Penegakan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi ]]>
<![CDATA[Sinaga, Irene Puteri A. S.]]>;
<![CDATA[Rizky, Gerhan Muhammad]]>;
<![CDATA[Sodikin, Khoirul]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i1.594
<![CDATA[Dewasa ini kemajuan perkembangan teknologi melesat begitu cepat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat melahirkan era digitalisasi. Hampir seluruh aktivitas manusia kini bergantung kepada sistem digital tak luput juga aktivitas ekonomi, yang mana akibat hal tersebut melahirkan banyak tantangan baru bagi para pelaku usaha. Dengan adanya dinamika yang baru membuat pola persaingan usaha semakin kompleks dan perlu regulasi yang mumpuni untuk dapat menopang hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan persaingan usaha dan hukum persaingan usaha di era digitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap perkembangan persaingan usaha di era digitalisasi secara yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dengan seksama dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukan bahwasanya Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital belum bisa dikatakan sempurna. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara spesifik persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital dan juga terkait definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mendefinisikan pelaku usaha hanya sebatas pelaku usaha dalam negeri, lantas karena lemahnya regulasi yang dimiliki besar potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital. ]]>
<![CDATA[Work Life Balance Ditinjau Dari Implementasi Pemberian Cuti Tahunan Dan Pola Mutasi Pegawai Sektor Publik ]]>
<![CDATA[Ardian Azmi Hasibuan]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.602
<![CDATA[Work life balance merupakan prinsip hidup seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sebagai pegawai, seorang Aparatur Sipil Negara juga penting untuk menerapkan prinsip work life balance. Aparatur sipil negara wajib mengabdikan diri kepada negara dan rakyat Indonesia, siap ditempatkan dimana saja, siap dimutasi kapanpun dan dimanapun. Dalam pengabdiannya, Aparatur Sipil Negara juga diberikan hak-hak, salah satu hak umum yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara adalah mendapatkan hak cuti tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan work life balance di sektor publik dengan meninjau kembali implementasi atas pemberian cuti tahunan dan pola mutasi pegawai di sektor publik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review/ literatur reviu. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberian hak cuti tahunan dan pelaksanaan mutasi pegawai di sektor publik belum ideal, diantaranya persetujuan cuti tahunan yang masih cukup sulit didapatkan oleh para Aparatur Sipil Negara dan pola mutasi yang masih berdasarkan seniority system dan spoiled system. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan hak cuti dan mutasi Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Kawasan Inovasi Hijau (Green Innovation District) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufiq Badruzzuhad]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.605
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan tantangan dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan usulan mengenai skema pendanaan dalam rangka pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode riset studi literatur. Urgensi dari pembentukan kawasan inovasi hijau adalah adanya perubahan iklim dunia, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan efisiensi energi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta daya tarik investasi dan pariwisata. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia adalah tantangan terkait kebijakan dan regulasi, pendanaan dan investasi, serta kesadaran masyarakat. Skema pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pendanaan dari APBN dan/atau APBN, dari pihak swasta, ataupun kolaborasi antara pendanaan dari pemerintah dan pihak swasta. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yakni penelitian ini melengkapi literatur mengenai kawasan inovasi hijau (green innovation district) khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah terkait dengan perumusan kebijakan pembentukan kawasan inovasi hijau di Indonesia.]]>
<![CDATA[Confronting Gender-Based Violence: The State's Accountability In Safeguarding Women And Children's Human Rights ]]>
<![CDATA[Agustin Widjiastuti]]>;
<![CDATA[Nafis Dwi Kartiko]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.612
<![CDATA[This research aims to analyse the conditions and obstacles faced by both groups in the context of human rights violations, as well as provide practical suggestions to improve their protection. The research method used is normative legal methodology, which involves the examination and analysis of legal standards in the literature. A conceptual approach was taken through an exploration of ideologies and teachings that generate legal terminology. Primary and secondary legal materials were collected through inventory, classification, and systematics, with a deduction method for analysis. The results emphasise the need for a comprehensive strategy that considers legal, social, cultural and psychological aspects. The research also suggests the need for cooperation between the government, civil society and relevant institutions to create an environment conducive to the protection of women's and children's rights. The implication of this research is the need for a comprehensive approach in legal policy formulation, which not only focuses on legal aspects but also considers social, cultural, and psychological factors. The research emphasises the importance of increasing public awareness and understanding of human rights, as well as the need to strengthen legal and policy institutions. There is a need to improve the competence of law enforcement and the judiciary, as well as to involve various stakeholders in formulating policies that are more in line with gender issues and the needs of children.]]>
<![CDATA[Paradoks HAM Dalam Hubungan Internasional: Humanitarian Intervention Di Suriah ]]>
<![CDATA[Maulana, Faisal]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i2.614
<![CDATA[Human rights have been approved as an achievement for every nation according to the 1945 UN Charter. So the UN formed the UN Security Council which has the responsibility to protect parties who are victims of human rights violations due to war crimes through humanitarian intervention and R2P. However, several things hinder the creation of a world without human rights violations, especially in the international system. In the end, this creates a new paradox in the goals of the UN formed based on the 1945 UN Charter. HAM telah disetujui sebagai pencapaian bagi setiap bangsa menurut Piagam PBB 1945. Sehingga PBB membentuk Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM atas kejahatan perang melalui intervensi humanitarian dan R2P. Meskipun begitu, beberapa hal menjadi penghalang terciptanya dunia tanpa pelanggaran HAM, khususnya dalam sistem internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan paradoks baru dalam tujuan PBB terbentuk berdasarkan Piagam PBB 1945.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Di Negara Kuwait ]]>
<![CDATA[Zarli, Hikmatur Ridha]]>;
<![CDATA[Asasriwarni, Asasriwarni]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i2.615
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan sejarah negara Kuwait, sistem hukumnya dan Peradilan Agama Kuwait yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peradilan Agama didalam sistem hukum campur yang dimiliki oleh Negara Kuwait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Kuwait adalah Monarki Konstitusional sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang sultan atau raja (Kuwait menyebutnya Emir), yang dipilih seumur hidup oleh anggota keluarganya. Sistem hukumnya menggabungkan hukum sipil Inggris Raya, hukum sipil Perancis, dan hukum sipil Mesir. Peradilan Kuwait tidak mengikuti prinsip syariah sepenuhnya. Namun, pengadilan syariah, yang berasal dari al-Quran dan hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, dapat menangani masalah hukum keluarga.]]>
<![CDATA[Pencegahan Praktik Insider Trading Melalui Metode Code of Conduct ]]>
<![CDATA[Gathan, Raffael]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i2.617
<![CDATA[Investasi saham atau investasi ekuitas adalah salah satu instrumen yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, keuntungan dari kepemilikan suatu saham bisa diperoleh dengan dua cara yaitu ; capital gain, dimana keuntungan didapat saat investor menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, dan juga dari dividen, saat perusahaan membagikan keuntungannya untuk pemegang saham berdasarkan besaran porsi yang dimiliki pemegang saham. Sebelum melakukan pembelian saham , pastinya investor menganalisis terlebih dahulu terhadap perusahaan yang akan dibeli kepemilikan sahamnya,begitu juga mengenai informasi-informasi soal aksi perusahaan yang diberikan ke publik, karena semua perolehan informasi itu akan berguna untuk memutuskan rencana pembelian saham. Namun ada saja oknum yang melakukan praktik dalam kegiatan investasi seperti insider trading. Seperti namanya , insider trading adalah praktik ilegal di saat “orang dalam” perusahaan tertentu memberikan suatu informasi yang bermanfaat kepada seorang investor sebelum waktunya informasi tersebut diperbolehkan untuk dibagikan ke publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia terhadap praktek insider trading dan bagaimana pencegahannya dapat dilakukan dengan metode Code of Conduct. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap kegiatan praktek insider trading secara yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dengan seksama dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukan bahwasanya ekosistem investasi di Indonesia masih belum bebas dari adanya insider trading.]]>
<![CDATA[Hukum Persaingan Usaha Perusahaan Luar Di Daerah Lampung ]]>
<![CDATA[Pratama, Adam Syafi]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i2.618
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji aspek hukum persaingan usaha perusahaan luar di Daerah Lampung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kehadiran perusahaan luar terhadap persaingan usaha lokal dan implikasinya terhadap ekonomi daerah. Metode penelitian ini mencakup analisis peraturan hukum terkait persaingan usaha, survei terhadap pelaku usaha lokal, dan studi kasus terhadap perusahaan-perusahaan luar yang beroperasi di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan luar memberikan dampak signifikan terhadap dinamika persaingan usaha lokal. Meskipun membawa manfaat ekonomi tertentu, adanya perusahaan luar juga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha lokal dalam hal inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kebijakan hukum yang dapat diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara investasi perusahaan luar dan perlindungan kepentingan pelaku usaha lokal. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika persaingan usaha di Daerah Lampung dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha dalam merancang strategi dan regulasi yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Siregar, Sutan Pinayungan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i2.619
<![CDATA[Perlindungan bagi konsumen merupakan hasil dan bagian yang mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Perkembangan ini ternyata telah memberikan perbedaan antara gaya hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepastian hukum Indonesia menetapkan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi. Fungsi utama Undang-undang bukan bertujuan untuk menentang produsen, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen secara universal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas kepastian hukum tentang perlindungan konsumen. Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, juga dikenal sebagai riset perpustakaan.]]>
