cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 15   16   17   18   19 
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TERHADAP PENENTUAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENER MERIAH Aini, Quratul; Mukhlis, Mukhlis; Yusrizal, Yusrizal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16794

Abstract

 The birth of the Regional Education Council (MPD) institution was based on the Authority of the Aceh Government as regulated in Aceh Qanun Number 03 of 2006 concerning the organizational structure and work procedures of the Aceh regional education council. The Regional Education Council in Bener Meriah Regency is an independent institution and not an implementing element of the Regional Government and DPRK, it is a forum for increasing the role of education in the development of Bener Meriah Regency. This research aims to analyze the implementation of authority to determine regional policies as well as the obstacles between the Regional Education Council and the Bener Meriah Regency Government in implementing policies in education in Bener Meriah Regency.This research uses an empirical juridical method, qualitative research type, this research is descriptive, with the research location in Bener Meriah Regency, the location is the Regional Education Council. Data collection sources consist of primary data and secondary data, observation and interview data collection tools, research results are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be researched.Based on the research results, it shows that the Bener Meriah Regional Education Council, as a government agency, often encounters problems that can more or less affect the work system within the agency, both in carrying out programs and in other matters. However, despite all the shortcomings and limitations, several programs that have been planned have received real results in accordance with the desired expectations. This achievement will also be a stimulus for other employees to improve their performance so that all the programs that have been planned can be implemented well.It would be better for the Bener Meriah government to produce the latest Qanun, especially to regulate the MPD in the Bener Meriah Regency government so that they have more authority and can work together stronger. Also, MPD should give consideration to the government, then develop a concept for guidance and control of education implementation. 
IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Penelitian PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Blang Mangat) Yuliana, Yuliana; Herinawati, Herinawati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16973

Abstract

PNM Membina Ekonomi Rumah Sejahtera (PNM Mekar) adalah layanan permodalan kolektif bagi perempuan pengusaha mikro prasejahtera dalam rangka pengembangan usaha. Permasalahanya saat pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan ekonomi dengan modal usaha yang diberikan maka seharusnya menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak dapat diketahui ketika belum menjalankan usahanya. Namun dalam penerapan di PNM Mekaar ini, pada kenyataannya yang terjadi nasabah yang mengambil pinjaman pembiayaan untuk modal usahanya tetap wajib membayar meskipun usaha yang didirikannya mengalami kebangkrutan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat preskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan lokasi PNM Mekaar Cabang Blang Mangat Kota Lhokseumawe terutama di Gampong Kumbang Punteut. Berdasarkan hasil penelitian di temukan nasabah mengambil pinjaman pembiayaan bukan untuk modal usaha melainkan kebutuhan nasabah itu sendiri sehingga dana yang di keluarkan tidak tepat sasaran. Hambatan-hambatan yang terjadi yakni nasabah telat membayar, kebutuhan nasabah yang semain tinggi dalam kehidupan sehari-hari dan nasabah mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Kemudian hasil penelitian ini juga ditemukan pembiayaan yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah karena akad yang digunakan dalam pembiayaan ini tidak sepenuhnya menggunakan sistem murabahah atau bagi hasil.
PENERAPAN SANKSI UQUBAT TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE Husda, Edy; Jamaluddin, Jamaluddin; Hatta, Muhammmad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.18015

Abstract

Studi ini untuk mengetahui dampak penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk. Penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan memberikan efek jera. Dalam putusannya, Mahkamah Syariyah Lhoksukon menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 48 (empat delapan) bulan, sementara Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur Uqubat Tazir bagi orang yang sengaja melakukan pemerkosaan penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, dan paling lama 200 (dua ratus) bulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dampak penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan menyebabkan pelaku dihukum pidana penjara empat puluh delapan bulan, diharapkan menjadi efek jera dan pencegahan dimasa yang akan datang, serta perlindungan terhadap korban. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon dalam memutus perkara Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk adalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta didalam persidangan, baik saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, serta perundang-undangan yang berlaku.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DAPAT MENJADI CALON LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE Lubis, Muhammad Ikhsan; Inayah, Asti; Harahap, Salman Paris; Pradana, Adhitia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.18039

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap mantan narapidana dapat menjadi calon legislatif dalam penyelenggaraan Good Governance. Penelitian menunjukan bahwa demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia berdasarkan konsep negara demokrasi yang senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik. Hasil Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 merupakan norma baru yaitu pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman dan tidak membatasi hak konstitusional dijamin Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, dan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat dalam berintegritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang harus berdasarkan undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Lembaga KPU.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Aulia, Aulia; Nur, Muhammad; Sulaiman, Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.19122

Abstract

Kejaksaan menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan penanganan kasus korupsi dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk melalui penghentian penyidikan yang mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010: Mengatur prioritas penanganan perkara korupsi yang masuk dalam kategori big fish, serta himbauan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara menggunakan pendekatan restorative justice bagi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks hukum pidana korupsi berfokus pada pemulihan aset negara yang hilang atau dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana merupakan upaya penting dalam pemulihan aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian dapat dijadikan dasar yang efektif untuk efisiensi pengelolaan keuangan negara, dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Implementasi dari konstruksi hukum ini memerlukan kebijakan yang tepat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) menawarkan kerangka kerja yang berguna dalam menganalisis kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010. Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, EAL membantu mengevaluasi kebijakan penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian, mengutamakan penggunaan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus dengan kerugian kecil. Implementasi yang tepat dari pendekatan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan ekonomi tercapai secara optimal.
PENERAPAN KOMPETENSI RELATIF PADA PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA WANPRESTASI Yasa, I Wayan; Santyaningtyas, Ayu Citra; Cindy Gayatri, Annisa Zerlina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20046

Abstract

Penerapan kompetensi relatif pada pengadilan perlu untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kewenangan mengadili suatu perkara. apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan negeri yang tidak berwenang, maka akan diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima atau ditolak. penerapan kompetensi relatif pada pengadilan negeri diatur dalam Pasal 118 HIR. Pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/Pn. Skh dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/Pn. Son. hakim memutus perkara wanprestasi dengan amar putusan tidak dapat diterima karena tidak berwenang secara relatif. upaya hukum yang dilakukan atas putusan tersebut yaitu banding atau mengajukan perkara kembali kepada pengadilan negeri yang berwenang secara relatif.
PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM: SEBUAH TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Riyansyah, Muhd Wildan; Febriyani, Emiliya; Tantamin, Tantimin
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia dan Kota Batam. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, terkhusus terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur dalam UUPTPPO yang berlaku sejak tahun 2007. Permasalahan yang sering terjadi dalam menanggulangi kasus TPPO adalah terkait substansi hukum atau pengaturan. Dalam konteks ini sosiologis kriminologi, ditemukan faktor penyebab terjadinya TPPO antara lain tingkat kualitas pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, perliaku konsumtif, faktor geografis, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Selain masalah substansi hukum, permasalahan lainnya adalah terkait struktur hukum atau aparat penegak hukum. Bentuk upaya preemtif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menangani kasus TPPO adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Peraturan Walikota Batam Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Kota Batam. Keberapaan peraturan tersebut merupakan upaya yang jelas dilakukan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya belum optimal dan maksimal.
SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL APLIKASI X (TWITTER) MELALUI METODE ROMANCE SCAM Riyandono, Aji Yudo
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20623

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pembuktian dan hambatan penyidik dalam cybercrime tindak pidana pelecehan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka dengan pendekatan literatur atau kepustakaan. Sumber data terdiri dari data primer berupa studi pustaka serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara literatur atau studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, pertama, hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual dan penyebaran produk pornografi berbasis Romance scam melalui aplikasi X (Twitter) terdapat pada KUHAP. Meskipun begitu, sistem pembuktiannya masih tergolong lemah dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kedua, hambatan penyidik dalam menemukan barang bukti tindak pidana tersebut terkait sumber daya manusia dan minimnya personil penyidik yang mengikuti pendidikan khusus cybercrime dalam tindak pidana pelecehan seksual melalui  romance scam. Kemampuan/kualitas dan jumlah personil penyidik setiap unit cybercrime harus memadai dan diperhatikan guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya secara maksimal.Kata kunci: Alat Bukti, Hambatan Penyidik, Cybercrime
PERAN KESADARAN ETIKA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM Imani, Almania Mista; Basoeky, Unggul
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20777

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang Kode Etik Notaris untuk memastikan bahwa profesi notaris dijalankan dengan profesionalisme, motivasi, tanggung jawab, dan nilai moral yang tinggi. Kode Etik Notaris mengatur aturan moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan wajib diikuti oleh setiap anggota yang menjalankan tugas sebagai notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh lembaga yang netral dan independen untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara menelusuri dan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yang meliputi hukum positif, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kode etik notaris, sesuai dengan UUJN, berperan krusial dalam meningkatkan profesionalitas. Dengan menetapkan standar perilaku, mengatur kewajiban profesional dan mengelola konflik kepentingan, kode etik membantu memastikan notaris menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang tinggi. Karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum privat dan berperan penting dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian. Menekankan bagaimana kesadaran etika secara langsung mempengaruhi kualitas profesi notaris dan kontribusinya terhadap penegakan hukum.
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Nomor 33/Pid.B/2022/PN.Tkn dan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Tkn) Arafah, Arafah -
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20849

Abstract

Disparity in criminal sentences is basically a phenomenon that often occurs in criminal law enforcement efforts. Disparity is the application of unequal punishment to the same crime (Same Offence) or to crimes whose dangerous nature can be compared (Offences of Comparable Seriousness) without a clear justification. Disparity in sentencing can be found in many cases, one of which occurred at the Takengon District Court in Decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and Number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn. This research is an empirical legal research with a case approach that examines court decisions. The data sources in this study consist of two forms, namely primary data sources obtained from interviews with respondents and informants. In addition, it also uses secondary data sources which are divided into three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collected was then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study found that the occurrence of disparity in sentencing in Decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Decision Number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and Decision Number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn, occurred due to several things including 1) the factor of the judge's freedom in assessing. 2) The factor of differences in aggravating and mitigating circumstances between the three cases. 3) The factor of differences in the consequences caused by the perpetrators in the three cases. The disparity in sentencing in aggravated theft cases, especially in Decision Number 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, Decision Number 33/Pid.B/2022/PN.Tkn and Decision Number 13/Pid.B/2022/PN.Tkn is something that is permissible and common. The disparity in these three cases was formed automatically because each case has its own legal facts which are different from each other

Page 17 of 19 | Total Record : 187

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue