Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

7 8 9 10 11

PELAKSANAAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMOTIVASI APARATUR TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN-RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi-instansi lain. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah untuk berinovasi dalam rangka memenuhi harapan masyarakat, dengan demikian pemerintah daerah perlu memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan agar mempunyai semangat tinggi sehingga akan timbul inovasi dalam dirinya, secara tidak langsung membuka akal dan pikiran atau ilmu pengetahuannya sehingga pegawai berkinerja tinggi dan produktif. Untuk memotivasi pegawai, pimpinan organisasi harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pegawai, sehingga terwujudnya pelayanan publik yang ber kualitas yang merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendaya gunaan aparatur negara. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, ternyata masih ditemui beberapa indikasi masalah yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih rendah. Hal ini terlihat dari indikator: 1) Fasilitas kerja yang kurang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat terkesan lamban. 2) masih adanya pegawai yang belum profesional dalam menangani pekerjaan sehingga masih ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. 3) Ada sebagian pegawai yang bersikap kurang ramah terhadap masyarakat. Permasalahan tersebut diduga karena pemerintah daerah dalam pelaksanaan motivasinya belum optimal. Hal ini diindikasikan sebagai berikut. 1) Diduga pemerintah daerah kurang memberi penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. 2) Diduga pemerintah daerah dalam pendelegasian wewenang kurang memberikan bimbingan kepada pegawai sehingga masih ada pegawai yang belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik. 3) Diduga pemerintah daerah dalam memberikan perhatian timbal balik kepada para pegawai masih kurang baik. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan angket. Data hasil angket dianalisis melalui analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis kemudian ditarik simpulan dan dalam pembahasannya menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan persentase. Hasil menunjukkan bahwa angka rata-rata pelaksanaan motivasi, yaitu 64% dan apabila dihubungkan dengan kriteria analisis data maka baru mencapai predikat Cukup, sehingga akan berpengaruh terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara tingkat kualitas pelayanan publik baru mencapai rata-rata 63% dan apabila dihubungkan dengan kriteria analisis data maka baru mencapai predikat cukup.

ANALISIS KEMAMPUAN AUDITOR SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN AUDIT TERHADAP PROYEK APBD I DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Suatu Studi pada Inspektorat Provinsi NTT) 1. Asan Beni Ferdinand Alexandro, 2. Sadu Wasistiono, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian terfokuskan pada analisis kemampuan auditor sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam pelaksanaan audit terhadap proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan auditor sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam pelaksanaan audit terhadap proyek APBD I di Provinsi NTT, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan audit terhadap proyek APBD I di Provinsi NTT, serta mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat serta dan mengatasi tumpang tindihnya Tupoksi auditor di Inspektorat Provinsi NTT. Teori yang digunakan adalah teori Kemampuan auditor yang dikemukakan oleh Sutan Kayo yang membaginya menjadi lima dimensi, yaitu Pengetahuan dasar, kemampuan teknis, sikap mental, profesional, dan objektif. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan Auditor dalam Pelaksanaan Audit terhadap Proyek APBD I di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh ini sudah cukup maksimal di mana para auditor itu sendiri yang ada pada Inspektorat Provinsi NTT telah mampu menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang ada dengan baik. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan audit terhadap proyek-proyek APBD I di Provinsi NTT adalah masih adanya tumpang tindihnya Tupoksi auditor yang belum sesuai dengan sasaran objek yang diperiksa, Kurangnya kompetensi dan kapabilitas auditor dan Kurangnya jumlah personel APIP atau Auditor pada Inspektorat di Provinsi NTT serta adanya mutasi bagi auditor yang telah memiliki sertifikasi dan jabatan fungsional untuk menduduki jabatan struktural pada instansi lain saat pelaksanaan kegiatan pengawasan, kemudian faktor human error dan kerja sama yang masih kurang dari rekanan maupun pihak ketiga dalam proses audit proyek APBD I serta keterbatasan waktu dan kondisi geografis yang kurang mendukung. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan oleh inspektorat selaku lembaga pengawasan internal di daerah adalah membangun dan menyinergikan APIP (auditor) maupun lembaga pengawas lainnya yang terkait, untuk dapat tetap solid dan profesional dalam mengawal proyek-proyek APBD I maupun pengawasan kegiatan program-program pembangunan dan pelayanan publik lainnya. Memperkuat pengawasan melekat yang berbasis akrual.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI ANALISIS TRANSPARANSI REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Didi Supriadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan penerapan transparansi rekrutmen CPNS pada BKPSDM Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: Kepala BKPSDM, Sekretaris BKPSDM, Kepala Bidang Pengadaan dan Kepangkatan Pegawai, dan Masyarakat, serta pencarian kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan proses rekrutmen CPNS pada BKPSDM Kabupaten Sumedang sudah transparan. Faktor yang menghambat dalam penelitian ini antara lain pengumuman dari Panselnas, pendidikan tenaga honorer, dan partisipasi masyarakat.

KOMPETENSI TENAGA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SUNGAITUAK KECAMATAN TANAHGROGOT KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. Facridshal Makayasa Yuwono, 2. Muchlis Hamdi, 3. Mansyur Ahmad
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah mandat dari Nawacita Jokowi-JK, khususnya Nawacita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak begitu bagus, karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur itu sendiri. Pembangunan infrastruktur dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat. Pendampingan desa hadir untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur, faktor yang menghambat Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dan Strategi apa untuk meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan kecuali masyarakat menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Tenaga Pendamping Desa belum memadai dan maksimal sehingga pembangunan infrastruktur desa belum optimal dan ada yang tidak terealisasi keseluruhan. Adapun faktor yang memengaruhi kompetensi tenaga pendamping desa, yaitu motivasi, keterampilan, dan pengetahuan. Strategi yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT, yaitu perbaikan peraturan mengenai pendamping desa, Perbaikan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa, Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih kontinyu, Program peningkatan kompetensi pendamping desa, perangkat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur desa, pengembangan infrastruktur desa serta peningkatan produktivitas pendamping desa dalam pembangunan desa.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI AKESAHU DI KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA 1. Rijal Hamid, 2. Sampara Lukman, 3. Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata Pantai Akesahu, faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat di Pantai Akesahu di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui analisis SWOT konsep dari rangkuti selanjutnya menggunakan perhitungan tes Litmus dari Bryson guna menemukan isu paling strategis yang dapat diterapkan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi guna pengembangan pariwisata Pantai Akesahu dengan pemetaan kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang, memanfaatkan peluang untuk untuk meminimalisir kelemahan, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman. Adapun yang berpengaruh dalam dalam strategi ialah faktor pendukung dan faktor penghambat, di mana faktor penghambat dapat diatasi dengan upaya mengatasi faktor penghambat dan berdasarkan pemetaan dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) juga faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka telah dirumuskan 8 (delapan) strategi yang dapat diterapkan, yaitu strategi S-O: memberdayakan masyarakat di sekitar objek wisata agar dapat mendirikan usaha industri kecil menengah bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru; meningkatkan promosi melalui pemanfaatan teknologi dengan media elektronik seperti melalui website, maupun melalui media cetak seperti tabloid, brosur dan majalah, strategi W-O: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal ini penyelenggaraan Diklat secara rutin bagi staf dinas pariwisata; mengevaluasi kembali program pengembangan pariwisata dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang, strategi S-T: meningkatkan dan memperkuat karakteristik/ciri khas yang berbeda agar dapat bersaing dengan daerah lain; menjalin kerja sama antarsektor, baik antar SKPD, maupun pemerintah dengan pihak swasta dalam mengembangkan pariwisata Pantai Akesahu, strategi W-T: sosialisasi secara rutin atau terus menerus tentang pentingnya menjaga dan melestarikan potensi wisata yang dimiliki; membina persatuan dan kesatuan guna mengurangi sikap individual masyarakat untuk menghindari akulturasi dan pengaruh negatif dari budaya asing.

CAPACITY BUILDING PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH 1. Asmaul Husnah, 2. Tjahya Supriatna, 3. Hyronimus Rowa, 4. Aries Djaenuri
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Capacity building perempuan dalam bidang pemerintahan menjadi keharusan di tengah masih rendahnya keterlibatan perempuan di eksekutif dan legislatif, capacity building dilakukan dalam bentuk afirmasi berupa pengarusutamaan gender dan kuota 30% dalam Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan maksud mengungkap bagaimana capacity building perempuan dalam bidang pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah. Analisis penelitian ini menggunakan teori dari Grindle tentang capacity building dan model hasil adaptasi dengan teori pemberdayaan dari Wrihatnolo & Dwidjowijoto. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa capacity building yang melingkup sumber daya manusia (human resources), penguatan organisasi (strengthening organization) dan reformasi kelembagaan (institutional reform) yang dilakukan belum mampu meningkatkan keterlibatan perempuan baik itu di struktural pemerintah kabupaten Aceh Tengah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Untuk itu dalam melakukan capacity building perempuan bidang pemerintahan perlu melakukan gender perspective reform sebagai model yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam menciptakan masyarakat madani yang mampu memahami secara hakiki pentingnya keadilan dan keberpihakan bagi perempuan yang terlibat dalam pemerintahan, sehingga kualitas dan kuantitas perempuan dalam bidang pemerintahan akan meningkat.

MANIFESTASI DESENTRALISASI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ERA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH 1. Sri Mulyono, 2. Ermaya Suradinata, 3. Ngadisah, 4. Tjahya Supriatna
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Undang-Undang Desentralisasi berjalan dinamis dalam upaya menemukan model yang paling cocok untuk pemerintahan daerah di Indonesia. pada era Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda sebagai salah satu bagian desentralisasi politik mengalami perubahan mendasar dengan apa yang dikenalkan oleh Sadu (2017) sebagai keseimbangan vertikal dan horizontal. Keseimbangan horizontal adalah fungsi Bapemperda DPRD kabupaten/kota sebagai aktor utama dalam pembentukan Perda kabupaten/kota. Di pihak lain, mekanisme pembentukan Perda yang sebelumnya diserahkan seluas luasnya kepada daerah kini berubah drastis harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau yang dikenal sebagai Perda Amanah. Kondisi ini membuat nilai nilai atau muatan kepentingan Pemerintah Pusat mendominasi setiap Perda di Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengambil judul Manifestasi Desentralisasi Politik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Era Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang. Perda yang menjadi Objek Penelitian adalah seluruh Perda Kabupaten Semarang pada 2015, 2016, dan 2017. Proses pembentukan Perda dianalisis menggunakan teori William N. Dunn (1999). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi (Arikunto (2002). Merujuk Spradley, Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan akhirnya diperoleh simpulan bahwa: 1) Manifestasi desentralisasi politik dalam pembentukan Perda Kabupaten Semarang lebih tepat merupakan Amanah daripada devolusi. Desentralisasi Amanah memang lebih tepat dalam kerangka NKRI. 2) Desentralisasi politik amanah dominan dipengaruhi nilai nilai dari Pemerintah Pusat. 3) Aktor dominan dalam pembentukan Perda adalah eksekutif Kabupaten Semarang sehingga keseimbangan horizontal yang dikemukakan Sadu (2017) belum termanifestasikan di lapangan. 4) Muncul aktor baru dalam pembentukan Perda Kabupaten, yakni Gubernur yang punya peran penting dalam proses evaluasi, fasilitasi dan pemberian nomor register untuk setiap Perda. 5) Proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang membutuhkan teknologi digital untuk menjamin kualitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI DESA SAYANG KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT 1. Yunita Syahpriani, 2. Muh. Ilham, 3. Nuryanto
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) berjalan di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peneliti ingin melihat apakah Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) sudah berjalan atau hanya sebuah rencana yang belum terealisasi sebagai salah satu sasaran pemerintah dalam mempercepat penanganan permukiman kumuh menjadi 0% kawasan dan permukiman kumuh pada pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman yang terdapat di wilayah Indonesia khususnya di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif yang dilakukan dengan cara menggambarkan segala permasalahan yang terjadi di lapangan untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya sehingga dapat disimpulkan dan akhirnya akan muncul alternatif saran ataupun buah pemikiran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi William N. Dunn. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kriteria kekumuhan di wilayah Desa Sayang berada dalam tingkat klasifikasi kelas Kawasan Kumuh Sedang. Hal ini dikaitkan dengan teori dari Evaluasi pelaksanaan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang, yaitu Efektivitas di mana dilihat dari bentuk pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan program, Efisiensi dari Sumber Daya Finansial, Kecukupan dilihat dari tingkat pencapaian, Pemerataan dilihat dari proses pelaksanaan, Responsivitas dilihat dari pengawasan pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan program dan ketepatan dilihat dari target pelaksanaan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. Rezky Setyawan, 2. Kusworo, 3. Ella Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangkam mencapai tujuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara Reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal disebabkan oleh kelemahan dalam dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belum konsistennya para implementor terhadap isi kebijakan, kurangnya motivasi pegawai yang disebabkan tidak adanya insentif, belum optimalnya kerja sama antarpelaksana, dan kurang tersedianya sumber daya yang diakibatkan minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada dinas PMPTSP dalam melaksanakan program pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan penambahan anggaran untuk menunjang program pelayanan perizinan, mengembangkan kualitas sumber daya manusianya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknik, dan mengembangkan sistem online yang juga menjadi prioritas Dinas PMPTSP.

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Ismael Halla; Lenny Tamunu; Nursalam
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti masalah efektivitas pelayanan dan faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ilmu sosial secara kualitatif untuk mengukur UPTD dalam melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien sesuai pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Disdukcapil. Input data, proses dan output di UPTD Disdukcapil di lima wilayah kecamatan masih sangat dibutuhkan sumber daya manusia, sebab jumlahnya masih sangat sedikit sehingga responsivitas belum memadai. Masih terkendala oleh prosedur pelayanan, semangat kerja sama dan loyalitas kelompok kerja, sarana prasarana, kecermatan, gaya pemberian layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Akta Kelahiran di UPTD belum terpenuhi secara maksimal. Adapun faktor Pendukungnya: Anggaran yang belum memadai. Komitmen Pemerintah sesuai rencana kerja belum efektif, sumber daya manusia yang jumlahnya masih sangat kurang. Kebijakan Peraturan Daerah yang belum rasional memahami kondisi wilayah pelayanan. Faktor Penghambat berupa Sarana dan Prasarana, Budaya kerja dan pelayanan, Kesadaran Masyarakat, dan Kedisiplinan Pegawai. Diharapkan dengan adanya penilaian kinerja maka semua penyebab yang menghambat dapat dikendalikan.

Page 9 of 26 | Total Record : 251

7 8 9 10 11

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA