Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum

mal
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 27751333 EISSN : 27746127 DOI : 10.15642/mal

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 172 Documents

1 2 3 4 5

Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto Anita Putri; Dwi Putri Indah Sari; Firdatus Sholehah; Ilham Budi Utomo; Moh. Ganesha Editya; Mohammad Ali Zaini
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Law Number 1974 concerning Marriage, adheres to the principle that the prospective husband and wife must mature in mind and body to be able to marry, with the intention of being able to realize the goal of marriage well without ending in divorce and to get good and healthy offspring. . Therefore, in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, the minimum age limit for marriage for men and women has been determined, namely 19 years for men and 16 years for women. This study aims to determine the implementation of Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning the age limit for marriage for both men and women, and Article 7 paragraph (2) in the event of deviation from paragraph (1) which has an emergency nature. . From this research, it is found that the factors causing the application for dispensation of marriage at the Mojokerto Religious Court are pregnancy outside of marriage, economic and educational factors. Keywords: Marriage Dispensation, Minors, Mojokerto Religious Court Abstrak: Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, dan Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) yang mempunyai sifat darurat. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto adalah hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan pendidikan. Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Anak di Bawah Umur, Pengadilan Agama Mojokerto

Penerapan Electronic Court di Pengadilan Agama Surabaya Yulis Prameswari; Suci Cahaya Mustika; Muhammad Rizal Anshori; Laily Mudrika; Liana Oktavia
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The Supreme Court of the Republic of Indonesia has provided the latest innovation by issuing an electronic court service system. e-Court has a positive impact on society as a means of registering cases which are evidence of the commitment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia based on PERMA Number 3 of 2018. E-Court is a centralized system meaning that the application is in the data center of the Indonesian Supreme Court which is integrated With the case tracking information system (SIPP) in the courts of first instance, lawyers are required to register to facilitate the dispute resolution process in the e-court system and is an absolute requirement to represent their clients in court. E-Court has been implemented in the Religious Courts since the existence of PERMA Number 3 of 2018 concerning Electronic Case and Trial Administration, by implementing e-filling, e-paymant, e-summon and e-litigation. Key word: E-Court, Laywers, Dispute Resolution Abstrak: Pengadilan tertinggi Republik Indonesia telah memberikan inovasi terbaru dengan mengeluarkan sistem layanan pengadilan elektronik. e-Court memiliki dampak positif pada masyarakat sebagai sarana untuk mendaftarkan kasus-kasus yang merupakan bukti komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. E-Court merupakan sebuah sistem yang terpusat artinya aplikasi tersebut berada di data center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di pengadilan tingkat pertama, para advokat diminta untuk mendaftar untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa dalam sistem e-court dan menjadi persyaratan mutlak untuk dapat mewakili klien mereka di Pengadilan. E-Court diterapkan di Pengadilan Agama sejak adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan menerapkan e-filling, e-paymant, e-summon dan e-litigasi. Kata kunci: E-Court, Laywers, Resolusi Sengketa

Aplikasi Kaidah Fikih di Bidang Hukum Pidana Islam Athifatul Wafirah; Moc. Mufid
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the application of Fiqh Rules in Islamic Criminal Law. This research is a library research and is qualitative in nature. Data were collected through literature review which was analyzed descriptively by showing the meaning of rules and examples related to Islamic criminal law. Fiqh principles are a study of science through induction thinking which summarizes fiqh problems into a essence of knowledge that can be implemented for many problems. In the rules of Islamic criminal law, there are five basic principles or basic principles as well as some of its branches related to Islamic criminal law. The fiqh rules that apply to Islamic criminal law are the same as the fiqh rules that apply to laws in other fields, namely sourced from the al-Qur'an, hadith and ijma '. Based on this, Islamic law reviewers should deepen the discussion of fiqh principles associated with Islamic criminal law by providing examples of contemporary criminal cases that are relevant for deepening the study of the principles of fiqh in Islamic criminal law. Keywords: fiqh principles, sources of fiqh principles, Islamic criminal law Abstrak: Artikel ini membahas tentang aplikasi Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini adalah Penelitian kepustkaan dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang dianalisis secara deskriptif dengan menampilkan pengertian kaidah dan contohnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Memahami kaidah fikih merupakan hal yang penting dalam pembelajaran hukum Islam. Kaidah fikih merupakan kajian ilmu melalui pemikiran induksi yang meringkas permasalahan-permasalahan fikih menjadi suatu sari ilmu yang dapat diimplementasikan untuk banyak masalah. Dalam kaidah hukum pidana Islam terdapat lima kaidah dasar atau kaidah asasi serta sebagian cabang-cabangnya yang berhubungan dengan hukum pidana Islam. Kaidah fikih yang berlaku untuk hukum pidana Islam sama dengan kaidah fikih yang berlaku untuk hukum-hukum di bidang yang lain, yaitu bersumber dari al-Qur’an, hadis dan ijma’. Berdasarkan hal tersebut, kepada para pengkaji hukum Islam hendaknya memperdalam pembahasan kaidah fikih yang dikaitkan dengan hukum pidana Islam dengan memberikan contoh kasus pidana kontemporer yang relevan untuk pendalaman kajian kaidah fikih hukum pidana Islam. Kata Kunci: kaidah fikih, sumber kaidah fikih, hukum pidana Islam.

Batasan Mahar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi`'i Nur Sofiyah Gunawan; Azum Syaifana Achnaf; Siti Intan Suryani; M Afthon Ilman Huda
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This research departs from the thoughts of mazhab Hanafi and mazhab Syafi'I who have different opinions about the minimum dowry limit. The purpose of this study is to find out the opinion, legal basis, methods used by mazhab Syafi'i and mazhab Hanafi regarding the limits of the dowry in a marriage. This type of research is library research and is qualitative in nature. The collected data were analyzed descriptively with a comparative approach. The results of the study concluded that according to mazhab Hanafi, the lowest level of dowry in marriage is 10 silver dirhams based on a hadith narrated by Jabir r.a. from the Prophet SAW, that there is no dowry with an amount less than ten dirhams. According to mazhab Shafi`i, determining the level of dowry requires the appointment of syara` texts, whereas in this case there is no text that indicates the determination of the dowry level, both for the highest level and the lowest level. Keywords: Comparasion of Opinion, Dowry, Imam Hanafi, Imam Shafi’i. Abstrak: Penelitian ini berangkat dari pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i yang berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat, dasar hukum, metode yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi mengenai batasan mahar dalam suatu perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis secara dekriptif dengan pendekatan komparatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi, kadar terendah mahar dalam perkawinan adalah 10 Dirham perak dengan dilandasi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. dari Nabi SAW, bahwa tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham. Menurut mazhab Syafi`i penetapan kadar mahar membutuhkan penunjukan nash ‎syara`, sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil nash yang menunjukkan penetapan ‎kadar mahar, baik untuk kadar tertinggi, maupun kadar terendah. Kata Kunci: Perbandingan Pendapat, Mahar, mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i.

Analisis Yuridis terhadap Putusan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo Rozzan Nabila; Ipop Abdi Prabowo; Syahrir Samuri; Fitri Amalia Sholicha; Ameylia Nur Sholihah; Siti Dalilah Candrawati
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The suicidal divorce case is a case that is usually resolved by the Religious Courts. However, since the entry of the COVID-19 pandemic in the territory of Indonesia, the case of suicidal divorce has received much attention in the social sphere. A surge in claimable divorce cases also occurred within the Sidoarjo Religious Court. Through his decision number 2903/pdt.G/2020/ PA.sda, the author will identify the decision with the site of the case, the parties, witnesses, judges' considerations, and the verdict. This study uses the normative legal method which refers to the concept of law as a rule with a doctrinal-nomological method which starts on the teaching principles that rule one's behavior. The data used are library sources such as research journals, newspapers, and public discussions by related institutions. The results of this study concluded that Plaintiff filed for divorce at the Sidoarjo Religious Court, because her husband, who was the Defendant, committed violence against her and did not provide for her well-being. In deciding the case, the judge granted the Defendant's petition, based on witness testimony and the marriage law, besides that the judge granted custody of the child to the Plaintiff because the child was still a minor so that the mother had more rights to receive hadhanah rights. Based on the above case, every couple in the household should carry out their rights and obligations properly so that domestic violence does not occur which can lead to divorce. Keywords: The decision number 2903/pdt.G/2020 /PA.sda, divorce suit case, Covid-19 Pandemic. Abstrak: Kasus cerai gugat merupakan perkara yang biasa diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Namun sejak masuknya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, kasus cerai gugat banyak mendapat sorotan di lingkup sosial. Pelonjakan kasus cerai gugat juga terjadi di lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui putusannya nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda penulis akan mengidentifikasi putusan tersebut berkaitan dengan duduk perkara, para pihak, saksi, pertimbangan hakim, dan putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku seseorang. Data yang digunakan yaitu sumber pustaka seperti jurnal penelitian, surat kabar, dan diskusi publik oleh lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karena suaminya yang sebagai Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak menafkahi secara baik. Dalam memutus perkara, hakim mengabulkan permohonan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi dan undang-undang perkawinan, selain itu hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur sehingga ibu lebih berhak dalam mendapat hak hadhanah. Berdasarkan kasus di atas, hendaknya setiap pasangan dalam rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Kata Kunci: Putusan nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda, kasus cerai gugat, pandemi covid-19.

Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dwi Sulistiyo Rini; Dimas Achmada Zakki; Hamida Wahyuni Hafild; Azka Nafilah; Ifa Mutitul Choiroh
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 6 (2020): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the rejection of a polygamy permit at the Malang Regency Religious Court. This article is the result of research on the decision of judge number 0531/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. This research is qualitative and is a library in nature. The data obtained were analyzed by the deductive method. The results of the study concluded that in number 0531/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, the judge rejected the request for a polygamy permit because the Petitioner did not meet the requirements stipulated by law for polygamy. Even though the Respondent expressed no objection if the Petitioner had polygamy, the Petitioner had also stated that he was able to act fairly, however, because the cumulative requirements, namely the Petitioner's economic capacity were not fulfilled, the panel of judges rejected the application for a polygamy permit. Keywords: Polygamy Permit, Religious Court, Malang Regency. Abstrak: Artikel ini membahas penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan hakim nomor 0531/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat pustaka. Data yang didapat dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam putusan nomor 0531/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, hakim menolak permohonan izin poligami termohon dengan pertimbangan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk Poligami. Meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami, Pemohon juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, namun oleh karena syarat komulatif yaitu kemampuan ekonomi Pemohon tidak terpenuhi maka majelis hakim menolak permohonan izin poligami. Putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata kunci: Izin Poligami, Pengadilan Agama, Kabupaten Malang.

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Problematika yang Terjadi pada Masa Pandemi Covid-19 Sagita Destia Ramadhan; Fina Aprillia Rosadi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: In Indonesia, the case of covid-19 has increased continuously, even today. The government has also issued regulations to suppress the increase in positive numbers. Not to mention that there have been many violations of human rights guarantees in handling problems during this pandemic. This journal will discuss guaranteeing human rights in handling problems during the Covid-19 period, where this pandemic began to occur in early 2020. If you look at it clearly, it will seem as if there are a lot of human rights guarantees that have been injured in dealing with problems that have occurred. The problems that occur include the inconsistency of a regulation, discrimination, unequal technology for education, public apathy towards health protocols so that many hospitals experience an overload, and community rejection of vaccines. In dealing with these problems, the government should solve them while still guaranteeing the rights of the people as a form of state protection for its citizens.Keywords: Human Rights, Covid-19, Problematic.Abstrak: Di Indonesia kasus covid-19 mengalami peningkatan secara terus menerus bahkan hingga saat ini. Pemerintahpun juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk menekan peningkatan angka positif. Belum lagi terjadi banyak pelanggaran jaminan Hak Asasi Manusia dalam penangan problematika masa pandemi ini. Sehingga jurnal ini akan membahas tentang jaminan Hak Asasi Manusia dalam penanganan problematika dalam masa covid-19 yang mana pandemi ini mulai terjadi pada awal tahun 2020. Jika dilihat secara gamblang maka akan terlihat seakan banyak sekali jaminan Hak Asasi Manusia yang banyak dicederai dalam penangan problematika yang terjadi. Problematika yang terjadi di ataranya adalah ketidaksesuain suatu regulasi, pendiskriminasian, tidak meratanya teknologi untuk pendidikan, sikap apatis masyarakat terhadap protokol kesehatan hingga banyak rumah sakit yang mengalami overload, dan penolakan masyarakat terhadap vaksin. Dalam menghadapi problematika tersebut, pemerintah hendaknya menyelesaikannya dengan tetap menjamin hak masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Covid-19, Problematika.

Pelayanan E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek Erin Farida Rohma; Farah Nur Fitria; Indana Zulfa; Fitrotul Ula; Hoirotus Syahriyah; Ittaqi Tafuzi; Kristanti Putri Eka Wardani; Moh. Ilyas; Hafid Qurrahman; M. Firdaus Setiawan; Mohamad Ajib; Ninuk Kusrini; Mariatul Qibtiyah; Miftahul Jannah; Nanda Maulandari; Nasihatul Farihah; Sufyan Assauri; Nikmatul Maula; Fahrur Ulum; Shobirin .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses e-court services at the Trenggalek Religious Court. This research is a qualitative research. Data collection was carried out through observation and literature study. The collected data were analyzed descriptively. The Trenggalek Religious Court is a state institution which is also one of the religious courts that proclaims the realization of an increase in modern justice services. The Trenggalek Religious Court launched the WBK (Corruption Free Area) and WBBM (Clean and Serving Bureaucratic Areas) programs. To achieve this, religious courts provide good quality services to the community by launching a service work pattern for justice seekers through PTSP (One Stop Services) and e-court. The Trenggalek Religious Court has implemented an e-court service where the plaintiffs and applicants and advocates can file cases in online form, which regulates from users of case administration services, case administration registration, summons of parties, issuance of copies of decisions, and administrative governance. Payment of case fees which are entirely made electronically/ online when submitting an application / lawsuit for civil, religious, state administration cases that apply in each judicial environment. In this regard, religious courts should always innovate and improve services, so that they are in accordance with the principles of simple, fast and low cost justice. Keywords: Service, E-court, Trenggalek Religious Court. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pelayanan e-court di Pengadilan Agama Trenggalek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Pengadilan Agama Trenggalek merupakan lembaga negara yang juga termasuk salah satu pengadilan agama yang mencanangkan terwujudnya peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan yang modern. Pengadilan Agama Trenggalek mencanangkan program WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Untuk mewujudkan itu, pengadilan agama memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik dengan mencanangkan pola kerja pelayanan terhadap para pencari keadilan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan e-court. Pengadilan Agama Trenggalek sudah menerapkan pelayanan e-court dimana para pihak penggugat dan pemohon serta advokat dapat mengajukan perkara dalam bentuk online, yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya pengadilan agama selalu berinovasi dan memperbaiki pelayanan, agar sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kata Kunci: Pelayanan, E-court, Pengadilan Agama Trenggalek.

Hukum Risywah kepada Hakim Siti Ummu Kulsum; Ainindia Rofik Ana; Ainul Yakin; Nur Lailatul Musyafaah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 6 (2020): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

AbstractThis article discusses the law of risywah to the judge at trial. This paper is a literature review using qualitative methods. Data were collected from books, journals, and articles related to risywah which were then analyzed using Islamic law. Q.S. al-Baqarah (5): 188 explains the prohibition of eating haram property by way of bribery (risywah) and harassing others, by bringing the matter to the judge. According to the 'Ulama accepting a bribe or giving a bribe is a very heinous behavior and the law is haram. Therefore, when someone disputes in court, it is prohibited to carry out risywah to the judge because risywah law is haram and can affect the judge's decision. Based on this, the disputing parties in court shouldn't conduct risywah to the judge, so that the judge can decide cases based on justice. Keywords: law, risywah, judge. Abstrak: Artikel ini membahas tentang hukum risywah kepada hakim di pengadian. Tulisan ini adalah kajian pustaka dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan risywah yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Q.S. al-Baqarah (5):188 menjelaskan larangan memakan harta haram dengan cara suap (risywah) dan menzalimi orang lain, dengan membawa urusannya itu kepada hakim. Menurut para ‘Ulama hukum risywah adalah haram, memberi dan menerima risywah merupakan perbuatan yang sangat buruk. Karena itu ketika seseorang seseorang bersengketa di pengadilan, dilarang melakukan risywah kepada hakim karena hukum risywah adalah haram dan dapat mempengaruhi putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada para pihak yang bersengketa di pengadilan agar tidak melakukan risywah kepada hakim, sehingga hakim bisa memutus perkara berdasarkan keadilan. Kata Kunci: hukum, risywah, hakim.

Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam Khairatin Azizah; Muammar bin Mosni; Kholili Anam; Mega Ayu Ningtyas
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses proof through oath from the perspective of Islamic law. This article was written based on the results of a qualitative literature review and the data collected were analyzed inductively. An oath is a statement made by someone who carries the name of God. An oath made in the name of God may not be used as a toy or placed on something that is not reasonable, even if it is not intentional, because an oath has consequences for the person who carries out the oath. An oath according to Islamic law is an utterance accompanied by the mention of the name of Allah, intending to convince the other party about the veracity of the utterance of the oath. If what is to be convinced is contrary to the heart of the speaker, then he is willing to receive sanctions from Allah. In Islamic law, an oath made by someone who is litigating in court can be used as evidence. Keywords: Oath, court, Islamic law. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembuktian melalui sumpah dalam perspektif hukum Islam. Atikel ini ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka yang bersifat kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis secara induktif. Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan. Sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena sumpah memiliki konsekuensi kepada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Apabila apa yang hendak diyakinkan itu bertentangan dengan isi hati pengucap, maka ia bersedia mendapatkan sanksi dari Allah. Dalam hukum Islam, sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang berperkara di pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kata Kunci: Sumpah, pengadilan, hukum Islam.

Page 3 of 18 | Total Record : 172

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email jurnalmakmal@gmail.com

Phone +6282233376729

Journal Mail Official jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA