cover
Contact Name
Margareth Rantung
Contact Email
administro@unima.ac.id
Phone
+6282192078663
Journal Mail Official
administro@unima.ac.id
Editorial Address
Program Studi Administrasi Negera, Kampus Unima di Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 95632
Location
Kab. minahasa,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara
ISSN : 27146413     EISSN : 27146421     DOI : https://doi.org/10.53682/administro.v2i1
urnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara is a journal published twice a year (June and December) with open and free access. Jurnal Administro has been published since 2019 by LPPM UNIMA (ISSN: 2714-6413 and e-ISSN: 2714-6421) and recevied articel in Bahasa and English for being published. This Journal embraces manuscripts in the field of public administration in the form of book reviews and also article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. We invite lecturers, researchers, students of Public Administration and other related disciplines to submit articles on the results of field research, theoretical discourse, and document content analysis to Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara. The administro journal has been supported by the OJS 3 website system which is a new website that been moved from the old website with the OJS 2 support. (link: http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro)
Articles 144 Documents
Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Jeane Mantiri; Abdul Dilapanga; Christo Mongi
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.765 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi secara administrasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum evaluasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dapat dikatakan efektif berdasar target capaian dokumen yakni: 1). Kartu Keluarga mencapai 89% sampai 91%, 2). KTP mencapai 92% sampai 94%, 3). Akta Kelahiran mencapai 70% sampai 90%, 4). Akta Kematian mencapai 42% sampai 79%, 5).Akta Perkawinan mencapai 53% sampai 79%. Target capaian seharusnya 100 %, mengingat dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil berhubungan dengan identitas penduduk yang harus jelas dan pasti. Untuk itu disarankan sebaiknya: pencapaian administrasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan lima dokumen yakni: 1). Kartu Keluarga, 2). KTP, 3). Akta Kelahiran 4). Akta Kematian, 5). Akta Perkawinan sebaiknya mencapai 100% untuk menjamin kepastian identitas penduduk dan warga negara sebagai dokumen negara.
Analisis Kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan Zero Point Kota Manado Jetty Mokat; Goinpeace Tumbel; Gregorio Luntas
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.704 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1664

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan Zero Point Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: sopir angkutan kota, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Seksi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kepala Bagian Umum dan kepegawaian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 1). Peramalan Masa Depan Kebijakan, 2). Pemantauan Hasil Kebijakan, 3). Evaluasi Kinerja Kebijakan, 4). Teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Lalu Lintas di Kawasan Zero Point Kota Manado, yaitu: 1). Belum dilakukan sosialisasi pada msyarakat tentang fungsi pelintasan yang disediakan pemerintaah Kota Manado, 2). Belum terdapat komitmen yang kuat dari petugas yang ditugasi mengawasi kawasan Zero point, 3). Pdinas Perhubungan belum memberikan sanksi yang tegas dan nyata berdasar struktur birokrasi pada dinas Perhubungan Kota Manado, 4). Terdapat kesukaran teknis yang dihadapi implementer kebijakan. Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). Perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami fungsi pelintasan yang disediakan pemerintaah Kota Manado, 2). Dibutuhkan komitmen yang kuat dari petugas yang ditugasi mengawasi kawasan Zero point, 3). sanksi deberikan sesuai struktur birokrasi yang ada dalam dinas Perhubungan Kota Manado, 4). Kesukaran teknis yang dihadapi implementer sebaiknya diatasi oleh pejabat pelaksana tugas.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan WakilKepalaDaerahdiKabupatenMinahasaTahun2018 Sisca Kairupan; Jetty Mokat; Kredo Pakasi
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.863 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: masyarakat, tenaga harian lepas dan ASN. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pelanggaran netralitas ASN dalam kegiatan politik praktis berupa : 1). Keterlibatan ASN dalam kampanye 2). Sikap mendukung salah satu calon secara terang-terangan maupun sembunyi- sembunyi baik sebelum, sesudah dan selama masa kampanye 3). Adanya aktifitas ASN berpihak pada pasangan calon berupa himbauan, ajakan dan seruan dalam lingkungan kerja, tempat tinggal dan keluarga. Hal ini menunjukan bahwa tujuan dari PP 53 tahun 2010 pasal 4 angka 15 a.larangan mengikuti kegiatan kampanye b. larangan menggunakan fasilitas negara c. larangan mengambil keputusan untuk mendukung atau merugikan pasangan calon. d. larangan melakukan hal keberpihakan dapat berupa seruan, ajakan, himbauan dan pemberian barang, belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor penghambatan terhadap netralitas ASN dapat dilihat dari segi hirarki kepemimpinan, kelembagaan, keinginan pribadi, serta faktor kesadaran masyarakat. disarankan sebaiknya: Perlu adanya penegasan sanksi bagi ASN yang melanggar.
Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Minahasa Abdul Dilapanga; Jeane Langkai; Nikita Rawung
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.973 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi strategi pemerintah dalam pengembangan potensi destinasi pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa: 1) belum melakukan analisis tentang kekuatan- kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). belum melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). belum melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). belum melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata Untuk itu disarankan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa mengembangkan potensi destinasi pariwisata bersama para ilmuwan dalam bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan- kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa. Bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan-kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung Goinpeace Tumbel; Jetty Mokat; Ratni Podomi
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.045 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahuibagaimanaImplementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dengan wawancara terstruktur yaitu di kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung dan masyarakat kec.Matuari. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa 1) aturan terkait pembangunan KEK bitung tidak efektif karena diberhentikan sementara disebabkan masyarakat setempat yang menolak pembangunan dilanjutkan mengakibatkan pembangunan lanjutan jalan kawasan tidak terlaksana, 2) tidak terlaksananya pembangunan lanjutan dikarenakan tidak ada kepastian kepemilikan lahan yang mengakibatkan pembangunan tersebut diberhetikan sementara. Sedangkan dalam UU No. 2 39 tahun 2009 dijelaskan bahwa Pembangunan kawasna ekonomi khusus difasilitasi dengan 3 fasilitas yaitu Kantor Administrator, Jalan Poros kawasan, dan perumahan pekerja sejalan dengan PP No. 32 tahun 2014 tentang kawaan ekonomi khusus kota bitung yang mengatur tentang dena dan masterplapembangunan kawasan ekonomi khusus. faktor-faktor determinan penyebab aturan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan KEK agar mempermudah masyarakat memahami agar masyarakat bisa berpartisipasi.
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan Devie Siwij; Jetty Mokat; Cecilia Pilomali
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.308 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data adalah: (a) observasi terhadap rumah kos, (b) wawancara kepada pemilik rumah kost, kepala lingkungan, lurah dan implementer,dokumentasi tentang perizinan rumah kos dan izin mendirikan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan belum dilaksanakan secara maksimal karena: (a) implementasi kebijakan belum diimplementasikan sesuai standard dan sasaran kebijakan, (b) implementer belum sepenuhnya berkomitmen untuk mengimplementasikan standard dan sasaran kebijakan, (c) belum dilakukan sosialisasi secara utuh kepada pemilik rumah kos, (d) kondisi sosial budaya masyarakat belum siap menunjang implementasi kebijakan. Untuk itu disarankan sebaiknya: (a) implementasi kebijakan diimplementasikan sesuai standard dan sasaran kebijakan, (b) implementer berkomitmen untuk mengimplementasikan standard dan sasaran kebijakan, (c) dilakukan sosialisasi secara utuh kepada pemilik rumah kos, (d) kondisi sosial budaya masyarakat dipersiapkan untuk menunjang implementasi
Kompetensi Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Jeane Langkai; Jetty Mokat; Vidi Kapahang
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.085 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis kompetensi pejabat struktural pada BKPSDM Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Terdapat pejabat struktural di BKPSDM memiliki keahlian yang belum sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada pejabat struktural di BKPSDM karena belum semuanya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta belum menyusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Terdapat pejabat struktural eselon III dan IV yang belum mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi sosial kultural. Untuk itu disarankan: 1). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi teknis, sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada Pejabat struktural di BKPSDM serta sebaiknya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta sebaiknya disusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Sebaiknya Pejabat struktural eselon III dan IV mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Minahasa memiliki kompetensi sosial kultural
Iklim Kerja Organisasi: (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa) Abdul Dilapanga
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.417 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1670

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis tentang iklim kerja organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, (2) Mendeskripsikan dan mengalisis tentang faktor- faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan menghasilkan bahwa kualitas kehidupan kerja dan iklim organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa menjadi sangat penting karena hal tersebut berhubungan dengan hasil akhir positif organisasional yang lain dan Yang memperaruhi factor iklim kerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut Manajer/pimpinan, Tingkah laku karyawan, laku kelompok kerja, Faktor eksternal organisasi
Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja PNS Di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Liny Lakoy
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.184 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i1.1671

Abstract

Kompensasi yang diterima Oleh setiap PNS berhubungan dengan jabatan dan bidang kerja PNS sehingga kompensasi yang diterima akan berbeda. Kemampuan kerja pegawai yang belum memadai, semangat kerja yang belum maksimal, masih ada pegawai yang cenderung datang untuk finger pagi dan pulang kerumah atau keluar kembali saat jam kantor dan datang kembali ke kantor saat finger pulang, seingkali meninggalkan pekerjaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan ternyata kompensasi dan motivasi kerja merupakan faktor yang penting dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana apabila kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pastinya akan berdampak pada kinerja pegawai. Kompensasi yang tidak sesuai akan menurunkan motivasi kerja para pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini maka di tarik kesimpulan, Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kompensasi dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
Penerapan Finger Print Dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Meis Hatidja; Fitri Mamonto Mamonto; Abdul Dilapanga
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.837 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i1.1672

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana Penerapan Finger Print dalam Perspektif Managemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator penelitian yang digunakan yaitu Penggunaan Finger Print dalam hal Pengetahuan, Pandangan Aparatur Sipil Negara tentang finger print,Ketersediaan Sarana Pendukung, pemanfaatan Finger Print dalam hal disiplin dan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Finger print. Hasil Penelitianmenunjukkan dengan penerapan finger print sebagai fungsi controlling terjadinya perubahan sikap dan prilaku Aparatur Sipil Negara menjadi lebih rajin, taat pada aturan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan serta memberikan kemudahan dalam mengevaluasi laporan kehadiran secara cepat dan tepat. dengan penerapan finger print pegawai akan berusaha datang tepat waktu pagi pukul 08.00 Wita, siang istirahat 12.00-13.00 dan sore pukul 16.15 wita sehingga menunjukkan adanya peningkatan disiplin dan meningkatnya produktivitas pegawai. dengan penerapan finger print menghindarkan terjadinya kecurangan dan menekan dana pengeluaran fiktif dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai karena dibayarkan sesuai dengan hasil print out kehadiran pegawai yang terekam langsung secara online

Page 2 of 15 | Total Record : 144