Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Musyfikah Ilyas, Musyfikah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANGAN Ilyas, Musyfikah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.439 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v13i1.357

Abstract

There are two main issues discussed in this study. They were the dynamics of socio-cultural factors before the birth of the legislation and the effects of both of these factors to the public after enactment. The focus of the regulations rules in this study is the law of marriage. Based on the formal judicial approach, there is a very strong influence on society change after the birth of some the regulations rules related to marriages registration, polygamy, marriage age limit, divorce before the court, and the status of children in marriage. The changes are more affected by socio-cultural factors.
FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANGAN Ilyas, Musyfikah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.439 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v13i1.357

Abstract

There are two main issues discussed in this study. They were the dynamics of socio-cultural factors before the birth of the legislation and the effects of both of these factors to the public after enactment. The focus of the regulations rules in this study is the law of marriage. Based on the formal judicial approach, there is a very strong influence on society change after the birth of some the regulations rules related to marriages registration, polygamy, marriage age limit, divorce before the court, and the status of children in marriage. The changes are more affected by socio-cultural factors.
Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi’i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Ardiansyah, Rahman; Ilyas, Musyfikah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.23985

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisiskan perbedaan pendapat dari kedua dasar hukum yakni hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer) untuk permberdayaan umat. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang berpedoman terhadap pengelolahan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder, primer dan tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisiskan dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan dan persamaan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai berjangka (temporer). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pendapat hukum Islam yakni Dalam pandangan mazhab al-Syafi’i harta wakaf bersifat abadi sehingga harta wakaf tidak boleh dijual, diganti, dan dipindah sehingga kondisi apapun benda wakaf yang digunakan al-Syafi’i. Landasan dari pandangan al-Syafi’I adalah Q.S Surah Ali-Imran/3 : 92. Regulasi dari perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, dengan adanya undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang).
Pendistribusian Zakat Fitrah terhadap Takmir Masjid di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Melinasari, Oltry; Ilyas, Musyfikah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.27116

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah terhadap takmir masjid di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan analisis pendapat mazhab syafii terhadap mekanisme pendistribuusian zakat fitrah terhadap Takmir Masjid di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Jenis penlitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian adalah analisis pendapat mazhab syafii tentang pendstribusian zakat fitrah terhadap takmir masjid di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi kata, menyajika data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pembagian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan hukum Islam artinya pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilakukan setelah zakat fitrah terkumpul secara keseluruhan, kemudian setelah terkumpul panitia melakukan pengelolaan untuk mendata orang-orang yang berhak menjadi mustahiq zakat fitrah.
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Magfirah, Nurul Izzah; Ilyas, Musyfikah; Erlina, Erlina
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32076

Abstract

Wakaf merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pembangunan wakaf Indonesia. Dalam Pelaksanaannya membutuhkan sertifikat untuk meneguhkan kedudukan wakaf. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Di Masjid Nur Rahmah Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafii dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan wakaf tanpa sertifikat Wakaf di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada pada masjid Nur Rahman. Dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nur Rahman belum memiliki sertifikat wakaf hingga saat ini dikarenakan terkendala pada pengurusan berkas serta kurangnya perhatian pengurus masjid Nur Rahman. Menurut Undang –Undang No 41 Tahun 2004 bahwa tanah wakaf tersebut harus di sertifikatkan agar memilki kepastian hukum apabila suatu saat terjadi sengketa pada masjid tersebut. Sedangkan menurut pandangan Ulama Syafii, wakaf tersebut telah sah karena telah diikrarkan oleh wakif.
Analisis Mazhab Fikih terhadap Wakaf Diri: Studi Kasus Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Saputra, Ilham; Amin, Abd. Rauf Muhammad; Ilyas, Musyfikah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32997

Abstract

Wakaf memiliki berbagai jenis, selain wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan sebagainya, manusia (jiwa) pun bisa menjadi bagian dari jenis harta benda wakaf (wakaf bergerak). Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta Pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin.Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta Pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis yang terkait dengan penelitian ini. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka dilakukan editing, koding, dan identifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren sultan hasanuddin sejak di dirikan hingga saat ini, masih terus ada dan berlanjut hingga saat ini. Selain itu, Pelaksanaan wakaf jiwa yang ada di pondok pesantren sultan hasanuddin diperbolehkan menurut hukum islam dan sesuai dengan pendapat imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Dengan adanya santri yang mewakafkan dirinya, semoga budaya yang sudah ada sejak lama di pondok pesantren sultan hasanuddin tetap terjaga dan tidak hilang terbawa oleh perkembangan zaman.
Al-Mawt: Perspektif Tafsir Maudu’iy Ilyas, Musyfikah
PUSAKA Vol 4 No 1 (2016): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.147 KB) | DOI: 10.31969/pusaka.v4i1.155

Abstract

Konsep kematian menurut perspektif tafsir maudhu’iy yaitu kematian pasti akan datang, yang merupakan tahap akhir kehidupan manusia di dunia, dan sekaligus juga tahap awal menuju kehidupan di akhirat. Selanjutnya kematian merupakan berita gembira bagi orang mukmin, bahwa mereka mendapatkabar gembira, yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kabar gembira yang mereka dapati ini ialah kabar gembira yang telah dijanjikan Allah melalui Rasul-Nyamereka mati dengan keadaan husnul khatimah dan mendapat salam sejahtera dari malaikat. Serta kematian merupakan berita buruk bagi orang-orang kafir disebutkan bahwa ancaman dan siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang zalim, dikala mereka menghembuskan nafas yang terakhir, sebagai imbalan kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Kematian merupakan alat intropeksi bagi setiap manusia agar memanfaatkan usia dengan baik, membekali diri untuk menyongsong akhir urusannya dengan ama saleh, mengingat dan taat kepada Allah setiap saat sebagai bekal utama untuk menghadapi hari kiamat.
Centralization and Decentralization of Zakat Management in Lontara' Sukku'na Wajo, South Sulawesi: Philological Approach Ilyas, Musyfikah; Ilyas, Husnul Fahimah; Arafah, Sitti; Idris, As. Rakhmad; Bahri, Saeful
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.23996

Abstract

This article aims to examine the centralization and decentralization of the zakat management system at Lontara Sukku'na Wajo.. The research method used in this article is based on the Lontara’ Sukkuna Wajo (LSW) manuscript as the primary data source. This manuscript describes religious practices, especially zakat management system in the past. The data were studied using a philological approach through these methods: transliteration, translation, and interpretation of text and context related to zakat, then relating them to the present. This research found that there are relevances between LSW manuscripts and religious practices that developed in the community in the past and present, especially regarding the centralization and decentralization of zakat management. The centralization system of zakat management in LSW is marked by the absence of Friday prayers in the area and the incompleteness of Sara’ officials so the zakat management system must be centralized and follow the areas with complete Sara’ equipment, so they must pay their zakat in the Wajo Kingdom.  Meanwhile, the decentralization system of zakat management can be implemented if the community order in the region is complete, marked by the holding of Friday prayers and complete Paréwa Sara’ (officials in charge of handling religious matters). The Paréwa Sara’ consists of Kali, Katte’, Amele’ (or an amil), Pangulu Limpo, and Bilala. Friday prayers and the completion of the Paréwa Sara’ became a measure in establishing a legal product at that time. A well-established region was considered capable of managing itself. If it is manifested in the present condition, then zakat management institutions or organizations that have been accredited in their fields are considered capable of managing their own zakat assets under their authority.
Dampak Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan terhadap Pengembangan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Alauddin Makassar Ilyas, Musyfikah; Natsif, Fadli Andi; Ferdiansyah, Ferdiansyah; Ardiansyah, Reza
PUSAKA Vol 13 No 1 (2025): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/pusaka.v13i1.1609

Abstract

Salah satu fokus program Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan yaitu Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini mengubah peran KUA menjadi pusat penguatan moderasi beragama yangmemiliki dampak signifikan pada perkembangan studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Penelitian ini menguraikan tujuan dan strategi pelaksanaan revitalisasi KUA yang berhubungan dengan pengembangan dan prospek dalam mendukung mewujudkan visi revitalisasi KUA sebagai pusatlayanan keagamaan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara dengan para KUA Kecamatan di Sulawesi Selatan untuk memetakan hambatan dihadapi dan hasil yang telah dicapai dalam merevitalisasi KUA dicanangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan revitalisasi KUA yang telah digulirkan dari tahun 2021 menunjukkan beberapa perubahan dari segi kualitas layanan, sumber daya manusia, dan infrastrukturnya, meskipun belum maksimal. pada SDM dapat dibentuk dengan matang jika disiapkan sejak dari mahasiswa sebelum masuk dalam dunia kerja berkaitan langsung dengan pengembangan program studi khususnya Hukum Keluarga Islam dalam membentuk agen of change dengan merumuskan kembali kurikulum, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat tentang perkawinan, perceraian, waris, hak-hak keluarga, agama, hukum positif, konteks sosial dan isu-isu sosial terkait. Hal ini menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global.
Co-Authors Amin, Abd. Rauf Muhammad Arafah, Sitti Ardiansyah, Rahman As. Rakhmad Idris, As. Rakhmad Bustan, Yazidul Erlina Erlina Fadli Andi Natsif Ferdiansyah Ferdiansyah Jadil, Rara Mukarramah Magfirah, Nurul Izzah Melinasari, Oltry Reza Ardiansyah Saeful Bahri Saputra, Ilham Ya'rif, Muhammad