Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Jurnal Progress Administrasi Publik berfokus pada pengembangan studi kebijakan pubik, pelayanan publik, ilmu politik dan manajemen pemerintahan. Jurnal ini sebagai wadah publikasi ilmiah penelitian para akademisi baik dilingkup UTB maupun diluar UTB yang memiliki keilmuan yang sama.
Articles
129 Documents
<![CDATA[PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP TINGKAT KELELAHAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) KANTOR KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[M. Herowandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.509 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v1i2.516
<![CDATA[Sumber daya manusia merupakan asset utama organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi supaya dalam mendukung tercapainya suatu tujuan organisasi dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Kantor Kecamatan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Bandar Lampung. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan perlu ditingkatkan sumber daya manusianya dan dukungan sarana prasarana. Setiap pegawai memiliki beban kerja yang bervariasi, mengingat banyaknya jumlah aparatur dengan status kepegawaian. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai beban kerja pegawai tidak tetap, secara umum para pegawai tidak tetap biasanya untuk usia rata-rata masih muda dalam aparatur sipil negara. Dan mereka memiliki jiwa semangat dan loyalitas yang tinggi untuk harapan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini mengenai tingkat beban kerja yang diterima para pegawai tidak tetap Kantor Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.  Kata Kunci: Pengaruh Beban Kerja, Tingkat Kelelahan, Pegawai Tidak Tetap (PTT)]]>
<![CDATA[HOLDINGISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Achmad Zahrudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.414 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v1i2.517
<![CDATA[BUMN merupakan Kumpulan-kumpulan Perusahaan yang ada Di Indonesia dan di kuasai sepenuhnya oleh Pemerintah, di mana di bawah kekuasaan Kementrian Negara BUMN. Permasalahan yang diangkat dalam Tulisan ini adalah Pembangunan BUMN merupakan bagian dari Pembangunan Ekonomi Nasional, Program kerja dari Kementrian BUMN di bawah kabinet Indonesia Bersatu telah disampaikan dalam Road Map BUMN. Dimana Road Map tersebut telah mengandalkan perlu adanya suatu perubahan dalam tubuh BUMN melalui HOLDINGISASI. Rencana pengelompokan serta mengetahui Manfaat yang di timbulkan dari “Holding†itu sendiri. Pengelompokan BUMN kedalam Holding. Peluang dan tantangan. Dimana Menteri Negara BUMN Sugiharto telah melontarkan konsep itu pada saat BUMN Submit Pada Januari lalu. Dimana Holding itu sendiri merupakan penggabungan dalam meningkatkan persaingan bisnis dari perusahaan-perusahaan Milik Negara yang disatukan di dalamnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yang berisikan Redefinisi peran BUMN, jika masa lalu dimana terdapat kekurangan APBD yang mana di tutupi dari privasi BUMN untuk jangka panjang yang diutamakan adalah Pajak dan Deviden dari BUMN. Agendanya adalah menentukan arah BUMN, khususnya berkenaan dengan pasal 33 UUD 1945, yang berarti Redefinisi peran BUMN. Jika dimasa lalu kekurangan APBD dapat di tutupi dari privasi BUMN, kedepan yang diutamakan adalah meningkatkan pajak dan deviden dari BUMN. Untuk itu Pemerintah mencanangkan pembentukan Holding yaitu penggabungan seluruh perusahaan-perusahaan BUMN agar Presiden dapat mengontrolnya dari pembentukan itu agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Mendorong proses penciptaan Nilai, market value cration dan value enhancement, (2) Mensubtitusi defenisi Manajemen di anak-anak perusahaan BUMN, (3) Mengkoordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar Internasional, (4) Mencari Sumber Pendanaan yang lebih Murah, (5) Mengalokasikan Kapital dan melakukan Investasi yang strategis, (6) Mengembangkan kemampuan Manajemen melalui Cross-Fertilization. Dalam hal ini juga Presiden selaku Pemerintah beserta jajaran Kabinet Indonesia Bersatu juga mengelompokkan BUMN kedalam Holdingisasi yaitu : Kantor Menteri Negara P-BUMN sedang melakukan kajian terhadap 144 BUMN yang akan di kelompokkan ke dalam 10 buah Holding.  Kata Kunci: BUMN, Holdingisasi, Road map]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM FIRST IN FIRST OUT (FIFO) PADA PEMBUATAN SIM DALAM MENUNJANG SMART SERVICE POLRESTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Mita Sari]]>;
<![CDATA[Agustuti Handayani]]>;
<![CDATA[Muhammad Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.449 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i1.541
<![CDATA[This study analyzes the implementation of the First In First Out (FIFO) program in SIM making in supporting the Smart Service Polresta Bandar Lampung. The study was conducted to determine and analyze the effectiveness of the program, the inhibiting and supporting aspects of the First In First Out (FIFO) program in SIM making in supporting the Smart Service Polresta Bandar Lampung. In analyzing the Effectiveness of Program Implementation, the author uses Richard's (2009) Effectiveness theory with the variables of Achieving Goals, Integration and Adaptation and supported by Edward III's Theory (Purwanto: 2015) with variables, Resources, Communication, Disposition and Bureaucratic Structure which are used as tools to measure program effectiveness. , so that it will be seen whether the government's efforts in implementing a series of Program Implementation have been effective or not. This research uses a qualitative research type, with a qualitative descriptive approach/case study. Case studies are research on humans (in the form of groups, organizations, or individuals) and events/phenomena that occur in the community. Data collection was obtained from the interview process with several informants, observations and documentation. The results of the research are the implementation of the First In First Out (FIFO) program on SIM making which has not been effective in an effort to improve the Smart Service of the Bandar Lampung Police. This is indicated by the lack of coordination between stakeholders, the aspect of resources that have not been effective in terms of quality and quantity and the communication and socialization strategies that have been carried out have not been maximized. Â Keywords: Effectiveness, Program implementation, First In First Out (FIFO), Bandar Lampung Police.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ANALISIS JABATAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SAPTAWA POVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Rika Dewi]]>;
<![CDATA[Ida Farida]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.012 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i1.542
<![CDATA[Based on Article 117 paragraph (1) of Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1874 concerning the Principles of Personnel, it is determined that civil servants are appointed in positions and ranks. To ensure objectivity, transparency, and conformity between the job demands and the employee who will occupy the position, it is necessary to carry out a job analysis. The results of the job analysis in the form of job information can be used for institutional, management, and staffing purposes. In this study, researchers conducted research on the effectiveness of Job Analysis in the Indonesian Civil Servant Cooperative (KPRI) SAPTAWA, Lampung Province. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive research design. The results of this study are from various indicators used to measure the achievement of goals, acquisition of resources, internal processes and satisfaction of strategic constituencies. From the points of achievement of the effectiveness indicators, the researcher concludes that the Job Analysis at the SAPTAWA Province Employee Cooperative of the Republic of Indonesia (KPRI) in Lampung Province has been effective and has made the quality of service provided to customers and the internal working atmosphere well done. The supporting factor in the implementation of this job analysis is a clear legal basis, then the inhibiting factor in the job analysis at the Indonesian Civil Service Cooperative (KPRI) SAPTAWA Lampung Province is the ideological difference between employees. Keywords: Effectiveness, Job Analysis, Cooperatives]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KONSELING KLIEN RAWAT JALAN DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Theresia Helen Simarmata]]>;
<![CDATA[Malik Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.065 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i1.544
<![CDATA[Drug problems are not a common problem but are something urgent, complex and a serious threat. As a form of attention from the Indonesian government, the government formed an institution, namely the National Narcotics Agency which has a legal basis, namely Law No. 39 of 2009 concerning drugs in charge of prevention, eradication of abuse and illicit trafficking of psychotropics, precursors, and other addictive substances except materials for tobacco and alcohol. . Drug users are no longer criminals according to PP 25 of 2011 concerning Self-Reporting at the Recipient Institution for Compulsory Reporting (IPWL). In this case, drug users will carry out rehabilitation both outpatient and inpatient with counseling activities. The study used the outpatient method. The purpose of this study was to determine the effectiveness of outpatient counseling at the National Narcotics Agency of Lampung Province. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study indicate that outpatient client counseling at the National Narcotics Agency of Lampung Province has been quite effective but facilities and infrastructure need to be improved to support the implementation of counseling. In the implementation of counseling, it is inseparable from the supporting aspects, namely having qualified and professional human resources and the use of advice and infrastructure can be maximized by the counselor for good counseling and the inhibiting aspect is related to commitment or the presence of clients who sometimes like to pass the session. Â Key Words: Effectiveness, Counseling, Clients, Outpatient]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM RASKIN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2021: (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran) ]]>
<![CDATA[Putri Rahmaini]]>;
<![CDATA[Yonnawati Yonnawati]]>;
<![CDATA[Goestyari Kurnia Amantha]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.336 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i1.545
<![CDATA[Raskin adalah subsidi pangan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga. Ketahanan pangan di Desa Sidodadi tidak hanya mencakup pada pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi kemampuan dalam mengakses juga termasuk dengan pembeliaan bahan pangan 1 dan tidak terjadinya dalam ketergantungan pangan pada pihak mana pun. Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui proses penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (Raskin) dan mengetahui pandangan terhadap praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Sidodadi Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kepala Bidang di Sekretariat Desa Sidodadi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa jika dilihat dari pendekatan sasaran (Goal Approarch), pelaksanaan bantuan Raskin Di Desa Sidodadi dan Tim Raskin kecamatan Sidodadi belum terlaksana secara efektif, ini dilihat dari target Tim Raskin Desa Sidodadi yaitu 150 kepala keluarga, itu artinya masih kurangnya 64 Kepala keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bantuan Raskin ini.  Kata Kunci: Efektifitas pengelolaan, Kesejahteraan masyarakat]]>
<![CDATA[ANALISIS TUGAS POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Eka Ubaya Taruna Rauf]]>;
<![CDATA[Sahrudin Sahrudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.361 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i1.546
<![CDATA[Enforcement carried out by the Lampung Province civil service police enforcement officers in implementing the 2020 regional regulation Number 3 regarding the adaptation of new habits in preventing, controlling COVID-19, by coordinating with the Bandar Lampung City enforcement apparatus. From the observations made by the researchers, the task of the competent authorities in carrying out COVID-19 prevention measures in implementing the Governor's Regulation has not been maximized due to the lack of budget so that operational vehicles and equipment used are limited. Besides that, many people also ignore health protocols when they are outside. This study aims to determine the duties of the Lampung Provincial Civil Service Police and to find out the Prevention and Control of Covid 19 carried out by the Lampung Provincial Civil Service Police. The research method used is qualitative research methods, data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The task of the Civil Service Police has not been maximized in enforcing the 'Lampung Provincial Regulation Number 3 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in the Prevention and Control of Covid-19'. Based on the results of the study, it is known that the cause has not been maximized due to the minimal budget so that operational vehicles and equipment used are limited and in the prevention and control of Covid-19 there are still many people who do not wear masks when outside. Â Keywords: Prevention, Control, Covid-19]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KECAKAPAN KERJA (PKK) DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “BUGENVIL†BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Triyono Triyono]]>;
<![CDATA[Rosidah Rosidah]]>;
<![CDATA[Hinfa Mosshananza]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.924 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i1.550
<![CDATA[By-Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services, PKBM Bugenvil's Work Skills Program (PKK) was established. The purpose of this research is to describe the problem of the process of implementing the Work Skills Program (PKK) PKBM Bugenvil which is less than optimal and has an impact on the built citizens. The research method used is qualitative. The results of the research that the implementation of PKK in PKBM "Bugenvil" has been carried out properly based on the content of existing policies and situations with the implementation model approach by Meriee. S. Grindle. In the Implementation of the Work Skills Program (PKK), there are inhibiting factors, namely; lack of government roles, tutors, managers, and policy advocates by local governments. Therefore, the local government is expected to pay special attention to the implementation of the PKBM Bugenvil Work Skills Program (PKK) through training, socialization, supervision, providing direction, motivation, advice, and improving communication with PKBM administrators. Â Key Words: Implementation, PKBM]]>
<![CDATA[STRATEGI KEPALA DESA SRIKATON DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ]]>
<![CDATA[Yessy Destiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.029 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i1.559
<![CDATA[The existence of villages in Indonesia is quite a lot, which is accompanied by various complexities of problems and obstacles in it. Circumstances like this illustrate that the heavier the burden of the village head to empower the people of his village. The purpose of this research is to find out the strategy carried out by the Head of Srikaton Village to empower the community through the development of tourist attractions. The birth of the tourist village encouraged various village heads to explore the tourism potential possessed by his village by introducing the characteristics possessed by his village to realize the independence of the village.  Keywords: Village head strategy, Tourism object development]]>
<![CDATA[PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Muhammad Gilang Ramanov]]>;
<![CDATA[Ida Farida]]>
<![CDATA[ Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.809 KB)
|
DOI: 10.37090/jpap.v2i2.549
<![CDATA[The Ombudsman Institution is a supervisory agency for service public providers organized bystate and government administrators in order to prevent and eliminate the abuse of authority of stateand governance officials in Indonesia and in Lampung Province, especially in Bandar LampungCity. In supervising public services in Bandar Lampung City, researchers saw 175 public reports ofalleged maladministration in 2021, namely 65 unresolved reports which resulted in the workload ofthe Lampung Province RepresentativeOmbudsman Institution. So the problem of this research is: 1. How the supervision of the RI Ombudsman representative of Lampung Provincein public services in Bandar Lampung City? 2. What are the biting and support factors was theIndonesian Ombudsman institution representing Lampung Province follows up onincoming reports on public services in Bandar Lampung City? This research is a descriptivequalitative method with a sociological juridical approach (socio-legal approach). The method isthe interview method, and the documentation obtained is analyzed carefully. The results of fieldresearch show that the supervision of the RI Ombudsman Institution representing Lampung Province inoverseeing public services in Bandar Lampung City has been running as regulated by the centralgovernment such as carrying out a form of supervision based on community reports andsupervision on its own initiative from the Ombudsman. In addition, the Ombudsman Representativefor Lampung Province conducted socialization with the people of Bandar Lampung City, builtcoordination, and collaboration between institutions and network development in the work area ofBandar Lampung City, this was done to prevent maladministration actions that were rife in BandarLampung City. The people of Bandar Lampung City indicated that the Ombudsman had carried outhis duties as a supervisory agency even though there were people who were dissatisfied with the resultsof the Ombudsman's follow-up. Keywords: Supervision; Ombudsman: Public Service]]>
