Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)
Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) is a peer-reviewed and open access (OA) journal that is published twice a year, every January and July (six months). Published by Islamic Accounting Department, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN SGD Bandung. This journal concentrates on the studies of accounting and sharia business sciences. Also, communicating the results of research, ideas, theories, methods, and other actual problems related.
Articles
202 Documents
<![CDATA[TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH PELAKU UMKM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN JEPARA ]]>
<![CDATA[Surepno Surepno]]>;
<![CDATA[Siti Halimatus Sa’diyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 4, No 1 (2022): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v4i1.17108
<![CDATA[This study aims to determine the level of financial literacy of MSME actors in Jepara District and analyze the influence of financial knowledge, financial behavior, financial attitude on the development of MSMEs on MSME actors in the trade sector and processing industry (food products, beverages, and services) in Jepara District. This study uses a quantitative approach using the questionnaire method in data collection. The population in this study were MSME actors engaged in the trade and processing industries (food products, beverages, and services) in Jepara District as many as 242 businesses. The samples studied were 75 respondents who were calculated using the Slovin formula. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The research results obtained are financial knowledge, financial behavior and financial attitude have a positive effect on the development of MSMEs.]]>
<![CDATA[PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH iB MASLAHAH (Studi Kasus pada BJBS KCP Rancaekek) ]]>
<![CDATA[Ani Parida Mubarokah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 1, No 1 (2019): AKSY ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v1i1.4306
<![CDATA[Perkembangan industri keuangan syariah yang pesat menimbulkan berbagai inovasi pruduk, inovasi produk tersebut agar memiliki kekuatan hukum dituangkan dalam bentuk fatwa DSN-MUI, salah satu produk yang mengalami perkembangan yang signifikan adalah produk akad murabahah, yang mana fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan yang berkaitan dengan murabahah sebanyak 10 (sepuluh) fatwa. Penelitian ini mengunakan analisis normatif terhadap penerapan fatwa DSN-MUI pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di BJBS KCP Rancaekek. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, produk Pembiayaan Pemilikan Rumah di BJBS KCP Rancaekek bernama iB Maslahah dengan menggunakan akad murabahah. Kedua, secara umum penerapan kesepuluh fatwa pada produk murabahah telah memenuhi ketentuan, namun hanya beberapa yang kurang memenuhi. Ketiga, penyelesaian sengketa yang dilakukan ketika terjadi sengketa antara nasabah dengan BJBS diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012. tertanggal 29 Agustus 2013.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HYBRID CONTRACT PADA LETTER OF CREDIT ]]>
<![CDATA[Muh. Suhendar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 2, No 1 (2020): AKSY : Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v2i1.7865
<![CDATA[Keberadaan letter of credit yang benar-benar sesuai dengan syariah Prinsip-prinsip syariah telah ditunggu oleh para pengusaha muslim yang ingin menjalankan nilai-nilai agama mereka di sepanjang hidup mereka. L/C konvensional dipertimbangkan seperti pada L/ syariah karena praktiknya masih menerapkan sistem bunga. Itu Peraturan L / C Syariah telah ada dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 19 hal, dan jauh sebelum undang-undang dibuat, undang-undang tersebut keberadaan L/C Syariah telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah dapat menerapkan beberapa model akad kontrak,seperti: wakalah bi al-ujrah, qard, murabahah, salam/istisna’, musyarakah, hawalah dan al-bai. Dari berbagai kontrak model yang dapat diaplikasikan ke L/C Syariah, wakalah bi al-ujrah dan murabahah dianggap sebagai yang paling efisien, paling aman, dan paling minimum berisiko. Kata kunci: Letter of Credit, Hybrid contract, wakalah bil ujrah]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 DI BANK SYARIAH INDONESIA EXS BSM KCP SUBANG ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>;
<![CDATA[Gina Gustiani]]>;
<![CDATA[Iwan Setiawan]]>;
<![CDATA[Ade Ponirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 4, No 1 (2022): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v4i1.17097
<![CDATA[Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang yang telah menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan dalam proses bisnisnya menggunakan produk yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri KCP Subang memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berbasis syariah yakni sesuai dengan PSAK No. 106. Penelitian difokuskan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai perlakuan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan terkait laporan keuangan pada pembiayaan musyarakah . Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akuntansi pada pembiayaan musyarakah di BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106. Point pengakuan bagian keuntungan dan kerugian masih belum sesuai serta pada point pengungkapan dikarenakan pihak bank tidak membuat catatan atas laporan keuangan, maka untuk lebih mudahnya dalam pencatatan sebagai evalusinya maka pihak mitra pasif juga memahami terkait PSAK No. 101 untuk pencatatan laporan keuangannya. Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Musyarakah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106]]>
<![CDATA[TEORI PENAWARAN ISLAMI ]]>
<![CDATA[Yulia Zulfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 1, No 2 (2019): AKSY ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v1i2.5562
<![CDATA[ABSTRAKPenawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yangsiap untuk dijual dan penjualannya ditargetkan pada berbagai tingkat harga dalamsuatu periode waktu tertentu. Tujuan dari makalah ini adalah mendeskripsikanbagaimana konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam serta apa saja faktorfaktor yang mempengaruhi penawaran.Teknik penelitian yang digunakan dalammakalah ini adalah teknik studi kepustakaan. Hubungan antara jumlah barang yangditawarkan dengan harga barang adalah hubungan searah. Singkat kata ini dinyatakandalam hukum penawaran yang berbunyi “ semakin tinggi harga suatu barang, semakinbesar jumlah penawaran barang tersebut “semakin rendah harga suatu barang makasemakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut”]]>
<![CDATA[PENGARUH SISTEM KARTEL DALAM SISTEM PERDAGANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdulah Safe’i]]>;
<![CDATA[Jalaluddin Jalaluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 3, No 2 (2021): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v3i2.14049
<![CDATA[Artikel ini berangkat dari fenomena banyaknya sistem kerjasama antar pengusaha yang secara sistemik mengatur dan menjalankan berbagai strategi demi tujuan dan keuntungan yang ditetapkan sedemikin rupa. Salah satu sistem kerjasama dimaksud adalah Kartel. Pada hampir setiap kegiatan ekonomi pangan, peluang terjadinya fenomena kartel selalu muncul. Selain karena kecenderungan perburuan rente di kalangan pelaku ekonomi yang tumbuh subur, fenomena kartel juga muncul karena lemahnya struktur penegakan aturan main, lemahnya pengawasan dan buruknya kualitas kebijakan ekonomi pemerintah secara umum. Bila dilihat dari cara memperoleh keuntungan, kartel pada dasarnya sama dengan praktek monopoli yang dilarang karena menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut mengacu adanya kerja sama antara perusahaan yang sejenis yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Kata Kunci: kartel, monopoli, konsumen, kebijakan ekonomi.]]>
<![CDATA[KONSUMSI DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI EKONOMI MIKRO ISLAM ]]>
<![CDATA[Ramadhani Irma Tripalupi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 3, No 1 (2021): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v3i1.12134
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsumsi di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Ekonomi Mikro Islam. Terdapat dua fokus pembahasan pada artikel ini yakni: (1) Teori konsumsi pada Ekonomi Mikro, dan (2) Konsumsi di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Ekonomi Mikro Islam. Pendekatan menggunakan kualitatif, metode diskriptif dan analisis eksplorasi dengan studi dokumentasi/teks berupa data-data yang terkait dan studi berbagai literatur. Simpulan artikel ini adalah bahwa konsumsi menurut Islam dapat dijelaskan melalui pendekatan-pendekatan teori konsumsi pada ekonomi mikro konvensional, perbedaannya konsumsi menurut Islam terdapat prinsip-prinsip dan batasan-batasan syariah. Konsep efisiensi dalam ekonomi konvensional adalah memaksimumkan kepuasan keinginan (want), sedangkan dalam kerangka Islam adalah memaksimumkan pemenuhan kebutuhan (need). Konsumen Muslim yang terdampak pandemi Covid-19, akan menghadapinya dengan relatif baik. Segera menyesuaikan ketika permintaannya bergeser atau berubah akibat kondisi tersebut. Karena perilaku konsumsinya telah terlatih dan terbiasa berpedoman pada tuntunan agar tidak ishraf, tidak tabdzir serta halal sehingga diridhoi Allah SWT. Sebagian konsumen tetap dapat menjalankan infaq, ditunjukkan dengan adanya ta’awun selama pandemi Covid-19, sehingga dalam kegiatan kosumsinya teraih tujuan yakni maslahah, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kemenangan di dunia dan akhirat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 1, No 2 (2019): AKSY ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v1i2.5552
<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) dewasa ini sangat pesat. Hal inidikarenakan besarnya peluang yang ada pada masyarakat dalam aktifitas muamalahkhususnya aktifitas ekonomi. Selain itu pola pikir dan pandangan masyarakat mulaisadar dan bergeser pada pilihan menggunakan lembaga keuangan yang bebas riba.Beranjak dari tumbuhnya permintaan masyarakat inilah maka perusahaan yangbergerak dalam jasa pelayanan keuangan berbondong-bondong membuka lembagakeuangan yang berbasis syariah. Bukan hanya lembaga yang baru, tetapi lembagakeuangan yang tadinya berbasis konvensional juga ikut serta melangkah untukmembuka lembaga cabang lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hukum EkonomiSyariah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan olehlembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan alQuran dan al-Sunnah. Lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia harusberpanduan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku. Namun padakenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkanpelaksanaan operasionalnya dengan prinsip syariah secara maksimal. Sehingga masihada sistem-sistem transaksi keuangan syariah namun pada kenyataannya systemkeuangan syariah tersebut cenderung hanya labelnya saja yang syariah tetapisubstansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional. Semua pihak harusberkontribusi untuk ikut andil dalam mengawal industri keuangan syariah yangberjalan di Indonesia. Misalnya pihak-pihak pemangku kebijakan, pembuat regulasi,pengawas syariah, ahli hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah, danmasyarakat pada umumnya. Agar bisa mewujudkan perekonomian Islam yangmemberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[INVESTASI PADA REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dery Ariswanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 2, No 2 (2020): AKSY : Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v2i2.9795
<![CDATA[This article has the purpose to explain and analyze sharia investment activities in Indonesia. Investment has become one of the most popular economic activities in several developed countries, so far it has been common in developing countries, such as Indonesia. Islamic mutual fund is an interesting activity for people who will invest their wealth on the trading floor in accordance with sharia rules. As Sharia mutual funds are a means or container used to collect funds from the public which will then be invested in a portfolio of securities that is assisted by the investment manager. In this case, the securities portfolio can be in the form of money market instruments, stocks, bonds, or a combination of several forms of them. The operational mechanism in sharia mutual funds consists of two channels, first, the contract between the capital owner and the investment manager is implemented with a wakalah system. Secondly, investment managers and investment users are held in a mudharabah agreement. The basic principle in sharia mutual funds is the mudharabah or qiradh principle, which means an activity in which the capital owner gives a portion of his property to others who are competent to be further managed with the provision that the profits to be obtained from the management results are divided according to the conditions that have been agreed by both parties in advance. Keywords: investment, Islamic mutual funds.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIANJUR ]]>
<![CDATA[Shida Halimatussadiah]]>;
<![CDATA[Lilis Sulastri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 4, No 1 (2022): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v4i1.17102
<![CDATA[This research is based on the framework of thinking that there is a positive and significant influence between zakat and waqf management on poverty reduction in Cianjur district. This research uses descriptive analysis method. The sample in this study is data from the Baznas report in Cianjur district and BWI in Cianjur district for a period of 7 years from 2013 to 2019. Data analysis in this study uses validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear analysis test, coefficient of determination test, test of t (partial), and F test (simultaneous). The results of this study indicate that there is an insignificant positive effect of zakat management on poverty reduction, as indicated by the t value for the zakat management variable (1.307) which is smaller than t table (2.776) at a significance level of 0.05. Then, there is a positive and significant effect of waqf on poverty reduction, as indicated by the t-count value of the waqf variable (4.145) which is greater than the t-table value (2.776) at a significance level of 0.05. There is an effect of simultaneous management of zakat and waqf on poverty reduction in Cianjur district. This is indicated by the comparison of the calculated F value (8.727) which is greater than the F table value (6.994) at a significance level of 0.05.Keywords: Poverty, zakat management, waqf, economic development]]>
