cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 24   25   26   27   28 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Suryatiningrum, Tri Ayu; Sari, Dhevi Ardhita Puspita; Gita, Nyimas Laras Manik
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius yang memerlukan perhatian hukum yang mendalam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap mahasiswa oleh dosen. Dengan fokus pada konteks perguruan tinggi, penelitian ini menyelidiki kerangka hukum yang melibatkan perlindungan mahasiswa dari pelecehan seksual, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum. Metode penelitian melibatkan analisis normatif terhadap undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual di lingkungan akademis. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan mahasiswa, implementasinya seringkali menghadapi hambatan seperti ketidaksetaraan kekuasaan dan kurangnya kesadaran. Penelitian ini juga menyoroti dampak psikologis dan akademis dari pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kesadaran, dan memberdayakan mahasiswa untuk melaporkan pelecehan seksual. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh komunitas akademis. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami kompleksitas isu pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan mengusulkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa.
LEGALITAS HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA Dzakiah, Wanda Putri; Setiawan, Chandra; Wibisono, Goestio Trillion; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awal april 2022 Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding dari Jaksa terkait putusan sebelumnya terhadap HerryWirawan pelaku pencabulan terhadap 13 santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) di Bandung  di vonis hukuman mati.  Hukuman mati Herry Wirawan si pemerkosa 13 santriwati di Bandung itu memang sesuai tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jabar yang saat di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) menuntut hukuman mati dan hukuman kebiri.Tapi di sisi lain Komnas HAM mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup karena merupakan hak dasar dari manusia, maka bagaimana dengan Hak dari 13 Santriwati yang merupakan korban pencabulan dan sebagian dari mereka telah melahirkan anak dari terpidana mati Herry. Bukankah banyak hak dari para korban yang telah dirusak oleh pelaku serta usia mereka yang masih dalam kategori anak-anak. Ketetapan dari penjatuhan hukuman mati pada kasus pencabulan anak telah diatur dalam UU terkait tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati yaitu tidakan yang menghilangkan hak asasi manusia nama baik yang dibutuhkan adalah penindakan tegas oleh aparat penegak hukumKata Kunci : Pencabulan ,santriwati, Hukuman Mati .
PEMENUHAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN Ardi, H. Moch; Fortuna, Thalia Adinda; Zidane, Rizky; Sane, Alim Bahry
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProgram jaminan sosial di tujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat sebagaimana tercantum dalam Kontitusi. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pemenuhan Hak Pelayanan Peserta BPJS, hambatan peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan dan tindakan pihak rumah sakit apabila pasien bermasalah dengan penolakan klaim BPJS. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Data penelitian adalah data Primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Keseluruhan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan belum sepenuhnya terpenuhi terbukti dengan masih adanya keluhan peserta BPJS terhadap pelayanan fasilitas kesehatan dan juga sarana dan prasarana yang ada dirumah sakit. Dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya pemenuhan hak pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Kota Balikpapan dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak mematuhi prosedur di rumah sakit dan juga masalah penolakkan klaim peserta BPJS.Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial, Pemenuhan Hak, Pelayanan Kesehatan
Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Pekerja Seks Komersial Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Renalda, Audrina; Suyudana, Afwa
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya praktik prostitusi dari masa ke masa merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip norma dan kesusilaan sehingga tindakan ini kerap dicap sebagai tindakan melawan hukum dan menurunkan moralitas bangsa. Namun tak sedikit dari PSK yang beredar merupakan salah satu korban eksploitasi yang masih dipertanyakan upaya perlindungannya. Masalah difokuskan kepada bagaimana regulasi terbaru yang dibuat pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi perempuan yang menjadi korban tindak eksploitasi yang kerap terjadi di dunia prostitusi. Permasalahan ini dikaji bagaimana undang-undang sebagai payung hukum memberikan perlindungan dan pengamanan kepada para korban serta upaya apa yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan terciptanya kawasan bebas segala bentuk kekerasan seksual. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana mengkaji dan menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain melindungi dan melakukan pemulihan terhadap korban juga memberikan sanksi secara tegas dan memberikan efek jera ketika meringkus para PSK, mucikari maupun pengguna jasa PSK. 
IMPLEMENTASI PASAL 26 D UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PARIWISATA TERHADAP OBYEK WISATA EKSTREME WATERSPORT DI SEA-DOO SAFARI BALIKPAPAN Wicaksana, Aditya; Sitorus, Nicey Oktaviani Erida; Dzakirah, Vania; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi kebudayaan. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa” pariwisata adalah berbagai macam  kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sektor partiwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia terutama dalam pembahasan ini adalah di Indonesia dengan begitu banyak keberagamaan serta keindahan alam nya maupun kelautannya. Tujuan Penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban terhadap konsumen jika mengalami kecelakaan atau cidera saat mengendarai jetski, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan pihak pelaku usaha ekstrem sport yang ada di Sea-Doo Safari Balikpapan, dan untuk mengkaji dan meneliti bahwa pentingnya perlindungan wisatawan melalui pemberian asuransi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan ini dapat memberikan gambaran Tentang bagaimana seharusnya implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan beberapa aturan terkait seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha agar dapat memberikan pelayanan serta keselamatan bagi kosnumennya, serta pengaturan  hukum yang dapat menegakan peraturan Undang-Undang yang sudah ada dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait/pengelola serta pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi atau tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang bersangkutan dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, dan peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian yang bersifat empiris dan normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia.
RUSAKNYA EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT PEMANASAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT Muzahadah, Fadiya; Shafira, Finka Egha; Faishal, Muhammad; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang tidak dapat diselesaikan pada masa ini adalah penipisan ekosistem laut yaitu terumbu karang. Terumbu karang mempunyai banyak kedudukan yang bermakna dalam ekosistem laut. Diperlukan 100 tahun untuk terumbu karang mencapai ketinggian 1 meter. Pemusnahan terumbu karang ini mempunyai dua aspek yaitu alam dan manusia. Aspek alam yang disebabkan oleh manusia adalah pemanasan global. Perilaku manusia seperti inilah yang suka mengembangkan keindahan dasar laut, menjadikannya hampir hilang dan sebagian rusak. Tindakan pemburu itu tidak merasakan akibatnya. Tetapi yang merasakan cucu kita nanti. Ini memang merupakan masalah yang nyata, dan setiap sikap manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu terumbu karang harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Mereka dijatuhkan hukuman denda dengan jumlah besar dan penjara untuk jangka panjang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM KOTA JAKARTA Rosdiana, Rosdiana; Alian, Andhika Crisna; Susanto, Adie
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di transportasi umum di Jakarta. Penelitian mengeksplorasi upaya perlindungan yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya tantangan signifikan dalam penerapan perlindungan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat. Hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum menghambat penanganan kasus yang efektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini menyarankan penguatan kampanye sosialisasi mengenai hak dan perlindungan korban pelecehan seksual serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Pelatihan yang lebih intensif akan membantu aparat penegak hukum menangani kasus dengan lebih baik dan responsif. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga advokat, kepolisian, dan pengelola transportasi umum sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Peningkatan teknologi keamanan seperti pemasangan lebih banyak CCTV dan pengembangan aplikasi pelaporan yang mudah digunakan oleh masyarakat juga diusulkan sebagai langkah preventif dan penanganan kasus yang lebih efektif. Kampanye yang lebih luas juga harus mencakup edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan insiden pelecehan. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, tingkat pelaporan dapat meningkat dan korban merasa lebih aman dan didukung. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di transportasi umum, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Transportasi Umum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL BERBENDERA VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA MENURUT KONSERVASI HUKUM LAUT 1982 Dynira, Egy Syalwa; Sari, Novi Rosita; Lestari, Jovita Adisha; Prisca, Pricilia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

membahas tentang pencurian ikan yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam sebagai bentuk pertanggungjawaban Vietnam terhadap wilayah laut Natuna Utara yang telah melanggar Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana bentuk perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dapat diancam pidana penjara maksimal 6 Tahun penjara serta denda sebesar 20 Miliar. Bentuk pertanggungjawaban terhadap kepulauan wilayah Laut Natuna Utara tersebut didasarkan pada Konservasi Hukum Laut 1982 sebagai perwujudan atas prinsip penyelesaian kasus yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam mengenai pencurian ikan secara Ilegal
TANGGUNG JAWAB NEGARA AMERIKA SERIKAT ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIR DI KEPULAUAN MARSHALL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Avriani, Elvina; Rhiana, Libna; Zetira, Zizariani; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat kepada penduduk Kepulauan Marshall atas uji coba senjata nuklir tahun 1946 sampai dengan 1958 yang melanggar hukum humaniter internasional. Bentuk pertanggungjawaban terhadap penduduk Kepulauan Marshall didasarkan pada Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act dan Konvensi Den Haag 1907 sebagai perwujudan atas prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Metodologi yang diterapkan pada jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa radiasi yang ditimbulkan atas uji coba senjata nuklir menyebabkan berbagai macam penyakit hingga kematian yang melanggar prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Terhadap hal tersebut, Amerika Serikat wajib memberikan pertanggungjawabannya secara penuh. Namun, sampai hari ini Mahkamah Internasional (ICJ) dan Amerika Serikat belum memberikan respon atas permintaan pertanggungjawaban Kepulauan Marshall akibat radiasi uji coba senjata nuklir tersebut.
ANALISI YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT DIBALIKPAPAN Prameswari, Shinta Candra; Basran, Vauziyah; Makalew, Gabrielle Seloa
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IntisariProgram Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan adalah inisiatif penting dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan supremasi hukum di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Program ini memiliki tujuan mulia, seperti mempromosikan akses yang setara ke sistem hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, dan menjaga integritas sistem hukum. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan dalam regulasi hukum, sumber daya manusia, pendanaan, manajemen data, dan kesadaran masyarakat.Dari perspektif yuridis, program ini harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk konstitusi dan peraturan hukum yang relevan. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga harus diperhatikan dalam implementasi program ini. Prinsip-prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan hak asasi manusia seharusnya menjadi panduan dalam pelaksanaan program bantuan hukum gratis di Balikpapan.Secara keseluruhan, Program Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan merupakan langkah positif menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan sadar akan hak-hak hukum mereka. Namun, agar berhasil, program ini harus mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara ke sistem peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum Gratis, Balikpapan, keadilan sosial, demokrasi, supremasi hukum, akses setara, hak asasi manusia, kerangka hukum, tantangan implementasi, regulasi hukum, kesadaran masyarakat.

Page 26 of 28 | Total Record : 279

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue