Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global

Independen
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta

ISSN : - EISSN : 27219755 DOI : https://doi.org/10.24853/independen

Core Subject : Social,

Social Sciences

Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah jurnal nasional berbasis penelitian ilmiah, secara rutin diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2020 (versi online). Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengundang para dosen, peneliti, pengkaji, praktisi, industri, dan pemerhati serta mahasiswa S1/S2/S3, untuk mengirimkan paper atau artikel ilmiahnya. Paper yang masuk akan di-review secara peer-review. Setelah proses review selesai, hasil review akan diinformasikan kepada penulis paper melalui sistem Open Journal System (OJS). Jurnal Independen terbit 2 kali dalam setahun.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional

Articles 65 Documents

1 2 3 4 5

PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Dody Wijaya
Independen Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Artikel ini membahas tentang pengaruh pemilu serentak 2019 terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Salah satu tujuan pemilu serentak menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah penguatan sistem presidensial. Dalam artikel ini, penguatan sistem presidensial ditinjau dari dua hal yakni penyederhanaan sistem kepartaian dan dukungan mayoritas di parlemen terhadap presiden terpilih melalui efek ekor jas (coattail effect).Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumen. Pengumpulan data bersumber dari telaah buku dan berbagai literatur seperti laporan jurnal, penelitian dan dokumen yang terkait dengan pemilu serentak serta hasil-hasil pemilu tahun 2019. Penelitian ini akan melakukan analisis secara teoritik terkait pengaruh pemilu serentak dari berbagai studi yang pernah dilakukan yang dikaitkan dengan sistem pemilu serentak di Indonesia tahun 2019. Selanjutnya dilakukan analisis hasil pemilu dengan menghitung indeks ENPP (effective number of parliamentary parties) untuk mengetahui penyederhanaan partai di palemen dan analisis coattail effect di tingkat nasional, provinsi dan partai pengusung calon presiden. Artikel ini menyimpulkan pemilu serentak 2019 tidak berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak mencapai tujuan yang ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun UU No 7 Tahun 2017 untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

STRATEGI DIPLOMASI BUDAYA UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR BATIK INDONESIA KE JEPANG Sri Wulan Destriyani; Lusi Andriyani; Usni Usni
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Produk batik memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini mampu menyumbang devisa negara. Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2017 menunjukan tingginya devisa negara dari para pelaku IKM mencapai Rp 88,42 miliar. Untuk itu penting dikaji terkait dengan pola diplomasi budaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor batik ke Jepang. Mengingat pola diplomasi yang dikembangkan saat ini lebih kearah soft diplomacy. Jenis penelitian pola diplomasi budaya melalui batik ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan melalui data pustaka yang kemudian ditelaah dan ditarik kesimpulan. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan sebagai sarana untuk memperjuangkan kebijakan politik luar negeri Indonesia ditunjukkan melalui kegiatan gelar Batik Nusantara, konsistensi menggunakan produk batik dalam kegiatan formal (ekspor) dan informal (seminar) serta kegiatan Kedutaan Besar Indonesia di Jepang bekerjasama dengan Kemenpora RI mengadakan Future Leader Camp Batik Festival (FLCBF) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang. Kegiatan tersebut sebagai strategi soft diplomacy Indonesia untuk meningkatkan eksport non migas.

PERAN OLAHRAGA SEBAGAI ALAT DIPLOMASI PENYELESAIAN KONFLIK DI SEMENANJUNG KOREA PADA TAHUN 2018 Abi Ichsan Cevy; Ali Noorzaman
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Artikel ini menganalisis peran olahraga sebagai alat diplomasi dalam konflik di semenanjung Korea pada tahun 2018, yaitu mengurangi intensitas ketegangan perang dingin antara kedua negara. Tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas olahraga atau Olimpiade yang terkait dengan Komite Olahraga Internasional, sebagai alat pemersatu dalam mendorong peluang penyatuan kembali di semenanjung Korea. Di sisi lain, Korea Selatan melalui presiden Moon Jae In mengundang dan mendesak pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un untuk berpartisipasi dan bersatu dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan triangulasi. Data dikumpulkan, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Analisis penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik atau diplomasi olahraga untuk menganalisis tingkat efektivitas olahraga dalam menyelesaikan konflik di semenanjung Korea. Karena kondisi semenanjung Korea saat ini belum sepenuhnya mengarah pada cita-cita penyatuan kembali kedua negara, maka teori diplomasi publik dapat menentukan faktor-faktor yang mendukung berkurangnya intensitas perang dingin di semenanjung Korea. Salah satu faktor adalah peran olahraga sebagai alat diplomasi publik yang telah mendorong peluang dalam penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua pihak dan mengarah pada penyatuan kembali.Kata kunci: Olahraga, Diplomasi Publik, Diplomasi Olahraga, Korea Selatan, Korea Utara

LGN SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (STUDI UPAYA LINGKAR GANJA NUSANTARA (LGN) DALAM PERUBAHAN UU NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA) Viku Paoki; Haniah Hanafie
Independen Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Penelitian ini menjelaskan upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam melakukan perubahan status hukum tanaman ganja pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang Undang tersebur secara tegas melarang penggunaan ganja untuk pelayanan medis. Namun pada tataran global, ganja justru dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Menimbang manfaat medis dari tanaman ganja menjadikan banyak negara melakukan reformasi kebijakan narkotikanya. Menariknya, usaha untuk melegalisasi ganja juga hadir di Indonesia, yang dimotori oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Oleh karena iu, tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana upaya LGN mendesak pemerintah melakukan perubahan terkait status hukum tanaman ganja di Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis secara deskriptif dengan menggunakan Teori Kelompok Kepentingan dan Sistem Politik yang dikemukakan Gabriel Almond dan David Easton sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya LGN dalam perubahan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat dikatakan berhasil, sehingga status hukum tanaman ganja dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih tetap sama, yaitu melarang penggunaan Narkotika meskipun untuk pelayanan kesehatan. Kegagalan LGN disebabkan karena kebijakan War on Drugs, rekomendasi WHO ditolak Indonesia, LGN tidak memiliki perwakilan di pemerintahan maupun parlemen dan ketidakpastian pelaksanaan riset ganja.

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI WABAH COVID-19 DARI PERSPEKTIF EKONOMI Saleha Mufida; F.G. Cempaka Timur; Surryanto Djoko Waluyo
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak covid-19 bahkan menyumbang 7,8 persen angka kematian dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Di tengah angka kasus yang terus meningkat, Indonesia justru menerima 49 tenaga kerja asing dari China. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat mengabaikan aspek ekonomi dalam masa pandemi Covid-19. Penulis menganggap penting untuk mengkaji strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 dari perspektif ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan penannganan Covid-19 dari perspektif ekonomi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif yaitu dari umum ke khusus. Data penelitian diperoleh dari studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Miles Hubermann, yaitu koleksi data, kondensasi, penyajian data, dan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dari aspek ekonomi yang dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19, diantaranya mengeluarkan paket ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti bantuan langsung tunai (BLT), menurunkan biaya listrik dan BBM, memberikan pemeriksaan gratis, ketimbang membesarkan nilai manfaat kartu prakerja dan kartu penerima sembako bagi program keluarga harapan, serta memberikan insentif bagi tenaga medis.

ISLAMOPHOBIA DI JERMAN DAN PRANCIS Putri Raisa Islamy; Lusi Andriyani
Independen Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Islamophobia di Jerman dan Prancis, pasca kejadian WTC 11 September 2001 di New York serta jeritan peperangan kepada terorisme, komunitas Islam seakan jadi bagian rumor, Komunitas Islam ditatap pemicu seluruh kasus. Di tahun 2021 Kantor Federal Migrasi dan Pengungsi (BAMF), saat ini jumlah Muslim berada di antara 5,3 dan 5,6 juta. Ini sesuai dengan populasi antara 6,4 dan 6,7 persen Mayoritas penggungsi para imigran dari keturunan Turki. para pekerja yang di bayar rendah oleh pemerintah jerman. Metode Penelitian menggunakan kualitatif yang di peroleh dari internet, jurnal dan sumbr-sumber lainnya. Dan menggunakan Teori Budaya Samuel Hungtington pada tahun 1996 menyatakan bahwa kebudayaan Eropa berakar pada umat islam-kristen menjadi identitas. Islamophobia di Jerman dengan cara kultural Jerman bukan “rumah” untuk Islam, agama ini berkembang sangat cepat di Jerman seperti banyaknya orang yang masuk ke Agama Islam dan mendirikan organisasi islam di jerman. Islamophobia, Bertolak belakang dari sejarah-nya. multikulturalisme di Prancis di sinyalir terjalin di era sesudah Perang Dunia II. Prancis mempunyai kurangnya sejumlah daya kegiatan, banyak imigran ( utama dari Afrika) tiba ke Prancis buat mencari perkerjaan. Tidak sedikit dari imigran membawa keluarga mereka serta menetap di Prancis. Beberapa dari imigran tersebut berawal dari suku bangsa negroid serta berkeyakinan Islam. Keragaman yang terjalin dampak cara imigrasi menghasilkan Prancis suatu negeri multikulturalisme. berjalannya jumlah imigran terus meningkat. Karena keberadaannya mempengaruhi pada ranah sosial, politik, dan adat. Kesenjangan sosial antar masyarakat setempat serta imigran memunculkan gesekan sosial yang berakhir bentrokan dalam ikatan keduanya, semacam datang kepada tempat bermukim imigran serta perbuatan Diskriminatif dan Rasis.

TERMINASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN ( STUDI KASUS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. 210/PMK. 10/2018 TERKAIT E-COMMERCE) Armyn Gultom
Independen Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Pembuatan kebijakan publik secara umum terdiri dari tiga dimensi, yakni 1)dimensi isi subtansi/konten kebijakan berkaitan dengan akar atau isi persoalan yang hendak diatasi. 2) dimensi proses kebijakan berkaiatan dengan proses yang harus dilakukan untuk mengatasi atan mencapai tujuan kebijakan. 3) dimensi konteks kebijakan yaitu yang berkaitan dengan situasi dimana kebijakan itu dibuat atau berlangsung (Santoso, 2010:57). Ketiga dimensi itu dapat dipakai secara berimbang. Makalah ini lebih dominan pada kebijakan konteks terkait dengan PMK Nomor.210/2018 yakni pengaturan pajak untuk e-ecommerce. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang benar benar baru sebagai respon atas atas meningkatnya e-commerce. Pemerintah memandang perlu menbuat aturan perpajakan yang berlaku bagi semua pengusaha konvensional ataupun marketplace, sebagai pelaksana PMK tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dalam variasi perubahan kebijakan publik yaitu inovasi, suksesi, pemeliharaan, dan terminasi. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan, menjelaskan dinamika, dan bagaimana bisa terjadi terminasi atau kegagalan atas kebijakan PMK terkait e-ecommerce berdasarkan teori kebijakan publik. Dan sekaligus menawarkan solusi menghindari terminasi/kegagalan kebijakan publik.

PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017 Galuh Artika Suri; Hamka Hamka; Ali Noerzaman
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Tulisan ini akan mengkaji peran United Nations Women sebagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Penelitian ini menggunakan metode literatur (LiteratureReview Method) dengan bentuk kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap permasalahan UN Women. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan Literature Review Method dan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif deskriptif dengan menganalisa menggunakan teori organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini ditemukan tiga peran penting UN Woman dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi social. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.

KEKALAHAN KOALISI INDONESIA KERJA (KIK) DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KABUPATEN TANGERANG Suryani Suryani; Siti Rahayu
Independen Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Penelitian ini menganalisis kekalahan KIK dalam mengusung Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 di Kabupaten Tangerang. Ideanya, dengan kekuatan besar partai politik yang tergabung dalam koalisi, juga dengan posisi Ma’ruf Amin sebagai putra daerah aseli Kabupaten Tangerang, pasangan Jokowi-Ma’ruf bisa mendapatkan hasil perolehan suara yang besar. Dengan menggunakan teori Partai Politik dan Teori tentang koalisi, penelitian ini menjawab beberapa masalah yang diajukan berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam KIK hingga mengalami kekalahan dalam Pilpres di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa KIK merupakan Koalisi yang sangat dinamis karena diisi oleh banyak parpol peserta pemilu serentak 2019 dengan beragam platform. Hal itu memberikan situasi kerja koalisi yang tidak konsisten dan memunculkan beberapa sebab terjadinya kekalahan dalam pilpres, yaitu: Pertama, mekanisme kerja parpol koalisi tidak solid. Kedua, perilaku politik masyarakat yang dipengaruhi oleh pilkada DKI Jakarta 2017. Ketiga, adanya anggapan bahwa PDI-P identik dengan PKI. Keempat, pembunuhan karakter Jokowi-Ma’ruf. Kelima, evaluasi pemilih terhadap kinerja paslon. Keenam, telah tertanam wacana anti Jokowi di Kabupaten Tangerang sejak pilkada DKI Jakarta 2017.

POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA Djoni Gunanto
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Politisasi birokrasi di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah, pejabat hierarki atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar yang nantinya diharapkan akan mampu merebut kekuasaan tersebut. Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Data Grafik menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga oktober 2018, KASN menerima laporan pelanggaran netralitas ASN yang cukup tinggi yang terjadi terutama sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan. Kekhawatiran akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon, menjadi alasan utama sehingga terdapat tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia: Pertama, politisasi secara terbuka, Kedua, politisasi setengah terbuka dan Ketiga, politisasi secara tertutup. Dengan melakukan pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat incumbent, dengan iming-iming janji akan diberi jabatan atau perintah untuk mendukung atasannya, mobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada. Kesimpulan, Politisasi birokrasi di Indonesia masih banyak terjadi, Politisasi ini bisa datang dari legislatif maupun dari eksekutif dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. dari gejala-gejala mulai dari penggunaan fasilitas negara, mobilisasi pegawai negeri sipil, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekruitmen pegawai negeri baru, sampai pencopotan (depromosi) sekretaris daerah.

Page 2 of 7 | Total Record : 65

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 5 No. 2 (2024): Vol. 5 No. 2 (2024): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 5, No 1 (2024): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 2 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Lusi Andriyani

Contact Email
lusi.andriyani@umj.ac.id

Phone
+6281313188240

Journal Mail Official
jurnalindependen@umj.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Lusi Andriyani

Contact Email lusi.andriyani@umj.ac.id

Phone +6281313188240

Journal Mail Official jurnalindependen@umj.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, Indonesia

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Lusi Andriyani

Contact Email
lusi.andriyani@umj.ac.id

Phone
+6281313188240

Journal Mail Official
jurnalindependen@umj.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA