cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
La Ode Efrianto
Contact Email
laode.efrianto@uho.ac.id
Phone
+6282195188726
Journal Mail Official
laode.efrianto@uho.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
CALGOVS (LOCAL POLITIC AND GOVERNMENT ISSUES)
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27235610     DOI : 10.52423
Core Subject : Social,
Social Sciences
Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Halu Oleo Kendari, proudly presents Journal Calgovs (Local Politic and Government Issue). Journal Calgovs cordially invites researchers of College Students, academicians, and experts to submit research on Politic and Government. Journal Calgovs (Local Politic and Government Issue) - Published by the Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari, publishes the results of research and literature studies with the focus and scope of the study of : - Social Movement - Conflict Management - Local Elites of Political Party - Politics Gender - Public Policy - Policy of City Management - Legislation Processes On the first publication, we used the title “Journal Calgovs : Jurnal Ilmu Politik FISIP UHO”. It published 2 (two) issues in a year. Volume 1 published in March 2020 and Volume 2 published September 2020.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 120/PHP.BUP-XIV/2016 TENTANG PILKADA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 Hajarul Aswat; La Ode Ngkumabusi; Ian Purnama Junior
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 02 (2021)
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v2i02.35331

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang pemilihan kepala daerah di kabupaten muna, serta Untuk menganalisis, menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 apakah sudah memberikan keadilan kepada masyarakat kabupaten muna.Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kritis, untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang dirumuskan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : (1) Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi belum mencerminkan keadilan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya Masyarakat kabupaten Muna yang terlibat langsung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :(1) Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan alasan-alasan dari semua yang terlibat dalam perkara tersebut, dan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang telah ada, selain itu Mahkamah harus pula menyandingkan antara UU No. 8/2015 dengan UU No. 1/2015 dan PKPU No. 10/2015; (2) Seharusnya Mahkamah Konstitusi sebelum benar-benar menjatuhkan putusan harus memperhatikan asas-asas keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the constitution, sudah sepatutnya putusan-putusan yang dikeluarkan memenuhi unsur keadilan prosedural dan keadilan subtansial.Kata Kunci : Analisis, Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan kepala daerah.    ABSTRACT               This study aims to analyze and explain the consideration of the judge in imposing the Decision No. 120 / PHP.BUP-XIV / 2016 on local elections in the district muna, as well as to analyze, explain the Constitutional Court Decision No. 120 / PHP.BUP-XIV / 2016 is already Provide justice to the muna district community.               This type of research is normative legal research using secondary materials obtained from library materials consisting of primary and secondary legal materials. The instrument of collecting legal materials is carried out through identification procedures, and the inventory of primary legal materials and secondary legal materials critically, subsequently through a logical classification process systematically in accordance with the theme formulated.               Based on the research results can be concluded that: (1) The applicant objected to the Election Commission Decision on Establishment muna Summary of Results of Vote Count and Results of Election of Regent and Vice Regent 2015; (2) The decision of the Constitutional Court has not yet reflected the justice of the people of Southeast Sulawesi, especially the muna District People who are directly involved in the election of Regent and Vice Regent of muna Regency;As a recommendation from the results of this study are: (1) Should the Constitutional Court in exercising its authority must consider the reasons of all those involved in the case, and should consider the evidence that already exist, in addition, the Court must also reconcile between the Law No. 8/2015 with Law no. 1/2015 and PKPU no. 10/2015; (2) Supposedly the Constitutional Court before actually deciding the ruling should pay attention to the principles of justice that exist in the midst of society. The Constitutional Court is the guardian of the constitution, it is appropriate that the verdicts issued comply with elements of procedural justice and substantial justice.Keywords: Analysis, Decision, Constitutional Court, Election of regional head
UPAYA PENCEGAHAN POLITIK TRANSAKSIONAL PADA PEMILU 2024 La Ode Samlan; Darwin Darwin; Sugianto Sugianto
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 02 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v1i02.35369

Abstract

Penelitian ini melihat bahwaJ Pemilu adalah rotasi kekuasaan yang dipilih oleh rakyat. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada banyak cara-cara negatif untuk memperoleh kekuasaan. Salah satu cara yang merusak nilai-nilai demokrasi adalah politik transaksional (Money politik)Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Eward Aspinal dan Ward Berenshot. kemudian teknik pengumpulan data ini, melalui data primer dan data sekunder, data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak terkait, sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukan. Politik transaksional memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Hal demikian dapat menyebabkan menjalarnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tentu mencederai semangat reformasi. Politik transaksi juga merupakan politik dinasti, sehingga timbulah kecemburuan sosial yang berdampak pada ketidak percayaan publik pada kekuasaan. Upaya yang harus dilakukan menjelang pesta demokrasi 2024 adalah politisi yang berkualitas, pemilih cerdas (rational choice), partisipasi politik warga, politik moral dan peran badan pengawas pemilu (bawaslu).
PERLINDUNGAN HAK MEMILIH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP Marliati Marliati; Muhamad Alid Asari; Herlan Herlan
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v1i1.35397

Abstract

Optimalisasi peran aktif warga negara dalam sistem demokrasi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Konsep demokrasi langsung ini dipandang sebagai konsep paling ideal. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan, peran aktif warga negara dalam setiapperhelatan demokrasi justru terbentur dalam sejumlah regulasi teknis. Salah satu regulasi yang menjadi penghambat adalahketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Ketentuan ini kemudian dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945, Namun dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bombana masih ada Penyelenggara Pemilihan yang menolak Warga memilih dengan alasa tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Maka melalui putusan Nomor 34/PH.BUP-XIV/2017. Dalam putusannya MK memutuskan  diadakanya Pemilihan Suara Ulang di beberapa TPS yang Tersebar di Kabupaten Bombana. Salah satu dalam pertimbangannya Majelis MK  bahwa  untuk dapat  menggunakan hak pilih, maka warga negara cukup hanya menunjukkan  Kartu Tanda  Penduduk  dan  Kartu Keluarga dilingkungan setempat. Putusan ini patut diapresiasi dalam upaya melindungi dan menjamin hak memilih sebagai hakkonstitusional sekaligus hak asasi warga negara
PERAN PEMUDA DALAM DEMOKRASI DI ERA 4.0 Desy Arisandi; Visman Visman; Hadrian Indra Mapa
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 02 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v1i02.35370

Abstract

Penelitian ini menlihat bagaimana peran pemuda dalam mengawal demokrasi yang sehat pada era 4.0. Dalam konteks daerah atau negara yang melaksanakan Pilkada dan Pemilihan  umum (Pemilu) 2024 akan menjadi panggungnya para pemuda dalam menentukan pemimpin Indonesia masa depan. Hal ini karena mereka yang masuk generasi Z akan bertindak sebagai pemilih mayoritas. Bersama dengan generasi milenial, generasi Z memperoleh porsi terbesar dari daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 dengan persentase sekitar 40%-50% keseluruhan DPT. Adanya bonus demografi di satu sisi membuat suara pemuda jelas dianggap sangat menentukan dalam Pemilu 2024.   Momentum ini juga seyogianya mendorong para pemuda untuk berkiprah melalui peran aktifnya di lapangan. Pemuda perlu ambil bagian dalam perannya untuk menciptakan dan mensukseskan hajat demokrasi yang sehat alih-alih berpangku tangan karena merasa suara pemuda sebagai suara mayoritas.
POLITIK IDENTITAS TERHADAP POLARISASI PEMILU 2024 Sugianto Sugianto; Visman Visman; Darwin Darwin
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.35362

Abstract

ABSTRAKPenulis mengharapkan kepada setiap pasangan calon yang berpartisipasi dalam Pilkada dan pemilu nantinya dapat menciptakan persaingan yang sehat antar pasangan calon dan mengelola isu yang ada di masyarakat dengan baik, tidak saling menjatuhkan satu sama lain dan tidak menciptakan perpecahan di masyarakat dalam menjalankan pesta demokrasi. Pengelolaan secara baik diperlukan, sebab dari penelitian yang penulis lakukan masih menunjukkan masih ada upaya kalangan elit politik menggunakan identitas agama dan etnik dalam memobilisasi dukungan masyrakat. Penggunaan identitas agama dan etnis secara umum membahayakan bagi perkembangan budaya politik dan demokrasi. Namun pengelolaan isu-isu secara etis dalam arena demokrasi dapat saja dilakukan dalam berbagai peristiwa demokrasi lokal. Selain itu penting adanya pedidikan politik bagi masyarakat untuk memberikan pandangan kepada masyarakat agar politik identitas ini benar-benar hilang dalam tatanan sosial politik masyarakat dan masyrakat tidak lagi memilih karna kesamaan identitas saja melaikan menjadi pemilih yang rasional
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BUTON SELATAN Hastun Hastun; Roman Haderi; Muhamad Endra Sari
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v1i1.35371

Abstract

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di tingkatan. Peranan bawaslu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota legislatif mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam Undang - Undang terkait pelanggaran administratif. Biasanya pelanggaran administratif  sering terjadi di saat masa-masa Kampanye. Hal ini perlu meningkatkan daya fungsi yang berada dalam diri Bawaslu sebagai lembaga peradilan dan sebagai lembaga pengawasan sekaligus bertugas dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terutama administratif Pemilu di Kabupaten Buton Selatan. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu..Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data  dengan jenis penelitian secara yuridis normatif berupa pengamatan, wawancara, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Kabupaten Buton Selatan dilakukan melalui teguran tertulis yang merupakan putusan Bawaslu. 2) Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu terkait penindakan pelanggaran administratif sudah optimal, maka dapat disimpulkan Penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum sebagaimana yang ada dalam ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan suatu kemajuan dalam proses penyempurnaan demokrasi, karena dengan demikian bawaslu tidak hanya sebagai Lembaga yang mengawasi saja tetapi sekaligus dapat memutus sebuah perkara sehingga dapat menekan angka pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran adminstrasi.  
PELAKSANAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Roman Haderi; Yusni Rasyid Mahdy; Muhamad Endra Sari
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v2i01.35364

Abstract

Penelitian ini menelaah terkait demokrasi parlementer, terpimpin, pancasila dan reformasi. Penelitian ini mengunakan metode studi literatur sebagai alat yang membantu penulis dalam mendalami lebih jauh terkait kasus yang diangkat. Indonesia telah banyak mengalami transformasi politik dan sistem pemilu. Melihat fenomena politik Indonesia, sistem pemilihan umum proprosinal tertutup memang lebih menguntungkan , tetapi harus diikuti dengan transparansi terhadap publik kalau tidak akan menimbulkan oligarki pemerintahan. Pada akhirnya konsilidasi partai politik dan sistem pemilihan umum sudsah berjalan denganm baik. Akan tetapi, itu belum berarti kehidupan kepartaian Indonesia juga sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Sejumlah kelemahan yang bisa diinventarisir dari kepartaian kita adalah rekrutmen politik, kemandirian secara pendanaan, kohesivitas internal,dan kepemimpinan
PEREMPUAN DALAM PERTARUNGAN POLITIK 2019 KOTA BAUBAU La Saali; La Ode Samlan; Rudinan Rudinan
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v2i01.35392

Abstract

Penelitian ini fokus mengkaji tentang Perempuan Dalam Pertarungan Politik 2019. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi dalam memenangkan pemilihan legislative perempuan pada pemilihan legislative 2019.Desain penelitian yang digunakan ialah “Metode Deskriptif Kualitatif” merupakan proses peneltian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati. Teknik analisi data dalam penelitian ini adalah mereduksi data, Menampilkan Data dan Verifikasi Data Pada tahap verifikasi.Hasil analisa Perempuan Dalam Pertarungan Politik 2019 (Studi Tentang Perolehan Suara Caleg Perempuan di Dapil I Kota Baubau), yaitu: Partai politik tidak memiliki peran yang substansial bagi pemenangan caleg perempuan. Keberadaan perempuansebagai caleg hanya sebatas untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Partai politik tidak memiliki strategi khusus guna mengangkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Strategi pemenangan seluruhnya diserahkan kepada calegmasing-masing. Caleg perempuan menggunakan strategi pemenangan yang terbagi atas strategi ofensif dan defensif. Strategi pemenangan caleg perempuan tersebut seperti: Jaringan Sosial, Jaringan Media, Jaringan Keagamaan, Jaringan Kekerabatan, Melakukan pendekatan secara psikologis dan sosiologis, Pendekatan tokoh politik.
PERAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI, MANFAAT, FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT Desy Arisandi; Hasrun Hasrun; Ijang Asbar
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v2i01.35366

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam politik berarti dapat membuka akses bagi perempuan secara luas untuk dapat ikut menentukan kebijakan publik yang dapat berefek dalam jangka waktu panjang . Pembagian peran gender secara biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas konstruk budaya patriarkis. Interpretasi agama yang disalahartikan merupakan hambatan karir perempuan dalam politik, sehingga perempuan berpartisipasi di wilayah politik tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dirinya sendiri.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep partisipasi politik Samuel Hutington dan Joan M Nelson (1994). kemudian teknik pengumpulan data ini, melalui data primer dan data sekunder, data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak terkait, sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian.Hasil dari penelitian menemukan bahwa Hak Konstitusi dan hak politik perempuan meliputi Hak-hak sipil, meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak kebebasan beragama, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak bebas dari penyiksaan dan perbudakan. Hak-hak sosial, antara lain hak pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan. Hak-hak politik, antara lain hak memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak mendirikan partai politik, hak mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, dan hak ikut mengawasi jalannya pemerintahan 
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DI PILKADA BOMBANA Ahmad Husain; Muhamad Alid Asari; Ian Purnama Junior
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v1i1.35393

Abstract

Penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Bombana telah dilaksanakan pada 15 februari 2017, dalam pilkada tersebut terdapat berbagai pelanggaran. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut Mahkamah Konsitusi akhirnya membatalkan keputusan KPUD Kabupaten Bombana di 7 (Tujuh) TPS di 4 (Empat) kecamatan dan melaksanakan pemilukada ulang pada tanggal 7 sampai 10 juni 2017. Kecamatan Poleang Tenggara  menjadi kecamatan yang paling banyak menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yaitu sebanyak 4 (empat) TPS yang tersebar di  4 (empat) desa. Penyelenggaran Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Poleang Tenggara mengalami kenaikan partisipasi pemilih di bandingkan sebelum Pemungutan Suara Ulang. Partisipasi pemilih di Kecamatan Poleang Tenggara naik 2,5 %.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang di kecamatan poleang tenggara, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, dan respon masyarakat kecamatan poleang tenggara pada Pemungutan Suara Ulang.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep partisipasi politik Samuel Hutington dan Joan M Nelson (1994), kemudian teknik pengumpulan data ini, melalui data primer dan data sekunder, data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak terkait, sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini.Hasil dari penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan, yang dimana secara trend bahwa partisipasi masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang lain mengalami penurunan tingkat partisipasi, oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini untuk dijadikan penelitian

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2022): Juli Vol 2, No 02 (2021) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret Vol 1, No 02 (2020): Edisi September 2020 Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)