cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 172 Documents
 7   8   9   10   11 
Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indi Rizky Amalia Agustina; M. Amal Rizqhy F.M; Nurul Alifatin; Muhammad Syaifuddin; Musyarofa Musyarofa; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.138

Abstract

Abstract: The purpose of this paper is to examine the actions of police officers during demonstrations who should have followed the procedures stipulated in the law and the professional ethics of the police by paying attention to the human rights of the demonstrators, but the facts speak otherwise. This article is a field research applying the theory of the police code of ethics to discuss police ethics when handling demonstrations. The demonstration against the Omnibus Law, attended by various groups in Surabaya, which at first was orderly, suddenly became anarchic when the orator gave a speech, with the provocateurs from certain circles who threw stones at police cars and set off firecrackers. However, it was miserable when the arrests of the demonstrators suspected of being provocateurs were carried out ferociously and in any place so that it made noise and restlessness in the community. It violates the police code of ethics in their duties, namely maintaining safety and order in the community. Keywords: Demonstration, Police Code of Ethics, Human Rights Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk menelaah aksi anggota polisi pada saat demonstrasi yang seharusnya melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan etika profesi kepolisian dengan memperhatikan hak asasi para demonstran, namun fakta berbicara sebaliknya. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menerapkan teori kode etik kepolisian guna membahas etika polisi pada saat menangani demonstrasi. Demonstrasi dalam menolak UU Omnibus Law yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Surabaya, yang pada awalnya berjalan tertib, secara tiba-tiba menjadi anarkis saat orator sedang memberikan orasi, disertai para provokator dari kalangan tertentu yang melempar mobil polisi dengan batu dan menyalakan petasan. Namun sangat disayangkan saat penangkapan para pendemonstrasi yang diduga menjadi provokator tersebut malah dilakukan dengan sangat brutal dan di sembarang tempat sehingga membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat. Hal ini tentunya menyalahi kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Kata Kunci: Demonstrasi, Kode Etik Polisi, Hak Asasi Manusia.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah Laquita Sabila Noer; Shela Hendrika Utami; Sri Ruhyatul Mutmainnah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.146

Abstract

Abstract: The 2020 regional head elections were held during the Covid-19 Pandemic. The General Election Commission has regulations on regional elections during the Covid-19 pandemic. This article discusses the fiqh siyasah analysis of the General Election Commission Regulation Number 06 of 2020 concerning regional head elections during the Covid-19 pandemic.  This is normative research using qualitative analysis, namely by explaining data about regional elections during the Covid-19 pandemic in KPU Regulation No. 6 of 2020 and analysing it based on fiqh siyasah. The results of this study are based on KPU Regulation No. 6 of 2020; the implementation of regional head elections is held by complying with the rules set by the KPU and the Government to make the regional elections successful and minimise the spread of the COVID-19 virus. In the perspective of fiqh siyasah, the rules are according to the concept of mashlahah and the regulations of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah (the policy of a leader must be based on benefit). Keywords: Regulations, Election Commission, Local Elections, Fiqh siyasah. Abstrak: Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum memiliki peraturan tentang Pilkada pada masa pandemic Covid-19. Artikel ini bertujuan membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data tentang pilkada pada masa pandemic Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisnya berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Pemerintah guna mensukseskan pilkada dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dalam perspektif fiqh siyasah, peraturan tersebut sesuai dengan konsep mashlahah dan kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah” (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan). Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah.
Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember Kharisma Dwi Fitriyah; Faqihuddin Qasim Yusuf
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.150

Abstract

Abstract: This article discusses the doll claw machine game in the fatwa study of the Indonesian Ulema Council of Jember. This research method is qualitative, namely using the literature study method. Meanwhile, the literature study is used to research by collecting library data, reading, recording, and processing research materials. In this study, there are two data, namely primary and secondary. The data collection technique used by the author is the documentation technique. The results of the study concluded that the practice of the doll claw machine game is by exchanging money for coins provided by the seller, then inserting the coins into the machine, and then moving the claws towards the doll to be capit.  MUI Jember considers that the doll claw machine game contains gambling elements, so the law is haram. Keywords: law, doll claw machine game, MUI, fatwa. Abstrak: Artikel ini membahas tentang permainan capit boneka dalam kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk meneliti dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik permainan capit boneka yakni dengan cara menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang akan di capit.  MUI Jember memandang bahwa permainan capit boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram. Kata kunci: hukum, permainan capit boneka, MUI, fatwa.  
Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Menangani Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah Daman Huri; Novi Nour Hidayat; Nur Nabila Fauziah; Dail Akbar Asadillah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.154

Abstract

Abstract: Covid-19 is a medically natural phenomenon in the form of a virus. The spread is very fast including in the Surabaya area, East Java. When Tri Rismaharini was mayor of Surabaya, he had anticipated preventing the spread of Covid-19 in Surabaya by issuing several policies. In this regard, this article examines the policy of the mayor of Surabaya to suppress the spread of Covid-19 in Surabaya from the perspective of fiqh siyasah. This research is literature research and is qualitative. Data is collected through observation through the web lawancovid-19.surabaya.go.id. The collected data is analyzed descriptively. The study results concluded that Tri Rismaharini made various policies to minimize the spread of the Covid-19 virus in Surabaya. The policy relates to the economy, education, health, worship and the public sector. Tri Rismaharini is also actively controlling the field to check the implementation of the policy. In the perspective of fiqh siyasah, the policy of Tri Rismaharini corresponds to the concept of imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. The government, in making policies, must be maslahat-based and pay attention to the interests of its people Keywords: Policy, Mayor, Covid-19, fiqh siyasah. Abstrak: Covid-19 merupakan fenomena alam secara medis berupa virus. Penyebarannya sangat cepat termasuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ketika Tri Rismaharini menjabat walikota Surabaya, beliau telah mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka artikel ini mengkaji tentang kabijakan walikota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Surabaya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi melalui web lawancovid-19.surabaya.go.id. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tri Rismaharini membuat berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Surabaya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ibadah dan sektor umum. Tri Rismaharini juga aktif mengontrol ke lapangan untuk mengecek penerapan kebijakan tersebut. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan Tri Rismaharini sesuai dengan konsep imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berasaskan maslahat dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Kata Kunci: Kebijakan, Walikota, Covid-19, fiqh siyasah.
Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja Mutimmah Mutimmah; Bakhrudin Safiullah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.155

Abstract

Abstract: This article discusses hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad.  The type of research that the author uses is a literature review, and the method used is descriptive analysis. This study concluded that Husein Muhammad stated that women and men in Islam have the same rights and obligations, including work. It is based on verses from the Qur'an that oblige Muslims to work and do good without distinguishing men and women. In addition, there is a historical hadith that states that the Messenger of Allah did not forbid women to work and that many female companions were actively working outside the home. Because of his thoughts, Husein Muhammad is known as the initiator of the emancipatory fiqh. Keywords: Women work, law, interpretation, fiqh, gender. Abstrak: Artikel ini membahas tentang hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian pustaka, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu juga dalam bekerja. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang mewajibkan kaum muslim bekerja dan melakukan kebaikan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja dan banyak para sahabat perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Karena pemikirannya tersebut Husein Muhammad dikenal sebagai penggagas fiqh emansipatoris. Kata kunci: Wanita bekerja, hukum, tafsir, fiqh, gender
Penelantaran Klien Oleh Advokat: Melanggar Etika Profesi? Chesa Ayu Pradita Ariesandy; Mohammad Sultan Yusuf Saifulloh; Nabila Aliansyah Putri; Nurul Aziroh Mufidah; Siska Wulandari; Yuda Burika; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2022): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i6.139

Abstract

Abstract: The advocate's code of ethics exists to bind and regulate a person's behavior or actions in carrying out his profession as an advocate, however, there are not a few violations of the code of ethics by advocates. In this journal, it explains the violation of Article 6 Letter a and Article 4 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in which the advocate violates the advocate's code of ethics by neglecting the interests of the client and also violating the advocate's oath. The method used in this research journal is a qualitative research method with a type of literature study and primary data sources through books or journals that discuss violations of the advocate's code of ethics. The inductive pattern is used to analyze a case with a statutory approach to explore violations and their enforcement in the code of ethics of the advocate profession. It was concluded that the Advocate, after receiving a salary from his client, simply abandoned it, so he should be subject to an article for violating the advocate's code of ethics. Keyword: Violation of the Advocate's Code of Ethics, Enforcement of the Advocate's Code of Ethics. Abstrak: Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, tetapi, tidak sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Dalam jurnal ini, menjelaskan mengenai pelanggaran Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat tersebut melanggar kode etik advokat dengan menelantarkan kepentingan klien dan juga melanggar sumpah advokat. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan sumber data primer melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait pelanggaran kode etik advokat. Pola induktif digunakan untuk menganalisa sebuah kasus dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi pelanggaran dan penegakannya dalam kode etik profesi advokat. Disimpulkan bahwa Advokat setelah menerima gaji dari kliennya menelantarkan begitu saja, sehingga ia sepatutnya dikenai pasal pelanggaran kode etik advokat. Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Advokat, Penegakkan Kode Etik Advokat.
Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius Abu Dzarrin Al-Hamidy; Fathimatuz Zahroh; Mohammad Fais; Nur Lailatul Fitria; Abd Sholeh; Rabiatul Adawiyah; Lailur Rahman
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2022): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i6.144

Abstract

Abstract: This research is entitled "Examination of Applications for Itsbat in Contentious Marriage at the Bangkalan Religious Court Number 1399/Pdt.G/2021/Pa.Bkl". . This research uses quantitative research methods and is included in library research. Which data is obtained from the Bangkalan Religious Court Decision, Journals, Articles, and other scientific works. The results of this study are that the Bangkalan Religious Court Judges made their decision on case Number 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl which was handed down on Wednesday, December 8, 2021 AD, coinciding with the date of 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah which was read out in an open session for general on the same day, the stipulation includes; Grants the applicant's application, declares that the marriage of the respondent's husband and the applicant is valid, then orders the applicant to register the marriage to the Marriage Registrar of the Tanjung Bumi Religious Affairs Office, Bangkalan Regency. Keyword: Examination, Judgment, Itsbat Marriage Contentious Abstrak: Penelitian ini berjudul “Eksaminasi Terhadap Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius Pada Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/Pa.Bkl” penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap perkara Itsbat nikah kontentius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research). Yang mana data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Bangkalan, Jurnal, Artikel, dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa Majelis Hakim Pengadila Agama Bangkalan menetapkan Putusannya pada perkara Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang dibacakan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga, penetapannya meliputi; Mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan sah perkawinan suami termohon dengan pemohon, kemudian memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Kata kunci: Eksaminasi, Putusan, Itsbat Nikah Kontentius
Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Cholqi Choirunnisa; Muhammad Saifuddin; Rahma Eka Fitriani; Wahyu Vina Nurrahma; Mahir Mahir
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2022): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i6.152

Abstract

Abstract: The use of CCTV as evidence in court is the result of technological advances. Furthermore, in criminal circumstances, CCTV footage can be used as solid evidence to prove someone's guilt. According to Islamic law, proof comes from the Arabic term al-Bayyinah, which means "the one who explains". One must be able to present valid shreds of evidence for evidence during the trial procedure. So both positive law and Islamic law regulate the use of CCTV. Therefore, the authors are interested in writing this paper which examines the use of CCTV as evidence in the context of positive law and Islam. This research is a normative juridical research where data is collected from statutes, books, and journals, as well as normative descriptive data.. Keywords: CCTV, Evidence, Positive Law, Islamic Law, Crime   Abstrak: Penggunaan CCTV sebagai alat bukti di pengadilan merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Selanjutnya, dalam keadaan kriminal, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti kuat untuk membuktikan kesalahan seseorang. Menurut hukum Islam, pembuktian berasal dari istilah bahasa Arab al-Bayyinah, yang berarti “yang menjelaskan”. Seseorang harus dapat menyajikan potongan bukti yang valid untuk bukti selama prosedur persidangan. Jadi baik hukum positif maupun hukum Islam mengatur penggunaan CCTV. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis makalah ini yang mengkaji penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam konteks hukum positif dan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana data dikumpulkan dari undang-undang, buku, dan jurnal, serta data deskriptif normatif. Kata kunci: CCTV, Alat Bukti, Hukum Positif, Hukum Islam, Tindak Pidana.
Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Rohmatul Anam; Tazkia Amelia Fauzi; Tutut Dwi Setyorini; Elva Imeldatur Rohmah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2022): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i6.153

Abstract

Abstract: Sexual harassment is an issue of human rights which requires attention from the national and international community. Although most people care about matters relating to sexual harassment in Indonesia's global context, this issue is sometimes forgotten in local places and the campus environment. This research is a normative-empirical research that tries to identify the types of sexual harassment in Indonesian campus life and the punishments for perpetrators of sexual violence. Sexual violence is not regulated by the Al-Quran, Al-Hadith, or jarimah hadd, so these jarimah are considered ta'zir jarimah according to Islamic law. According to Permendikbud Number 30 of 2021, universities are required to provide sanctions to perpetrators of sexual violence that occur on campus so that it can provide a deterrent effect for perpetrators and also to rebuild a campus environment that is safe from crimes of sexual violence. Meanwhile, Law Number 12 of 2022 explains that someone who has a position as an official but deliberately uses his position to threaten, intimidate, persecute or embarrass for reasons of discrimination which is aimed at sexual violence, that person is subject to Article 11 or 12 with a maximum imprisonment of 12-15 years in prison. Keywords: Sexual violence, campus, positive law, Islamic law..   Abstrak: Pelecehan seksual merupakan salah satu isu tentang hak asasi manusia, yang mana membutuhkan perhatian dari dunia nasional maupun internasional. Meskipun kebanyakan orang peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam konteks global di Indonesia, namun terkadang isu ini di tempat-tempat lokal bahkan di lingkungan kampus sering terlupakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif - empiris yang mencoba mengidentifikasi macam pelecehan seksual di kehidupan kampus Indonesia serta hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Pada dasarnya, kekerasan seksual tidak diatur oleh Al-Quran, Al-Hadits, atau jarimah hadd, maka jarimah tersebut dianggap sebagai jarimah ta'zir menurut hukum Islam. Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Perguruan tinggi wajib memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga untuk membangun kembali lingkungan kampus yang aman dari kejahatan kekerasan seksual. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa sesorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat, namun dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk mengancam, mengintimidasi, melakukan persekusi atau mempermalukan atas alasan diskriminasi yang hal tersebut bertujuan untuk kekerasan seksual maka orang tersebut dikenai pasal 11 atau 12 dengan pidana penjara maksimal 12 – 15 tahun penjara. Kata kunci: Kekerasan seksual, kampus, hukum positif, hukum Islam.
Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam M. Ainun Najib; Nisbati Sandiah Humaeroh; Putri Silvah Al Hikmah; Mohammad Arif
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2022): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i6.156

Abstract

Abstract: Until now, Indonesia still adheres to the death penalty, the most severe punishment because it involves a very precious life. Because of the value of life, then the death penalty becomes a polemic that raises pros and cons, both in Indonesia itself, internationally and even within the Islamic religion. This research is qualitative in nature which focuses on literature review in the form of books, scientific journals and laws. It can be concluded that the death penalty is not at all contrary to human rights, both from the Western and Eastern versions, because the death penalty is used to maintain the existence of human rights itself. Keywords: Death Penalty, Human Rights, Positive Law, Islamic Criminal Law   Abstrak: Sampai sekarang, Indonesia masih menganut hukuman mati, hukuman yang paling berat karena menyangkut kehidupan yang sangat berharga. Oleh karena berharganya kehidupan ini, maka kemudian hukuman mati menjadi sebuah polemik yang menimbulkan pro dan kontra, baik di Indonesia sendiri, internasional bahkan dalam agama Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah dan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, baik dari versi Barat maupun Timur, disebabkan hukuman mati digunakan untuk mempertahankan eksistensi dari HAM itu sendiri. Kata kunci: Hukuman Mati, HAM, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

Page 9 of 18 | Total Record : 172

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue