JPPOL : Jurnal Poros Politik
JPPOL: Jurnal Poros Politik adalah jurnal yang dikelolah oleh program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Fokus dan scope dari JPPOL adalah kajian dalam bidang Pemerintahan, politik, dan Ilmu Sosial lainnya.
Articles
101 Documents
<![CDATA[PERANAN TOKOH ADAT DALAM MELASTARIKAN KEBUDAYAAN LOKAL DI DESA LAKANMAU ]]>
<![CDATA[Anastasia Tahan]]>;
<![CDATA[Bernardus Seran Kehik]]>;
<![CDATA[Medan Yonathan Mael]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (809.959 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i1.1960
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peranan tokoh adat dalam melestarikan kebudayaan lokal di Desa Lakanmau. Masalah tentang pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal, di Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, yaitu masuknya budaya asing (dance) menyebabkan kebudayaan lokal menjadi pudar.Pemahaman tentang keberadaan manusia tidak terlepas dari relasi dengan sesama untuk melestarikan kebudayaan lokal tebe, bidu, likurai dan gong. Peran tokoh adat norma kedudukan perilaku masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal di Desa Lakanmau yang kemudian di ukur melalui indikator-indikator dan dalam menganalisa variabel ini penulis analisa deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, angket, wawancara dan dokumentasi.Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian adalah peran tokoh adat dalam melestarikan kebudayaan lokal di Desa Lakanmau telah menjalankan peran tokoh adat yang ditandai dengan kesepakatan untuk melestarikan kebudayaan lokal dengan baik. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada peranan tokoh adat Desa Lakanmau tetap meningkatkan tugas dalam melestarikan kebudayaan lokal di Desa Lakanmau.]]>
<![CDATA[TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN DESA DI DESA WEOE KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA ]]>
<![CDATA[Engelbertha Rosina Hoar]]>;
<![CDATA[Medan Yonathan Mael]]>;
<![CDATA[Dian Festianto]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.664 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i1.1961
<![CDATA[Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tuntutan Masyarakat Terhadap Pemekaran Desa, sudah sejauh mana tuntutan itu di tindak lanjut. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa di desa Weoe dan proses penghambat tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa belum terlaksana atau tereaslisasi. Metode yang diangkat dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menguraikan data – data yang diperoleh dari hasil penelitian pada lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat tidak merata, sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan dan rasa ketidak puasan masyarakat atas kinerja aparatur pemerintah desa, sehingga timbulah keinginan masyarakat untuk menuntut agar proses pemekaran desa dapat terlaksana. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Weoe mengharapkan atau berkeinginan untuk menghadirkan sebuah desa baru melalui pemekaran desa yang mana, dapat dilihat dari kinerja aparatur desa atas pelayanan yang tidak merata, jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut sudah layak untuk dimekarkan menjadi sebuah desa baru. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah desa, dan pemekaran desa Weoe pada dasarnya untuk meningkatkan rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[KINERJA APARAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI KANTOR CAMAT SANTIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN ]]>
<![CDATA[Bonifasius Tano]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.857 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i1.1962
<![CDATA[Masalah yang dilihat dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja aparat dalam memberikan pelayanan di Kantor Camat Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Dengan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa: Faktor yang mempengaruhi pemberian pelayanan aparat di Kantor Camat Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran atau dana dan peralatan yang di gunakan di Kecamatan Santian, masih sangat minim sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Sementara indicator lain seperti pelayanan tepat waktu dan prosedur pelayan di Kecamatan Santian juga masih belum sesuai dengan prosedurnya, terkadang ada keterlambatan pelayanan terhadap masyarakat umumnya. Faktor-faktor tersebut di atas, semuanya di pengaruhi karena kurangnya sarana dan prasarana di Kantor Camat Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk itu peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kecamatan Santian diharapkan untuk dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat perlu memperbanyak sarana dan prasarana di kantor Camat Santian kuhususnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, sementara indicator anggaran atau dana,diharapkan kepada aparat Kecamatan Santian agar tidak lagi melakukan pungutan kepada masyarakat namun perlu meningkatkan pengelolaan terhadap anggaran atau dana pemerintah.]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Eduardus Tnesi]]>;
<![CDATA[Medan Yonathan Mael]]>;
<![CDATA[IGNASIUS USBOKO]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.836 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i1.1963
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kinerja pegawai pada BadanPendapatan Kabupaten TTU dalam Pemungutan Pajak Reklame. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Sedangkan untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal antara lain: kegiatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selalu dilakukan perencanaan. Artinya bahwa perencanaan yang dilakukan dalam setiap program/kegiatan selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana kerja (Renja) OPD tahunan; pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selalu dilakukan sesuai dengan realisasi pendapatan pemungutan pajak reklame setiap bulan, metode pelayanan, kesadaran dalam membayar oleh wajib pajak berdasarkan data reklame, jenis reklame, ukuran dan lokasi reklame; dan pengawasan terhadap prilaku baik petugas maupun wajib pajak (subyek pajak). Mekanisme pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupn tidak langsung mengenai penetapan pajak reklame, penagihan, penyetoran dan pelaporannya karena pengelolaan keuangan telah diatur berdasarkan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Perda Kabupaten TTU. No. 8 Tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.]]>
<![CDATA[RELASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PROSES PEMBANGUNAN LOS PASAR ]]>
<![CDATA[Emanuel Yansen Berek]]>;
<![CDATA[Dian Festianto]]>;
<![CDATA[Yakobus Kolne]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.796 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i1.1964
<![CDATA[Masalah dalam penelitian ini adalah relasi BPD dan Kepala desa dalam tahap MusrembangDes, Proses tujuan dalam pembentukan PerDes, dan Proses pembentukan panitia pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mendeskripsikan relasi kepala desa dan BPD dalam proses pembangunan. Metode penelitian yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik anallisa data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap musrembangDes, Pembentukan PerDes dan proses pembentukan Panitia Pembangunan belum berjalan dengan baik dikarenakan bebepa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu direkomendasikan beberapa alternatif diantaranya: 1) Dalam proses perencanaan pembangunan Los pasar ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Bani-bani pemerintah harus mengoptimalkan dengan mengupayakan berbagai macam cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi melalui musrenbangdes seperti persiapan, pelaksanaan, Pasca Musrenbangdes, 2) Pemerintah desa bani-bani harus membangun hubungan yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga proses pembangunan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, 3) Harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga BPD sehingga tidak terjadi pemahaman di antara kedua lembaga tersebut, dan 4) Harus adanya sosialisasi dari pemerintah desa, terkait perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan sehinnga masyarakat bisa mengetahui tujuan dari pembangunan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam Perspektif Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) ]]>
<![CDATA[Yosef Serano Korbaffo]]>;
<![CDATA[Heribertus Binsasi]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi oleh sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsiakan nilai-nilai kearifan dalam penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture) sebagai berikut; saling menghargai dan menghormati, kebersamaan, persaudaraan, tolong menolong, persatuan dan keadilan. Kata kunci: Sengketa Perbatasan; Budaya Kewarganegaraan]]>
<![CDATA[DAMPAK MEDIA FACEBOOK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MILENIAL PADA PILKADA 2020 ]]>
<![CDATA[Melkianus Suni]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) secara formal menuntut partisipasi politik yang tinggi, karena itu secara praktis pemilih milenial hadir dengan metode determinannya berupa media sosial terutama media facebook. Tujuan Penelitian ini untuk melihat dampak Media facebook terhadap partisipasi Politik milenial. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan kedalaman informasi, maka menggunakan jenis metode pendekatan Fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan yang ditentukan adalah pemilih milenial pengguna facebook, berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpartisipasi pada pemilukada Kabupaten TTU tahun 2020, Informan dalam penelitian ini adalah informan yang mengalami atau di anggap mengetahui fenomena atau dikategorikan mampu memberikan informasi terkait dengan Dampak Facebook Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Milenial Pada Pilkada 2020. Teknik Penentuan Informan yakni snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Facebook berdampak terhadap milenial pada pilkada Timor Tengah Utara, yang mana melalui informasi yang di akses, pemilih milenial kemudian terlibat dalam proses politik yang berlangsung. Artinya Millenial tidak apatis ataupun aware terhadap politik akantetapi cara untuk menarik minat mileniallah yang menjadi permasalahannya. Oleh karena, media sosial menjadi ruang yang yang sangat di gemari dan sering di akses oleh milenial.]]>
<![CDATA[Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di Titik Un-Surveyed Segment ]]>
<![CDATA[Heribertus Binsasi]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia dan Timor Leste telah banyak melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sengketa batas darat di titik un-surveyed segment yang menjadi batas antara kecamatan Bikomi Nilulat (Indonesia) dan sub-distrik Passabe (Timor Leste). Kerjasama dimaksud menghasilkan kesepakatan bahwa lahan di titik tersebut merupakan bagian dari teritori Timor Leste, sebagaimana yang tertuang dalam Provicional Agreement tahun 2005. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan Peta Annex B1 dengan tidak mengakomodasi lahan di titik tersebut sebagai bagian dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, tulisan ini berpendapat bahwa alasan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menolak hasil kesepakatan Indonesia dan Timor Leste di titik un-surveyed segment dan tetap mengklaim kepemilikan lahan di titik tersebut erat kaitannya dengan kearifan lokal, khususnya hasil kesepakatan adat masyarakat suku Atoni Meto. Logika ini berbeda dengan pemahaman Westphalia yang memandang perbatasan negara hanya dari segi fisik-teritorialitas semata.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN PASAR ILEGAL PADA WILAYAH PERBATASAN DESA NAPAN KECAMATAN BIKOMI UTARA ]]>
<![CDATA[Handrianus Nino]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan pasar perbatasan di Desa Napan Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar perbatasan belum optimal karena lemahnya koordinasi dan kerjasama antara komponen masyarakat dan Dinas terkait dalam mengoptimalisasikan pasar perbatasan sehingga marak terjadi adanya pasar illegal di sekitar wilayah perbatasan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang jelas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi dengan semua pihak yang terlibat, seperti diadakan rapat koordinasi antar SKPD yang terkait, selain itu diperlukan j uga kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat baik berupa penyuluhan maupun pembinaan kepada pedagang, pembeli dan pengelola pasar mengenai pentingnya pengelolaan pasar bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER PANGAN DAN GIZI DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI DESA HAUTEAS BARAT KECAMATAN BIBOKI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Fransiskus Rolan Muti]]>;
<![CDATA[Stefanus Bekun]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemanfaatan pekarangan yang kurang optimal sebagai salah satu pemicu rendahnya ketersedian pangan di tingkat rumah tangga yang berdampak pada stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan Gerakan Pemanfataan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Dan Gizi dalam mrngatasi masalah stunting di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU. Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: penerapan kebijakan yang ideal kepada masyarakat melalui sosialisasi, arahan dan pelatihan serta motivasi belum dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk dapat mengoptimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam tanaman-tanaman yang mengandung gizi. Walapun pemerintah telah menargetkan kelompok sasaran yang tepat yaitu semua masyarakat di Desa Hauteas Barat melalui kebijakan pemanfaatan pekarangan namun belum ada kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatan pekarangan rumah sekitar dengan baik. Dengan struktur organisasi yang baik dan standar unit kerja yang maksimal serta tupoksi yang jelas pemerintah Desa berusaha untuk mengurangi Stunting melalui kebijakan gerakan pemafaatan pekarangan. Namun masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya gerakan pemanfaatan pekarangan, sehingga mengaharuskan pemerintah untuk terus menerus memberikan arahan dan binaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan pekarangan sesuai dengan aturan yang ada.]]>
