cover
Contact Name
Margareth Rantung
Contact Email
administro@unima.ac.id
Phone
+6282192078663
Journal Mail Official
administro@unima.ac.id
Editorial Address
Program Studi Administrasi Negera, Kampus Unima di Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 95632
Location
Kab. minahasa,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara
ISSN : 27146413     EISSN : 27146421     DOI : https://doi.org/10.53682/administro.v2i1
urnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara is a journal published twice a year (June and December) with open and free access. Jurnal Administro has been published since 2019 by LPPM UNIMA (ISSN: 2714-6413 and e-ISSN: 2714-6421) and recevied articel in Bahasa and English for being published. This Journal embraces manuscripts in the field of public administration in the form of book reviews and also article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. We invite lecturers, researchers, students of Public Administration and other related disciplines to submit articles on the results of field research, theoretical discourse, and document content analysis to Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara. The administro journal has been supported by the OJS 3 website system which is a new website that been moved from the old website with the OJS 2 support. (link: http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro)
Articles 144 Documents
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado Nona Polihu
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.971 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1684

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Fokus Penelitian terkait dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pengawasan Internal dilingkungan Kementerian Agama Kota Manado, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : Masih belum terlalu dipahaminya landasan ukuran ataupun aturan yang dipakai untuk ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan adanya Pegawai ASN yang masih lambat dalam menjalankan TUPOKSInya. ASN yang ada masih kurang menjalankan target kerja secara maksimal sehingga hasil kerja belum bisa dicapai karena adanya tindakan pelanggaran oleh ASN bahkan mengabaikan prosuder ataupun TUPOKSI yang telah diberikan kepada ASN.
Impementasi Peraturan Daerah No. 2 Tentang Penanggulanga n Hewan Beresiko Rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara Audi Rondo
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.803 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1685

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana (1)Implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies khususnya hewan anjing di Kabupaten Minahasa Tenggara, (2) Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Peanggulangan Hewan Beresiko Rabies khususnya hewan anjing di Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Dimana hasilnya diketahui berdasarkan indikator pencegahan rabies, pemeliharaan dan peran serta masyarakat sudah berjalan melalui peran pemerintah dinas peternakan dan pertanian kabupaten minahasa tenggara dimana melakukan pendataan, vaksinasi dan penangkaran hewan liar. Walaupun memang belum berjalan dengan masksimal dimana masih terdapatnya kasus pembiaran hewan peliharaan beresiko rabies. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies khususnya hewan anjing di Kabupaten Minahasa Tenggara belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kebijakan ini dinilai belum tepat. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies khususnya hewan anjing di Kabupaten Minahasa Tenggara disebabkan oleh kesadaran dari masyarakat yang masih kurang serta tidak adanya pendampingan dalam proses pencegahan.
Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon Merry Ering; Wilson Bogar; Fitri Mamonto
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.039 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1686

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Kota Tomohon dan faktor determinan pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Kota Tomohon dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitan terhadap implementasi program ini menunjukkan bahwa (1) Jumlah penerima bantuan sangat minim karena dibatasi dengan alokasi anggaran serta ketidakmampuan warga miskin dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan. (2) Pelaksanaan Program belum optimal karena terdapat pembangunan rumah yang belum selesai. Hal itu disebabkan oleh belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak ada tenaga pendamping sosial, dan kurangnya koordinasi. (3) Pemantauan danpengawasan terhadap pelaksanaan Program ini belum efektif. (4) Alokasi anggaran untuk Program ini sangat terbatas sehingga membutuhkan swadaya dari masyarakat.Adapun faktor determinan pelaksanaan program ini adalah (1) Komunikasi antara Dinas Sosial selaku instansi pelaksana, pemerintah kelurahan dan keluarga penerima manfaat tidak optimal. (2) Ketersediaan sumber daya manusia belum memadai (3) Komitmen dan konsistensi belum nampak dalam pelaksanaan pembangunan (4) Keputusan kebijakan berupa perintah tidak tersampaikan dengan baik dan tepat yang disebabkan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
Implementasi Kebijakan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud: (Studi Tentang Implementasi Program Destinasi Wisata Air Terjun Panulan) Ismiati Essing
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.784 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1687

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan Implementasi Program Destinasi Wisata Air Terjun Panulan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program destinasi wisata Air Terjun Panulan tidak terimplementasi karena tidak adanya komitmen dari pemerintah, status hibah tanah tidak jelas serta faktor tidak tersedianya dana. itu terlihat pada 3 indikator yaitu :1) rencana pengembangan destinasi wisata Air Terjun Panulan yang sejak 2007 hanya menjadi rencana yang tidak diimplementasikan. 2) Air Terjun Panulan yang potensial yang prospektif tidak mampu menarik pengunjung. 3) Respon positif masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata air terjun Panulan tidak diikuti dengan tindakan untuk melakukan ganti rugi bagi pemilik tanah.
Implementasi Hukuman Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon Aneke Nelwan
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.683 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Hukuman Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada BKPSDM Kota Tomohon dilihat melalui empat (4) indikator dan faktor- faktor yang menghambat dalam proses Implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disiplin jam kerja di BKPSDM telah diterapkan meskipun masih terdapat misskomunikasi atau kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan, kurangnya komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan serta kurangnya kepedulian atau dukungan dari pimpinan baik dukungan moral dan dukungan moril dalam memberikan tugas-tugas kantor. Hal tersebut akan mempengaruhi prestasi kerja, namun dapat memelihara dan meningkatkan disiplin yang baik bukan hal yang mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman perilaku bagi PNS [1]. Terdapat Faktor- faktor yang menghambat pada Implementasi Hukuman Disiplin Jam Kerja PNS pada BKPSDM, yaitu: komunikasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai dan peralatan yang terbatas, belum tersedianya SOP tentang penjatuhan hukuman disiplin di setiap bidang, dan kurang tegasnya atasan dalam pengambilan keputusan serta belum dilakukannya pemberian reward dan punishment terhadap PNS yang tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan kantor.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TABUNG GAS ELPIJI 3KG DI KECAMATAN TONDANO SELATAN Mariam Wullur; Jeane Mantiri
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.079 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1689

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaImplementasi KebijakanTabungGasElpiji 3 kg di Kecamatan Tondano Selatan. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Tondano Selatan, Menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara. Hasil yang didapatkan adalah menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 kg di Kecamatan Tondano Selatan yang dianalisis dari aspek idealised policy, target groups, implementing organization dan environmental factor belum berjalan dengan baik.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Di Sulawesi Utara Karen Alfa Pontoan
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.21 KB) | DOI: 10.53682/administro.v3i1.2048

Abstract

Pengelolaan kinerja PDAM sebagai organisasi publik sangat penting mengingat perannya sebagai penyedia air bersih yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Melalui pendekatan kuantitatif penelitian ini bermaksud untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek pelayanan, keuangan, operasional, serta SDM berpengaruh positif terhadap kinerja PDAM. Adanya peningkatan kinerja masing-masing aspek tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan kinerja PDAM secara umum.
Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Prasethyo Darmawan Sumba; Fenti Prihatini Dance Tui; Rustam Tohopi
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.323 KB) | DOI: 10.53682/administro.v3i1.2049

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan program kampung KB mengenai perencanaan, pelaksanaan, monev dan faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB), mentalitas, system, networking. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di Kecamatan Kota Barat pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala seperti terbatasnya sekretariat dan ruang pelayanan, kualitas SDM penyuluh perlu di tingkatkan dan prasarana perkantoran yang masih kurang seperti komputer dan internet. Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan implemetasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) pada umunya belum terpenuhi sesuai dengan tujuan system program kampung KB itu sendiri yakni pada system di Kecamatan Kota Barat SOP dan alur pelayanannya tidak tertera di papan informasi jadi masyarakat masih kebingungan saat mengurus berkas pelayanan yang mereka ajukan.
Pengaruh Profesionalitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Cynthia Maria Siwij
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.125 KB) | DOI: 10.53682/administro.v3i1.2050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalitas kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang datang pada minggu ke 3 bulan Maret 2021 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Selatan yang berjumlah 350 orang. Hasil yang ditemukan adalah pengaruh Profesionalitas Kerja karyawan (X) terhadap kualitas pelayanan (Y), diperoleh sebesar 72,6%. Terdapat pengaruh antara Profesionalitas Kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dimana thitung > ttabel, atau 14,177 > 1,9. Hasil analisis Uji Hipotesis Penelitian melalui uji korelasi dimana nilai signifikansi yang dihasilkan oleh Profesionalitas Kerja karyawan adalah 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa Profesionalitas Kerja karyawan berpengaruh linier terhadap kualitas pelayanan. Profesionalitas Kerja pegawai juga berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan.
Evaluasi Kebijakan Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Marthinus Mandagi; Sisca Kairupan
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.333 KB) | DOI: 10.53682/administro.v3i1.2051

Abstract

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evalluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di kota Tondano, Kegiatan PDUPT Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa menggunakan Pendekatan Kualitatif, dimana Metode Pendekatan ini mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil yang ditemukan adalah: 1) Para aparat pemerintah kurang mengetahui tentang proses evaluasi kebijakan ijin mendirikan bangunan; 2) Dari sekian banyak Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan yang berjumlah 350 hanya 10 bangunan yang telah memiliki izin; 3) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan di kecamatan tondano selatan; 4) Sampai saat ini belum ada lagi tindakan dari aparatur pemerintah terkait bangunan yang tidak memiliki di kecamatan tondano barat karena dulu pernah dibuat perumahan untuk relokasi masyarakat disempadan danau tondano,namu dalam prosesnya kurangnya pengawasan pemerintah membuat hal yang sama terjadi kembali.

Page 4 of 15 | Total Record : 144