KHAIRUN LAW JOURNAL
Khairun Law Journal (KLJ) is an official journal of Faculty of Law, Khairun University. KLJ published semi-annualy in September and March. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in KLJ is deal with a broad range of topics, including:Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 8 Issue 1, September 2024"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TELEMEDICINE DAN TRANSFORMASI SISTEM HUKUM KESEHATAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA : DIALEKTIKA PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Arif, Junaidi]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.9098
<![CDATA[Perkembangan teknologi dalam memanfaatkan telemedicine memiliki banyak manfaat dan keuntungan, namun praktik telemedicine juga memiliki kerentanan akan keamanan dan kepastian hukum terkait kepastian hukum sebagai rujukan perlindungan baik dari sisi pasien maupun tenaga kesehatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis tentang praktik telemedicine di Indonesia dengan variabel perlindungan hak pasien, tenaga kesehatan, dan keamanan data dalam formulasi kebijakan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukan adanya arah progresif terhadap pengaturan telemedicine yang akan diatur ke dalam peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dari tinjauan hukum responsif, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan telemedicine baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan, hal ini semata-semata dimaksudkan untuk tercapainya prinsip tujuan hukum yang berkepastian, keadilan, dan kemanfaatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE ]]>
<![CDATA[Chalil, Nurhayati]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.9137
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT PENEGAK HUKUM ATAS PENUNDAAN PROSES PERADILAN KASUS KORUPSI PT KRAKATAU STEEL ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Norma Risca]]>;
<![CDATA[Ridwan, Ridwan]]>;
<![CDATA[Rofiana, Reine]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.8355
<![CDATA[In the process of examining the PT Krakatau Steel corruption criminal case, there was a neglect of legal obligations by law enforcement officials regarding the fulfillment of the defendant's rights. The main problem studied in this research is how the process of delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the PT Krakatau Steel case and what forms of criminal responsibility there are for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the case of PT Krakatau Steel (Legal Study of District Court Decisions Attack). This research was conducted using normative juridical methods. The results of this research show that in the process of examining the criminal corruption case in the PT Krakatau Steel case, during the evidentiary process at trial, which is part of the prosecution stage in the criminal justice process, there were often delays of up to 7 times by the prosecutor and substitute ad hoc judge. The form of criminal responsibility for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for the criminal act of corruption in the PT Krakatau Steel case is the prosecutor and substitute ad hoc judge for their actions in delaying the trial by not obeying statutory orders by officials as a form of contempt of justice (contempt). of court). So that the substitute ad hoc prosecutor and judge can be held criminally responsible under Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Crimes Against Public Authorities.]]>
<![CDATA[RELEVANSI FILSAFAT ILMU HUKUM DALAM PEMBENTUKAN METODE PENELITIAN HUKUM (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGARUH KONSEP FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN HUKUM KONTEMPORER) ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Dyah Rosiana]]>;
<![CDATA[Robo, Basto Daeng]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.8906
<![CDATA[Philosophy of law provides a deep theoretical foundation, while legal research methods provide the conceptual and technical tools needed to explore a deeper understanding of legal phenomena. The importance of exploring this linkage is especially evident in the increasingly complex and dynamic era of contemporary legal research. In facing the challenges of legal complexity, researchers need a strong philosophical outlook to guide their approach in designing and conducting research. This research aims to outline the philosophical concepts in the philosophy of law that provide the theoretical basis for the formation of legal research methods and outline the main challenges faced by researchers in the integration of philosophical concepts in the development of legal research methods and how to overcome them. This research will use the type of normative research, with a conceptual approach method, using a literature review related to the philosophy of law, legal research methods, and the contribution of philosophical concepts in legal research. The data sources used, secondary data sources in the form of philosophy of law books, the main object of this research are contemporary legal research documents. The philosophy of law provides a philosophical foundation for legal science and after the birth of legal theory as an independent discipline, legal philosophy also becomes the philosophical foundation of legal theory. In legal research methods, legal ontology helps determine the scope of the research, map the body of law to be studied, and determine the relationship between elements in the research context. This process involves critical reflection and analysis to find meanings that may be hidden, then determine the value of the reality. The integration of philosophical concepts in the development of legal research methods presents significant challenges. Some of the main challenges involve the complexity and abstraction of philosophical concepts, the gap between legal research theory and practice, the heterogeneity of interpretations, and ethical dilemmas.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Fefiyanto, Fefiyanto]]>;
<![CDATA[Putra, Grahadi Purna]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.8978
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi layanan, seperti lamanya proses sertifikasi tanah dan munculnya sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terkait layanan operasional BPN, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mendukung operasional BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penata layanan operasional BPN belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, administratif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan layanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan publik di bidang pertanahan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT PENEGAK HUKUM ATAS PENUNDAAN PROSES PERADILAN KASUS KORUPSI PT KRAKATAU STEEL ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Norma Risca]]>;
<![CDATA[Ridwan, Ridwan]]>;
<![CDATA[Rofiana, Reine]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.8355
<![CDATA[In the process of examining the PT Krakatau Steel corruption criminal case, there was a neglect of legal obligations by law enforcement officials regarding the fulfillment of the defendant's rights. The main problem studied in this research is how the process of delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the PT Krakatau Steel case and what forms of criminal responsibility there are for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the case of PT Krakatau Steel (Legal Study of District Court Decisions Attack). This research was conducted using normative juridical methods. The results of this research show that in the process of examining the criminal corruption case in the PT Krakatau Steel case, during the evidentiary process at trial, which is part of the prosecution stage in the criminal justice process, there were often delays of up to 7 times by the prosecutor and substitute ad hoc judge. The form of criminal responsibility for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for the criminal act of corruption in the PT Krakatau Steel case is the prosecutor and substitute ad hoc judge for their actions in delaying the trial by not obeying statutory orders by officials as a form of contempt of justice (contempt). of court). So that the substitute ad hoc prosecutor and judge can be held criminally responsible under Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Crimes Against Public Authorities.]]>
<![CDATA[RELEVANSI FILSAFAT ILMU HUKUM DALAM PEMBENTUKAN METODE PENELITIAN HUKUM (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGARUH KONSEP FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN HUKUM KONTEMPORER) ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Dyah Rosiana]]>;
<![CDATA[Robo, Basto Daeng]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.8906
<![CDATA[Philosophy of law provides a deep theoretical foundation, while legal research methods provide the conceptual and technical tools needed to explore a deeper understanding of legal phenomena. The importance of exploring this linkage is especially evident in the increasingly complex and dynamic era of contemporary legal research. In facing the challenges of legal complexity, researchers need a strong philosophical outlook to guide their approach in designing and conducting research. This research aims to outline the philosophical concepts in the philosophy of law that provide the theoretical basis for the formation of legal research methods and outline the main challenges faced by researchers in the integration of philosophical concepts in the development of legal research methods and how to overcome them. This research will use the type of normative research, with a conceptual approach method, using a literature review related to the philosophy of law, legal research methods, and the contribution of philosophical concepts in legal research. The data sources used, secondary data sources in the form of philosophy of law books, the main object of this research are contemporary legal research documents. The philosophy of law provides a philosophical foundation for legal science and after the birth of legal theory as an independent discipline, legal philosophy also becomes the philosophical foundation of legal theory. In legal research methods, legal ontology helps determine the scope of the research, map the body of law to be studied, and determine the relationship between elements in the research context. This process involves critical reflection and analysis to find meanings that may be hidden, then determine the value of the reality. The integration of philosophical concepts in the development of legal research methods presents significant challenges. Some of the main challenges involve the complexity and abstraction of philosophical concepts, the gap between legal research theory and practice, the heterogeneity of interpretations, and ethical dilemmas.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Fefiyanto, Fefiyanto]]>;
<![CDATA[Putra, Grahadi Purna]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.8978
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi layanan, seperti lamanya proses sertifikasi tanah dan munculnya sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terkait layanan operasional BPN, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mendukung operasional BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penata layanan operasional BPN belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, administratif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan layanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan publik di bidang pertanahan.]]>
<![CDATA[TELEMEDICINE DAN TRANSFORMASI SISTEM HUKUM KESEHATAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA : DIALEKTIKA PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Arif, Junaidi]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.9098
<![CDATA[Perkembangan teknologi dalam memanfaatkan telemedicine memiliki banyak manfaat dan keuntungan, namun praktik telemedicine juga memiliki kerentanan akan keamanan dan kepastian hukum terkait kepastian hukum sebagai rujukan perlindungan baik dari sisi pasien maupun tenaga kesehatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis tentang praktik telemedicine di Indonesia dengan variabel perlindungan hak pasien, tenaga kesehatan, dan keamanan data dalam formulasi kebijakan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukan adanya arah progresif terhadap pengaturan telemedicine yang akan diatur ke dalam peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dari tinjauan hukum responsif, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan telemedicine baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan, hal ini semata-semata dimaksudkan untuk tercapainya prinsip tujuan hukum yang berkepastian, keadilan, dan kemanfaatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE ]]>
<![CDATA[Chalil, Nurhayati]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i1.9137
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.]]>
