cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusi Andriyani
Contact Email
lusi.andriyani@umj.ac.id
Phone
+6281313188240
Journal Mail Official
jurnalindependen@umj.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 27219755     DOI : https://doi.org/10.24853/independen
Core Subject : Social,
Social Sciences
Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah jurnal nasional berbasis penelitian ilmiah, secara rutin diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2020 (versi online). Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengundang para dosen, peneliti, pengkaji, praktisi, industri, dan pemerhati serta mahasiswa S1/S2/S3, untuk mengirimkan paper atau artikel ilmiahnya. Paper yang masuk akan di-review secara peer-review. Setelah proses review selesai, hasil review akan diinformasikan kepada penulis paper melalui sistem Open Journal System (OJS). Jurnal Independen terbit 2 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 65 Documents
 2   3   4   5   6 
Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan Yeli Miftha Huljana; Ikhsan Baharudin
Independen Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.2.1-12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. Masalah yang difokuskan merujuk pada teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Chandler, Jr dalam buku J. Salusu yang terdiri dari 3 indikator yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya. Data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dapat dilihat dari tiga indikator yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, pada tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menunjukkan rencana kegiatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula berupa Sosialisasi dan Forum diskusi. (2). Tahap pemilihan tindakan, pada tahap partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Aceh Barat masih terbilang rendah. (3). Tahap alokasi sumber daya, pada tahap ini kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana tidak lengkap sehingga menjadi penghambat kinerja mereka dalam melakukan proses persiapan kegiatan partisipasi politik.
Strategi Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Agenda Tahun Ekonomi Kreatif Internasional Rana Yustrianti Meilina; Riskey Oktavian
Independen Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.2.63-74

Abstract

Seiring perkembangan zaman, ekonomi kreatif muncul sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memanfaatkan teknologi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama 81 negara lainnya, Pemerintah Indonesia menjadi inisiator dalam penyelenggaraan International Year of Creative Economics for Sustainable Development (IYoCE) 2021. Dalam rangka IYoCE 2021, Indonesia menerapkan kebijakan nasional dan kebijakan luar negeri untuk ekonomi kreatif. pembangunan, namun terdapat kendala dan tantangan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui diplomasi ekonomi dalam rangka IYoCE 2021. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan konsep Sustainable Development Goals (SDGs), konsep ekonomi kreatif dan konsep diplomasi ekonomi. Ketiga konsep tersebut akan memahami dan menganalisis bentuk ekonomi kreatif Indonesia dan strategi pengembangan ekonomi kreatif yang menciptakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang dianalisis berdasarkan studi kasus yang terjadi yaitu International Year of Creative Economics 2021 dan didukung sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menjadi inisiator dalam IYoCE 2021, Indonesia melakukan strategi melalui diplomasi ekonomi dengan aktor global untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan menandatangani nota kesepahaman dan mengadakan pertemuan global ekonomi kreatif untuk investasi, pertukaran dan pelatihan pekerja bisnis kreatif. dan pertukaran barang dan jasa.
Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Wisata Di Provinsi Lampung Rosy Febriani Daud; Eko Abadi Novrimansyah
Independen Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.2.13-28

Abstract

KPB berarti suatu proses komunikasi antara perusahaan dan stakeholdernya agar terjalin saling pengertian dan hubungan yang lebih erat antara keduanya sehingga kesuksesan bisnis dapat terwujud. Proses saling mengerti dan memahami ini terjadi pada berbagai level dan konteks dalam suatu negara; antar individu, antara individu dan institusi, antar institusi dan di dalam institusi itu sendiri, di sekolah dan perguruan tinggi, di media massa, di panggung politik, di dunia bisnis, pada skala komunal, regional, nasional sampai internasional. Pariwisata juga telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Namun saat ini, semakin berkembangnya pariwisata justru menciptakan isu tersendiri di setiap wilayah terutama ketika pengembangan pariwisata lebih didominasi oleh nilai-nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan atau membuat strategi komunikasi pembangunan dan mengeksplorasi penerapan komunikasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata oleh masyarakat lokal. Berdasarkan latar belakang diatas maka peniliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal pada daerah wisata di Provinsi Lampung. Penelitian ini berjenis kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas fenomena tertentu lalu dilakukan eksplorasi yang mendalam untuk menemukan substansi makna. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dan fokus penelitian kualitatif ada pada proses dan interpretasi atas hasil.
Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 bagi Masyarakat Betawi Ibrahim Ibrahim
Independen Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.2.29-36

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Sebagai perancang Undang-Undang Pemda Nomor 22 taahun 1999 dan Undang-Undang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Dalam konteks studi pemerintahan daerah, struktur pemerintahan ditentukan pula oleh kondisi pemerintahan nasional. Sementara tipe, bentuk dan tata pemerintahan kota secara spesifik tergantung pula pada tuntutan keragaman pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, pertamanan, fisik dan prasarana kota, serta pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya kemanfaatan bagi masyarakat Betawi. Diawal tahun 2022, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara yang baru di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019 Ana Sabhana Azmy; Hammardan Gazalba Harahap
Independen Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.2.37-48

Abstract

Artikel ini menganalisa tentang akuntabilitas dalam penerapan SIPOL pada pendaftaran calon peserta partai politik pemilu tahun 2019 dengan perspektif good governance. Akuntabilitas KPU mulai dipertanyakan setelah ketidakpuasan parpol terhadap program SIPOL. Terdapat dua hal yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu pemenuhan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penerapan SIPOL pada pemilu dan pemenuhan prinsip-prinsip good governance dalam penerapan SIPOL pada pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pencarian literatur dan wawancara terhadap beberapa narasumber. Dengan menggunakan teori akuntabilitas public dan konsep good governance, penelitian ini menemukan bahwa KPU telah memenuhi prinsip akuntabilitas dalam penerapan SIPOL dilihat dari penyajian informasi, sosialisasi massif dan informasi yang jelas pada stakeholder. KPU juga telah melakukan prinsip transparansi, partisipasi dan responsivitas. Namun demikian, KPU belum maksimal dalam menerapakan satu prinsip akuntabilitas yakni pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Meski SIPOL belum sempurna, namun penerapan SIPOL merupakan langkah baik bagi demokratisasi di Indonesia.
Peran International Organization for Mitigation (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia Nisrina Salsabila; Wachid Ridwan
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.4.1.40-49

Abstract

Kemajemukan etnis dalam suatu wilayah seringkali menimbulkan perselisihan dari kurangnya rasa intoleransi antarsesama. Perbedaan etnis merupakan bentuk identitas yang melekat pada suatu individu yang menjadi ciri khas dan keunikannya. Kelompok mayoritas yangmendominasi dan intoleransi pada kelompok minoritas terkadang harus mengeliminasi kelompok tersebut dari wilayahnya hingga kelompok minoritas mencari tempat pengungsian di negara lain. Etnis Rohingya menjadi salah satu contoh diskriminasi etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Dalam mendapatkan hak kehidupan yang sama, International Organization for Migration (IOM) membantu masyarakat etnis rohingya dalam mendapatkanperlindungan dan kebutuhan khusus mengenai masalah pengungsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada etnis Rohingya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan konsep Organisasi Internasional, Human Security, dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, etnis Rohingya bisa mendapatkan mendapatkan perlindungan dan hak kehidupan yang lebih baik.
Politik Identitas pada Pemilihan Wali Nagari Silantai Arif Hardika Putra; Irawati Irawati; Andri Rusta; Muhammad Fajri
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.4.1.1-16

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah guna memberikan informasi terkait politik identitas tidak hanyaterjadi di tingkat pemilu maupun pilkada melainkan juga terjadi pada pemilihan wali nagariatau yang disingkat dengan PILWANA di Nagari Silantai Tahun 2019. Penelitian ini jugabertujuan untuk membahas bentuk utama politik identitas kandidat atau elit politik. carauntuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu posisi. Oleh karena itu, kajian mengungkaplambang suku, identitas daerah (jorong) dengan menggunakan jaringan tokoh masyarakat dantim pemenangan yang bermemiliki kesamaan tempat lahir dan dibesarkan pada pemilihanwali nagari.
Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di Wilayah Rawan Konflik Lusi Andriyani; Henni Wijayanti; Mohamad Nasih
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.4.1.50-61

Abstract

Konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya konflik yang disebabkan faktor sosial dan ekonomi, namun juga faktor politik. Hadirnya pemilihan langsung pada saat Pemilu atau Pilkada saat ini telah memunculkan ekses konflik sosial ditingkat horisontal dalam rentang waktu yang lama, bahkan sampai pada pemilu atau pilkada tahun berikutnya. Terkait hal tersebut penting dibangun sinergitasyang kuat antara pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas yang ada di masyarakat untuk berperan penting sebagai aktor pencegahan dan penyelesaian konflik. Pemerintah lokal dan elit lokal selama ini melakukan tindakan melalui program pencegahan konflik sebelum perhelatan pemilu atau pilkada dilaksanakan. Kegiatan tersebut seringkali belum menjadi fokus program, baik pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas masyarakat. Sehingga kondisi tersebut dapat mengganggu social sustainability khusunya dalam jalinan kehidupan masyarakat yang longgar karena konflik politik. Berdasarkan kodisi yang ada di masyarakat tersebut, Tujuan Penelitian: untuk mengkaji 1) bagaimana tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. 2) Mengapa konflik karena kegiatan politik seperti Pemilihan umum/Pilkada berlangsunglama di masyarakat. 3) Bagaimana dampak konflik terhadap social sustainability. Tahapan Penelitian: Pengambilan data dilakukan di wilayah Tangerang Selatan sebagai bagian dari Provinsi Banten.Wilayah Banten merupakan wilayah rawan konflik dari 10 wilayah yang menjadi prioritas POLRI pada tahun 2019. Hasil Penelitian; A) Faktor Penyebab Konflik Horisontal; Konflik internal parpol,ketidak siapan untuk kalah, konflik berasal dari kepentingan ormas, hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggungjawab. B) Isu yang berkembang pada proses pemilu: Memilih Figur, pendidikan politik. C) Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. (1) Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada dilaksanakan: Mengeluarkan surat edaran, Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Politik, Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat. (2) Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada: Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah, Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas: Tidak mengobralJanji-janji politik. (3) Tahapan paska Pemilu/Pilkada: Konsolidasi dengan tokoh, kunjungan ke tokoh. D) Upaya Mitigasi Konflik: Menyiapkan program pembahasan potensi konflik, memetakanscope/wilayah jangkauan konflik, kerjasama dan osialissasi politik, Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik.
Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik-Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020 Samsir Hamajen; Asep Setiawan; Lusi Andriyani
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.4.1.7-20

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi politik pemenangan pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara tahun 2020. Pasangan ini dapat mengalahkan pasangan Helmi Umar Mucksin dan Laode Arfan dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Untuk mengkaji strategi politik pemenangan ini konsep yang digunakan adalah partai politik, koalisi besar dan pemilu. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan Teknik pengambilan data melalui wawancara sejumlah tokoh partai politik dan tokoh di Halmahera Selatan serta studi literatur. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pertama, strategi pemenangan memanfaatkan gagalnya petahanan Bupati Halmahera Selatan yang tidak dapat mencalonkan diri lagi. Kedua, pasangan Usman-Bassam menggalang koalisi besar dengan merangkul sembilan partai politik yang menguasai 21 kursi di DPRD di Halmahera Selatan. Ketiga, strategi pemenangan pasangan Usman-Bassam dilakukan dengan memperkuat kampanye baik melalui jaringan kampanye ke pelosok desa sampai dengan promosi program politiknya.
Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting Septianningsih Septianningsih; Fildza Jiharani
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.4.1.21-22

Abstract

Sebuah proses elektronik voting memang harus dirancang yang sedemikian rupa supaya menjamin terpenuhinya asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, bebas, umum, rahasia (luber) serta jujur serta adil (jurdil) dalam pemilihansecara langsung. Dalam konteks demokrasi, dengan adanya sistem pemungutan suara evoting ini juga harus menjamin dan menghormati atribut serta sifat pemilihan langsung tersebut, dengan menjamin adanya kepastian, transparansi, keamanan, akuras dan akuntabilitas. Tulisan ini akan membahas tentang Evektifitas penerapan elektronik voting Dalam Pelaksanaan Pilkada diindonesia. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui (1) Sistem norma elektronik voting dalammenyelenggarakan Pilkada (2) Pengaruh e-voting terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Metode Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptifkualitatif, dikarenakan kualitatif bisa dikatakan lebih tepat untuk mengidentifikasi suatu problem yang berkaitannya dengan isu penelitian.

Page 4 of 7 | Total Record : 65

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 5 No. 2 (2024): Vol. 5 No. 2 (2024): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 5, No 1 (2024): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 2 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global More Issue