cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 15   16   17   18   19 
TRANSFORMASI PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PROGRAM LAWPRENEUR: MEWUJUDKAN LULUSAN BERDAYA SAING GLOBAL DI ERA INDUSTRI 5.0 Sari, Nuzulia Kumala; Anggono, Bayu Dwi; Suarda, I Gede Widhiana; Arundhati, Gautama Budi; Marwan, Awaludin
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20968

Abstract

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat pada era Industri 5.0 menuntut adanya lulusan hukum yang tidak hanya memahami hukum secara teknis tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan dan teknologi. Program LawPreneur merupakan suatu langkah strategis untuk mencetak lulusan hukum yang memiliki keahlian tambahan dalam bidang bisnis berbasis hukum dan teknologi. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan lulusan hukum dan kebutuhan pasar akan profesional hukum yang siap bersaing, dan berinovasi di sektor legal-tech. Dalam beberapa tahun terakhir, lulusan hukum dihadapkan pada tantangan baru di pasar kerja. Selain peran tradisional seperti advokat, jaksa, atau hakim, muncul kebutuhan terhadap peran inovatif seperti konsultan hukum bagi bisnis teknologi, pengelola startup hukum, dan profesional hukum di perusahaan digital. Sebagai respons, Program LawPreneur menawarkan pendidikan yang mengintegrasikan hukum, kewirausahaan, dan teknologi, didukung oleh mitra-mitra bisnis, salah satunya HeyLaw. Melalui pelatihan dan magang, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola bisnis hukum berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi Program LawPreneur di fakultas hukum dalam membentuk profil lulusan yang kompeten dalam kewirausahaan hukum berbasis teknologi, serta mengidentifikasi arah pengembangan LawPreneur untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja dan memenuhi kebutuhan industri 5.0.  Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif interaktif, dengan memvalidasi data melalui triangulasi sumber. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini mencakup rekomendasi strategis bagi pengembangan Program LawPreneur, peningkatan keterampilan lulusan, dan pemetaan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri 5.0. Penelitian ini selaras dengan roadmap Riset Unggulan UNEJ yang berfokus pada daya saing lulusan dan kesiapan menghadapi era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA Pratiwi, Debbry Eka Nuradityas; Yasa, I Wayan; Puspitho Andini, Pratiwi
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.21103

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sektor yang menopang pertumbuhan perekonomian negara, salah satunya yakni ekonomi pembangunan. Berkembangnya ekonomi digital melalui e- commerce disebut menjadi tantangan langsung bagi produsen lokal. Ditambah lagi mudahnya masyarakat mengakses marketplace yang langsung terhubung dengan barang luar negeri menambah maraknya para importir barang. Oleh karenanya, penelitian ini berfokus menganalisa mengenai kepastian hukum dan bentuk perlindungan hukum dari penggantian label kadaluarsa makanan impor, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas terjadinya penggantian label pada produk makanan impor yang kadaluarsa. Hasil dari pembahasan penelitian ini yakni Kepastian hukum dari penggantian label produk makanan impor adalah adanya peraturan mengenai ketentuan pelabelan kemasan makanan dan adanya regulasi yang mengatur ketentuan label produk kemasan makanan. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan atas penggantian label produk makanan impor berupa perlindungan preventif maupun represif yang mengacu pada asas- asas perlindungan konsumen. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila mendapati kecurangan produk bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Tanggung jawab dari Pelaku Usaha kepada konsumen atas terjadinya penggantian label pada produk makanan impor yang kadaluarsa adalah berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan apabila ditemukan kerugian medis, atau bisa juga dengan pemberian santunan.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE Nasir, Muhammad; Ramadhan, Muhammad Adam
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The satisfaction of the people of the city of Lhokseumawe with the system of government and also the services provided by the district of the town is not maximum. There are still some communities that feel unsatisfied with the services provided. The aim of this research is to analyze the application of the principles of good governance, obstacles, and efforts made to the public service in the offices of the Lhokseumawe Civil Records and Population Service. The research method uses qualitative methods with an empirical jurisprudence approach, using data from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques include interviews and documentation, as well as data analysis descriptively. Based on the results of the research, the application of the principles of good governance to the public service in the offices of the Lhokseumawe Civil Registration and Population Service has gone well. But there are still some problems. The obstacles faced are related to human resources, budget, understanding, and public awareness. The efforts are being made to improve the training programs, conduct e-KTP recordings for candidate beginner voters by going directly to schools, cooperate with private authorities and the central government, propose the addition of mobile e-KTP recording units that can reach hard-to-reach areas, educate about digital data security, and ensure that the IKD system used has met strict security standards. 
PENJATUHAN VONIS NIHIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) Hasanah, Rapikah; Nur, Muhammad; Yulia, Yulia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdakwa Benny Tjokrosyahputo melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada dua perkara yakni Pada perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya terdakwa di jatuhi pidana penjara seumur hidup sedangkan pada kasus PT ASABRI terdakwa di kenakan voni nihil, vonis nihil dinilai bertentangan dengan keadilan masyarakat dan negara dirugikan oleh perbuatan terdakwa. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelian yuridis normatif, pendekatan penelitian pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), sifat penelitian preskriftif, sumber data berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier, teknik pengumpulan data studi pustaka (library research), dan  analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan vonis nihil dalam tinak pidana korupsi adalah pasal 67 KUHP. Hadirnya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, salah satunya hukum pidana dalam Vonis Nihil. apabila dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, tanpa subsider penjara. Penjatuhan vonis nihil dalam tindak pidana korupsi, berdasarkan teori kemanfaatan hukum bahwa tujuan pemberian sanksi pidana penjara untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Putusan ini memastikan keadilan bagi masyarakat dan negara melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai hukuman retributif bagi terpidana, yang mengakibatkan efek penjeraan dan pemiskinan sesuai dengan ketidakadilan yang diderita masyarakat dan negara.
ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH SYARYAH TAKENGON NOMOR 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn oleh MAHKAMAH SYARIYAH ACEH NOMOR 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh TENTANG PERKARA CERAI GUGAT febriana, fazilah
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatanperceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipangil untuk menghadiri sidang tersebut.Namun dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syariyah Takengon dengan register perkara Nomor112/Pdt.G/2023/MS.Tkn Tergugat tidak dipanggil untuk menghadiri persidangan sehingga putusan tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Syariyah Aceh Nomor Perkara 70/Pdt.G/2023/Ms.Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn pada tingkat pertama dan pada putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh pada tingkat bandingtentang perkara Cerai Gugat serta akibat hukum dari pembatalan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitianyuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim di dalam memutuskan perkara Nomor112/Pdt.G/2023/MS.Tkn sudah memenuhi prinsip benar, baik, dan adil dengan mempertimbangkan landasan yuridis,sosiologis dan filosofi akan tetapi setelah Terugat mengajukan banding, Putusan dalam tingkat banding nomor70/Pdt.G/2023/MS.Aceh perkara Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn ternyata tidakmemanggil Pembanding yang semula Tergugat tidak memanggil Terbanding mengakibatkan persidangan yangdilaksanakan batal dan tidak sah, sehingga putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn dibatalkan oleh hakim dalamtingkat banding yang memenuhi unsur sosiologis para pihak. Sehingga akibat hukumnya putusan pengadilan tingkatpertama sudah tidak mempunyai daya ikat dan daya laku lagi terhadap suami istri yang bersangkutan, sehinggaPenggugat dan Tergugat tetap sah sebagai suami istri.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PENGAKTIFAN KEMBALI KARTU TELEPON SELULER YANG SEBELUMNYA TELAH DIGUNAKAN OLEH PELANGGAN TELEKOMUNIKASI (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah) lubis, ainun syuhadah
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi dan Pasal 28G UUD 1945 menjamin kerahasiaan informasi pelanggan dan perlindungan privasi setiap warga negara. Namun, pengaktifan kembali kartu seluler yang telah digunakan dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan data dan kurangnya informasi kepada konsumen, yang mengancam privasi dan rasa aman konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen, faktor penyebab, dan upaya PT. Telkomsel terkait pengaktifan kembali kartu. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum mencakup kewajiban penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan data sesuai UU No. 36 Tahun 1999 dan UU No. 27 Tahun 2022, serta menghapus data pelanggan lama. Faktor regulasi dan habis masa aktif menyebabkan pengaktifan kembali nomor. PT. Telkomsel menghapus data pelanggan lama, memberi pemberitahuan, memperbaiki prosedur pengelolaan data, dan melakukan edukasi mengenai hak privasi dan keamanan data.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) Rusli, Rusli; Faisal, Faisal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini untuk untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon dan menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon dalam memberikan pembinaan. Pembinaan narapidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mendidik, melatih, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode yuridis empiris, dan bersifat preskriptif, data diperoleh melalui data primer, sekunder dan tersier serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon telah berjalan secara efektif dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan yang diterapkan mencakup pembinaan kepribadian melalui pendidikan agama yang difasilitasi oleh Pesantren Daruttaubah serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan di bidang pengelasan. Namun, efektivitas pelaksanaan pembinaan masih belum optimal pada sejumlah aspek tertentu yang memerlukan evaluasi dan peningkatan. Hambatan dalam pembinaan narapidana berupa over crowded, kekurangan sarana dan prasarana olahraga, kondisi Lapas yang tidak memadai dan langganan banjir, ketersediaan air bersih yang terbatas, dan kompetensi pegawai/petugas. Upaya yang telah dilakukan antara lain pemberian remisi, memperkuat koordinasi diantara stakeholder, meningkatkan ketersediaan air bersih, dan peningkatan kualitas SDM petugas.
THE URGENCY OF SHARIA LAW IN THE FORMATION OF INTERNATIONAL TRADE CONTRACTS BASED ON THE BLUE ECONOMY Khoiruddin, Amir
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the urgency of applying Sharia law in the formation of international trade contracts based on the principles of the blue economy. Sharia law emphasizes justice, transparency, and ethical business conduct values that are increasingly relevant in the development of sustainable marine-based trade practices. As global trade intensifies, integrating Sharia principles into international contracts faces notable legal challenges due to the diversity of legal systems among countries, including civil law, common law, and hybrid systems. Using a normative juridical method and applying conceptual, statutory, and sociological approaches, this research explores practical mechanisms for incorporating Sharia law into international contracts, such as through choice of law clauses, Sharia-compliant arbitration forums, and harmonized legal frameworks. The study also analyzes the role of Indonesia’s national regulations specifically Law Number 7 of 2014 on Trade and Law Number 17 of 2008 on Shipping in facilitating Sharia-compliant maritime trade, alongside the strategic position of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in promoting cross-border legal harmonization. Findings indicate that the integration of Sharia law into international trade contracts not only reinforces ethical and sustainable economic governance but also offers a viable model for inclusive and equitable global commerce in alignment with the core values of the blue economy. Keywords: Sharia Law, International Trade Contracts, Blue Economy, Legal Harmonization, Islamic Law.
OPTIMALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM SEKTOR BLUE ECONOMY UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KELAUTAN DI INDONESIA Pratama, Dedo Indra
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam sektor kelautan yang dapat dioptimalkan melalui konsep ekonomi biru. Namun dalam praktiknya, pengembangan perdagangan internasional kelautan masih menghadapi berbagai tantangan hukum sektor yang berpotensi menghambat upaya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur perdagangan sektor laut dalam konteks blue economy, serta menganalisis tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan regulasi, lemahnya pengawasan hukum, dan belum optimalnya integrasi prinsip dalam kebijakan perdagangan kelautan. Selain itu, peraturan nasional belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional seperti UNCLOS, SDGs, dan prinsip perdagangan hijau. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum melalui harmonisasi lintas kebijakan sektor, pembentukan payung hukum khusus tentang ekonomi biru, penguatan kapasitas penegakan hukum, serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat pesisir. Reformasi ini penting untuk mewujudkan sektor kelautan yang berdaya saing global namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum kelautan yang progresif, integratif, dan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan agar Indonesia dapat mengoptimalkan potensi maritimnya di kancah global secara adil dan ekologis. Kata Kunci: Ekonomi Biru , Hukum Kelautan, Perdagangan Internasional, Keberlanjutan, Indonesia.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Di Wilayah Perairan Indonesia -, Ferdiansyah Putra Manggala; Katrin Nada; Nurul Laili Fadhilah
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan pemerintah Indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan nasional, serta konsekuensi hukum administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran. Banyak penangkapan ikan oleh nelayan yang tidak memiliki izin penangkapan di perarian Indonesia. Sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi Negara, maka pengawasan oleh pemerintah harus hadir di dalamnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen, laporan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, di mana sanksi administratif yang diterapkan saat ini masih dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Pembahasan mengungkapkan pentingnya penguatan dimensi edukatif dan partisipatif dalam strategi pengawasan, serta perlunya rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Page 18 of 19 | Total Record : 187

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue