cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusi Andriyani
Contact Email
lusi.andriyani@umj.ac.id
Phone
+6281313188240
Journal Mail Official
jurnalindependen@umj.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 27219755     DOI : https://doi.org/10.24853/independen
Core Subject : Social,
Social Sciences
Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah jurnal nasional berbasis penelitian ilmiah, secara rutin diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2020 (versi online). Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengundang para dosen, peneliti, pengkaji, praktisi, industri, dan pemerhati serta mahasiswa S1/S2/S3, untuk mengirimkan paper atau artikel ilmiahnya. Paper yang masuk akan di-review secara peer-review. Setelah proses review selesai, hasil review akan diinformasikan kepada penulis paper melalui sistem Open Journal System (OJS). Jurnal Independen terbit 2 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS KETERLIBATAN POLITIK GENERASI MUDA DALAM ANIES BUBBLE DI MEDIA SOSIAL X Candra Nurdin Nugraha; Cecep Syafaatul Barkah; Lina Aulina; Tetty Herawaty; Lucky Taufik Sutrisno; Christin Dwi Putri Septian
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.6.1.13-20

Abstract

Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, muncul fenomena Anies Bubble di media sosial X yang telah menjadi salah satu wadah keterlibatan politik yang menarik perhatian generasi muda. Penelitian ini menggunakan kerangka Theory of Reasoned Action (TRA) untuk menganalisis keterlibatan politik generasi milenial dalam Anies Bubble. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan observasi media sosial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tiga faktor utama dan TRA adalah kualitas informasi, reputasi media, dan aktivitas pemasaran politik. Generasi muda dimotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam penyebaran informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Tingkat kepercayaan pengguna juga dipengaruhi oleh reputasi media sosial X sebagai tempat diskusi politik yang interaktif. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial X melalui fenomena Anies Bubble memainkan peran penting dalam membuka ruang untuk diskusi publik dan meningkatkan keterlibatan politik di generasi muda. Selain itu, aktivitas pemasaran politik yang inovatif melalui Anies Bubble menjadi strategi yang efektif untuk menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik. Studi ini menunjukan betapa pentingnya kampanye politik menggunakan media sosial dengan bijak untuk menjangkau kelompok muda secara lebih efektif. Kata kunci: Keterlibatan Politik, Generasi Muda, Media Sosial
HUBUNGAN KELAS MENENGAH, CIVIL SOCIETY, DAN DEMOKRASI: KAJIAN PERBANDINGAN GLOBAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Hamka Hendra Noer
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.6.1.21-36

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara pembangunan ekonomi, kelas menengah, dan civil society dalam mendorong demokratisasi, dengan fokus pada Indonesia serta perbandingan dengan negara maju dan berkembang. Berdasarkan kerangka modernisasi dan pemikiran Seymour Martin Lipset, demokrasi cenderung stabil di masyarakat yang memiliki tingkat kemakmuran, pendidikan, industrialisasi, dan urbanisasi yang tinggi. Di negara maju, kelas menengah berkembang melalui mekanisme pasar yang kompetitif, sehingga mereka relatif independen secara ekonomi dan aktif mendorong reformasi politik. Sebaliknya, di Indonesia, kelas menengah banyak terbentuk melalui patronase negara, sehingga perannya dalam proses demokratisasi terbatas dan cenderung mempertahankan status quo. Kajian ini juga menyoroti civil society sebagai alternatif jalur demokratisasi ketika kelas menengah tidak berfungsi secara optimal. Pengalaman dari Eropa Timur, Prancis, Jerman, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa civil society dapat memperkuat ruang publik, partisipasi politik, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara maupun pasar. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan civil society bergantung pada kemampuannya membangun jaringan lintas kelas, menjaga independensi dari negara, dan mempertahankan kebebasan sipil. Temuan ini menegaskan bahwa demokratisasi yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara basis ekonomi yang kuat, kelas menengah yang independen, dan civil society yang dinamis. Kata kunci: Kelas Menengah, Patronase Politik, Civil Society
KETERPILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024: STUDI KASUS FEBRI JEIN ANJAR Fahmi Anggraini Suryateja; Usni; Lusi Andriyani; Sri Yunanto
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.6.1.37-44

Abstract

Penelitian ini didasari atas peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut memberikan nuansa yang khas dalam dinamika perpolitikan tanah air. Ketentuan perundang undangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% baik di tingkat pusat maupun daerah. Objek penelitian Adalah Febri Jein Anjar, seorang petahana dari Partai Golongan Karya (Golkar), yang berhasil terpilih kembali di Pemilu 2024. Ia adalah sosok perempuan Muslim asal Gorontalo yang mampu bertahan selama tiga periode sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Penelitian ini menggunakan teori dari Peter Schroder dan Pierre Bourdieu. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Febri Jein Anjar menerapkan strategi ofensif dan defensif untuk memenangkan Pemilu selama tiga periode. Ia berhasil membangun jaringan politik dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Karakter Febri yang ramah, mudah beradaptasi, serta dermawan menjadi faktor penting yang mendorong kesuksesannya dalam meraih kemenangan selama tiga periode tanpa jeda. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan modal politik yang solid, modal sosial yang kuat, serta modal ekonomi yang mendukung tanpa memanfaatkan media sosial sebagai alat dalam strategi kampanyenya Kata kunci: Strategi Politik, Modalitas, Pemilu, Calon Legislatif, Papua Barat, Papua Barat Daya
STUDI KOMPARATIF PEMAKZULAN PRESIDEN: KASUS GUS DUR DAN PARK GEUN-HYE Hamanda Laudya Ariani; Iriyanti; R.A. Aulia Khairunnisa; Fakhira Aulia Andi Faisal; Devina Khozila Kirana
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.6.1.45-58

Abstract

Penelitian ini membandingkan mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia dan Korea Selatan melalui studi kasus Gus Dur (2001) dan Park Geun‑hye (2017). Masalah yang dikaji adalah bagaimana perbedaan kerangka konstitusional dan dinamika politik memengaruhi proses pemakzulan di kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek legalitas, prosedur, aktor, respon publik, dan outcome. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan Most Different Systems Design, studi pustaka terhadap dokumen resmi dan artikel akademik, serta analisis isi tematik untuk menelaah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakzulan Gus Dur bersifat politis dan bersandar pada keputusan DPR/MPR tanpa pengujian yudisial, sedangkan pemakzulan Park Geun‑hye mengikuti prosedur konstitusional lengkap dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, gerakan masyarakat sipil di Korea Selatan lebih terkoordinasi (“Candlelight Movement”), sedangkan tekanan publik di Indonesia lebih fragmentaris. Kesimpulannya, efektivitas mekanisme pemakzulan sangat bergantung pada keberadaan lembaga peradilan konstitusional yang independen dan partisipasi publik yang terstruktur. Rancangan kelembagaan dan budaya hukum menjadi kunci keberhasilan pemakzulan sebagai instrumen akuntabilitas. Kata kunci: pemakzulan presiden, komparatif, Gus Dur, Park Geun-hye, demokrasi
POLITIK ANTI KORUPSI: PERBANDINGAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA-MALAYSIA Ainul Ismah; Monica Indah Winarno; Mahardika; Raffi Rasya; Uccy Vela Nabila
INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.6.1.59-72

Abstract

Korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia, dua negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan strategi pemberantasan korupsi di kedua negara, dengan fokus pada peran lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM/MACC) di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-komparatif, dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen resmi, laporan lembaga antikorupsi, serta publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda: KPK mengadopsi strategi "Trisula" (penindakan, pencegahan, dan pendidikan), sedangkan SPRM berfokus pada lima pilar dalam National Anti-Corruption Strategy (NACS). Namun, keduanya menghadapi tantangan seperti intervensi politik, keterbatasan sumber daya, dan budaya koruptif yang mengakar. Kesimpulannya, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Kata kunci: Korupsi, Strategi Antikorupsi, KPK, SPRM, Indonesia-Malaysia

Page 7 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 5 No. 2 (2024): Vol. 5 No. 2 (2024): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 5, No 1 (2024): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 2 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 4, No 1 (2023): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 3, No 2 (2022): INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 2, No 2 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 2, No 1 (2021): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global More Issue