Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis terhadap Studi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1487/PDT.G/2019/PA. KRS Khosnol Khotimah; Yuniar Kusuma Wardani; Muhammad Amin Warsito; Melita Badriyatus Zuhroh; Abdul Rouf; Syamsuri Syamsuri
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 6 (2020): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Absract: A common treasure isa treasure acquired during a marriage, apart from gifts and inheritances. The idea is that both the possessions are acquired through the business of husband and wife. The Shared division of property resulting from the law after a divorce both husband and wife would be concerned about the property of a "marital union" or would also be referred to asa "marital treasure." Under "1974's no. 1 bill on marriage ", however, it has not been described in more detail as to what number each is. Each of the divisions of property entitled to each one's being more modest and is discussed only in 3 chapters, that is, chapters 35-37. Whereas in a compilation of islamic law or commonly called khi the matter of mutual property is discussed more fully by describing it in 13 chapters of 85-97. The kinds of research methods used in writing this scientific work are normative legal methods and use law approaches. In this case, a judge's consideration would be most needed in resolving this cost-sharing problem between husband and wife after a judicial and reasonable divorce. Shared treasures at The council of kraksaan is based on the consideration of the interior council Deciding case number 1487/ PDT.g /2019/ pa. KRS is using the stipulation found in section 97 of islamic law, where the chapter's division mentions that widows or divorce widowers each get half their share of the common wealth Keywords: ommon property, 1974 law no. 1, compilation of islamic law (KHI) Abstrak: Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah dan warisan. Maksudnya, adalah baik harta tersebut diperoleh dari usaha suami maupun istri. Pembagian harta bersama akibat hukum setelah terjadinya perceraian baik pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan mengenai harta “gono-gini” atau juga biasa disebut harta bersama pada saat masih dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, namun belum dijelaskan lebih rinci mengenai berapa jumlah masing-masing pembagian harta yang berhak diterima oleh setiap orang karena bersifat lebih sederhana dan hanya dibahas dalam 3 pasal saja yakni pasal 35-37. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI masalah harta bersama dibahas dengan lebih lengkap dengan menguraikannya dalam 13 pasal yakni pasal 85-97. Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode hukum normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini, pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Harta bersama ini antara pihak suami dan istri setelah terjadinya perceraian dengan rasa keadilan dan sewajarnya. Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kraksaan berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 1487/Pdt.G/2019/PA.Krs menggunakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pembagian dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat 1/2 dari harta bersama. Kata Kunci: Harta Bersama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fiqih Mawaqit Hilal Lembaga Dakwah Islam Indonesia Adam Firmansyah Ahmad
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrack: This article is lifted from the problem determining the beginning of the Qamariyah month, which always occurs every year. This problem continues to arise because it relates to Muslim worship activities. The determination of the beginning of the month of Qamariyah is closely associated with religious organizations in Indonesia, one example of which is the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII). The new moon concept used by LDII is the same as the new moon concept used by the Government. That means that the idea used by LDII is the IMkan Rukyat MABIMS Criteria. The Hilal concept used by the Government is 2-3-8 (the height of the Hilal is at least 2 degrees, the angle of elongation of the moon is 3 degrees, and the age of the moon is at least 8 hours after ijtima. The method of determining the beginning of the month of Qomariyah carried out by LDII uses the Hisab method and the Rukyat method. That is by what is described in the MUI Fatwa No. 2 of 2004 concerning Determining the beginning of the month. The fatwa explained that the Government established two methods to determine the month's start: Rukyat or Hisab. If no results are obtained in the implementation of Rukyat due to bad weather, then the month is fulfilled to be 30 days or standardized. Keywords: LDII, Hisab, Rukyat Abstrak: Jurnal ini diangkat dari problematika penentuan awal bulan Qamariyah yang selalu terjadi setiap tahunnya. Problematika ini terus muncul karena ia berhubungan dengan kegiatan ibadah umat Islam. Problematika penentuan awal bulan Qamariyah tak luput dari pengaruh organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, salah satu contohnya yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Konsep hilal yang digunakan oleh LDII sama dengan konsep hilal yang dipakai Pemerintah. Artinya, konsep yang digunakan LDII adalah Kriteria Imkan Rukyat MABIMS. Konsep Hilal yang digunakan Pemerintah ialah 2-3-8 (ketinggian Hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi bulan 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak). Metode penentuan awal bulan Qomariyah yang dilakukan oleh LDII menggunakan metode Hisab dan metode Rukyat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penentuan awal bulan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan dua metode dalam penentuan awal bulan, yaitu Rukyat atau Hisab. Apabila dalam pelaksanaan Rukyat tidak didapatkan hasil karena cuaca buruk, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari atau diistikmalkan. Kata Kunci: LDII, Hisab, Rukyat.

Praktik Ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Muh. Al-Fatih Izzul Haq; Nazhif Ali Murtadho; Piston Yunan Setyo; Sivana Amanda Diamita Syndo
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Islamic organizations become a forum for channeling aspirations in society. In its development in Indonesia, two Islamic organizations are mostly followed by the community, namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. In the practice of the teachings of the two Islamic organizations which are both based on ahlus sunah wal jamaah, there are slight differences. This writing was made to know the history of the development of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organizations, the typical teaching practices of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the background and concept of Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Tarjih Council. By using the scientific method (based on facts, analysis results, and existing theories) it can be concluded that: First, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are organizations based on the concept of ahlus sunah wal jamaah which were formed during the national movement as a forum for people's aspirations. Second, in practice, NU teachings also follow the opinion of a mazhab ulama, whereas Muhammadiyah only adheres to the Koran and hadith. Third, Bahsul Masail is a form of NU's distinctive scientific tradition which discusses problems in society from the perspective of the pesantren. Fourth, the Tarjih Council is an institution under the auspices of Muhammadiyah that deals with khilafiyah issues and also issues for which there are no legal provisions that regulate in the Koran and Sunnah. Keywords: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Tarjih Council. Abstrak: Organisasi Islam menjadi suatu wadah dalam penyaluran aspirasi yang ada di masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat dua organisasi Islam yang mayoritas diikuti oleh masyarakat, yakni Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam praktik ajaran dua organisasi Islam yang sama-sama berlandaskan pada ahlus sunah wal jamaah ini terdapat sedikit perbedaan. Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belakang dan konsep Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan menggunakan metode ilmiah (berdasarkan fakta, hasil analisis, serta teori yang ada) dapat disimpulkan bahwasanya: Pertama, Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi berasaskan paham ahlus sunah wal jamaah yang dibentuk dalam masa pergerakan nasional sebagai wadah aspirasi rakyat. Kedua, Dalam praktik ajaran NU juga mengikuti pendapat suatu ulama madhzab sedangkan Muhammadiyah hanya berpegang pada al-Qur'an dan hadis. Ketiga, Bahsul Masail merupakan suatu bentuk tradisi keilmuan khas NU yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam perspektif pesantren. Keempat, Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang menangani persoalan khilafiyah dan juga masalah yang belum ada ketentuan hukum yang mengatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Majelis Tarjih.

Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Yamuna Nurafifah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The poverty rate in Indonesia based on data submitted by Berly Martawardaya increased in March 2020 by 0.56% from the previous year. This condition is exacerbated by reports that social assistance distributed to deal with the impact of Covid-19 is not on target. The state was experiencing material losses and poverty alleviation programs that were never fully achieved. This research is literature research using qualitative methods where the data is presented narratively and focuses on the description of directions. The problems involved in this research are Economic problems that have arisen due to Covid-19, the concept of zakat in Islamic economics, the benefits and role of zakat as an instrument of government fiscal policy on macroeconomics in Indonesia new average period. The study results concluded that due to the COVID-19 pandemic, the state budget was a deficit. In Islamic economics, zakat is a source of state income, but in the Indonesian government, zakat is not included in the state budget. Zakat has a significant role and benefit as an instrument of the Indonesian government's fiscal policy, especially during the COVID-19 pandemic. Keywords: Covid-19, macroeconomics, zakat, fiscal policy. Abstrak: Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan data yag disampaikan oleh Berly Martawardaya meningkat di bulan Maret 2020 sebesar 0,56% dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya laporan terkait bantuan sosial yang disalurkan untuk menangani dampak Covid-19, tidak tepat sasaran. Implikasi yang diterima negara akhirnya berujung pada kerugian materiil dan program pengentasan kemiskinan yang tidak pernah tercapai secara maksimal. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dimana data disajikan secara naratif dan menitik beratkan arah deskripsi. Fokus permasalahan yang terkait dalam penelitian ini adalah: Permasalahan ekonomi yang muncul disebabkan oleh Covid-19, konsep zakat dalam ekonomi Islam, manfaat dan peranan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah terhadap ekonomi makro di Indonesia di masa new normal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akibat pandemi covid-19, APBN terancam defisit. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat termasuk sumber pendapatan negara namun dalam pemerintah Indonesia zakat tidak masuk APBN. Zakat memiliki peranan dan manfaat besar sebagai instrument kebijakan fiskal pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pandemi covid-19. Kata kunci: Covid-19, ekonomi makro, zakat, kebijakan fiskal.

Implikasi Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Kedudukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024 Khosnol Khotimah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study aims to find out how the implications of the Supreme Court's Decision No. 44 P/Hum/2019 on the position of the presidential and vice-presidential elections in 2019 and 2024. This research is normative juridical research that examines Law no. 7 of 2017 concerning General Elections and Law no. 42 of 2008 concern the General Election of President and Vice President. In addition, the author also uses the Constitutional Court Decision No. 50/PUU-XII/2014 and Supreme Court Decision No. 44 P/Hum/2019 as a form of different decisions that result in different views regarding the determination of the results of the 2019 presidential and vice-presidential elections. The conclusion of this study is Supreme Court Decision No. 44/P/Hum/2019 has no implications for the elected pairs of presidential and vice-presidential candidates. The elected president is still declared valid in the first round of voting even though there are differences between the Supreme Court's decisions and the Constitutional Court because the findings of the Constitutional Court are final and binding. The suggestions from this research are, first, to make a clear separation between the authority of the Constitutional Court and the Supreme Court so that the main functions of the court of justice and the court of law are precise. Second, revise Law Number 7 of 2017 concerning General Elections related to the number of votes to determine the elected presidential and vice-presidential candidates. Keywords: Constitutional Court, Supreme Court, Judicial Review, General Election. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/Hum/2019 terhadap kedudukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penulis juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/Hum/2019 sebagai bentuk perbedaan putusan yang berakibat pada perbedaan pandangan terkait penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden terpilih 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/Hum/2019 tidak berimplikasi terhadap pasangan terpilih calon presiden dan wakil presiden 2019. Presiden terpilih tetap dinyatakan sah pada pemilihan suara putaran pertama sekalipun terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Saran dari penelitian ini yaitu pertama, melakukan pemisahan yang jelas antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sehingga jelas tupoksi antara court of justice dan court of law. Kedua, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait jumlah suara penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Judicial Review¸ Pemilihan Umum.

Pengaruh Level Malam terhadap Solusi Titik Belok pada Data Sky Quality Meter Adi Damanhuri; Mochammad Zidni Ilman Nafiah Say'ri; Achmad Nurfathoni Arifudin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Research using a simple photometric device, namely the Sky Quality Meter (SQM), is widely carried out for various purposes. Research of determining subuh prayer time using SQM in Indonesia is also widely carried out, by various groups and produces observational data from various locations. Each observation location has a different sky quality, the quality of the sky is represented by the night level obtained from observations using SQM. The beginning of subuh prayer time is obtained by determining the inflection point of the SQM data. From 460 observational data from LAPAN Pasuruan station and LAPAN Pontianak station, to determine the night level that represents the quality of the sky and the turning point solution, this research uses product moment correlation. The calculation shows that there is a correlation between the night level and the turning point solution with r = -0.77 in the strong or high correlation category, besides that the correlation pattern shows a negative correlation or reverses which indicates that the higher the night level, the deeper the turning point results. This also shows that researchers who want to make observations with SQM to determine turning points should be done in locations that have good or high night levels. Keywords: subuh prayer time, SQM, correlation, night level, turning point. Abstrak: Penelitian menggunakan alata fotometri sederhana yaitu Sky Quality Meter (SQM) marak dilakukan untuk berbagai keperluan. Penelitian awal waktu subuh menggunakan SQM di Indonesia juga marak dilakukan, oleh berbagai kalangan dan menghasilkan data pengamatan dari berbagai lokasi. Tiap-tiap lokasi pengamatan memilki kualitas langit berbeda, kualitas langit direpresentasikan oleh level malam yang diperoleh dari hasil pengamatan menggunakan SQM. Awal waktu subu diperoleh dengan menentukan titik belok dari data SQM. Dari 460 data pengamatan yang berasal dari stasiun LAPAN Pasuruan dan stasiun LAPAN Pontianak, untuk menentukan antara level malam yang merepresentasikan kualitas langit dengan solusi titik belok, penelitian ini menggunakan korelasi product moment. Perhitungan menunjukkan adanya korelasi antara level malam dengan solusi titik belok dengan r= -0.77 masuk pada kategori korelasi yang kuat atau tinggi, selain itu pola korelasinya menunjukkan korelasi negatif atau berbalik arah yang menunjukkan bahwa makin tinggi level malam maka hasil titik belok akan semakin dalam. Hal ini juga menunjukkan bahwa para peneliti yang ingin melakukan pengamatan dengan SQM untuk menentukan titik belok, sebaiknya dilakukan di lokas-lokasi yang memiliki level malam baik atau tinggi. Kata kunci: waktu subuh, SQM, korelasi, level malam, titik belok.

Pengelolaan Zakat dan Shadaqah di Masjid Darussalam Rayung Kepuhrejo Kudu Jombang pada Masa Pandemi Covid 19 Inggita Khusnul Qotimah; Iin Indriani; Imron Mustofa; Nur lailatul Musyafa'ah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study aims to determine how zakat and sadaqah management in the Darussalam Mosque Rayung Kepuhrejo Kudu Jombang district during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive research method that describes the implementation and management of administration, calculation, and distribution of zakat and sadaqah in the Darussalam Mosque Rayung Kepuhrejo. Data collection techniques in this study used primary and secondary data sources as the basis of reference obtained through observation and interviews and literature and literature reviews. This study indicates that the management of zakat and sadaqah at the Darussalam Mosque during the Covid 19 pandemic went well and by Islamic law. Darussalam Mosque receives zakat from muzakki and distributes it to the needy, poor, and amil at the end of Ramadan. While the acquisition of sadaqah funds comes from the congregation of Friday prayers, Eid prayers, and Eid prayers. The sadaqah funds are used as compensation to residents in need and to repair and renovate the Darussalam Mosque Keywords: Management, Zakat, Shadaqah, Darussalam mosque. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam dusun Rayung desa Kepuhrejo kecamatan Kudu kabupaten Jombang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam Rayung Kepuhrejo Jombang Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu ta’mir dan jama’ah masjid Darussalam dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan zakat dan shadaqah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam pada masa pandemi covid 19 berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Masjid Darussalam menerima zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada fakir, miskin dan amil di akhir bulan Ramadhan. Sedangkan perolehanan dana shadaqah berasal dari jama'ah shalat Jum'at, shalat hari Raya Idul Fitri dan shalat hari Raya Idul Adha. Dana shadaqah tersebut digunakan sebagai santunan ke warga yang membutuhkan dan untuk keperluan memperbaiki dan merenovasi Masjid Darussalam. Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat, Shadaqah, Masjid Darussalam.

Implementasi Produk Tabungan Berjangka dengan Akad Mudharabah di BMT Sidogiri Waru Sidoarjo Iin Indriani; Inggita Khusnul Qotimah; Imron Mustofa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study aims to determine how the implementation of term savings uses Mudharabah in KSPS BMT UGT Sidogiri Waru. This research employed a qualitative method that using an empirical juridical approach. The data collection technique in this research uses primary and secondary data sources that acquired from observation and interview with respondents to get valid data and library research. The study results show that the implementation of term savings in KSPS BMT UGT Sidogiri Waru by the principles of sharia. The performance of mudharabah musytarakah between the member and institution has been According to the rules and Fatwa MUI. But the profit sharing between BMT Sidogiri Waru and the central of BMT Sidogiri turned out to be different. The percentage of profit sharing within one month for term savings in BMT Sidogiri Waru is the same as the profit sharing of the sharia general savings 30%: 70%, meanwhile the percentage of profit sharing of term savings at the same period from the center is 50%: 50%. Keywords: Implementation, Term Savings, Mudharabah, BMT Sidogiri. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi produk tabungan berjangka yang menggunakan akad Mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Waru Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang valid serta kajian pustaka dan literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tabungan berjangka di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Waru sudah sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan akad mudharabah musytarakah dalam tabungan berjangka dan pembagian nisbah bagi hasil antara anggota dan lembaga juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa MUI. Namun pembagian nisbah bagi hasil antara BMT Sidogiri Capem Waru dengan BMT Sidogiri pusat ternyata berbeda. Persentase nisbah bagi hasil pada jangka waktu 1 bulan untuk tabungan berjangka di BMT Sidogiri Waru ini sama dengan penetapan nisbah tabungan umum syariah yaitu 30% : 70%, sedangkan persentase nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan untuk tabungan berjangka dari pusat menetapkan 50% : 50%. Kata kunci: Implementasi, Tabungan Berjangka, Mudharabah, BMT Sidogiri.

Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kecamatan Taman Sidoarjo Khamada Wafi Fahdia; Indasah, Awiddah Rif’atul Ulya, Lutfia Choirun Nisa, Mohammad Hatta
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Family resilience is a tool to measure the achievement of families in carrying out their roles, functions, and responsibilities in realizing the welfare of members. The behavior of individuals and society determines the level of family resilience. This research was conducted in Taman Sidoarjo District and is qualitative. Data were collected by observation and interviews. The data collected were analyzed descriptively. The purpose of this study is to explore how the community's efforts are in maintaining family resilience during the Covid-19 pandemic and how to overcome them. The study results found several things; namely, the people of Taman Subdistrict have been able to maintain the resilience of their families well and were able to overcome some of the problems that occurred in their families during the Covid-19 pandemic. The existence of mutual understanding, mutual communication, and a vast sense of patience has made them able to survive during this Covid-19 pandemic. Keywords: Family resilience, District Park, Covid-19 Pandemic. Abstrak Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu, dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Taman Sidoarjo dan bersifat kualittaif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga selama pandemi Covid-19 dan bagaimana cara mengatasinya. Hasil penelitian menemukan beberapa hal yakni, masyarakat warga Kecamatan Taman sejauh ini dapat mempertahankan ketahanan keluarganya dengan baik dan dapat mengatasi beberapa masalah yang terjadi dalam keluarga mereka selama pandemi Covid-19 ini. Adanya rasa saling mengerti, saling menjaga komunikasi, juga rasa sabar yang sangat besar, membuat mereka bisa bertahan pada masa pandemi Covid-19 ini. Kata Kunci: Ketahanan keluarga, Kecamatan Taman, Pandemi Covid-19

Hadhanah Anak pada Ayahnya dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG Eka Aprilia Wulandari; Novia Tri Utami; Umi adhiroh; Zahirrotul Ma’wa; Ahmad Nur Huda; M. Ari Syahdi; Moch. Willy Ardhiansyah; Muhammad Anwar; Prakas Ubaidillah Mukhtar
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article is the result of library research on granting Hadhanah rights to his father in the decision of the Serang Religious Court Number: 2386/PDT.G/2018/PA.SRG”. The technique used in collecting research data is by obtaining data in a document study sourced from secondary data by looking for the decision of the Serang Religious Court, namely Case Decision Number 2386/Pdt.G/2018/PA.Surg. that is by copying the data, then from the data that has been obtained it is analyzed using descriptive analysis with a deductive mindset. The Judge's panels decided the husband or father was entitled to hadhanah rights due to the termination of the marriage. After the Panel of Judges has heard the explanation from the husband or father of the child. In Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law, the child's hadhanah rights after a divorce are the biological mother's right, if the child is not mumayyiz or not yet 12 years old. While in the Serang Religious Court decision number 2386/Pdt.G/2018/PA.Surg. The child's hadhanah right was given to the father, even though the child was still six years old. The Judge's decision was due to various considerations, including for the benefit and interests of the child. That is not contrary to Islamic law and applicable laws, as long as the father qualifies as having hadhanah rights for his child. Keywords: Father, hadhanah, child, the decision of the Religious Court. Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) tentang pemberian hak hadhanah kepada ayahnya dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 2386/PDT.G/2018/PA.SRG”. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yakni dengan cara memperoleh data secara studi dokumen yang bersumber dari data sekunder dengan mencari putusan Pengadilan Agama Serang, yakni Putusan perkara Nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. yaitu dengan cara mencopy data tersebut, kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Majelis Hakim telah memutuskan suami atau ayah berhak mendapatkan hak hadhanah akibat terputusnya perkawinan, setelah Majelis Hakim mendengarkan penjelasan dari suami atau ayah si anak tersebut. Secara Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah anak setelah terjadinya perceraian adalah hak ibu kandungnya, jika anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. diputuskan bahwa hak hadhanah anak diberikan kepada ayahnya, meskipun anak tersebut masih berusia 6 tahun. Keputusan tersebut dibuat karena berbagai pertimbangan diantaranya karena demi kemaslahatan dan kepentingan si anak. Hal tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku, selama ayah memenuhi syarat sebagai untuk memiliki hak hadhanah bagi anaknya. Kata kunci: Ayah, hadhanah, anak, putusan Pengadilan Agama.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email jurnalmakmal@gmail.com

Phone +6282233376729

Journal Mail Official jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA