cover
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles 19 Documents
Search results for , issue "VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022" : 19 Documents clear
Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer dan Bidang Kesehatan Iskandar, Rosdiana; Maloko, M. Thahir
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.23383

Abstract

Penelitian ini berfokus pada hukum puasa Ramadhan bagi ibu hamil dalam dua persepktif (Ulama kontemporer dan kesehatan). Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1). Bagaimana hukum puasa Ramadhan bagi ibu hamil menurut ulama kontemporer? 2). Bagaimana pengaruh dan manfaat puasa bagi ibu hamil dalam bidang kesehatan? Tujuan penelitian ini ingin mengetahui hukum puasa ibu hamil dalam pandangan ulama kontemporer serta mengetahui pengaruh dan manfaat puasa bagi ibu hamil dalam bidang kesehatan. Metode yang digunakan adalah kepustakaan, pengumpulan data melalui hasil bacaan atau literature mengenai object yang diteliti melalui sumber data primer yang diperoleh dari kitab suci al-Qur’an dan hadist nabi serta kitab fiqih ulama-ulama kontemporer, lalu data sekunder yaitu literature kesehatan yang membahas ibu hamil. Analisis data dilakukan dengan cara induktif, mencari jawaban memalui literature, mengkaji pendapat ulama kontemporer dan sumber hukum islam dan kesehatan lalu menyimpulkannya secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan diantara ulama-ulama kontemporer dalam penetapan hukum puasa bagi ibu hamil yakni beberapa ulama menunjukkan wajibnya membayar fidyah tanpa qada’, pendapat lain mengatakan wajib fidyah dan qada’. Sedangkan menurut kesehatan, keseimbangan asupan nutrisi atau gizi pada ibu hamil cukup menjadi hal penting untuk mengetahui aman tidaknya seorang ibu hamil berpuasa. Berdasarkan penelitian tersebut yakni pengaruh puasa pada ibu hamil maka diharapkan adanya penelitian lanjutan dilapangan untuk menyempurnakan dan memperkuat penelitian kepustakaan yang dilakukan peneliti.
Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi’i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Ardiansyah, Rahman; Ilyas, Musyfikah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.23985

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisiskan perbedaan pendapat dari kedua dasar hukum yakni hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer) untuk permberdayaan umat. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang berpedoman terhadap pengelolahan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder, primer dan tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisiskan dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan dan persamaan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pendapat hukum Islam yakni Dalam pandangan mazhab al-Syafi’i harta wakaf bersifat abadi sehingga harta wakaf tidak boleh dijual, diganti, dan dipindah sehingga kondisi apapun benda wakaf yang digunakan al-Syafi’i. Landasan dari pandangan al-Syafi’I adalah Q.S Surah Ali-Imran/3 : 92. Regulasi dari perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, dengan adanya undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang).
Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa: Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Anggraeni, Reny; Haddade, Abdul Wahid; Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25176

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah analisis sosiologis terhadap perempuan yang mengabaikanhutang puasa (studi kasus mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Apa yang menjadi faktor mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar mengabaikan hutang puasa? 2) Bagaimana analisis sosiologis terhadap mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang mengabaikan hutang puasa. Faktor yang menjadi penyebab mahasiswi PMH mengabaikan hutang puasa ialah karena lupa, malas, menunda-nunda, faktor lingkungan sekitar, dan ketidak tahuannya akan hukum mengqadha puasa Ramadhan. Analisis sosiologis berdasarkan fakta yang ada dilapangan nyatanya pelaksanaan qadha puasa tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa partisipan melakukan pengabaian meskipun telah mengetahui hukumnya yang dimana jika sesuatu yang wajib lalu ditinggalkan adalah dosa bagi orang tersebut. Adanya pengabaian hutang puasa dikarenakan masih kurangnya kesadaran masing-masing mengenai pelaksanaan qadha puasa.
Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Tahlilan di Desa Letta-Tanah Kecematan Sibulue Kabupaten Bone: Perspektif 'Urf Gunawan, Veri; Muhammad Akmal, Andi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25468

Abstract

Pokok masalah dalam artikel ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang Hukum Tahlilan. Adapun rumusan masalahnya, 1) Bagaimana Pemahaman Mayarakat Tentang Hukum Tahlilan di Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provensi Sulawesi Selatan dalam Perspektif Urf? 2) Bagaimana Proses Tahlilan di Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provensi Sulawesi Selatan? Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian yang mendeskripsikan serta memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrument penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, serta penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Ketika orang meninggal kita harus mendoakannya, maka dengan tradisi tahlilan inilah kita Bersama-sama berdoa dan menjalin silaturahim, kebersamaan sesama ummat islam. Tahlilan adalah berniat mengirim pahala kepada mayyit dimohonkan kepada Allah SWT berbentuk ampunan, pembebasan dari api neraka, tolak bala, dengan begitu tahlilan dihayati sebagai bentuk kesolehan dan memberikan dampak positif dari bentuk sikologi. Dalam menghadiri pelaksanaan tahlilan masyarakat pun memiliki alasan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan motivasi atau dorongan bagi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan tahlilan. Seperti, masyarakat lebih termotivasi untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan tahlilan jika orang yang meninggal atau keluarga yang tertimpa musibah (yang ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya) adalah temannya, keluarga temannya, atau bahkan seorang tokoh masyarakat. 2) Masyarakaat didesa letta-tanah mengikuti tahlilan dengan beragam tujuan seperti misalnya mendoakan orang meningeal, taqarruban ilallah (mengharap berkah dari allah) dengan mendoakan sesama muslim, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdzikir (membaca tahlil, tasbih, shalawat) selain itu ada juga masyarakaat yang mengikuti tahlilan untuk silaturahim. Pada tahun 2016 didesa letta-tanah tahlilan untuk orang meninggal masih rutin dilakasanakan pada hari-hari tertentu seperti tujuh hari setelah meninggal,empat puluh hari dan seratus hari namun setelah pergantian imam desa tahlilan didesa letta tanah untuk orang meningal sudah jarang dilaksanakan.’tahlilan untuk orang meninggal diganti dengan kegiatan Taziyah dan Barazanji dengan pertimbangan tahlilan bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan akan lebih afdal apabila tahlilan diganti dengan Taziyah dan Barazanji”.
Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin: Studi Kasus Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Bahrul, Syahdan; Ridwan, M. Saleh
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25796

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait penggantian nama anak untuk kesehatan, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi peneltian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitiatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Datara , Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan terdapat suatu kepercayaan masyarakat dimana apabilah anak sering sakit-sakitan maka akan diganti namanya. Para ulama bersilang pendapat perihal nama baik yang paling dicintai Allah swt., sebagian berpendapat: nama para nabi sementara jumhur ulama sepakat menyatakan, bahwa nama yang paling dicintai Allah swt adalah nama yang di sandarkan (iḍāfaāt) kepada asmā al-ḥusnā. Mitos atau sebuah kepercayaan terhadap suatu yang diluar nalar akal merupakan hal yang sudah lama ada pada masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti hampir mayoritas responden menyatakan dan memahami bahwa mereka tidak terlalu memikirkan apakah mengganti nama karena kesehatan itu mitos atau tidak. Karena mereka beranggapan bahwa selama itu baik maka sah-sah saja untuk dilakukan dan diamalkan. Dengan maksud dan tujuan yang baik, mereka berinisiatif untuk merubah nama mereka atau anak mereka agar supaya lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya sakit supaya sehat. Implikasi dari penelitian tersebut: Kunci utama dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantungkan ayat-ayat suci al-Qur’an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca kitab suci al-Qur’an maka itu akan menjadi penghambat dalam beribadah dan terapkanya aturan baca al-qur’an yaitu agar warga desa Datara mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai hamba Allah swt. Pembinaan akalnya, jiwanya, kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Dalam analisis sosioligis terhadap kewajiban pandai baca al-Qur’an bagi calon pengantin di Desa Datara kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam keterlibatan masyarakat dalam tahap peraturan yang hendak dibentuk oleh kepala desa adalah sebuah upaya kerjasama yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik.
Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasbi; Puyu, Darsul S.; Yusri
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25801

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai jual beli online menggunakan sistem dropshipping. Berdasarkan dari pandangan hukum Islam memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini. sedangkan ndang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai jual beli online menggunakan sistem dropshipping tidak ada larangan untuk menggunakan transaksai online dengan menggunakan sistem dropshipping, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan.
Pandangan Mazhab al-Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Habib, Muhammad Taufiq; Talli, Abdul Halim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850

Abstract

Artikel ini membahas tentang wali Mujbir dalam pernikahan anak dibawah umur pandangan mazhab Syafi’I dan Hanafi. Kajian ini bertujuan agar membuka mata kita seputar penjelasan wali mujbir yang untuk saat ini mungkin masih tidak terlalu terekspos atau masih agak awam dimata masyarakat mengenai pengetahuan perwalian nikah dan menjadi problematika antar mazhab, khususnya Syafi’i dan Hanafi sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali Mujbir serta kencenderungan pengabaian terhadap sistem maupun syarat-syarat dalam perwalian untuk pelaksanaan sebuah pernikahan, dan masih banyak pernikahan seorang anak yang dibawah umur tanpa memahami kaidah-kaidah dasarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research atau penelitian Pustaka. Dalam hal ini, penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa didalam Islam pernikahan memiliki kedudukan yang signifkan pada konsep kerukunan ummat dikarenakan ajarannya sangat memperhatikan perilaku umatnya untuk menjalani setiap kewajiban maupun sunnah. Begitupun juga halnya dengan wali disebuah pernikahan harus memperhatikan sistem-sistem yang telah ada demi keabsahan suatu pernikahan. Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya wali mujbir sangat diperlukan. Sebab hal tersebut demi memberikan kemaslahatan dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi’i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh atau dewasa. Sedangkan persamaan diantara kedua Mazhab tersebut adalah tentang perwalian mujbir terhadap orang gila. Untuk Wali mujbir, sebaiknya sebelum menikahkan anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihanya, anak perempuan tersebut wajib dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi; Mulham Jaki Asti; Azizah, Nur
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26135

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Peran Pemerintah Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Di Kota Makassar (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam). Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu (1) Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Menangani Anak Yang di Pekerjakan di Bawah Umur (2) Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Anak Dipekerjakan di Bawah Umur. Penulis menggunakan penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penekanannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian pandangan hukum islam dan positif mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur, hal ini menjadi langkah progresif yang ditempuh di lingkungan peradilan agar tidak terjadi eksploitasi anak itu sendiri yang merujuk pada sikap diskriminatid atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. di mana memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingann ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Tugas pokok suatu pemerintah yang harus dijalankan untuk melindungi setiap warga Negara dan memberikan hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah. Untuk itu setiap anak berhak atas hak dan kewajiban untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anak-anak mereka sesuai dengan yang telah diatur dalam undnag-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum islam sendiri suatu pemeberian dari Allah swt, yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa.
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng Safitri, Yuliani; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26719

Abstract

Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian pengadilan Agama di Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. 3) Untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penulis menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan akurat tentang kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng di dominasi diantaranya kareNa faktor Ekonomi,mabuk dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT.) 2) Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.3) Faktor pendukung keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya kepada Hakim. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim menekan angka perceraian adalah: pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi, minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi.

Page 2 of 2 | Total Record : 19