cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 172 Documents
 5   6   7   8   9 
Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Muhammad Yunus Hidayatullah; Ahmad Zainal Abidin; Muhammad Ramadhani; Mega Ayu Ningtyas
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i1.117

Abstract

Abstract: The Indonesian government requires its married citizens to record their marriages. But many citizens who are still married do not perform the marriage ceremony known as sirri marriage (secret marriage). The Indonesian Ulema Council issued fatwa No. 10 of 2008 on Marriage under The Hands. This study studied sirri marriage according to MUI fatwa. This research is normative juridical research and is descriptive-analytical using qualitative approach methods. The data source used is primary data in the form of MUI Fatwa while secondary sources are in the form of books or journal articles that support this research data. The data obtained is then organized, edited, and analyzed through deductive analogies. The results of the study concluded that Fatwa MUI Number 10 of 2008 concerning Marriage Under the Hand states that the law of sirri marriage or marriage under the hands of the law is valid while the marriage has qualified and got along well.  However, MUI also provides further information if the marriage sirri can cause harm in the future then the marriage should be recorded to the competent authorities. Keywords: Nikah sirri, MUI, fatwa, Islamic law Abstrak: Pemerintah Indonesia mewajibkan warganya yang menikah agar mencatat pernikahannya. Namun banyak warga yang masih yang menikah tidak melakukan pentatan nikah yang dikenal dengan nikah sirri. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Penelitian ini mengkaji tentang Pernikahan Sirri Menurut Fatwa MUI. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer berupa Fatwa MUI sedangkan sumber sekunder berupa buku atau artikel jurnal yang mendukung data penelitian ini. Data yang didapat kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Kata kunci: Nikah sirri, MUI, fatwa, hukum Islam.
Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam Lailul Alfiah; Salsabilla Libnatus Asfarina; Moh. Fuad Ali Aldinar
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i1.118

Abstract

Abstract: English translation. In some Javanese traditions, there is the provision of offerings, including when ruwah village. Scholars differ on the law of offerings. This article discusses the law of giving offerings to the ritual ruwah village perspective of Islamic law. This research is a type of literature and qualitative research. Data collection is done through books and articles that are then organized, edited, and analyzed descriptively. The study results concluded that the implementation of village activities was carried out to respect the spirits of the ancestors for the sake of creating a sense of security in the local village and preserving the surrounding culture. In Islamic law, there are scholars who forbid sesajen because there is an element of shirk in the form of asking and praying to other than Allah. In addition, there is the opinion of scholars who punish the offerings for the village ruwah based on the purpose of the village ruwah ceremony. The law is haram if it is done to ask and pray for something other than Allah. But if you organize it to share with alms and establish friendship like Muslims in general, then the law is legal. Keywords: law, offerings, ruwah, ulama, tradition.   Abstrak: Dalam beberapa tradisi Jawa terdapat pemberian sesajen di antaranya Ketika ruwah desa. Ulama berbeda pendapat tentang hukum sesajen. Artikel ini membahas tentang hukum pemberian sesajen untuk ritual ruwah desa perspektif hukum Islam. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui buku dan artikel yang kemudian diatur, disunting, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan sesajen ruwah desa dilakukan untuk menghormati roh para leluhur, demi terciptanya rasa aman di desa setempat, dan guna melestarikan budaya sekitar. Dalam hukum Islam, terdapat ulama yang mengharamkan sesajen karena di dalamnya terdapat unsur syirik berupa meminta dan berdoa kepada selain Allah. Selain itu terdapat pendapat ulama yang menghukumi sesajen untuk ruwah desa dengan berdasarkan tujuan diselenggarakannya upacara sesajen ruwah desa tersebut. Jika menyelenggarakannya dengan bertujuan guna meminta dan berdoa suatu hal kepada selain Allah, maka haram hukumnya. Namun jika menyelenggarakannya dengan bertujuan untuk saling berbagi dengan sedekah dan menjalin silaturahmi layaknya umat muslim pada umumnya, maka hukumnya sah-sah saja. Kata Kunci: hukum, sesajen, ruwah, ulama, tradisi.  
Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris Mila Yuniarsih; Hasyim Muzakki A. W.; Ika Viona Nur ’Aini; Zainatul Ilmiyah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i1.119

Abstract

Abstract: In Islamic Law, Adopted children are different from biological children in the division of inheritance. The biological child is entitled to an inheritance, while the adopted child is not an heir, so he not is entitled to an inheritance. However, he is entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance through a mandatory will. This becomes a question, what happens when parents want to give inheritance to their adopted children. This research discusses the mandatory will for adopted children to get inheritance by analyzing the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. This research is a type of literature research. The nature of his research is descriptively analytical, using a qualitative approach. The primary data source used is the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg while secondary data in the form of books and journal articles. The collected data is then organized, edited and analyzed through deductive analogies. The results of the study yielded two conclusions. First, in Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg, the judge granted inheritance rights to adopted children through compulsory wills under article 209 of the Compilation of Islamic Law and the benefit of adopted children. Because both parents have died, the adopted child gets 1/6 of each adoptive parent so that it does not exceed 1/3 of the inheritance.  Second, from the Islamic law perspective, Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg on the will of the obligatory has been in accordance with Islamic law. Keywords: Adoption, compulsory wills, inheritance, Islamic law.   Abstrak: Dalam Hukum Islam, status anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam pembagian warisan. Anak kandung berhak mendapat warisan, sedangkan anak angkat ia bukan ahli waris sehinggat tidak berhak mendapat warisan. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tua ingin memberikan peninggalan kepada anak angkat. Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yakni Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg  sedangkan data sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg, hakim memberikan hak waris pada anak adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi. Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak angkat mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat sehingga tidak melebihi 1/3 harta waris. Kedua, ditinjau dari hukum Islam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg tentang wasiat wajibah telah sesuai dengan Hukum Islam. Kata kunci: Adopsi, wasiat wajibah, waris, hukum Islam.
Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Zainatul Ilmiyah -; Mega Ayu Ningtyas; Elva Imeldatur Rohmah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2021): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v2i6.120

Abstract

Abstract: Government Regulation in place of Law as a legal product of the president whose authority is given attributively by the constitution should only be issued in circumstances of compelling urgency. However, there is still a debate about the meaning of the urgency of coercion. Based on the results of normative juridical research with a statutory, historical and conceptual approach in this study, it has been found that PERPPU can be said to be 'staatsnoodrecht' or subjective emergency law, which is the prerogative of the president. So that there are no benchmarks or limits regarding the requirements for determining matters of forcing urgency because PERPPU is a legal product that aims to fill legal voids in abnormal situations. The PERPPU is only valid temporarily for approximately one year until the next session of the DPR. This process serves as a checks and balances mechanism by the legislative power to neutralize it again by approving or rejecting the existence of PERPPU in the next session to be ratified into law. From the results of this study, the authors suggest that in making PERPPU, the president should look at Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and pay attention to signs of other laws and regulations in the same field. In ratifying PERPPU into law, the DPR should also pay attention to the content that must be contained in the law. Keywords: PERPPU, urgency, emergency law Abstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai produk hukum presiden yang kewenangannya diberikan secara atributif oleh konstitusi seharusnya diterbitkan hanya pada keadaan hal ihwal kegentingan memaksa. Namun masih menjadi perdebatan tentang pemaknaan mengenai hal ihwal kegentingan memaksa. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, historis dan konsepsional dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa PERPPU dapat dikatakan sebagai ‘staatsnoodrecht’ atau hukum darurat subyektif yang menjadi kewenangan prerogatif presiden. Sehingga tidak ada tolak ukur atau batasan mengenai persyaratan penetapan hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ini karena PERPPU merupakan sebuah produk hukum yang bertujuan mengisi kekosongan hukum dalam situasi yang tidak nomal. Sehingga PERPPU hanya berlaku temporer dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun hingga masa sidang DPR berikutnya. Proses ini sebagai mekanisme check and balances oleh kekuasaan legislatif untuk menentralisir kembali dengan menyetujui atau menolak keberadaan PERPPU dalam sidang berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran bahwa dalam pembuatan PERPPU, presiden hendaknya tidak hanya melihat Pasal 22 UUD NRI 1945 saja, tetapi juga memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan lain yang sebidang. Dalam hal proses pengesahan PERPPU menjadi Undang-Undang, DPR hendaknya juga memperhatikan materi muatan yang harus ada dalam sebuah undang-undang. Kata Kunci: PERPPU, kegentingan, hukum darurat
Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Korban Cahaya Suratin; Erika Zakiyah; Muhammad Sholahudin Al Ayyubi; Virancya Indah Permatasari; Zulfi Hardiyanti Rochmah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.121

Abstract

Abstract: Abuse often occurs in society. The majority of those who are victims of abuse are women and children. This article discusses the punishment for perpetrators of the criminal act of sexual abuse of minors. This research is normative juridical. The collected data is analyzed descriptively qualitatively. The study results concluded that the Criminal Act of Sexual Abuse against children is regulated in Law No. 23 of 2002 and Jo Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. What is meant by a child is a child who is not yet eighteen years old. Perpetrators of child abuse can be punished with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs)". Protection for children as victims of the criminal act of abuse provides rest and compensation for losses that the victim has experienced, provides counselling for the victim, and provides medical services. The victim gets legal protection, especially when being a witness to the case he experienced. Keywords: Punishment, perpetrator, criminal offence, fornication, children.   Abstrak: Pencabulan sering terjadi di masyarakat. Mayoritas yang menjadi korban pencabulan adalan perempuan dan anak-anak. Artikel ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun. Pelaku pencabulan terhadap anak bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Perlindungan bagi anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan adalah memberikan restirusi dan kompensasi atas kerugian yang sudah dialami oleh korban, memberikan konseling bagi korban, memberikan pelayanan medis, dan korban mendapat perlindungan hukum khususnya ketika menjadi saksi atas kasus yang dialaminya. Kata kunci: Hukuman, pelaku, tindak pidana, pencabulan, anak.  
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak Achmad Safiudin; Nimatun Nashukha; Ednick Alfarizi; A. M. Imam Fadhil Nasada; Moh. Ridwan
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i1.122

Abstract

Abstract: Divorce is something that should be avoided in marriage.  However, if there are problems in the household that cannot be resolved then divorce is the best solution by filing for divorce or divorce to the Religious Court.  This article discusses the decision of the Madiun District Religious Court Number 1092/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn about divorce. The method used in this verdict analysis research is a normative legal method and uses an invitation-to-ceiling approach. In his ruling, the judge granted the petitioner's divorce application based on the provisions of Article 19 letter (F) of Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter (F) Compilation of Islamic Law, namely the existence of disputes and continuous quarrels, there is no longer any hope of getting back together and has separated residences for quite a long time. In Islamic law, the decision is appropriate because the purpose of marriage is to foster a sakinah family, mawaddah wa rahmah. If there is no peace in the family, divorce is allowed.  Advice for the Religious Court that accepts this case, is to always provide justice in accordance with the law and legal certainty that applies. Keywords: Divorce, Judge's Decision, Compilation of Islamic Law Abstrak: Perceraian merupakan hal yang harus dihindari dalam suatu pernikahan. Namun, jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan maka perceraian merupakan solusi yang terbaik dengan mengajukan cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama. Artikel ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn mengenai cerai talak. Metode yang digunakan dalam penelitian analisis putusan ini yaitu metode hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal cukup lama. Dalam hukum Islam, keputusan tersebut sudah sesuai  karena tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Jika sudah tidak ada kedamaian dalam keluarga maka perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Saran untuk Pengadilan Agama yang menerima perkara ini, agar tetap selalu memberikan suatu keadilan yang sesuai dengan undang-undang dan kepastian hukum yang berlaku. Kata Kunci: Cerai Talak, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam
Tradisi Bilas Nikah karena Kawin Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Aludia Salsabila Basuki; Anisya Salsabila; Rizal Firdaus
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.116

Abstract

Abstract: This article discusses the analysis of Islamic law on the tradition of remarriage for pregnant women in marriage.  This research is field research conducted in Maumbi Village, Kawangkoan Village, Kalawat District, North Minahasa.  Data collection is carried out by observation and interviews with the people of Maumbi Village, Kawangkoan Village, Kalawat Subdistrict, North Minahasa, then the data is analyzed with a pattern of pikir inductive to clarify the conclusion. The results of the study concluded that the practice of remarriage in Maumbi Village is carried out for married couples because the woman is already pregnant out of wedlock. The remarriage is done after the baby girl gives birth to her baby. The remarriage is done because there is an assumption that marriage in a pregnant condition is invalid so it must be Repeated. Other people are of the view that remarriage is done to solidify marriage because there is a sense of worry and belief in myths and to purify the marriage. In the review of Islamic law, the remarriage law carried out in the village of Maumbi Village, Kawangkoan Village, Kalawat Subdistrict, North Minahasa is permissible for the reason of bringing benefits and no prosperity.  Islamic Law Compilation does not regulate remarriage only mentioned that the marriage of a pregnant woman out of wedlock with the man who was impregnated is permissible and does not need to be repeated.   Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi bilas nikah untuk perempuan hamil di luar nikah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Maumbi Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Maumbi Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik bilas nikah di Desa Maumbi dilaksanakan bagi pasangan yang menikah karena perempuannya sudah hamil di luar nikah. Bilas nikah dilakukan setelah bayi sang perempuan melahirkan bayinya. Bilas nikah dilakukan karena ada anggapan bahwa pernikahan dalam kondisi hamil adalah tidak sah sehingga harus diulang. Masyarakat lain berpandangan bahwa bilas nikah dilakukan untuk memantapkan pernikahan karena ada rasa kekhawatiran dan kepercayaan kepada mitos serta untuk mensucikan pernikahan. Dalam tinjauan hukum Islam, hukum bilas nikah yang dilakukan di desa Desa Maumbi Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara adalah boleh dengan alasan mendatangkan kemaslahatan dan tidak ada kemadharatan. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang bilas nikah hanya disebutkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya adalah boleh dan tidak perlu diulang.
Kedudukan Dan Fungsi Pt Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Dalam Pasar Modal Indonesia Siti Fatma; Miftakhur Rokhman Habibi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.125

Abstract

Abstract: Storage and Settlement Institutions are one of the important structures in the capital market in Indonesia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is one of the instruments in the capital market. This article discusses KSEI as a Storage and Settlement Institution in the Capital Market in Indonesia. This research is library research, and the collected data is analyzed descriptively. The existence of KSEI in the capital market is essential because of the center of the Custodian. KSEI also supports the existence of a stock trading system without warranty in the capital market. This change is based on rapid technological developments. Based on its function, KSEI has a role in the service of storage services and settlement of securities transactions, as follows: Management of a service asset held by KSEI, service custodian, and other services, namely IPO (Initial Public Offering) and tender offers. The position and function of KSEI as a Storage and Settlement Institution in the Indonesian capital market is regulated in Law No. 8 of 1995 to hold or organize Central Custodial Services. Keywords: KSEI, Capital Markets, Securities, Depository and Settlement Institutions. Abstrak: Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan salah satu struktur penting dalam pasar modal di Indoneseia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah salah satu instrumen dalam pasar modal. Artikel ini membahas tentang KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam Pasar Modal di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Keberadaan KSEI dalam pasar modal sangat penting karena pusat dari Kustodian. KSEI juga mendukung keberadaan suatu sistem perdagangan saham tanpa warkat di pasar modal. Perubahan tersebut berdasarkan perkembangan teknologi yang kian pesat. Berdasarkan fungsinya, KSEI memiliki peranan dalam pelayanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, sebagai berikut: Pengelolaan suatu aset jasa yang diadakan oleh KSEI, jasa custodian dan jasa lainnya yaitu IPO (Initial Public Offering) dan penawaran tender. Kedudukan dan fungsi KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di pasar modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 guna mengadakan atau menyelenggarakan Jasa Kustodian Central. Kata kunci: KSEI, Pasar Modal, Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Hukum Tawaf bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Fitri Madaniah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.127

Abstract

Artikel ini membahas tentang hukum tawaf bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reserch) dengan analisis komparatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: Pertama, menurut mazhab Hanafi, wanita haid boleh melakukan tawaf. Hal tersebut sebagaimana pendapatnya bahwa tawaf diperbolehkan walau dalam keadaan hadats kecil maupun besar akan tetapi harus membayar dam seekor kambing bagi jama’ah haji yang berhadats kecil, sedangkan untuk jamaah haji yang berhadats besar maka harus membayar dam berupa seekor unta. Menurut mazhab Syafi’i, wanita haid tidak boleh melakukan tawaf, karena tempat tawaf adalah masjid dan wanita haid dilarang masuk masjid. Kedua, terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum tawaf bagi wanita haid. Persamaannya adalah dalam hal melakukan suatu ibadah terutama ibadah tawaf, maka harus dalam keadaan bersuci dari hadats besar yaitu haid. Imam Hanafi berpendapat bahwa suci dari hadats itu bukan syarat sahnya thawaf, akan tetapi wajib haji. Imam Syafi’i berpandangan bahwa thawaf tanpa suci itu tidak sah, baik disengaja ataupun lupa.
Perkawinan di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam Raflina Vinidya Rahmi; Siti Khumairoh
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.128

Abstract

Abstract: In Indonesia, there is a tradition, that if the parents of the bride and groom die before the wedding time, then the marriage is carried out in front of the body before the body is buried.  This article discusses in-depth marriage in front of the corpse from the perspective of Islamic law. This research is a field study conducted in the village of Ngingas, Waru, Sidoarjo. Data is collected through interviews, observations, and documentation.  The study concluded that one of the cases of marriage in front of the body that occurred in the village of Ngingas was that the father of the bride-to-be died before her child married on a specified schedule. Therefore, marriage mating is carried out in front of the body by presenting brides-to-be, guardians, and witnesses. The wedding is done in honor of the body and because there is a belief that if there is death then the family of the deceased should not perform marriage and the like in the next year because it is still in a period of mourning. Therefore the marriage must be rushed or postponed after one year. In this case, the bride's family chooses to move the marriage by holding a contract in front of the deceased's body.  Based on Islamic law, the marriage does not conflict with Islamic law and the law is valid because it has fulfilled the pillars and conditions of marriage. However, the marriage must be recorded in accordance with the marriage law in Indonesia. Keywords: Marriage, corpse, tradition, Islamic law. Abstrak: Di Indonesia terdapat tradisi, jika orang tua calon pengantin meninggal sebelum waktu pernikahan, maka perkawinan dilakukan di depan jenazah sebelum jenazah dimakamkan. Artikel ini membahas secara mendalam tentang perkawinan di depan jenazah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Ngingas, Waru, Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus perkawinan di depan jenazah yang terjadi di desa Ngingas adalah ayah calon mempelai perempuan meninggal sebelum anaknya menikah pada jadwal yang ditentukan. Karena itu, perkawinan dilakukan di depan jenazah dengan menghadirkan calon pengantin, wali dan saksi. Pernikahan dilakukan untuk menghormati jenazah dan karena ada keyakinan bahwa jika ada kematian maka hendaknya keluarga almarhum tidak melakukan hajat perkawinan dan sejenisnya dalam setahun ke depan karena masih dalam masa berduka. Karena itu perkawinan harus disegerakan atau diundur setelah satu tahun. Dalam hal ini, keluarga mempelai memilih menyegerakan perkawinan dengan mengadakan akad di depan jenazah almarhum. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Meski demikian perkawinan tersebut harus dicatatkan agar sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Keywords: Perkawinan, jenazah, tradisi, hukum Islam.

Page 7 of 18 | Total Record : 172

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue