Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ramadina, Albella Yusfina]]>;
<![CDATA[Azizah, Adinda Tiara]]>;
<![CDATA[Putri, Rara Tri Azhrina]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Metode penelitian melalui pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada. Serta mencakup penelitian terhadap dasar-dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan illegal fishing dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Kendala penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia adalah lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM SERTA SANKSI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING ]]>
<![CDATA[Pambudhi, Revia Ardya]]>;
<![CDATA[Maulana, Prethi Yunishia]]>;
<![CDATA[Auliani, Mus]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Knalpot memiliki fungsi sebagai sarana pembuangan gas pada motor saat mesin dihidupkan serta membantu meningkatkan performa pada mesin dengan cara memfasilitasi aliran gas buang yang lancar. Knalpot racing terbentuk dari salah satu perkembangan industri otomotif, terdapat banyak modifikasi yang bisa ditemukan. Knalpot racing sendiri merupakan hasil modifikasi dari knalpot standar yang diubah agar menghasilkan tenaga lebih besar dan suara lebih keras. Bisa dibilang penggunaan knalpot racing sudah tidak asing lagi bagi kita, Knalpot dengan modifikasi seperti itu biasanya di minati bagi rider yang suka mengubah bentuk kendaraannya agar terlihat lebih modis biasanya digunakan untuk ajang balapan, karena jenis knalpot seperti itu memiliki suara yang lebih keras. Alasan knalpot racing digunakan karena ingin meningkatkan performa mesin, memiliki desain yang bagus serta terdapat gas buang yang lebih besar, dan bisa memberikan sinyal bagi kendaraan lain jika ingin menyalip agar pengendara di depan lebih waspada. Namun disisi lain, penggunaan knalpot racing membuat kalangan masyarakat tidak suka dengan suara yang terlalu berisik dengan begitu akan membuat pengendara lain atau masyarakat setempat merasa terganggu dan bisa melanggar batas suara yang diatur oleh undang-undang. Aturan penggunaan knalpot serta tingkat kebisingannya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan knalpot racing marak digunakan meskipun sudah dilarang dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan yang lebih tegas dari aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah ini, agar masyarakat patuh dan hukum dapat ditegakkan dengan cara menaati segala aturan yang ada.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Natasya, Cindy]]>;
<![CDATA[Aliansa, Muhammad]]>;
<![CDATA[Syarifuddin, Syarifuddin]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan fakta yang terjadi dikehidupan masyarakat khususnya diwilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum kabupaten penajam paser utara adalah melalui Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelaksanaan pengadan barang dan jasa yang tidak melalui prosedur dan hingga sampai saat ini belum diproses secara hukum sehingga menyebabkan kerugian negara Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan pada dinas pekerjaan umum adalah penanganan yang kurang optimal dalam hal kesulitan yang dialami untuk mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik, belum jelasnya apa yang dikategotikan pelelangan, seleksi atas penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri, agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum, maka kualitas dari aparat penegak hukum dan pejabat pelaksana teknis kegiatan harus ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasannya serta diberikan pembinaan, hal ini tidak selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK PADA WILAYAH PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Marpaung, Jerry Andi Oloan]]>;
<![CDATA[Sembiring, Priwanca]]>;
<![CDATA[Gaol, Bertaulina Umban]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aplikasi E- Litigasi (Electronic Litigation) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah layanan bagi pencari keadilan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-court sendiri sangat efisien untuk sebuah pelayanan yang digunakan pengadilan Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan penulisan ini. Salah satunya berdasarkan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menjadi sumber utama dari penulisan ini. Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam upaya perwujudan dan pengembangan pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan secara efisien.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Adeline, Reza Viera]]>;
<![CDATA[Mashud, Shabina Adha Ayumitha]]>;
<![CDATA[Rava, Yeremia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.952
<![CDATA[Mengenai permasalahan perkawinan dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan itu sendiri khususnya mengenai percampuran atau pemisahan harta antara seorang suami dan istri. Adanya pemisahan harta dalam perkawinan pasti didahului dengan pembuatan akta otentik tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris atas dasar kesepakatan para pihak yang tetap didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 atau pada KHI, baik yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan, atau setelah perkawinan yang didasarkan pada Putusan MK No. 69/2015. Pembuatan perjanjian kawin tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami maupun terhadap harta bawaan istri. Atas dasar tersebut maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran dan ingin menjawab permasalahan mengenai alasan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri, dan bagaimana wewenang serta tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat diskriptif analisis yang dari penelitian akan diambil kesimpulan secara umum dari obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau data sekunder yang dipilih dan dihimpun secara sistematis.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KONFLIK EKSPLORASI MIGAS DI LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA-CHINA ]]>
<![CDATA[Yeyen, Yeyen]]>;
<![CDATA[Nandataria, Elfira]]>;
<![CDATA[Sari, Putri Kartika]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.981
<![CDATA[Jurnal ini mengulas tentang penyelesaian konflik mengenai suatu tuntutan China terhadap negara Indonesia atas pengeboran minyak dan gas di laut Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di laut China Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitaan kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab sengketa laut China adalah wilayah laut Tiongkok Selatan terjadi karena adanya wilayah perebutan kepentingan ekonomi, strategi dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku nongovernment. Faktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut Tiongkok Selatan. Adapun faktor penyebab sengketa terjadi adalah banyak sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlihat berusaha mengklaimnnya, karena tidak jelasan mengenai pengeklaiman cina atas laut China karena bertentangan dengan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam adanya pulau-pulau kecil seperti natuna dan spartly yang mempengaruhi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara terlibat, lalu upaya pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya dua faktor yaitu mengenai faktor militer dan fakor ekonomi diharapkan menjadi media bagi pembangunan kepercayaan yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengeketa kini target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu yaitu mewujudkan aturan main dilaut China.Kata Kunci: Indonesia, Sengketa, laut China.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC MEMAKAI E-WALLET DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Raynaldi, Raynaldi]]>;
<![CDATA[Yulhim, Ananda]]>;
<![CDATA[Saputra, Andika]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.942
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap penggunaan e-money dalam konteks pemilu, khususnya melalui e-wallet dalam era digital. Fokus utamanya adalah pada aspek hukum, transparansi keuangan, dan risiko terkait keamanan data. Penelitian juga mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi penggunaan e-wallet dalam praktik pemilu, dengan perhatian khusus pada transparansi keuangan, akuntabilitas dana politik, dan potensi risiko keamanan data. Money politic dengan menggunakan e-wallet menjadi fenomena baru yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini meliputi identifikasi peraturan hukum yang relevan, analisis terhadap implikasi penggunaan teknologi e-wallet dalam pelanggaran money politic, serta tinjauan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan integritas demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana praktik money politics berubah seiring dengan penerapan regulasi baru. Selain itu, penelitian ini menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, memastikan integritas proses pemilu, dan mengedepankan penggunaan e-wallet secara etis dalam perspektif pemilu tahun 2024. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan serta peluang yang timbul di era digital saat ini.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBATALAN PELAKSANAAN LELANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Auw, Fredy Wijaya]]>;
<![CDATA[Latupeirissa, Rafli Ocis Alexandro]]>;
<![CDATA[Khatidjah, Kety]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.949
<![CDATA[Transaksi benda bergerak atau tidak bergerak penting bagi ekonomi yang dinamis. Sebelum transaksi, biasanya ada perjanjian berdasarkan kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda), agar dapat mencegah masalah jika kondisi sebenarnya tidak dipahami. Asas pacta sunt servanda juga sejalan dengan program pelelangan yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia demi transparansi karena kebutuhan akan keterbukaan informasi juga terdapat pada asas publisitas (openbaarheid). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum melindungi konsumen saat lelang dibatalkan. Untuk mengatasi ini, pemerintah menerapkan strategi perlindungan konsumen, dengan mengadakan layanan pengaduan konsumen melalui BPSK, meningkatkan peran pemerintah dan lembaga, memberdayakan konsumen, dan meningkatkan efisiensi SDM di BPSK]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Firdillah, Ai Anthasya]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Annisa]]>;
<![CDATA[Yarhamuddin, Yarhamuddin]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.937
<![CDATA[Perkembangan usaha karaoke di Kota Balikpapan saat ini telah berkembang sangat pesat, namun kenyataan di lapangan masih banyak usaha karaoke di Kota Balikpapan yang masih tidak mempunyai izin. Hal tersebut akan berpotensi menjadi tempat usaha karaoke yang tidak semestinya dan mengarah ke pelanggaran hukum. Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaran usaha karaoke di Kota Balikpapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur pemberian Izin Usaha Pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Balikpapan serta untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara Teknik analisis deskriptif dan kepustakaan. Dinas Pariwisata Balikpapan bekerja sama DPMPTSP Balikpapan dan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan izin usaha karaoke tidak berizin. Hambatan penegakan hukum juga terjadi pada pemilik usaha karaoke yang mana pemilik karaoke tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenakan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Balikpapan. Faktor penyelenggara pelaku usaha karaoke yang terjadi di masyarakat, dimana saat ini masyarakat cenderung melakukan pelanggaran ketimbang melakukan izin. Sebab adanya perilaku tersebut karena faktor peraturan izin usaha karaoke yang saat ini menyulitkan penerbitan izin sehingga masyarakat lebih memilih tetap melakukan pelanggaran serta faktor ekonomi mengakibatkan banyaknya oknum yang mengakibatkan usaha karaoke tersebut tetap hadir walaupun telah beberapa kali ditutup paksa oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PERDAGANGAN ILLEGAL HEWAN LIAR DI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Sidharta, Fenny Herawati]]>;
<![CDATA[Sabrianti, Yuvirani]]>;
<![CDATA[Sarumpaet, Sopar]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.919
<![CDATA[Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia. Lima orang yang terlibat dalam pengiriman anjing tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian, mencerminkan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan ilegal hewan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran kesejahteraan hewan dan perdagangan barang tidak sesuai standar.Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya integritas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kasus ini menyoroti peran penting komunitas pencinta hewan dalam melaporkan dan menggagalkan tindakan kriminal, serta perlunya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi aparat penegak hukum, peningkatan edukasi publik, kerjasama internasional, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan dan distribusi hewan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dan menghapus praktik penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua makhluk hidup di Indonesia.]]>
