Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

10 11 12 13 14

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN RITUAL ADAT KEDDE DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Andrian Affred Manteiro, 2. Sampara Lukman, 3. Layla Kurniawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kedde adalah prosesi penyerahan benda atau barang berupa hewan dan kain tenunan dari keluarga atau kerabat yang diundang untuk menghadiri ritual adat tertentu, kepada pihak keluarga yang mengundang atau yang mempunyai hajatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ritual adat kedde dilihat dari aspek religi, keluarga, ekonomi dan sosial serta untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ritual Adat kedde di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000), yakni perumusan masalah, peramalan dan Rekomendasi. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kedde merupakan salah satu budaya asli yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumba Barat baik dari aspek religi, keluarga, ekonomi maupun sosial. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan budaya kedde, cenderung mengarah kepada pola hidup boros masyarakat. Pada satu sisi, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan kebudayaan, sementara pada sisi lain, pemerintah juga wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian budaya serta mengurangi pola hidup boros masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat perlu mengambil sebuah kebijakan untuk mengatur pelaksanaan budaya Kedde tersebut.

ETIKA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1. Saprudin, 2. Kusworo, 3. Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan pegawai sebagai aparat birokrasi (administrasi negara) serta dapat juga digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku pegawai dapat dikatakan baik atau buruk dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sehingga pegawai harus mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Berkaitan dengan hambatan tersebut, penulis selanjutnya memfokuskan penelitian pada topik tadi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan proses menganalisis data dengan tahapan analisisnya, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh simpulan bahwa etika pegawai dalam pelayanan publik di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan masih jauh dari harapan pada umumnya. karena ketidakpuasan masyarakat dengan seorang ASN yang memberikan pelayanan yang seharusnya. munculnya diskriminasi dalam pelayanan masyarakat serta perbedaan dalam sikap terhadap pengguna layanan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa elemen yang memengaruhi etika Pegawai dalam pelayanan publik, bahwa komitmen Pegawai dalam mewujudkan visi dan misi organisasi serta memberikan pelayanan yang terbaik, sikap dan perilaku Pegawai dan moral Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan etika Pegawai dalam pelayanan publik, penulis mengusulkan saran untuk memberikan bimbingan moral pada pemahaman prinsip-prinsip etika pemerintahan dalam setiap individu Pegawai ASN, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab, disiplin dalam melaksanakan tugas, dan nondiskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAMPAK KEBERADAAN DESTINASI WISATA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DIKECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Budi Margono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Keberadaan destinasi wisata di Kecamatan Sidamulih di Kabupaten Pangandaran, membawa pengaruh besar terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat setempat, hal ini dikarenakan Kecamatan Sidamulih memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat diunggulkan, seperti destinasi wisata pantai, destinasi wisata alam dan destinasi wisata budaya. Masyarakat di Kabupaten Sidamulih, memiliki kemampuan untuk berbuat dan berdaya di dalam memproduksi hasil produksi lokasl masyarakat Sidamulih, yang dapat dipasarkan sebagai cenderamata atau oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung di Kecamatan Sudamulih. Pangandaran secara umum merupakan destinasi wisata di Provinsi di Jawa Barat, yang tumbuh dan berkembang, menjadi destinasi yang dapat diprosikan untuk menjadikan keberadaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran menjadi destinasi kelasa dunia, di Indonesia, setelah Pulau Bali dan Pulau NTB di Pantai Lombok. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sidamulih, dengan Judul Dampak Keberadaan Destinasi Wisata terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sidamulih di Kabupaten Pangandaran, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teori-teori terkait dengan permasalahan destinasi wisata, simpulan yang dapat diperoleh adalah, adanya pengaruh positif, dengan keberadaan destinasi wisata di Kecamatan Sidamulih, terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sidamulih di Kabupaten Pangandaran.

EKSISTENSI DAN FUNGSI LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT 1. Fajar Ferdian Pratama, 2. Ermaya Suradinata, 3. Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pasca keluarnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan keluarnya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kerapatan adat nagari di Kabupaten Agam belum maksimal dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga adat dan Pemerintah Kabupaten Agam belum menciptakan perda terbaru mengikuti Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Fokus pada bagaimana eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Serta melihat bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi beserta fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelahaan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam melihat eksistensi lembaga kerapatan adat nagari adalah menggunakan teori dari Kurniawan (2012). Untuk melihat fungsi lembaga kerapatan adat nagari menggunakan teori Soerjono Soekanto (2014). Sedangkan dalam melihat upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam Pemerintahan nagari menggunakan Analisis ASOCA dari ErmayaSuradinata (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dan fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam pemerintahan nagari telah meningkat. Kerapatan Adat Nagari telah di akui secara hukum formal, melakukan pembinaan dan penataan kepada masyarakat dan telah menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Kerapatan Adat Nagari juga telah menjalankan fungsinya sebagai pemberi pedoman, penjaga keutuhan masyarakat serta telah melakukan pengontrolan sosial terhadap masyarakat, walaupun hal itu harus dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan. Pemerintahan Kabupaten Agam harus melakukan upayanya yang dianalisis melalui Analisis ASOCA, AbO(Ability Opportunity), SO (Strength Opportunity), AgO (Agility Opportunity), AbC (Ability Culture) dan SC(Strength Culture). Serta didapati bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tetapi Pemerintahan Kabupaten Agam telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensi dan fungsi lembaga kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari.

ANALISIS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENINGKATAN KINERJA DI DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Halida Gia Anjani; Ngadisah; Baharuddin Thahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penegakan disiplin merupakan sebuah upaya pembinaan kepegawaian untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai negeri sipil pada suatu organisasi. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan disiplin pegawai negeri sipil dalam peningkatan kinerja di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh fakta, gambaran dan penjelasan yang lengkap mengenai penegakan disiplin pegawai negeri sipil dalam peningkatan kinerja di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa penegakan disiplin pegawai negeri sipil dalam peningkatan kinerja di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dikarenakan masih adanya ketidaktegasan pimpinan akibat faktor kemanusiaan dalam membina disiplin pegawai negeri sipil, masih kurangnya kesadaran pegawai negeri sipil terhadap disiplin kerja, dan belum adanya sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai tingkat kedisiplinan dan kinerja yang baik. Oleh karena itu, disarankan agar instansi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dapat lebih mengoptimalkan penegakan disiplin pegawai negeri sipil dengan meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap disiplin dan kinerja pegawai negeri sipil, meningkatkan komunikasi dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil, meningkatkan ketegasan pimpinan dalam menindak pegawai negeri Sipil yang tidak disiplin, dan dengan menumbuhkan kesadaran pribadi pegawai negeri sipil.

STRATEGI CAMAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Leo Amaltheus Laia; Etin Indrayani; Muh. Ilham
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, menganalisis permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor, yaitu masih belum dikelola dengan baik, kurangnya sarana prasarana pendukung seperti tempat pembuangan sampah sementara, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan teori Strategi dalam pelaksanaan oleh Rangkuti (2014) serta melakukan analisis SWOT dan Litmus Test untuk menentukan Strategi. Penelitian ini menggunakan teori Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data secara induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang masih belum berjalan dengan baik, maka dengan adanya kekuatan serta adanya peluang yang dimiliki oleh kecamatan Jatinangor dapat menjadi penunjang dalam mengatasi berbagai ancaman serta kelemahan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

PENGARUH SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Fitdina Aprianto; Ngadisah; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Perubahan paradigm khususnya dalam otonomi daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang hal tersebut di antaranya adalah dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal pada setiap SKPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur sipil negara dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 269 orang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Kepegawaian berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Efektif, dan berdasarkan analisis inferensial secara parsial berpengaruh sebesar 60,9% terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Sistem Pengendalian Internal berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Diterapkan, dan berdasarkan analisis inferensial secara parsial berpengaruh sebesar 42,7% terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kinerja pegawai berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Kompeten, dan berdasarkan analisis inferensial Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh sebesar 78,5% terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN GAMBUT KABUPATEN MUARO JAMBI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Muhammad Makky Yahusafat; Etin Indrayani; Kusw oro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di provinsi jambi. Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dikoordinasikan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dengan ketersediaan personel, fasilitas, biaya yang ada. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang implementasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut Kabupaten Muaro Jambi oleh BPBD Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Pencegahan dan Pengendalian belum terpenuhi, Kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta biaya, tidak adanya SOP teknis pencegahan dan pengendalian, komunikasi antarorganisasi belum maksimal, sikap pelaksana masih terbatas karena kekurangan fasilitas, dukungan sosial masyarakat dan politik cukup mendukung. Adapun hambatan-hambatannya, yaitu akses jalan ke kawasan hutan gambut yang tidak tersedia, kemudian keterbatasan ketersediaan sumber daya dan masih terdapatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pembukaan lahan yang di lakukan secara praktis. Kemudian beberapa strategi yang diusulkan, yaitu Meningkatkan kerja sama antara satgas dengan masyarakat, Mengadakan pelatihan kepada relawan karhutla, Meningkatkan usulan anggaran dan Konsolidasi/penguatan pencegahan, koordinasi sampai tingkat desa.

EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH Rizky Fitriyansyah; Aries Djaenuri; Mansyur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sebuah bentuk penyederhanaan pelayanan publik yang digagas oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun kenyataannya, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh belum berjalan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu penelitian ini inginmenggambarkan bagaimana efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. Adapun yang menyebabkan belum efektifnya PTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia, dan pengelolaan anggaran yang belum optimal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI PADA ERA COVID-19 DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT Asri B.
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pandemi virus corona (Covid-19) telah menjadi tantangan bagi tata kelola pemerintah Indonesia. Tata kelola pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi COVID-19 saat ini, hal ini merubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola seluruh proses pelayanan masyarakat untuk memastikan seluruh kegiatan di berbagai bidang berjalan secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19. Penerapan new normal di suatu daerah memerlukan dukungan Kota yang cerdas untuk memastikan seluruh regulasi dapat diterapkan secara efektif dan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan, sehingga kehidupan di berbagai bidang kehidupan dapat berjalan normal dan adaptif. Menjawab permasalahan ini pemerintah Kota Cimahi, dalam pelayanan publik di setiap instansi dalam lingkungan kota Cimahi, melakukan pelayanan publik dilakukan dengan layanan berbasis aplikasi, yaitu pelayanan yang menggunakan teknologi smart city, yang selama ini sedang dan telah diimplementasikan kepada seluruh warga Kota Cimahi, sehingga penulis dalam penelitian ini tertarik sejauh mana implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Kota Cimahi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil yang dicapai dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik berbasis aplikasi dengan menggunakan teknologi smart city yang sedang dikembangkan di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik, masyarakat mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya dan sangat bermanfaat sekali. Pelayanan dengan berbasis aplikasi, sangat efektif, efisien dan sangat cepat dan tepat diterapkan pada kondisi new normal ini, yaitu kondisi adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah pandemic covid 19 yang belum selesai secara tuntas.

Page 12 of 26 | Total Record : 251

10 11 12 13 14

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA