cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 384 Documents
 35   36   37   38   39 
POLA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INKONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN REKLAMASI PASCATAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA Eli Tri Kursiswanti; Helmi; Ahmad Hambali
Collegium Studiosum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v9i1.2378

Abstract

Mineral and coal mining activities in Indonesia frequently leave serious environmental problems, particularly regarding the failure to implement post-mining reclamation. Although regulations strictly govern this obligation, field realities show inconsistency on the part of the government in supervision and law enforcement, opening loopholes for corporations to neglect land rehabilitation obligations. This article aims to (1) map the pattern of law enforcement applied to violations of post-mining reclamation obligations, (2) identify the factors causing weak professionalism and consistency of officials in carrying out supervisory functions, and (3) formulate an ideal law enforcement reconstruction model. This study employs a Socio-Legal Studies approach combined with a Systematic Literature Review (SLR) of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that law enforcement of reclamation obligations remains partial and selective, influenced by overlapping central-regional authority, weak deterrent effects of administrative sanctions, and limited transparency in the Reclamation Guarantee (Jamrek) mechanism. As a contribution, this article proposes a "Consistent-Restorative" law enforcement model that integrates administrative legal certainty with restorative justice principles and public participation as a check-and-balance mechanism.
ANALISIS PENERAPAN PILIHAN HUKUM TERHADAP KONFLIK KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL ANTARA PELAKU USAHA INDONESIA DAN MITRA ASING Syeni Adriana Lasut; FX Suyud Margono; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
Collegium Studiosum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v9i1.2379

Abstract

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan intensitas hubungan bisnis internasional yang melibatkan pelaku usaha Indonesia dengan mitra asing. Hubungan hukum tersebut diwujudkan melalui kontrak bisnis internasional yang umumnya memuat klausul pilihan hukum (choice of law) sebagai dasar penentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku, Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan Hukum Perdata Internasional yang komprehensif mengenai penerapan choice of law. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi sengketa yang melibatkan perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan pelaksanaan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan pilihan hukum dalam kontrak bisnis internasional antara pelaku usaha Indonesia dan mitra asing, mengidentifikasi hambatan yuridis dalam penerapannya, serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta berbagai instrumen hukum internasional, antara lain UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015, dan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan choice of law dalam kontrak bisnis internasional pada prinsipnya merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak dan telah diterima dalam praktik perdagangan internasional. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya kodifikasi Hukum Perdata Internasional, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai batas-batas pilihan hukum, serta masih bergantung pada doktrin, yurisprudensi, dan asas ketertiban umum (public policy). Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan hukum melalui pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang secara komprehensif mengatur pilihan hukum, pilihan forum, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, serta harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Reformulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha Indonesia, serta mendukung terciptanya iklim investasi dan perdagangan internasional yang lebih adil, efektif, dan kompetitif.
TINJAUAN TERHADAP SENGKETA KLAIM PEMBAYARAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT GRAHA MEDIKA KENARI KABUPATEN BOGOR Sutan Sulaiman; FX Suyud Margono; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
Collegium Studiosum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v9i1.2381

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang kesejahteraannya belum merata, oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjamin kesehatan warganya dan negara membuat program jaminan kesehatan untuk menjaminkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dikenal dengan sistem jaminan sosial (Sosial Security System/SSS) dengan tujuan yaitu memberikan rasa aman (security) sepanjang perjalanan hidup manusia dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Pada Tahun 2014 pemerintah megeluarkan kebijakan berupa jaminan kesehatan untuk semua warga yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dokter-Dokter yang bergabung didalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) mendiskusikan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merugikan sehingga hal ini sangat berdampak rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang tidak maksimal kepada pasien dan penolakan terhadap pasien dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jawa Barat pun mulai terjadi. Sehingga dapat dilihat adanya permasalahan antara administrasi rumah sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikarenakan kerjasama antara rumah sakit dan Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) belum berjalan baik. Dalam penulisan Tesis ini akan mengkaji 2 (Dua) Hal yaitu : (1) Bagaimana bentuk kerjasama antara rumah sakit dengan Badan Penyelenggara Sosial (BPJS), (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap rumah sakit atas tidak terpenuhinya pembayaran pelayanan kesehatan pasien oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak rumah sakit apabila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan pasien. Penelitian ini menggunakan motode penelitian dengan tipe penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan jenis data Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pengumpulan data lapangan dan kepustakaan dan diolah data dengan editing dan koding, dengan analisis data deskriptif kuantitatif dan menarik kesimpulan dengan metode induktif.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DAN HAM DI INDONESIA Satrio Muniarto; Sri Iin Hartini; Baharudin Saleh Ingratubun
Collegium Studiosum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v9i1.2382

Abstract

The purpose of this research is to analyze the Criminal Law Policy Against Persecution from a Restorative Justice and Human Rights Perspective in Indonesia and to identify the obstacles encountered in its implementation in Indonesia. The method used in this research is normative juridical research, namely examining laws and regulations, legal norms, and legal theory, and carefully observing how these laws are implemented and their impact on society. Furthermore, at the beginning of the research, the author conducted an inventory of positive law, which is a fundamental preliminary activity for conducting legal research. The research results show that the crime of persecution has not been regulated as a stand-alone offense in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, so law enforcement still uses existing criminal provisions in accordance with the elements of the act. Furthermore, resolving the crime of persecution through a restorative justice approach is more effective in achieving case resolution through an admission of guilt by the perpetrator, an apology, restitution of the victim's losses, and reconciliation between the parties, thus providing justice, legal certainty, and benefits, without neglecting the protection of human rights.

Page 39 of 39 | Total Record : 384

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal More Issue