cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023" : 21 Documents clear
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Nurcahaya; Syarif, Muhammad Raswan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26288

Abstract

Hukum Islam sangat melarang adanya penolakan terhadap jenazah Covid-19. Karena pelaksanaan penyelenggaraan jenazah hukumnya fardhu kifayah yang membuat harus dilaksanakannya pemakaman karena semua orang akan berdosa jika tidak ada salah seorang yang malaksanakannya. Namun tidak hanya itu, dengan melarangnya atau menolaknya pemakaman jenazah akan menyatiki perasaan keluarga yang ditinggalkan, padahal nabi sendiri melarang menyakitin perasaan dari keluarga mayat. Begitupun dalam hukum positif melarang persoalan penolakan jenazah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dari semua aturan tersebut melarang adanya penolakan jenazah yang terpapar Covid-19 bahkan sampai bisa dijatuhi hukuman pemidaan terhadapnya.
Pemenuhan Hak Narapidana Ibu Menyusui Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIa Sungguminasa: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Maliki Ramadhani, Herlina; Mustafa, Zulhas'ari
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.29928

Abstract

The purpose of this study was to examine. How are the conditions and treatment of prison officers for nursing mother inmates at the Class IIA Sungguminasa Penitentiary. What are the views of the Al-Shafi'i and Maliki schools regarding nursing mothers inmates. The method used is a qualitative research method that seeks to obtain information about the object under study according to the reality that exists in prisons. By using the interview method, and data collection the results showed that, The majority of the occupants of the prison for breastfeeding mothers in Sungguminasa class IIA were 3 people, namely Mrs. Satria Ria, Megawati and Mega Sulfia. Number 12 of 1995 which states that the rights of inmates who are breastfeeding mothers are fulfilled as long as they are undergoing a period of coaching. From the point of view of the Al-Shafi'i and Maliki schools, nursing mothers have carried out their obligations as mothers according to the views of the al-Shafi'i and Maliki schools. The implication of this research is that the coaching system has complied with the requirements and procedures for the implementation of the rights of the inmates who apply in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. The opinions of the Al-Shafi'i and Maliki schools in the application of the Class IIA Sungguminasa Women's Correctional Institution are carried out according to the views of the al-Shafi'i and Maliki schools which even though they are carrying out coaching, they still carry out their obligations as mothers, namely breastfeeding the baby. As for the form of deficiency, namely the lack of space for prisoners so that they are in one room whose number is outside of what they should be.
Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih Zalsabila, Putri Aulia; Haddade, Abdul Wahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30062

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pencemaran nama baik dalam tinjauan mazhab fikih, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan data dengan menggunakan metode library research, pendekatan nyang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji al-Qur’an dan hadist sebagai landasan hukum Islam sedangkan sumber data primer berupa al-Quran dan hadist sedangkan data sekunder buku-buku jurnal, dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dilarang karena kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Salah satu prinsip maqashid syariah adalah menjaga kehormatan satu sama lain yang diajarkan oleh agama untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina, dan merendahkan satu sama lain. Pendapat para Imam Mazhab terhadap pencemaran nama baik dengan beberapa jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta’zir untuk delik dalinnya. Mara imam mazhab menegakkan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik termasuk kepada Jarimah Ta’zir penjara yang kurun waktu lamanya diserahkan kepada Hakim yang diiberi wewenang.
M.Ilham (10300116154) Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional M. Ilham; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30168

Abstract

Parole is the process of fostering convicts and criminal children outside the Correctional Institution after serving at least 2/3 (two thirds) of their minimum sentence of 9 (nine) months (Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04 -10 of 2007) article 1 paragraph 2. The granting of parole is one of the legal means in the context of realizing the goals of the correctional system. The right of inmates to obtain parole is regulated in the provisions of Article 14 letter k of the Correctional Law. Narkoba is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances. In addition to narcotics, another term introduced especially the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is narcotics which stands for narcotics, psychotropics, and addictive. This type of research is library research. Broadly speaking, the approach used by the authors in this thesis is a sociological, historical, and anthropological approach. The data collection techniques used in obtaining the necessary information related to the problem under study are: Literature Study, is a data collection technique by reading literature books and literatures that can be used as guidelines or data sources in making this thesis. The literature study includes: 1.) Primary data, 2.) Secondary data. The purpose of this study is to analyze analytically how to parole narcotics convicts from both Positive Law and the Hanafi School of Law. Karen has now been shown how the life and fate of convicts in narcotics cases is uncertain, sometimes they are discriminated against by the social community. Become new insights and ideas about how to parole narcotics cases. The results of this study. If no qhoth'I arguments are found either in the Qur'an or in the Hadith whose validity is not in doubt, Imam Abu Hanafiah will determine the law based on Ra'yu. Imam Abu Hanafiah was influenced by legal developments in Kufa which was located far from Mandinah as the city where the Prophet Muhammad lived. So Imam Abu Hanafiah through his legal terms views narcotics as khamr or anything that is categorized as intoxicating and forbidden through the Qiyas approach.
Konsep Ihtikār Minyak Goreng pada Masa Pandemi: Studi Komparatif Empat Mazhab Jusmiarti; Sabir, Muhammad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30280

Abstract

Penelitian ini menguraikan tentang Konsep Ihtikar Terhadap Minyak Goreng (Studi Komparatif Empat Mazhab)” dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya penimbunan minyak goreng, untuk mengetahui pandangan empat imam mazhab tentang konsep Ihtikar minyak goreng. Untuk mengetahui kasus penimbunan minyak goreng. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teologi normatif (syar’i) dan yuridis. Penelitian ini tergolong library research (penelitian pustaka), data yang dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media elektronik maupun media cetak sebagai datanya, kemudian menganalisa isi terhadap literatur yang menyangkut dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama empat mazhab, baik Syafi’iyah, Hanabilah, dan Malikiyah melarang kecuali Hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan pokok masyarakat umum, yang dapat menimbulkan madharat atau kerugian bagi ekonomi masyarakat.
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce: Perspektif Mazhab al-Syafi’i Shuhufi, Muhammad; Nurfadilah Kasman; Nurjannah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30552

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam transaksi jual beli kosmetik berbasis E-commerce, untuk mengetahui bagaiman dampak dari jual beli berbasis E-commerce, dan untuk mengetahui bagaiman perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli kosmetik berbasis E-commerce. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (Library reseacrh), dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan seperti undang-undang, buku, literatur, jurnal, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memahami, memperoleh, menganalisis bahan pustaka serta dokumen terkait, lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan berbasisi E-commerce memiliki dampak yang besar dalam dunia bisnis, khususnya dalam penjualan kosmetik, E-commerce mempunyai daya tarik yang kuat sehingga banyak masyarakat tergiur untuk melakukan jual beli dengan cara E-commerce., dimana memunculkan berbagai masalah seperti, masalah penipuan, keamanan, dan ketidak sesauian barang. Dengan demikian E-commerce dalam UU ITE telah memberikan perlindungan hukum, keamanan serta kepastian mengenai kerugian yang didapat oleh setiap konsumen, dan perlindungan hukum terhadap dua belah pihak dalam transaksi jual beli berbasisr E-commerce, meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yang telah diuat oleh marchant dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum tersebut berasala dari pasal 25 UU ITE yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi marchant, dan konsumen.
Fenomena Praktik Ibadah Haji Secara Virtual Melalui Teknologi Metaverse: Perspektif Ulama Kontemporer Abdillah; Fahri, Dandy Syaiful
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32581

Abstract

Artikel ini membahas tentang fenomena praktik ibadah haji secara virtual melalui teknologi metaverse (perspektif ulama kontemporer. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode library research yang mengambil dari buku jurnal dan buku-buku lainya atau yang kita kenal dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan syar’i dan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber primer berupa ayat al-Qur’an, Hadis, Pandangan Ulama Kontemporer. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pandangan para ulama kontemporer terhadap praktik ibadah haji secara virtual melalui teknologi metaverse ialah semuanya mengatakan tidak sah haji nya dan tidak ada dalil yang menyebutkan haji metaverse sah akan tetapi para ulama kontemporer bersepakat bahwa haji metaverse cocok untuk digunakan sebagai edukasi untuk latihan manasik haji bagi calon jamaah haji, karena pada dasarnya dan sudah pasti haji metaverse itu tidak sah hajinya dan ulama kontemporer lebih sepakat ke arah edukasi untuk persoalan fenomena haji metaverse ini.
Diskrepansi Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama Asnawi, M. Halim; Hadi, Sutrisno
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.33418

Abstract

This article discusses the discrepancy of customary sanctions that occur to perpetrators of the crime of theft by taking the point of view of the opinions of traditional leaders and religious leaders. This research was conducted in Manggar Raya Village, Banyuasin. This research is a type of field research research by making the results of interviews as primary data sources and books, journals, theses and articles as secondary data sources. This article is arranged systematically according to a series of events that occur collectively and deductively. Based on the results of research and discussion of the discrepancy of customary sanctions against perpetrators of the crime of theft, it is true. In the 1989 incident, the perpetrator was sentenced to half-body burying, the 2014 incident was sentenced to drag from the upstream and downstream of the village, and in the 2019 incident the perpetrator was sentenced to 5 years of exile. However, in its application it is not in accordance with what has been agreed upon and causes unrest in some people. According to traditional leaders and religious leaders, the discrepancy in customary sanctions was caused by several factors, namely the emotional level of the residents of Manggar Raya Village, the number of people belonging to the lack of understanding of the law, kinship and the perpetrators of theft disobeyed the agreed sanctions or the perpetrators of theft rebelled when the sanctions were imposed applied.
Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Isma, Isma; Idrus, Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26944

Abstract

This study analyzes the comparison of Islamic criminal law and positive law on money politics in general elections (elections). This research is expected to provide benefits both scientifically in the study of legal science, as well as practically and academically, that is, it can be used as input for writers, those who have a desire to know how the practice of illegal voting in elections and what the similarities and differences in politics look like. money according to Islamic law and positive law. The research method used in this study is a library research method that is juridical normative, namely research that refers to legal norms that exist in legislation, literature, expert opinions, papers. The laws used in this research are Law No. 10 of 2001 and the Anti-Corruption Law.
Analisis Tabarruj Terhadap Profesi Model Muslimah: Studi Komparatif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Angraeni, Tri; Aisyah, Siti
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.29871

Abstract

The profession of a model requires discipline, commitment, responsibility and perseverance and totality. Some people think it's possible for a woman to wear a hijab to become a model and walk on the catwalk. While some people argue that women who wear hijab should not be models because it is against religious rules. The methodology used in this study uses a descriptive qualitative research type. The data sources use primary and secondary data sources where primary data uses the holy book of the Qur'an and hadith while secondary data uses literature such as books, journals, scientific works in the form of theses, theses. The results of this study indicate that the activities of the Muslim model profession which are included in tabarruj behavior include: catwalk models, photo models, and advertising models. In practice, the Muslim model shows the beauty of her body, wears a camel's hump bun, is excessively decorated, softens her voice, performs ikhtilat, and poses by revealing her curves. This activity is nothing but tabarruj behavior. The classical Ulama's view recommends that women should stay at home, except in an emergency/urgent situation, they are allowed to leave the house, but pay attention not to be excessively ornate. Meanwhile, the views of contemporary scholars have an attitude of tolerance, but that means there is no prohibition.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 6 ISSUE 3, SEPTEMBER 2025 VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025 VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025 VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024 VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024 VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024 VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023 VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022 SEPTEMBER Januari MEI Vol. 1, No. 3, September 2020 Vol. 1, No. 2, Mei 2020 Vol. 1, No. 1, Januari 2020 More Issue