Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum

mal
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 27751333 EISSN : 27746127 DOI : 10.15642/mal

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 172 Documents

1 2 3 4 5

Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Kdr Moch. Zulkarnain Muis; Izatul Abidah; Mufarrohah .; Nailufar Amalia; Rofiatud Darojah; Romlah, Septiana Nadzifatul Yazidah; Adelia Safitri, Ahmad Waisul Qorony
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2020): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses adoption in Islamic legislation and law (Decision Study Number 213/Pdt.P /2019 /PA.Kab.Kdr.). Adoption according to the prevailing laws and regulations in Indonesia is a legal act that transfers a child from the sphere of authority of the parent, legal guardian, or other person responsible for the care, education and raising of the child into the family environment of the adoptive parent. . Adoption According to Islam is to take someone else's child to be cared for and educated with care and affection, without being given the status of a biological child, to him only he is treated by his adoptive parents as his own child. Decision number 213 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Kdr. is the adoption decision made by Petitioner I, who is 46 years old and Petitioner II, who is 43 years old, who are both Muslims and reside in Kediri Regency. Decision number 213 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Kdr. regarding the adoption of children that were granted by the panel of judges on July 8, 2019 is in accordance with the applicable laws and regulations and in accordance with the provisions of applicable Islamic law. Keywords: Adoption, Islamic Law, Legislation Abstrak: Artikel ini membahas tentang pengangkatan anak dalam perundang-undangan dan hukum Islam (Studi Putusan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.). Pengangkatan anak menurut Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak menurut Islam adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Putusan nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.adalah putusan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I yang berusia 46 tahun dan Pemohon II yang berusia 43 tahun yang sama-sama beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Putusan nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. tentang pengangkatan anak yang dikabulkan oleh majelis hakim pada 08 Juli 2019 adalah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Perundang-undangan.

Perkawinan Siri Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Siti Ratna Sari Nalia Niam; Nalia Niam; Abdullah Hakim; Ahmad Fathoni; Ainur Rofiq; Ahmad Bahrun Najah; Dwi Angger
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Abstract: In Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that marriage must be registered, and it is a formal requirement that must be done before carrying out the marriage process. However, in reality, many Indonesian citizens carry out unregistered marriages and do not register them officially at the KUA. This research is a field research and is qualitative in nature. The study was conducted to determine the views of students of the Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Ampel Surabaya on the law of unregistered marriage. The research was conducted by distributing questionnaires to 30 students of the Faculty of Sharia and Law of the UIN Sunan Ampel Surabaya via google form about how students perceive the meaning of siri marriage, the law of unregistered marriage in Islam, siri marriage according to positive law in Indonesia, and the factors that occur in unregistered marriage. The results of the study concluded that the understanding of 93% of FSH UINSA students was very good about this series of marriages and was in accordance with the general rules of marriage in Islamic law and marriage law in Indonesia, although there were about 7% of students who did not understand the law of uniri marriage. Based on these results, students who understand the law of unregistered marriage should be able to socialize it to the community and students who do not understand the law of uniri marriage and the factors and consequences of siri marriage. Keywords: unregistered marriage, student perspective, UIN Sunan Ampel Abstrak: Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan, dan ia termasuk syarat formil yang harus dilakukan dahulu sebelum melaksanakan proses perkawinan. Namun dalam kenyataannya, banyak warga Indonesia yang melakukan perkawinan siri dan tidak mencatatkannya secara resmi di KUA. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tentang hukum nikah siri. Penelitian dilakukan dengan menyebar angket kuisioner ke 30 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya melalui google form tentang bagaimana pendangan mahasiswa tentang pengertian perkawinan siri, hukum perkawinan siri dalam Islam, perkawinan siri menurut hukum posistif di Indonesia, dan faktor-faktor terjadinya perkawinan siri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman 93% mahasiswa FSH UINSA sangat baik mengenai perkawinan siri ini dan telah sesuai dengan kaidah umum tentang perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, meskipun ada sekitar 7% mahasiswa yang kurang memahami hukum perkawinan siri. Berdasarkan hasil tersebut hendaknya mahasiswa yang memahami hukum perkawinan siri bisa mensosialisasikan ke masyarakat dan mahasiswa yang kurang memahami hukum perkawinan siri serta faktor dan akibat dari perkawinan siri. Kata Kunci: perkawinan siri, perspektif mahasiswa, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tradisi Perjodohan Notop Kocca di Desa Sogiyan Omben Sampang Madura Khamada Wafi Fahdia; M Harish; Muhammad Ilmi Andika; Istakhul Rochman; Muhammad Azmi Fakhri; Muhammad Ilham Mubin; Ni’matus Zakiyah; Sayyidah Alifah Sa’adah; Nur Lailatul Musyafa’ah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2020): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This matchmaking tradition is a hedetary tradition in Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura wich matched their offspring since they were still in the womb and when they was baligh, the parents will ask about their agreement to continuing the tradition or not. But in the application, just a little of descendant who reject it. The results of the research conclude that the arranged marriage tradition Notop Kocca process in Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura is the arranged marriage tradition that give maslahah When revewed with ‘urf theory so this tradition has been carried out by the people in Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura for generations, when someone violates or does not want to obey theese tradition, it is believed he will get a danger, even though in practice there is a freedom to choose of continuing the arranged marriage tradition or not. Based of the conclusion above, the advice that needs to be said is the people in Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura give more freedom to their offspring in choosing to continue the arranged marriage tradition or not without any sense of hatred for who chooses not no continuing that tradition. Keyword : Engagement Tradition, Notop Kocca, ‘Urf Abstrak: Tradisi perjodohan Notop Kocca di Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura merupakan tradisi turun temurun yang menjodohkan anak keturunan mereka sejak masih dalam kandungan dan ketika memasuki usia baligh mereka akan ditanyai lagi perihal persetujuannya untuk melanjutkan perjodohan atau tidak. Namun pada aplikasinya, sangat sedikit keturunan di Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura yang menolak hal tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya tradisi perjodohan Notop Kocca adalah tradisi perjodohan yang memberikan maslahah dikaji dengan teori ‘urf, maka tradisi perjodohan Notop Kocca ini sudah dilakukan oleh masyarakat di Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura secara turun-temurun, dimana seseorang yang melanggar atau tidak mau mematuhi adat tersebut diyakini akan mendapatkan mara bahaya, meskipun pada praktiknya terdapat suatu kelonggaran untuk memilih melanjutkan perjodohan atau tidak. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang perlu disampaikan adalah supaya anggota masyarakat di Desa Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura lebih memberikan ruang kebebasan kepada anak keturunan mereka ketika dewasa untuk memilih melanjutkan perjodohan Notop Kocca atau tidak tanpa adanya rasa kebencian bagi mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan perjodohan tersebut. Kata Kunci : Tradisi Perjodohan, Notop Kocca, 'Urf

Pengembangan E-Court di Pengadilan Agama Bangil Andre Oktaviano; Fitrotun Nuzula; Kurniasari, Lailatul Urifah; Lulu Sakina, Mamlu’atul Kiftiyah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2020): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Technological progress is very rapid, especially in the field of information technology, such as the internet, smart cities, big data, and artificial intelligence has provided convenience in efforts to improve the quality of access to electronic-based service systems of various things. intended for modern society. Technological developments have provided positive benefits. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as a justice system in Indonesia has provided the latest innovation by issuing an e-court service system. E-court has a positive impact on society as a means to register cases that are evidence of the commitment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to realize electronic court as a form of modern court that applies fast, simple and low cost principles. In the case of e-online filling all registration files are sent electronically including e-SKUM and e-payment. This is of course based on the regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018. Although Indonesia's e-court services are quite new, and lag behind other countries such as Singapore, this step is considered appropriate for people who need a quick process in registering cases. Based on PERMA's e-court, advocates are asked to register to facilitate the dispute resolution process in the e-court system and become an absolute requirement to be able to represent their clients. However, there are several conditions that must be carried out by lawyers and only lawyers who have been legally recognized. Keywords: e-court, e-court registration, weakness of e-court. Abstrak: Kemajuan teknologi sangat pesat, terutama di bidang teknologi informasi, seperti internet, kota pintar, data besar, dan kecerdasan buatan telah memberikan kemudahan dalam upaya meningkatkan kualitas akses ke sistem layanan berbasis elektronik dari berbagai hal, ditujukan untuk masyarakat modern. Perkembangan teknologi telah memberikan manfaat positif. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sistem peradilan di Indonesia telah memberikan inovasi terbaru dengan mengeluarkan sistem layanan pengadilan elektronik. E-court memiliki dampak positif pada masyarakat sebagai sarana untuk mendaftarkan kasus-kasus yang merupakan bukti komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan pengadilan elektronik sebagai bentuk pengadilan modern yang menerapkan prinsip-prinsip cepat, sederhana dan berbiaya rendah. Dalam hal pengisian e-online, semua file pendaftaran dikirim secara elektronik termasuk e-SKUM dan pembayaran elektronik. Hal ini tentu saja berdasarkan pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Meskipun layanan e-court Indonesia cukup baru, dan tertinggal dari negara lain seperti Singapura, langkah ini dianggap sesuai untuk orang yang membutuhkan proses cepat dalam mendaftarkan kasus. Berdasarkan e-court PERMA, para advokat diminta mendaftar untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa dalam sistem e-court dan menjadi persyaratan mutlak untuk dapat mewakili klien mereka. Namun, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pengacara dan hanya pengacara yang telah diakui secara hukum. Kata kunci: e-court, pendaftaran e-court, kelemahan e-court.

Penerapan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Nurul Asiya Nadhifah; Alifia Icha Ayuningtyas; Ayu Dwy Lestari; Azhari Pradhisti K; Khoirun Nisa’, Kholifatus Soimah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2020): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: It is important to procure a circuit court to achieve Justice for All, considering that a circuit court is like a trial like in a court office, except that a circuit court is outside the court building. The circuit court is held with the aim of making it easier for the public to take legal steps or seek justice. The community does not need to come to the court but simply comes to the place where circuit courts are held, which is usually held in the sub-district. This is based on the Supreme Court Circular Letter No. 10 of 2010 concerning guidelines for legal aid reform within the Religious Courts. The circuit court held at the Nganjuk Religious Court is very helpful for parties who are far from the Nganjuk Religious Court office and the middle and lower class in carrying out the proceedings. The circuit court can save time and money, this is in line with the principles of maqashid syari'ah, namely hifdzu al-nafs and hifdzu al-mal.Keywords: circuit court, divorce talak, divorce lawsuit, Nganjuk Religious Court. Abstrak: Pengadaan sidang keliling untuk tercapainya Justice for All penting dilakukan mengingat sidang keliling merupakan layaknya sidang seperti di kantor pengadilan, hanya saja sidang keliling di luar gedung pengadilan. Sidang keliling dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum atau mencari keadilan. Masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan tetapi cukup datang ke tempat sidang keliling dilaksanakan yang biasanya dilaksanakan di kecamatan. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pembaruan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama. Sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Nganjuk sangat membantu para pihak yang berada jauh dari kantor Pengadilan Agama Nganjuk serta masyarakat menengah ke bawah dalam melaksanakan proses beracara. Sidang keliling bisa menghemat waktu dan biaya, hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syari’ah, yaitu hifdzu al-nafs dan hifdzu al-mal. Kata kunci: Sidang keliling, cerai talak, cerai gugat, Pengadilan Agama Nganjuk.

Metode Perolehan, Penetapan dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut, Udara dan Angkasa dalam Hukum Internasional Athifatul Wafirah; Alfi Rahmadhani; Wan Syauqi bin Wan Suhaimi; Ach. Fajruddin Fatwa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article contains an explanation of how the method of obtaining the determination and settlement of disputes in sea, air and space areas in international law. The method used in this research is a type of qualitative literature research which is a type of qualitative research method in which the location or place of research is carried out in libraries and the like. By using primary data sources and secondary data sources in this study obtained from literatures related to the material discussed. The method of obtaining and determining sea and air territories is still interrelated, whereas in space it is regulated in the Outer Space Treaty 1967. In resolving disputes over the sea area it is divided into two disputes, namely in the issue of maritime boundaries and the problem of illegal fishing, in resolving air disputes as a manifestation of sovereignty, the state has the right to order said aircraft to land at the specified airport. And in resolving space disputes the PCA has established optional rules related to disputes over space activities, which have been drafted by an expert advisory group in the framework of Arbitration. Keyword: methods of acquisition and determination, dispute resolution, international law. Abstrak: Artikel ini berisikan penjabaran bagaimana petode perolehan penetapan dan penyelesaian sengketa pada wilayah laut, udara dan angkasa dalam hukum Internasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kepustakaan yang merupakan suatu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka dan sejenisnya. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan meteri yang dibahas. Metode perolehan dan penetapan wilayah laut dan udara masih saling berkaitan sedangkan dalam ruang angkasa diatur dalam The Outer Space Treaty 1967. Dalam penyelesaian sengketa wilayah laut dibagi menjadi dua sengketa yakni dalam masalah perbatasan laut dan masalah illegal fishing, dalam penyelesaian sengketa udara sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat di pelabuhan udara yang ditentukan. Dalam penyelesaian sengketa ruang angkasa PCA telah membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasehat ahli dalam kerangka Arbitrase. Kata Kunci: metode perolehan dan penetapan, penyelesaian sengketa, hukum internasional.

Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Pasuruan Rizky Zahratul Wardah; Alief Tiyan Cahyani; Anindya Octaviani; Halimatus Syakdiyah; Helga Fatma Mandy Pramana; Intan Laili Eka Ramadhanti
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: In article 2 PERMA RI No. 3 of 2018 concerning Case Administration, states that as an electronic court, it is carried out to support the realization of an orderly case administration that is professional, transparent, accountable, effective, efficient, and modern. E-court is a service for Registered Users for e-Filing (Online Case Registration in Courts), e-Payment (Online Court Fee Payment), and e-Summons (Online Party Summons). There are several deficiencies that affect the E-Court system at the Pasuruan Religious Court, including: Lack of human resources who manage E-Court at the Pasuruan Religious Court, lack of knowledge of the litigants about the e-Court system, there are still many people in Pasuruan City who are lacking understand about the continuous development of IT with the E-Court system, at least people use the services of an advocate in the city of Pasuruan, because E-Court can only be used by parties who use the services of lawyers registered with the Supreme Court, and internet access has not been widespread in several the jurisdiction of the Pasuruan Religious Court, especially in remote cities. Keywords: Religious Courts, E-Court, effectiveness. Abstrak: Pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara, disebutkan bahwa sebagai pengadilan secara elektronik dilakukan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Terdapat beberapa kekurangan yang mempengaruhi sistem E-Court di Pengadilan Agama Pasuruan, di antaranya: Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola E-Court di Pengadilan Agama Pasuruan, kurangnya pengetahuan dari pihak yang berperkara tentang sistem e-Court, masih banyaknya masyarakat kota Pasuruan yang kurang mengerti tentang perkembangan IT yang berkesinambungan dengan sistem E-Court, sedikitnya masyarakat yang mengguanakan jasa dari seorang advokat di kota Pasuruan, karena E-Court hanya dapat digunakan pada pihak yang menggunakan jasa pengacara yang terdaftar di Mahkamah Agung, dan belum meluasnya akses internet di beberapa wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan, terutama di pelosok kota. Kata Kunci: Peradilan Agama, E-Court, efektifitas.

Permohonan Dispensasi Kawin pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Gresik Zakiyatul Munawaroh, Zakiyatul Munawaroh; Umi Asmaul F, Artika Rahayu; Fitri Indriani, Hafizdha Salafya Ummah; Indah Puja Rahayu, A. Miftah Fery Sahly; M. Imam Nawawi, Muhammad Asrori
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2020): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study aimed to analyze the factors underlying the filing of application for a dispensation to marry the underage girls in Gresik Religion Court and analyze the legal considerations in Gresik Religion Court to request a dispensation to marry the underage girls in terms of aspect on reproductive health. This study using sociological juridical approach. Specification of research is analytic descriptive. There are four factors behind the filing of application for a dispensation to marry in the Religion Court of Gresik, which is already pregnant, religious and cultural factors, economic factors, and educational factors. Legal considerations of the judges in Religion Court of Gresik in setting request dispensation to marry not consider aspects of woman's reproductive health yet. The judges in Religion Court of Gresik in setting request dispensation to marry should consider women’s reproductive health aspects, age of marry should be upgrade based on woman’s reproductive health age being 20 years old. Keywords: the application, marriage dispensation, healthy Abstrak: Usia reproduksi sehat adalah usia di mana seorang perempuan mampu memanfaatkan alat reproduksinya sehingga dapat menjalani kehamilan dan persalinan secara aman dan mendapatkan bayi tanpa risiko apapun dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Gresik serta menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Gresik terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Ada 4 faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, yaitu telanjur hamil, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan. Pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin belum mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan. Hakim di Pengadilan Agama Gresik hendaknya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan, batas usia kawin berdasarkan aspek kesehatan reproduksi seharusnya ditingkatkan menjadi 20 tahun. Kata kunci: Dispensasi kawin, Anak di bawah umur, Pengadilan Agama Gresik.

Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Laila Dwi N., Nafidatul Rohmah; Novi Cindy L., Nur laila S.; Krisna Suci R., Wati Indah W; Yuznia A., Diza Alfi; Khasan Anwar, M. Ariyudanto D.H.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study discusses the problem of the effectiveness of mediation in the Religious Court of Malang City with the formulation of the problem: How is the effectiveness of mediation in preventing divorce in the Religious Court of Malang City? and what are the factors that become the supporters and obstacles to the success of the mediation in the Religious Court of Malang City ?. This writing uses a legal research method, namely sociological juridical. The result of this research is that the mediation which is carried out in the Religious Court of Malang City follows the reference of PERMA No. 01 of 2008 and has not been implemented effectively. The success of mediation is still low, many factors cause it, including the low level of community compliance in undergoing the mediation process, the culture of the community that thinks that divorce is not a disgrace for individuals or families and judges appointed as mediators still lack mastery of mediation theory. Keywords: Effectiveness of Mediation, Divorce, Peace. Abstrak: Penelitian ini membahas permasalahan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang dengan rumusan masalah: Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang mengikuti acuan dari PERMA No 01 Tahun 2008 dan belum berjalan secara efektif. Keberhasilan mediasi masih rendah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih rendah, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga dan hakim yang ditunjuk sebagai mediator masih kurang menguasai teori mediasi. Kata kunci: Efektivitas Mediasi, Perceraian, Perdamaian.

Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Miftakhul Nur Arista; Ach. Fajruddin Fatwa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: International law is generally shown to govern the relations of states in an international arrangement. National law is a law that applies exclusively to the territory of a sovereign state. International law is much influenced by National law, therefore their relationship to one another must be obeyed. The rrelationship between national law and international law has two views, the first is dualism which states that international law and national law combine and create new law. The second is monoism which states that national law is abolished and must follow international law voluntarily. Keywords : Relationship, Law, International, National. Abstrak: Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional, oleh karena itu hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya harus ditaati. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional memiliki dua paham, yang pertama yakni paham dualism yang menyatakan hukum internasional dan hukum nasional bergabung dan menummbuhkan aturan hukum baru. Yang kedua yakni paham monoism yang menyatakan hukum nasional dihapus dan harus mengikuti hukum internasional secara voluntarism (sukarela).

Page 2 of 18 | Total Record : 172

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email jurnalmakmal@gmail.com

Phone +6282233376729

Journal Mail Official jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA