Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[URGENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Anjeli, Devirainy Gadis]]>;
<![CDATA[Nugraha, Reza Rizki]]>;
<![CDATA[Yanti, Yanti]]>;
<![CDATA[Luhfitasari, Ratna]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau sengketa anatara pelaku usaha dan konsumen, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: ”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikann perlindungan kepada konsumen”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang memiliki fungsi "menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". Undang-Undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyebutkan : ”Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”. BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK diharapkan dapat mempermudah mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPKS sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari Institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan tetapi BPSK bukanlah Pengadilan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KASUS MALPRAKTIK TUKANG GIGI DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Anggraini, Widia]]>;
<![CDATA[Reski, Septia Nova]]>;
<![CDATA[Prassetia, Shandy]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini menyajikan tinjauan yuridis mengenai kasus mal praktek tukang gigi dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum terkait tindakan malpraktek oleh tukang gigi serta perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan gigi. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunj ukkan bahwa kasus mal praktek tukang gigi melanggar standar pelayanan kesehatan gigi dalam hukum kesehatan. Perlindungan konsumen juga menjadi penting dalam menangani kasus ini. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang implikasi hukum kasus mal praktek tukang gigi dan pentingnya perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan gigi. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, tukang gigi, dan konsumen dalam memahami isu ini secara komprehensif.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT PASER YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI DEMONSTRASI MENUNTUT KEADILAN DI PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Jaya, Hasrun]]>;
<![CDATA[Jiharnadi, Jaya]]>;
<![CDATA[Purba, Andre Marudut Halomoan]]>;
<![CDATA[Gultom, Mangara Maidlando]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, dengan menganut Rechstaat (Eropa Kontinental) sebagai salah satu gagasan konstitualisme dalam suatu negara. Dengan hukum positif yang terkodefikasi secara sistematis berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun sistem penegakan hukum di Indonesia. Fungsi hukum itu sendiri dikawal oleh penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan. Namun persoalan hukum tentunya bukan hanya tanggungjawab penegak hukum, melainkan adalah tanggung jawab seluruh komponen negara termasuk masyarakat dengan kualitas kepatuhannya terhadap hukum.Masalah hukum dimasyarakat adalah tantangan yang dihadapi oleh negara yang merupakan negara Hukum. Kualitas kepatuhan hukum yang tidak optimal dari semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum, tentunya akan melahirkan masalah hukum. Contoh masalah hukum, yakni kasus pembunuhan terhadap pemuda terjadi di penajam yang mengakibatkan meninggalnya pelajar dari longkali Kab. Paser. Akibat dari kasus tersebut berakibat lahirnya aksi solidaritas Masyarakat Adat Paser yang turun kejalan melakukan unjukrasa di Kab.Penajam Paser Utara, bahkan unjukrasa itu dilakukan salahsatunya di pelabuhan Penajam. Peserta unjukrasa dalam dokumentasi media massa yang beredar ditengah masyarakat melalui media sosial, terlihat membawa senjata tajam yaitu parang. Hal ini menjadi tidak lazim dalam pelaksanaan unjukrasa apalagi jika dikaitkan dengan hukum yang tengah berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI (studi kasus: Anak-anak Penjual Tisu di Kota Balikpapan) ]]>
<![CDATA[Nanti, Muhammad Aswar]]>;
<![CDATA[Putri, Shabrina Adhelia]]>;
<![CDATA[Ringo, Elia Gloria Hosanna Siringo]]>;
<![CDATA[Nugraha, Rivaldi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi terkait anak yang mengalami eksploitasi karena faktor ekonomi sebagai penjual tisu yang dilakukan oleh orang tuanya di Kota Balikpapan dan penulis merumuskan pembahasan untuk rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.Penelitian jurnal ini dianalisis berdasarkan studi lapangan dimana pengumpulan data fakta-fakta melalui wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun ke lapangan (field study) dan studi kepustakaan dalam hal ini pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak terhadap tindak eksploitasi untuk bekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab agar menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh hukum. Begitu banyak undang-undang serta peraturan- peraturuan daerah lainnya yang di buat oleh pemerintah guna mencegah terjadinya eksploitasi anak di Indonesia ada begitu banyak dasar-dasar hukum tenteang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kasus tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan di serahkan ke UPTD PPA agar anak tersebut mendapatkan pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan pendampingan psikologis untuk memperbaiki mental dan menyembuhkan trauma berat pada anak tersebut, serta pelaku yang telah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kasus tersebut juga di berikan sanksi oleh pihak kepolisian.]]>
<![CDATA[PENANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Andani, Ayu]]>;
<![CDATA[Fauzi, Ridha Ahmad]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kerusakan jalan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai hingga kini dimana mobilitas masyarakat sebagai pengguna jalan terus meningkat menuntut adanya prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai guna mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan: pertama untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Kota Samarinda. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kerusakan jalan dapat dibebankan kepada pihak penyelenggara jalan selaku pihak yang bertanggungjawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak tercantum didalam Pasal 240 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pemenuhan perlindungan hukum tersebut belum optimal dalam melindungi hak-hak korban kecelakaan akibat jalan rusak di Kota Samarinda.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Rinto, Rinto]]>;
<![CDATA[Satryawan, Mochamad Adhi]]>;
<![CDATA[Prihambudi, Dhifa Nugraha]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Asep Rafi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang nahkoda berikut anak buah kapal seluruhnya berkebangsaan Tiongkok menabrak pipa milik PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan yang membuat pipa tersebut patah dan terseret kapal sehingga menyebabkan tercemarnya laut oleh minyak tersebut. Atas peristiwa tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran laut akibat tumpahan minyak? (2) Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus tumpahan minyak di Balikpapan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Kedua, Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana UU No. 32 Tahun 2009. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR DALAM TANGKI TRAYEK DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Ardana, Fauza]]>;
<![CDATA[Marpaung, Rio Van Jerru]]>;
<![CDATA[Fariediansyah, Naufal]]>;
<![CDATA[Sasmito, Joni]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar merupakan tindak Kejahatan yang merugikan Masyarakat bahkan Negara yang kegiatannya berupa Pengangkutan, Penyimpanan, penjualan tanpa adanya izin dari pihak Berwenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kinerja dari Penegakan Hukum dalam Menghadapi fenomena Penimbunan BBM (bahan Bakar Minyak) Jenis Solar yang telah Ada Di Balikpapan. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan Penimbunan BBM besrsubsidi jenis Solar di Balikpapan. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk Penelitian selanjutnya dan dapat membantu dalam proses penegakan hukum di balikpapan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meliputi orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan.Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaku penimbunan solar dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Apabila tersangka pelaku penimbunan BBM bersubsidi tidak sanggup membayar denda tersebut, maka menggantinya dengan kurungan penjara.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI HUBUNGAN ABUSE OF POWER DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADILAN DALAM KASUS DUGAAN SUAP HAKIM AGUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Hijriah, Asyhana Gema]]>;
<![CDATA[Silaban, Doni H.]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum lahir di atas pengharapan akan ruang yang adil dan beradab sebagai bentuk pengaturan terhadap sosial yang awalnya berpola-pola dan cenderung berdiri di atas hukum rimba. Dalam hal penegakannya, tentu hukum diliputi oleh rasa keadilan dan kepastian yang tinggi. Namun, prosesi penegakkan hukum tidak selamanya suci dan bersih dari tangan-tangan kotor yang seharusnya diadili. Kasus Dugaan Suap terhadap Hakim Agung pun menjadi salah satu sebab mengapa Indonesia masih dikelilingi oleh penegak hukum yang tidak sesuai dengan jiwa konstitusi. Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang pun masih menjadi momok yang menjamur di kalangan penegak hukum itu sendiri, yang salah satunya erat berhubungan dengan kasus suap-menyuap. Masyarakat jadi makin gencar mempertanyakan soal apakah keadilan Indonesia sudah sesuai dengan pengharapan atau tidak. Untuk menjawab hal tersebut, penulis melalui pendekatan empiris-yuridis melakukan studi kasus terhadap kasus dugaan suap hakim agung Sudrajad Dimyati guna mengetahui mengenai keberadaaan unsur abuse of power serta dampaknya terhadap pandangan masyarakat akan keadilan Indonesia.]]>
<![CDATA[AKIBAT SENGKETA LAUT CINA SELATAN PADA HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Asriningrum, Tri Wulan Dhari]]>;
<![CDATA[Yulastri, Indri]]>;
<![CDATA[Faradilla, Felly Nabilla]]>;
<![CDATA[Angraini, Ana Fatmawati]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Laut Cina Selatan merupakan wilayah sengketa laut karena wilayah yang dekat dan berdampingan dengan Laut Bebas. Sumber Daya Alam yang dimiliki Laut Cina Selatan menjadi salah satu alasan memperebutkan kepemilikan bagian Laut Bebas ini. Sengketa tidak hanya terjadi pada sesama negara Asia saja seperti Vietnam tetapi Amerika Serikat juga ikut bersengketa mendapatkan Laut Bebas tersebut. Bahkan sengeta ini juga menimbulkan makin kisruh hubungan antara Amerika dengan Cina Menurut analisa penulis untuk menjaga kestabilan negara dan dunia perlu ditindak lanjuti dan diadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN SERTIFIKAT TANAH IKN DI PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Kurniati, Chesar Laras]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Ella]]>;
<![CDATA[Nugraha, Salahuddin Jihad]]>;
<![CDATA[Gultom, Mangara Maidlando]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumusan masalah ini adalah bagamana pertanggungjawaban hukum tindak pidana penipuan serifikat tanah di IKN penajam paser utara. Perubahan pola pikir hidup mayarakat setelah adanya perkembangan teknologi dan informai menimbulkan fenomena baru dikalangan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan baru di dunia maya (cyber crime). Penipuan yang sekarang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu berpura- pura sebagai polisi yang mengaku kiriman dari MABES Dan tujuan penelitian dari kasus penipuan setrifikat tanah adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sertifikat tanah ikn yang terjadi di penajem pasar utara pada tanggal 7 april 2022.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian yuridis normatif, untuk spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Kemudian sumber data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian terhadap kasus penipuan sertifikat yaitu untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan berkedok polisi yaitu banyaknya seseorang yang mudah tertipu oleh oknum palsu yang menggunakan identitas palsu.Selain itu juga, disisi lain yang menjadi faktor penipuan ini adalah faktor ekonomi, teknis dan kurangnya keadilan. Kemudian, cara menghindari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu harus bisa mengenali tanda-tanda kebohongan para pelaku. Selain itu, agar kita tidak mudah jatuh ke tangan para pelaku yaitu mendatangkan porles terdekat, tenang, dan gunakan logika.]]>
