Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengawasan dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia Latifatul Azizah; Desy Kusuma Wardhani, M. Alif Fianto, Zulham Mahmudin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Waqf is a legal act of wakif to separate and surrender part of his property forever or for a certain period by his interests for appropriate worship and public purposes. In its implementation, there is supervision and empowerment of Waqf, whose provisions are regulated in Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. The minister carries out the guidance and care of Waqf by taking into account the suggestions and considerations of the Indonesian Ulema Council. In addition, waqf supervision is also carried out by the community and the government. The Indonesian Waqf Board (BWI) was formed to develop and advance Waqf in Indonesia. BWI is an independent state institution established based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In empowering Waqf in Indonesia, waqf empowerment institutions must establish cooperation or partnerships with various parties who have capital and business interests by waqf objects with high commercial value, not only with the State Budget and Expenditure Revenue Government (APBN). In this case, business partnership relationships are needed, as well as third parties and other institutions that support waqf management. Keywords: Waqf, Supervision and Empowerment Abstrak: Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai Syariah. Dalam implementasinya terdapat pengawasan dan pemberdayaan wakaf yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembinaan dan pengawasan wakaf dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu pengawasan wakaf juga dilakukan leh masyarakat dan pemerintah. Untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia maka dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia, Lembaga-lembaga pemberdayaan wakaf harus menjalin kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan benda wakaf yang ada dengan nilai komersial yang tinggi sehingga tidak bergantung saja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan hubungan kemitraan usaha, mitra usaha sebagai pihak ketiga dan lembaga lain yang mendukung pengelolaan wakaf. Kata kunci:. Wakaf, Pengawasan, Pemberdayaan.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto Jamilatun Nadhiroh; Elok Dewi Larashati
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Marriage is a dream of a man who has grown up, marriage is also one of the sunnah recommended by the Prophet (peace be upon him). If the marriage is performed before adulthood, it must apply for marriage dispensation in a religious court. The study was conducted to analyze the concept of sharia maqashid against increased marital dispensation during the covid-19 pandemic at the Mojokerto Religious Court. This research uses a qualitative method approach with field research ( field research ). Data collection is conducted in-depth, accessible, and non-use of guidelines to obtain information about marital dispensation during the covid-19 pandemic at the Mojokerto Religious Court. The results of this study are not entirely increased marital dispensation due to the covid-19 pandemic. In addition, there is a change in the law regarding the age limit of marriage. At first, at least the age of 19 years for men and 16 years for women to be at least 19 years old for men and women, while both brides-to-be have already spread invitations. Seeing the verdict from the Mojokerto Religious Court Judge on the application for marriage dispensation, the Judge used the basis of consideration of the purpose of Islamic sharia (Maqashid Syariah). Marriage dispensation can only be granted if it is based on proven legal facts at trial. After consideration from various aspects, both syar'i, juridical, sociological, psychological, and also health, the marriage is very urgent to be carried out. It’s to realize the purpose of Islamic sharia (maqashid sharia) is to maintain the safety of offspring (hifz an-nasl) without endangering the safety of the child's life given marriage dispensation (hifz an-nafs) and the sustainability of his education (hifzu al-'aql). The purpose must be at the level of al-dharuriyyah or at least al-Hajiyyah. Keywords: Maqashid Syariah, Marriage Dispensation, Covid-19 Pandemic Abstrak: Perkawinan merupakan sebuah impian manusia yang telah dewasa, pernikahan juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Jika perkawinan dilakukan sebelum dewasa maka harus mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep maqashid syariah terhadap dispensasi perkawinan yang meningkat selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, bebas, dan tanpa menggunakan pedoman, guna memperoleh informasi seputar dispensasi perkawinan selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitian ini adalah tidak seluruhnya peningkatan dispensasi perkawinan disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Selain dari itu yakni adanya perubahan Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan. Pada awalnya minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan kedua calon mempelai sudah terlanjur menyebarkan undangan. Melihat putusan dari Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang permohonan dispensasi perkawinan, Hakim menggunakan dasar pertimbangan tujuan syariat Islam (Maqashid Syariah). Dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan jika berdasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan. Setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar’i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan. Hal itu guna mewujudkan tujuan syariat Islam (maqashid syariah) guna menjaga keselamatan keturunan (hifz an-nasl), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (hifz an-nafs) serta keberlanjutan pendidikannya (hifz al-‘aql). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al-dharuriyyah atau sekurang-kurangnya al-hajiyyah. Kata kunci: Maqashid Syariah, Dispensasi perkawinan, Pandemi Covid-19.

Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan Muhammad Sholahudin Ayyubi; Rizky Luthfiandari; Ahmad Fauzi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Correctional institutions in Indonesia often experience overcrowed. That is a big problem in dealing with the Covid-19 pandemic because the virus is easily spread if someone is close or clustered. This article discusses the Pamekasan district correctional institution in preventing and dealing with Covid-19. The research methods used in this article are descriptive qualitative research methods. This study concluded that the efforts made to avoid the spread of Covid-19 in Pamekasan District Correctional Institution are guided by policies published by the Ministry of Law and Defense. Among the efforts made are educating the built citizens about covid-19, coordinating the provision of vaccines, regulating the mechanism of visits and luggage of visitors, providing assimilation rights, and coordinating with hospitals. It is only unfortunate that the strategy has not been maximal because it is constrained in several ways ranging from facilities and a lack of awareness of the built citizens related to the dangers of Covid-19. Keywords: Strategy, Prevention, Handling, Covid-19, Correctional Institutions. Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sering sekali mengalami overcrowed. Hal ini menjadi suatu masalah yang besar dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena virus tersebut mudah tersebar apabila seseorang saling berdekatan atau berkerumun. Maka artikel ini membahas secara mendalam tentang cara lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan menangani Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan adalah berpedoman pada kebijakan yang telah diterbitkan oleh KEMENKUMHAM. Di antara upaya yang dilakukan adalah mengedukasi kepada warga binaan tentang covid-19, mengkoordinir pemberian vaksin, mengatur mekanisme kunjungan dan barang bawaan pengunjung, memberikan hak asisimilasi, dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Hanya disayangkan strategi tersebut belum maksimal karena terkendala dalam beberapa hal mulai dari fasilitas dan juga kurangnya kesadaran warga binaan terkait bahaya Covid-19. Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penanganan, Covid-19, Lembaga Pemasyarkatan.

Efektivitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep pada Masa Pandemi Covid-19 Khosnol Khotimah; Holilur Rohman
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The Office of Religious Affairs (KUA) is an institution under the auspices of the Ministry of Religious Affairs providing services to muslim communities in terms of marriage registration. As a service center, kua is expected to always provide optimal effort in order to create satisfaction in the community. In the midst of the Covid-19 Pandemic, KUA services must also be able to be done optimally by making new policies so as not to hamper the work program that has been established. This study analyzed the effectiveness of KUA services of Sumenep City Subdistrict. This type of research is normative legal research. The approach used is socio-legal. The solution of legal issues is analyzed qualitatively. The data collection techniques used are observations, interviews and documentation. The results of this study show that the effectiveness of Kua services of Sumenep City Subdistrict is classified as effective. That can be seen in the absence of denial of service during the Covid-19 Pandemic. That is because there is a system of employee work that is done alternately. Several supporting factors and inhibitory factors influence the effectiveness of KUA services in the Sumenep City District. Its supporting factors are the work environment, discipline and work ethic, community environment, and facilities and infrastructure. These supportive factors can accelerate and make a service run effectively. At the same time, the inhibiting factors are the limitations of Human Resources (HR) and distant locations. Keywords: Effectiveness, Service, Office of Religion Affairs (KUA), District of Sumenep City Abstrak: Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian agama memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragama Islam dalam hal pencatatan nikah. Sebagai sebuah pusat pelayanan, diharapkan KUA selalu memberikan usaha yang optimal agar terciptanya kepuasan di dalam masyarakat. Di tengah Pandemi Covid-19 ini, pelayanan KUA juga harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara membuat kebijakan-kebijakan baru agar tidak menghambat program kerja yang telah ditetapkan. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal. Adapun pemecahan isu hukum dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penolakan pelayanan masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut karena terdapatnya sistem kerja pegawai yang dilakukan secara bergantian. Efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Di antara faktor pendukungnya adalah Lingkungan kerja, disiplin dan etos kerja, lingkungan masyarakat, dan sarana dan prasarana. Faktor pendukung tersebut dapat mempercepat dan membuat suatu pelayananan berjalan efektif. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lokasi yang jauh. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kota Sumenep.

Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Yeni Novitasari; Daning Dwi Apriliyana; Moh. Firdaus Ramadan Huda; Agus Solikin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2021): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Identity falsification is an unlawful act, let alone done in marriage. This can lead to the annulment of the wedding. This article discusses the marriage annulment law in the Nganjuk Religious Court decision No. 0537/Pdt.G/2017/PA. Ngj for identity falsification. Metode used in this research is a literature study with normative analysis based on the analysis of literature research information. Research data is collected from legislation, books, articles, and journals related to research objects. Based on the study that has been done obtained, the conclusion is that first, in Article 22 of Law No. 1 of 1974, the annulment of marriage can be granted based on the application for dissolution of marriage because of the non-fulfilment of the conditions formal when the wedding. This is reinforced by Article 72, paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, which explains that the annulment of marriage can be filed if it is clear that there is fraud and misjudging against the husband or wife. Second, in this ruling, the panel of judges granted the applicant the request for annulment of marriage because it was proven that there was a legal defect caused by the falsification of identity by Respondent II. This is by the applicable laws in Indonesia. Keywords: Annulment of Marriage, Falsification of Identity, Religious court rulings, laws, laws. Abstrak: Pemalsuan identitas merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi dilakukan dalam perkawinan. Hal tersebut bisa menyebabkan pembatalan perkawinan. Artikel ini membahas tentang hukum pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan analisis normatif yang didasarkan pada hasil analisis informasi riset kepustakaan. Data riset dikumpulkan dari perundang-undangan, buku, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan objek riset. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan dapat dikabulkan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka terhadap diri suami atau istri. Kedua, dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon karena dinyatakan terbukti adanya cacat hukum yang disebabkan karena pemalsuan identitas oleh Termohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Pengadilan Agama, hukum, undang-undang.

Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian Muhammad Hidayat; Tri Leli Rahmawati, Isyaq Maulidan
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Children are a gift of God, so parents are obliged to take care of their children. When a divorce occurs, both parents still have obligations in taking care of their children. However, many parents do not take good care of their children. Based on this, this article examines the concept of hadhanah in Islamic law. This research is literature research and is descriptive analysis. Hadhanah is raising and educating children. Parents carry out hadhanah as a responsibility in fulfilling children's rights. The command of hadhanah is contained in al-Qur'an surat al-Baqarah verse 233 and at-Tahrim verse 6 that every Muslim should protect himself and his family from the fire of hell and always fear. In law number 1 of 1974 on marriage generally regulates the obligations of parents to their children in three articles, namely articles 45, 48, 49. In KHI, it is explained that the right of childcare will fall to the mother in the event of a divorce while the child has not been mumayyiz. The size of mumayyiz is if the child already can choose to go with his mother or father. Keywords: Hadhanah, child, parents, divorce, Islamic law. Abstrak: Anak merupakan karunia Allah Swt, maka orang tua berkewajiban memelihara anaknya. Bahkan ketika terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam mengurus anaknya. Namun, banyak orang tua yang tidak memelihara anaknya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini mengkaji tentang konsep hadhanah dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif analisis.. Hadhanah atau memelihara dan mendidik anak dilaksanakan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Perintah hadhanah termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Tahrim ayat 6 bahwa setiap muslim harus memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dan senantiasa bertakwa. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam tiga pasal yaitu pasal 45, 48, 49. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak akan jatuh kepada ibu apabila terjadi perceraian sedangkan anak belum mumayyiz. Ukuran mumayyiz adalah apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya. Kata Kunci: Hadhanah, anak, orang tua, perceraian, hukum Islam.

Perkawinan Melalui Panggilan Video Menurut Pandangan Modin Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Alviona Dewi Ayu Naga Pasha; Irvan Nur Andrian; Khairunnisa’ Wulansari
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2021): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v2i6.111

Abstract: The existence of covid-19 causes a ban on crowding among them at weddings. Therefore, some marriages are carried out through video calls. Based on this, this study studied marriage through video calls according to the fashionable view of Pace Wetan Village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In its preparation, this study uses qualitative research with a descriptive approach to analysis and uses field research types. Field research was conducted by interviewing Modin and youth in Pace Wetan village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In addition, data collection is done through literature as supporting research on the issue of the implementation of marriage through video calls, both from the perspective of Islamic law and civil law. From the research results, it can be concluded that modin in Pace Wetan village allows to perform marriage agreements through video conference, but still must meet the laws and conditions of marriage in its validity, and not contrary to Islamic law. That is done because of the condition of dharurat, such as the problem of distance or infectious diseases (covid-19) then, the implementation of marriage through video calls can be an alternative solution to avoid harm. Keywords: Modin, Marriage, Conference Video, Islamic law, Covid-19. Abstrak: Adanya covid-19 menyebabkan larangan berkerumun di antaranya pada acara perkawinan. Karena itu terdapat perkawinan yang dilaksanakan melalui panggilan video. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menkaji perkawinan melalui panggilan video menurut pandangan modin Desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Modin dan pemuda di desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Selain itu pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan sebagai mendukung penelitian mengenai masalah pelaksanaan perkawinan melalui panggilan video, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modin di desa Pace Wetan memperbolehkan melakukan akad pernikahan melalui video conference, namun tetap harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan karena adanya keadaan dharurat, seperti adanya masalah jarak ataupun penyakit menular (covid-19) maka pelaksanaan pernikahan melalui panggilan video dapat menjadi solusi alternatif untuk menghindari kemudharatan. Kata Kunci: Modin, Perkawinan, panggilan video, hukum Islam, Covid-19.

Kehendak Perempuan dalam Memilih Calon Suami perspektih Hukum Perkawinan Aminatus Zuhria; Ayfa Fayzayil Enri Auni; Iklilah Dian Isnaini
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2021): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v2i6.112

Abstract: In marriage, a woman has the right to choose her partner as a man. But in reality, many women do not have the right to choose their partners, as happened in Dusun Kopang, Village Karang Gayam, Blega, Bangkalan, Madura. This research discusses women's will in choosing a husband-to-be from the perspective of marriage law. This research is field research with qualitative approach methods. The data sources used are primary and secondary data. Data collection is done with interviews and documentation. The collected data is then presented and analyzed deductively to produce a conclusion. The study concluded three reasons behind the lack of women's will in choosing a potential partner: First, parents worry that their child is plunged into promiscuity. Second, economic reasons, and third, the bride-to-be wants to appreciate or make both parents happy, agreeing to the choices of both parents. In Indonesian marriage law, a woman has the right to determine her future husband as a man can choose his future wife. In Article 16 paragraph 2 compilation of Islamic law and Article 6 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974, it is explained that the marriage to be held must first be based on the willingness of both prospective husbands or prospective wives. There should be no form of coercion in the path of marriage. Keywords: Women's will, matchmaking, marriage. Abstrak: Dalam perkawinan, seorang perempuan berhak memilih pasangannya sebagaimana laki-laki. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak memiliki hak memilih pasangannya sebagaimana yang terjadi di Dusun Kopang Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Madura. Penelitian ini membahas tentang kehendak perempuan dalam memilih calon suami dalam perspektif hukum perkawinan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan, dan dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi minimnya kehendak perempuan dalam memilih calon pasangan yaitu: Orang tua khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, alasan ekonomi, dan calon pengantin perempuan ingin menghargai atau membahagiakan kedua orang tuanya dengan menyetujui pilihan dari kedua orang tuanya. Dalam Hukum perkawinan di Indonesia, perempuan berhak menentukan calon suaminya sebagaimana laki-laki bisa memilih calon istrinya. Dalam Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan, harus terlebih dahulu berdasarkan kerelaan kedua calon suami atau calon istri, tidak boleh ada bentuk paksaan dalam menuju jalan perkawinan. Kata kunci: Kehendak perempuan, perjodohan, pernikahan, hukum perkawinan.

Hukuman Bagi Sekretaris Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Didik Zainul Muttaqin; M. Zulfa Ahsan Ahsan; Moh. Rafli Anto
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2021): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v2i6.113

Abstract: The government assists the poor through non-cash food assistance. But the aid is prone to corruption. This study examined village secretaries' punishment for abusing authority to distribute non-cash food assistance (BPNT) in Cepokorejo village of Palang District of Tuban Regency. This research is a type of library research (library research). The nature of research is descriptive-analytical by using qualitative approach methods. The data source used is primary and secondary data using the analysis content as a data analysis technique. This study produced the first two conclusions: In the decision of the Tuban District Court No. 04 / Pid.Pra / 2020 / PN.Tbn. The Panel of Judges argued that the Respondent's determination of suspects carried out by the Tuban Resort Police was by the legal rules applicable in Indonesia, namely in the Criminal Procedure Law. The inclusion of the Cepokorejo Village Secretary as a suspect is the right thing because the Village Secretary has been proven to commit acts of misappropriation of Non-Cash Food Assistance funds. Second, in jarimah ta’zir, the imposition of sanctions against the perpetrator becomes the competence of judges and local authorities. The punishment for the Village Secretary is a prison sentence and a fine, and return all the money that has been misappropriated. Keywords: Penyalahgunaan, authority, Village Secretary, Non-Cash Food Assistance, Islamic Criminal Law. Abstrak: Pemerintah memberikan bantuan kepada orang miskin diantaranya melalui bantuan pangan non tunai. Namun bantuan tersebut rawan dikorupsi. Penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi Sekretaris Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research). Sifat penelitian yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder dengan menggunakan konten analisis sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pertama: Dalam putusan Pra Pengadilan Negeri Tuban Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN.Tbn. Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon yakni Kepolisian Resor Tuban sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditetapkannya Sekretaris Desa Cepokorejo sebagai tersangka merupakan hal yang tepat, karena Sekretaris Desa tersebut telah terbukti melakukan tindakan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai. Kedua, dalam jarimah takzir, penjatuhan sanksi terhadap pelaku menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat. Hukuman yang pantas diberikan kepada Sekretaris Desa yakni hukuman penjara serta denda, dan mengembalikan semua uang yang telah diselewengkan. Kata kunci: Penyalahgunaan, wewenang, Sekretaris Desa, Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Pidana Islam.

Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam Dewi Khurin'In; Miftahul Muta'alimin; Akmal Maulana; Nur Lailatul Musyafa'ah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i1.114

Abstract: Divorce is often caused by quarrels and disputes. This article is about divorce due to conflicts and arguments in one couple in Wates Tanjung Village, Wringinanom District, Gresik Regency. This paper is a field and qualitative research by describing the data obtained using a deductive mindset. Primary data is obtained from interviews with divorcees, while secondary information is obtained from laws and regulations, books, thesis, and journals related to divorce cases. The results concluded that the divorce between Fikri and Andin originating from Wates Tanjung desa was due to economic factors, infidelity and violence. In this case, the husband cannot fulfil his obligation to make a living, like getting drunk, cheating, and hitting his wife. This act caused continuous quarrels in the family, so the wife sued the husband's divorce to the Religious Court. Under Islamic law, the divorce of the two couples does not violate Islamic law for their divorce by the Compilation of Islamic Law and marriage law. Divorce is done to avoid greater danger as the rules of dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih. Keywords: Divorce, economics, violence, quarrels, Islamic law. Abstrak: Perceraian sering disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Tulisan ini membahas tentang Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi pada satu pasangan di Desa Wates Tanjung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan dan kualitatif dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian, sedangkan data sekunder didapat dari Peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, maupun jurnal yang berkaitan dengan kasus perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara Fikri dan Andin yang berasal dari desa Wates Tanjung adalah karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan. Dalam kasus ini suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah, suka mabuk-mabukan, berselingkuh, dan memukul istrinya. Perbuatan tersebut mennyebabkan pertengkaran terus menerus dalam keluarga, sehingga istri menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum Islam, perceraian kedua pasangan tersebut tidak melanggar hukum Islam karena alasan perceraiannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Perceraian dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar sebagaimana kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih. Kata kunci: Perceraian, ekonomi, kekerasan, pertengkaran, hukum Islam.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email jurnalmakmal@gmail.com

Phone +6282233376729

Journal Mail Official jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA