cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 202 Documents
 17   18   19   20   21 
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP UTANG PAJAK Janti Saragih; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Setia Jaya; Fendy Hutahaean
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26291

Abstract

Penelitian ini berhubungan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa wajib pajak ketika mengajukan keberatan atas utang pajak yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang di bidang perpajakan. Setiap wajib pajak mengharapkan agar sengketa keberatan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan dapat diselesaikan melalui putusan Hakim, tidak diadili dan diputus oleh otoritas perpajakan yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Masalah utama yang diangkat yaitu, mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas keadilan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan yang mengatur tentang penyelesian sengketa keberatan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa keberatan belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Adanya ancaman sanksi denda adiminsitrarif dalam upaya keberatan telah menimbulkan konflik norma dengan dengan UUD 1945.
EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH TERUTANG PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN HAK EKONOMI ANAK Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Panti Silaban; Lamhot Hutahaean; Muhenri Sihotang
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26297

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Page 21 of 21 | Total Record : 202

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026 Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue