Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

6 7 8 9 10

PENGARUH KARAKTER KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRO POOR DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1. Iswandi, 2. Erliana Hasan, 3. Reydonnyzar Moenek, 4. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB yang masih kurang dari 2% per tahun menggambarkan adanya implementation gap, yaitu efektivitas implementasi kebijakan pro poor masih lebih rendah dari yang diharapkan, sehingga kinerja implementor program/kegiatan penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. Permasalahan ini memerlukan penelitian pemerintahan dalam bentuk penelitian kebijakan pemerintahan yang bersifat explanatory dan konfirmatori yakni menjelaskan proses implementasi kebijakan pro poor (pemerintah) dan hasil implementasi kebijakan pro poor yang dinikmati kelompok sasaran (yang diperintah) dengan mengonfirmasi faktor-faktor yang memengaruhi. Penelitian dilaksanakan dengan metode gabungan (mixed method) dengan disain metode gabungan berurutan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif sebagai sub-ordinate dari pendekatan kuantitatif yang lebih dominan. Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling yang dilakukan dua tahap secara sistematis (Two Stage Stratified Systemtic Sampling). Pada Tahap I dipilih unit sampel OPD sebanyak 54 unit OPD dari total populasi sebanyak 62 unit OPD. Selanjutnya setelah diperoleh unit sampel terpilih, yaitu 54 unit OPD dilakukan penarikan sampel Tahap II dengan tiga jenis unit sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu (1) unit sampel pejabat (318 pejabat); (2) unit sampel staf (389 staf); dan (3) unit sampel sasaran penerima manfaat (399 sasaran penerima manfaat). Seluruh responden mencapai 1106 orang/unit. Hasil pengumpulan data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis logistik yang didukung dengan triangulasi (cek silang). Hasil penelitian menemukan bahwa karakter kepemimpinan pemerintahan yang baik dalam implementasi kebijakan pro poor adalah karakter kepemimpinan sensitif dan responsif. Budaya organisasi yang dapat meningkatkan pengaruh karakter kepemimpinan sensitif dan responsif terhadap efektivitas implementasi kebijakan pro poor adalah budaya keberpihakan kepada rakyat dan konsistensi melaksanakan kebijakan pro poor. Adapun model yang ditemukan sebagai novelty penelitian adalah model penanggulangan kemiskinan berbasis karakter yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pro poor di Provinsi NTB maupun daerah lain yang sama kondisinya dengan Provinsi NTB.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI DISTRIK MORAID KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT 1. Franklin Deano Jekwam, 2. Tjahya Supriatna, 3. Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dasar esensinya memiliki tujuan di mana memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam memajukan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Permasalahan Pendidikan di Distrik Moraid merupakan masalah klasik yang sering kita temui, antara lain kekurangan tenaga pendidik, sarana prasarana yang kurang menunjang hingga anggaran pendidikan yang perlu menjadi perhatian dan pengawasan serius dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Oleh sebab itu pelayanan pendidikan merupakan hal yang sangat penting serta menjadi prioritas pemerintah khusus pendidikan dasar. Agar siswa/siswi menerima manfaat layanan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Dengan pelaksanaan kebijakan ini hasil yang diharapkan adalah kemajuan aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang baik hingga fasilitas pendukung tenaga pendidik serta peserta didik, yaitu siswa/siswi antara lain. Rumah dinas, fasilitas perpustakaan hingga laboratorium sekolah di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan implementasi kebijakan Otsus bidang pendidikan dasar serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan dasar pada Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw, pada penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian teknik purposive sampling sesuai dengan kepentingan penelitian. Dampak manfaat dari Implementasi kebijakan ini adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, pembangunan pendidikan yang berkelanjutan serta peningkatan sarana dan prasarana hingga fasilitas penunjang bagi pendidikan dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa implementasi kebijakan Otsus bidang pendidikan dasar berjalan sebagaimana telah diprogramkan namun masih terkendala dari pendanaan serta pengawasan terhadap tenaga profesi pendidik agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUATU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dedhy Guntoro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilakukan atas dasar perkembangan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas No.259/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005. Dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah yang partisipatif diperlukan adanya suatu perencanaan yang banyak melibatkan masyarakat atau partisipatif. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif adalah mekanisme dan koordinasi dari musyawarah perencanaan tersebut, serta tidak adanya stakeholder yang dominan dan tidak adanya pergeseran usulan yang datangnya dari masyarakat terutama dari tingkat desa. Jadi kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang mekanisme dan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, peran elite yang paling dominan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan mekanisme dan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Kulonprogo didasarkan pada sistem perencanaan partisipatif yang menggabungkan antara sistem top-down dan bottom-up serta memadukan dengan metode Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten melalui forum koordinasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)/rakorbang kabupaten. Setiap forum dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang partisipatif dan demokratis. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat sebagai peserta untuk menyampaikan aspirasi untuk menetapkan kegiatan yang dibutuhkan. Kegiatan dalam koordinasi disepakati seluruh peserta termasuk penetapan kriteria penilaian kegiatan sebagai indikator penilaian skala prioritas. Faktor yang pendukung dari perencanaan pembangunan partisipatif ini adalah: 1) masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang kebutuhan dan permasalahannya serta dapat berperan serta dalam memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, dan 2) adanya kader penggerak pembangunan di tingkat desa. Faktor penghambat dapat ditemukan adanya, yaitu 1) belum ada aparatur pemerintah fungsional di bidang perencanaan, 2) terbatasnya dana untuk proses perencanaan pembangunan partisipatif, dan 3) tidak adanya ketentuan mengenai peserta forum koordinasi.

PENGEMBANGAN PARIWISATA BONO BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU 1. Berto Addriyanto, 2. Muh. Ilham, 3. Ella Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun Faktor pendukung dan faktor penghambat untuk mengatasi hambatan yang mungkin memengaruhi dalam proses pengembangan pariwisata Bono di Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori CBT Yaman & Mohn. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dilihat dari indikator Dukungan Pemerintah, Partisipasi dari Stakeholder, Pembagian Keuntungan yang Adil, Penggunaan Sumber Daya Lokal, dan Penguatan Institusi Lokal belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran dan kurangnya partisipasi Pemerintah Kabupaten Serta akses menuju objek wisata Bono belum maksimal.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT (Kasus di Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek Kabupaten Bandung) Eem Nurnawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Keberadaan pasar modern semisal minimarket yang berkembang pesat harus diakui telah menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Namun, kehadiran minimarket sering kali dikeluhkan menimbulkan matinya pedagang kecil tradisional. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan kebijakan penataan minimarket yang terangkum dalam Perda No. 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Kajian ini bermaksud mengupas efektivitas kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi serta desk research. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek belum efektif. Diketahui masih ada minimarket yang tidak memiliki izin, tidak mematuhi ketentuan jarak minimal antargerai, dan buka 24 jam, serta lemahnya koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan. Selain itu, belum terwujud kemitraan antara minimarket dengan pelaku usaha kecil dan mikro.

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PELAYANAN MUTASI PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA 1. Mea Krisnayaty Kwijangge, 2. Kusworo, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam pelayanan mutasi penduduk di Kabupaten Mimika, dilihat dari sebelas indikator yang dikemukakan (Wilkinson, 1992) efektivitas sistem sangat dipengaruhi jaringan, SOP dinas yang belum tersedia serta perlunya kerja sama dengan pihak-pihak lain serta yang paling memengaruhi efektif tidaknya sistem, yaitu perangkat yang digunakan serta yang mengoperasikan perangkat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori dari Wilkinson terkait efektivitas sistem yang dilihat dari sebelas indikator sistem, yaitu relevan, efisien, ketepatan waktu aksesibilitas sistem, keakuratan sistem, keamanan sistem, kapasitas sistem, fleksibilitas sistem, keandalan sistem, ekonomi, kesederhanaan sistem. diimbangi dengan faktor penghambat, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor teknologi dan infrastruktur, faktor anggaran, faktor jarak tempuh. Kemudian untuk menentukan strategi Ke depan dalam rangka meningkatkan efektivitas SIAK dalam Pelayanan Mutasi Penduduk yang lebih baik, adalah menggunakan analisis SOAR dari Cooperrider, dkk, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas SIAK dalam pelayanan mutasi penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup baik, namun masih perlu peningkatan sumber daya manusia, penetapan SOP dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan daerah sebagai acuan pelayanan, serta koordinasi yang baik dari pihak dinas dan distrik-distrik maupun kepala daerah mengenai program dinas dalam setahun. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas SIAK dalam Mutasi Penduduk, yaitu: (1) Adanya Regulasi daerah tentang Administrasi Kependudukan dan juga tentang SOP Dinas; (2) Komitmen dari Kepala Daerah dan juga Dinas terkait dalam anggaran maupun Infrastruktur; (3) Adanya peningkatan SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknis (Bimtek); (4) Membentuk UPT di setiap distrik serta; (5) serta adanya sosialisasi mengenai aturan yang terbaru dan proses pelayanan kepada masyarakat.

STRATEGI PEMBERDAYAAN LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Murdiyana
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai penyangga bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, mengingat meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin terus bertambahnya kebutuhan akan pangan, maka dalam upaya menaikkan kesejahteraan masyarakat penting kiranya meningkatkan cara efektif dalam strategi pemberdayaan lahan pertanian dan perkebunan. Penelitian dengan topik pemberdayaan lahan pertanian dan perkebunan ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah dalam pemberdayaan lahan untuk masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat masyarakat dalam memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Petir Kabupaten Serang, penelitian ini berfokus untuk memperoleh gambaran nyata tentang strategi pemberdayaan lahan pertanian dan perkebunan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara serta dianalisis menggunakan analisis SWOT, yaitu strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan threat (ancaman). Berdasarkan hasil analisis bahwa strategi pemberdayaan lahan pertanian dan perkebunan sudah sesuai dan cukup baik. secara kuantiatif, sudah banyak lahan tidur yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan jumlah panen, sehingga mendorong munculnya kesadaran pada masyarakat khususnya di usia produktif untuk tetap melestarikan pertanian dan perkebunan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DALAM MANAJEMEN PEGAWAI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU 1. S. Ridwan Para, 2. Rossy Lambelanova, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dalam manajemen pegawai di Pemerintah Kota Ambon, kemudian untuk mengetahui kendala yang ada di dalamnya, serta untuk mengetahui solusi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala tersebut, dalam rangka peningkatan fungsi manajemen pegawai pemerintahan daerah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, palace dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan Simpeg di Pemerintah Kota Ambon belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan menurut teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, masih ada beberapa kendala yang ditemukan, yakni pada sumber daya yang dilibatkan, serta kepatuhan dan daya tanggap. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kualitas manajemen pegawai, beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah pengadaan sarana dan prasarana serta perlu pemantauan langsung dari para pimpinan agar proses implementasi kebijakan Simpeg ini dapat berjalan dengan baik.

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA CURUG MUNDING KECAMATAN GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Mu’tamirudin
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pariwisata merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi pemerintah maupun masyarakat oleh sebab itu akan sangat menarik masalah pariwisata untuk jadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Curug Munding Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui masalah kondisi wisata Curug Munding saat ini, bagaimana strategi pengembangan kawasan wisata Curug Munding dan bagaimana kondisi wisata Curug Munding yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data dari buku-buku tentang pariwisata dan dikuatkan dengan hasil wawancara kepada orang-orang yang terlibat langsung dengan objek wisata yang menjadi objek penelitian. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan Analisis SWOT. Simpulan dari penelitian kondisi wisata Curug Munding saat ini masih memiliki kekurangan fasilitas wisata, kemudian strategi pengembangan Wisata Curug Munding yang paling tepat saat ini adalah menggunakan Strategi “W-O” (Weakness, Opportunity), yaitu dengan mengatasi kelemahan untuk merebut peluang, Kondisi wisata Curug Munding yang diharapkan siap dipromosikan sebagai wisata unggulan di Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini bisa terwujud apabila semua kelemahan bisa diatasi, terutama fasilitas wisata khususnya jalan masuk lokasi.

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM MEWUJUDKAN PROSES PEMILIHAN PARTISIPATIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT 1. Wawan Munawar Kholid, 2. Khasan Effendy, 3. Muchlis Hamdi, 4. Hyronimus Rowa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak dalam mewujudkan proses pemilihan partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Bogor bertujuan (1) Menganalisis implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak dalam mewujudkan proses pemilihan partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Bogor; (2) Menyusun model baru implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak dalam mewujudkan proses pemilihan artisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan cara snow ball teachnique. Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik studi Kepustakaan , dan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Implementasi kebijakan Pilkades serentak dalam mewujudkan proses pemilihan partisipatif, transparansi, dan akuntabel menggunakan kebijakan public Grindle yang meliputi Content of Policy, yaitu Parameter Interests Affected; Type of Benefits; Extent of Charge Envisioned; Site of Decision Making; Program Implementers; Resources Committed. Dan Content of Implementation, yaitu Power, Interests, and Strategies of Actors Involved; Institution and Regim Characteristics dan Compliance and Responsiveness. Implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak dalam mewujudkan proses pemilihan partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Bogor belum optimal karena masih ditemukan berbagai permasalahan. Model baru yang tersusun dinamakan Model Sultan, model ini terdiri dari elemen partisipasi, transparan dan akuntabel. Model tersebut bisa aplikatif apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu Sumber Daya Manusia yang berkualitas, fasilitasi yang memadai, pembiayaan yang cukup, dan pengawasan yang efektif.

Page 8 of 26 | Total Record : 251

6 7 8 9 10

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA