cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suaidi
Contact Email
suaidibws@gmail.com
Phone
+6281330787770
Journal Mail Official
suaidibws@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam - Universitas Bondowoso, Indonesia. Jalan Diponegoro No.247, Selatan Sawah, Desa Kota Kulon, kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso, Jawa
Location
Kab. bondowoso,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Adillah : Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Bondowoso
ISSN : 27764710     EISSN : 2774504X     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
AL-ADILLAH: Journal of Islamic Law (p-ISSN 2776-4710, e-ISSN : 2774-504X), is a journal published twice a year (in January and August) by the Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Bondowoso University, Indonesia. The specifications of this journal are Islamic Law Studies which include Islamic family law, Islamic economic law, Islamic criminal law, Islamic constitutional law, zakat and waqf law, and contemporary Islamic legal thought studies. This journal serves as a medium to explore critical thinking in the field of Islamic Law. This journal is open to all academics, practitioners, scholars, and students with the specification of Islamic Law studies. ideas that include research articles, conceptual ideas, literature, and practical experience
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Formulasi Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Suaidi
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Tradisi dan Hukum Islam
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1214.279 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v1i2.203

Abstract

Corruption have widespread and even became a culture of Indonesia that the government set up a new system, known as Reversal Burden Of Proof. Even though the model is considered to be contrary to the fundamental principle of the rule of law, but in Islamic law and the evidence, it is legally seen as a necessity to eradicating corruption. It is based on the demands and the welfare of Reversal Burden Of Proof Formulation.
Pendekatan Ushuliyyah terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri : Telaah Pasal 143 RUU Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Irzak Yuliardy Nugroho
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Hukum Islam dan Undang-Undang
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.101 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v2i1.319

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, sudah seharusnya kita mengenal tentang perkawinan atau ikatan pernikahan antara satu dengan yang lainnya, karena menurut ajaran Islam hal ini dianjurkan untuk mendapatkan ketentraman dan juga keturunanbagi yang melakukannya. Pernikahan yang dilakukan menurut fiqih munakahatt selain memenuhi rukun nikah, juga harusdicatat oleh PegawaiPencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, karenadalamhukum Indonesia terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ayat 2 dinyatakanbahwa“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun sejalan dengan perkembangan zaman juga dinamika yang terjadi dalam masyarakat kita, maka banyak sekali terdapat perubahan, dan di masa sekarang masyarakat modern menginginkan akra surat untuk dapat dijadikan bukti otentik, karena tidak cukup hanya saksi hidup saja.Atas dasar ini sangatlah diperlukan sebuah bukti kuat dan mengikat yang disebut dengan akta. Dengan demikian akta adalah salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi.
Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual Imam Syarbini
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Hukum Islam dan Undang-Undang
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1028.129 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v2i1.320

Abstract

Mayoritas ulama’ telah sepakat bahwa syarat sah shalat berjamaah adalah (1) Niat bermakmum, (2) Posisi makmum tidak di depan imam, (3) Mengetahui gerak perpindahan imam, (4) Imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat, (5) Makmum tidak tertinggal dalam rukum Fi’li pada imam, (6) Makmum tidak tertinggal dari imam tiga rukun Fi’li secara berturut-turut, (7) Tidak bermakmum pada imam yang diyakini batal shalatnya, (8)Tidak bermakmum pada orang yang menjadi makmum, (9) Orang yang bacaannya bagus tidak boleh bermakmum pada orang yang Ummi. Dari ketentuan ini, shalat berjamaah secara virtual, tidak mengikuti ketentuan di atas, Pertama, bisa saja posisi makmum lebih maju dari pada imam, misalnya, imam shalat di masjid yang lokasinya ada di jantung kota, sedangkan makmum shalat di rumahnya yang lokasi di sebelah barat masjid, tentu ini, sudah tidak memenuhi syarat sah shalat berjamaah. Kedua, imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat Mafhum Mukhalafah-nya, jika antara imam dan makmum di tempat berbeda, maka tidak sah shalatnya.
Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia Siti Aisyah
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Hukum Islam dan Undang-Undang
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1151.881 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v2i1.322

Abstract

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus secara resmi mengumumkan virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi, Pandemi terjadi jika suatu penyakit menular tersebar dengan mudah dari manusia ke manusia di berbagai tempat di seluruh dunia. Berangkat dari data tersebut, Keluarga sebagai miniature dunia, rumah tempat pulang, bergantung dan saling menopang antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya menjadi tempat yang paling dasar untuk menjadi pijakan bagaimana menyikapi virus corona tersebut, Suami dan Istri sebagai penggerak kehidupan di dalam rumah tangga dipaksa untuk merekonstruksi ulang hak dan kewajiban masing-masing, Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif memastikan bahwa lak-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara de yure dan de facto. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan, Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
Konsep Pernikahan dalam Al-Quran mohamad athar
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Hukum Islam dan Undang-Undang
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.639 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v2i1.324

Abstract

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan kehalalannyauntuk melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara’.
Implementasi Manajemen Cash Flow terhadap Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Perspektif Maqashid Al-Syari’ah diana Alfianti
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Hukum Islam dan Undang-Undang
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1202.976 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v2i1.326

Abstract

Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang dalam fungsinya manusia sebagai khalifatullah fil ardh (God Vicegerent en earth) menggunakan ajaran agama Islam untuk mewujudkan misi Allah dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran agama Islam harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya ajaran agama Islam sebagai pesan gaib perlu diterjemahkan, ditafsirkan, dan dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak selalu berada dalam tataran normatif saja. Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah barang atau jasa apakah yang perlu disediakan masyarakat atau pemerintah. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah tersebut, apakah kriteria untuk menyediakan barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam tahap awal perlu dikaji bagaimana keuangan publik ini dipraktikan oleh Rosulullah SAW. dan para sahabatnya, prinsip-prinsip apakah yang bisa disarikan dari sunnah Rosulullah SAW. Dan sahabatnya, dan bagaimana implimentasi keuangan publik Islam masa kekinian
Aplikasi Sadd Al-Dzarai' Dalam Pasal 12 C Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi Suaidi
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Pemikiran Tokoh dan Penerapan Hukum Islam
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1334.154 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v1i1.334

Abstract

One form of corruption is gratification. This crime is an important element in the reward exchange system and mechanism. The article regulating gratification is Article 12 C of Law 20/2001. The article states that officials who receive gratuities then report them to the Corruption Eradication Commission (KPK), so that in a formal juridical manner, such gifts are not considered bribes and cannot be criminalized. This article is considered to provide wider space and freedom for criminals because it is considered a space of tolerance for those who have received gratuities so that the perpetrators can easily repeat their actions. Therefore it is important to understand these rules with the Dzariah Sadd approach. Based on the concept of Sadd Dzariah, punishment for the perpetrator of gratification is not necessary to reject mafsadat. Thus, this rule of elimination is not justified because it will give mafsadat that is greater than benefit. As a rule of fiqh, darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (refusing damage should take precedence over taking profit
Status dan Diskriminasi terhadap Anak di Luar Nikah Perspektif Ulama Fiqh Samsul Arifin; Suaidi
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Hukum Islam dan Undang-Undang
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61595/aladillah.v2i1.374

Abstract

The pros and cons of adultery are increasingly interesting to discuss. Especially the difference in views between the Constitutional Court and the MUI in deciding on the nasab relationship of the adulterous child. According to the Constitutional Court, children out of wedlock still have civil relations with men which can be proven based on science and technology and/or other evidence. Meanwhile, according to the MUI, to sue the biological father to support or receive inheritance, the lineage of the child does not need to be determined by the lineage with the biological father. This MUI decision refers to the opinions of scholars scattered in several tours. The method used in this study is a qualitative method, namely describing the views of fuqaha 'about adultery children. Data collection techniques used in this research are editing, coding, and tabulating. After the data has been collected, it is then analyzed using content analysis in the sense of capturing the implied message of one or several statements. To test the validity of the data in this study, the researcher took several steps, namely making careful observations, triangulating sources, and conducting discussions with colleagues. The finding of this study is that there are several opinions of fuqaha' who discriminate against adulterous children. From these findings, the researchers produced answers to the problem formulation. First, of the three issues related to adultery, the majority of jurists agree on the issue of lineage and inheritance. In terms of lineage, and inheritance, the child of adultery does not get the slightest rights from his biological father. Meanwhile, regarding the issue of adulterous children becoming prayer priests, the fuqaha' differed in opinion. Second, From some of the opinions of the scholars above, regarding the issue of an adulterous child becoming a prayer priest, it is Hanafiyah's opinion that discriminates more against an adulterous child. Likewise in the matter of lineage, although most scholars agree, including Imam Syafii, socially, the conclusion tends to discriminate against adulterous children, even though by argument their footing can be accounted for.
Persepsi Masyarakat terhadap Tajdid al-Nikah (Pembaharuan Nikah): Studi Kasus di Dusun Dawuhan Suco Lor Maesan Bondowoso Imam Syarbini
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61595/aladillah.v2i2.445

Abstract

Tajdid Nikah is renewing the marriage, with the meaning that there has been a valid marriage contract according to the syara', then with the intention of being Ihtiyath (be careful) and making the heart comfortable, the marriage contract is carried out one more time or more. If we classify the occurrence of tajdid Nikah in the hamlet of Dawuhan Suco Lor, there are two kinds, first the newlyweds, this part is divided into two more, namely; (1) based on auspicious days (according to Javanese calculations), for example when registering, KUA determines the date of August 15, 2022, while according to Javanese calculations it is a good day on August 2, 2022, then the newlyweds have a contract first with the Kiai, then on August 15, 2022, the contract will be again at KUA for the second time. (2) the newlywed couple or one of them, whose age does not meet the marriage law, then the marriage is still carried out, after the age meets the marriage law, the contract is again held at the KUA. Second, old brides, these two also have two, (1) because there, for one year, must occur, experiencing difficulties, difficulties in overcoming difficulties, words are thrown out without realizing it. (2) based on a figure's suggestion, for example, if the contract is repeated, the sustenance will be increased, the household life will be more harmonious and so on. With regard to the 'ulama' Tajdid Nikah, there are several differences of opinion. The first is of the opinion that the Tajdid Nikah is not acceptable because it can damage the first marriage contract. The second opinion of the majority of scholars, who say that the Tajdid Nikah is legal and does not damage the marriage contract, not as an acknowledgment of the damage to the first contract. So that it does not reduce the number of talak counts, because most of the purposes of tajdid are as a form of confirmation or caution.
Wanita Karir dalam Bingkai Keluarga Sakinah Muzayyanah
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61595/aladillah.v2i2.446

Abstract

In the modern era, career women are in fact something that we cannot deny. Even though conceptually, it raises the pros and cons of thinking. On the one hand, career women are seen as moving towards equality with men. On the other hand, career women are seen as a step backwards in maintaining an eastern self-image. Based on this background, the objectives of this research are: 1). Knowing the efforts of career women in realizing a sakinah family. 2). Knowing the position of career women in the sakinah family. This research was conducted on female lecturers at Bondowoso University, using a descriptive qualitative approach, which attempted to describe some of the data obtained from the field, either by interview, observation, or documentation. Then proceed with the data analysis process. The results of this study indicate: 1). The efforts of women who have a career as lecturers at Bondowoso University in realizing a sakinah family include: a. Quality Time, in the sense that we must be able to maximize time with family, so that the importance of our existence is felt by them. b. Maintain good communication. c. Mutual open attitude. d. Mutual understanding. e. Time management. f. Husband's support for his wife for a career. g. Keeping the family intact. 2) Based on Islamic law, the position of a career woman in the concept of a sakinah family is to remain in the position of her husband so that she must still be obedient and obedient to her husband, because, in fact The husband is the leader of the family. eye of law.

Page 2 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Hukum Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Vol. 3 No. 1 (2023): Penerapan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Hukum Keluarga Islam di Indonesia Vol. 2 No. 1 (2022): Hukum Islam dan Undang-Undang Vol. 1 No. 2 (2021): Tradisi dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Pemikiran Tokoh dan Penerapan Hukum Islam