Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

8 9 10 11 12

EFEKTIVITAS PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BKPSMD) KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Sri Rizka Do Karim; Tjahya Supriatna; Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan, aparatur tidak hanya berperan sebagai objek yang harus selalu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah melainkan juga berperan sebagai subjek yang dapat menentukan maju mundurnya suatu organisasi pemerintahan. Adapun reformasi bikrorasi pemerintahan salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pemerintah dapat melakukan perbaikan, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga tugas dan fungsi dapat terselenggara dengan baik, melalui dukungan sumber daya aparatur yang berkualitas, namun kenyataannya reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil di mana pada praktiknya penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum tepat dalam menempatkan posisi jabatan seorang pegawai. Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penempatan pegawai di BKPSDMD Kota Ternate belum efektif, adapun fakto-faktor yang memengaruhinya meliputi faktor ketidaksesuaian prestasi akademik atau pendidikan dengan jabatan, ketidaksesuaian pengetahuan, ketidaksesuaian pengalaman dengan jabatan dan faktor keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan jabatan tertentu.

PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RANTAUPANJANG KIRI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKANHILIR PROVINSI RIAU Helwani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Batas Wilayah Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, karena pengalokasian dana desa tentunya diatur oleh perangkat desa, pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan menjadi APBDesa tentunya menjadi tanggung jawab para perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data. Hasil dari penelitian ini, para perangkat desa di Desa Rantaupanjang Kiri melakukan pengalokasian dana desa sesuai dengan semestinya. Menerapkan seluruh komponen anggaran desa seperti pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Juga melakukan tahapan pengelolaan dana dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Terjadi beberapa hambatan yang dirasakan dalam pengalokasian dana desa, yakni cuaca, terlambatnya pencairan uang desa dan juga akses desa yang sulit ditempuh.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Patrisius Klau Seran, 2. Hyronimus Rowa, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian terfokuskan pada Implementasi Kebijakan tenang penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, bukan hanya dijadikan sebagai suatu persyaratan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, tetapi juga untuk pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi dan dapat digunakan juga untuk Pendidikan dan pelatihan. Sehingga tidak ada kesan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS akan gagal dan tidak mampu merubah realita permasalahan pembinaan PNS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:463) dalam Hill dan Hupe (2002:47) yang memiliki 6 (enam) dimensi, yaitu standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka belum dilakukan secara optimal. karena masih kurangnya pegawai yang memahami tentang bagaimana pengisian sasaran kerja pegawai (SKP) tersebut. Dilihat dari dimensi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Saran dari penelitian ini, yaitu lebih meningkatkan komitmen dari pegawai dalam implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dan harus adanya perubahan pola pikir dari pegawai yang ada, sehingga mampu untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja setiap tahunnya.

KINERJA SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT Eem Nurnawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemerintah telah menetapkan kebijakan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik. Harapan yang muncul dari implementasi e-Government salah satunya adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan. Kajian ini mengupas perihal ada tidaknya pengaruh implementasi e-Government terhadap peningkatan kinerja aparatur. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi e-Government berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Pengaruh tersebut paling terasa pada dimensi kuantitas kerja dan dimensi ketepatan waktu. Di sisi lain, diketahui bahwa implementasi e-Government belum berpengaruh terhadap dimensi kualitas kerja. Temuan tersebut menandakan masih perlunya upaya-upaya pengembangan kompetensi aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan instrumen utama dalam implementasi e-Government.

PEMBERDAYAAN APARATUR DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Modesta Yunensis Asa Asit, 2. Murtir Jeddawi, 3. Hyronimus Rowa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kinerja di Kecamatan Malaka Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemberdayaan kecamatan yang dilihat dari aspek pengadaan aparatur, pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan, sistem penggajian dan pengelolaan administrasi dan untuk menganalisis faktor - faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Malaka Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kapoh dkk. yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan era globalisasi, yakni pemberdayaan aparatur kecamatan dan kinerja kecamatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung telah diselenggarakan kendati belum optimal. Berbagai bentuk pemberdayaan aparatur yang diselenggarakan antara lain: (a) Pendidikan dan pelatihan, yang berfungsi meningkatkan kualitas manajerial dan profesionalisme aparatur, (b) Penyelenggaraan motivasi secara umum yang terdiri atas peningkatan penghasilan dan kesejahteraan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja, penyediaan sumber daya keuangan, pendukung kinerja dan pemberian penghargaan dan hukuman atas pencapaian target tertentu. Teknik pemberdayaan aparatur ditempuh melalui penetapan visi, misi dan hasil capaian bersama, pendelegasian wewenang dan pengelolaan sumber daya organisasi, serta evaluasi pertanggungjawaban atas hasil capaian. Semua ini menunjukkan kurangnya keseriusan sebagian aparatur dalam unit kerja. Proses penetapan visi dan misi hanya sekedar memenuhi aspek formalitas saja. Kinerja aparatur yang merupakan indikasi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang diselenggarakan oleh segenap aparatur dalam unit kerja Kecamatan Malaka Tengah masih belum menunjukkan peningkatan yang optimal.

BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Achmad Nur Sutikno
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Bonus Demografi merupakan fenomena peradaban kependudukan suatu negara di mana, terjadi ledakan jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bagaimana penanganan Bonus Demografi ini sebab apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, dengan demikian Bonus Demografi harus mendapat penanganan yang baik dan komprehensif agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Ledakan jumlah penduduk akan berimbas pada segala aspek lain dalam berbagai bidang yaitu kependudukan, kesehatan, kesejahteraan, perekonomian, dan lain-lain. Metode Penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan studi literatur dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan berbasiskan kajian kepustakaan (library research). Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyajikan apa adanya. Hasil penelitian Bonus Demografi yang merupakan masa emas bagi Indonesia, Namun bonus ini bisa berubah menjadi bencana besar apabila tidak dipersiapkan generasi emas ini dengan baik. Jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya pada 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Jumlah penduduk Indonesia saat ini pada usia produktif antara 15-64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas. Tantangan besar yang dihadapi pendidikan adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Hal tersebut merupakan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Karena, dengan semakin melimpahnya Sumber Daya Manusia usia produktif, maka tenaga kerja produksi semakin banyak.

IMPLEMENTASI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Petra Hasiholan; Murtir Jeddawi; Ika Sartika
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka mencapai tujuan oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Mal Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif informan ditentukan dengan teknik purposive Sampling dan Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi dan dokumentasi teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data,verifikasi dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan belum optimal disebabkan oleh kelemahan dalam dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belum konsistennya para implementor terhadap isi kebijakan, belum optimal interaksi jejaring kerja, kurang memadai anggaran, belum maksimalnya kompetensi pegawai, dan belum optimalnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan penambahan anggaran, pengembangan kualitas sumber daya manusia terkait peningkatan kompetensi serta mengembangkan sistem online untuk menunjang adanya kualitas pelayanan.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA SEMANGAT BERTANI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA RAHARJA KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Didi Supriadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Desa wisata sebagai alternatif tujuan wisata yang menonjolkan pada gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat dengan keasliannya juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial. Penelitian ini mengambil fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Raharja. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa raharja, untuk menganalisis faktor-faktor penghambatnya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani faktor-faktor penghambat tersebut. Metode Penelitian yang penulis digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisis peninjauan literatur dengan menggunakan analisis SWOT untuk mencari strategi yang akan digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan alternatif strategi agar dapat dilaksanakan dan direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun Pemerintah Desa Raharja, yaitu: Penampilan kesenian dan kebudayaan masyarakat Desa Raharja secara rutin. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang agar memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raharja dan segera menerbitkan Keputusan Bupati Sumedang tentang penetapan Desa Raharja menjadi Desa Wisata. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar menguatkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Raharja agar pemberdayaan masyarakat lebih optimal dalam hal sadar wisata. Kemudian bagi Pemerintah Desa Raharja agar segera membuat regulasi yang mengatur dan mendukung dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Raharja dan juga memberikan pengertian bagi masyarakat akan manfaat Desa Wisata Semangat Bertani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Raharja.

PENERAPAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH Muhammad Akbar Agung Pratama; Murtir Jeddawi; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam pembangunan nasional, aspek kependudukan merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan. Akan tetapi, di Kabupaten Banjarnegara, ada puluhan ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Hal ini disebabkan oleh berbelit-belitnya proses pelayanan administrasi kependudukan. Dalam konsep manajemen, salah satu upaya untuk mendorong kinerja adalah dengan memperhatikan budaya yang melekat pada organisasi tersebut yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait penerapan budaya organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokus kajian pada penelitian ini adalah penerapan budaya kerja, kinerja dinas, faktor penghambat dalam peningkatan kinerja dan penerapan budaya organisasi. Penelitian ini memilih partisipan dalam wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling. Selain itu juga dilakukan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas telah memenuhi target sasaran dari dinas yang dituangkan dalam RPJMD. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran kedua adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara. Sementara dalam konteks penerapan budaya organisasi Dinas secara umum telah melaksanakan komponen budaya organisasi sesuai dengan teori Robbins. Ada beberapa faktor penyebab hal tersebut bisa diterapkan, yakni pertama, adalah ukuran organisasi dinas yang tidak terlalu besar. Perputaran pegawai di lingkup dinas juga tidak terlalu sering dilaksanakan sehingga budaya organisasi tertanam dengan baik.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kinerja di Kecamatan Malaka Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemberdayaan kecamatan yang dilihat dari aspek pengadaan aparatur, pembinaan karier, pendidikan dan pelatihan, sistem penggajian dan pengelolaan administrasi dan untuk menganalisis faktor - faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Malaka Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kapoh dkk. yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan era globalisasi, yakni pemberdayaan aparatur kecamatan dan kinerja kecamatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung telah diselenggarakan kendati belum optimal. Berbagai bentuk pemberdayaan aparatur yang diselenggarakan antara lain: (a) Pendidikan dan pelatihan, yang berfungsi meningkatkan kualitas manajerial dan profesionalisme aparatur, (b) Penyelenggaraan motivasi secara umum yang terdiri atas peningkatan penghasilan dan kesejahteraan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja, penyediaan sumber daya keuangan, pendukung kinerja dan pemberian penghargaan dan hukuman atas pencapaian target tertentu. Teknik pemberdayaan aparatur ditempuh melalui penetapan visi, misi dan hasil capaian bersama, pendelegasian wewenang dan pengelolaan sumber daya organisasi, serta evaluasi pertanggungjawaban atas hasil capaian. Semua ini menunjukkan kurangnya keseriusan sebagian aparatur dalam unit kerja. Proses penetapan visi dan misi hanya sekedar memenuhi aspek formalitas saja. Kinerja aparatur yang merupakan indikasi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang diselenggarakan oleh segenap aparatur dalam unit kerja Kecamatan Malaka Tengah masih belum menunjukkan peningkatan yang optimal.

Page 10 of 26 | Total Record : 251

8 9 10 11 12

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA