cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 202 Documents
 17   18   19   20   21 
Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) Maftukhin, Maftukhin
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan sidang perceraian oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Rembang, karena hukum telah mengatur agar Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan/atau karena pemeriksaan perkaranya bersifat sederhana dan penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cepat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum atas pemeriksaan perkara perceraian yang di lakukan oleh hakim tunggal Di Pengadilan Agama Rembang serta bagaimana implementasi putusan yang diambilnya. pemeriksaan perkara perceraian tidak termasuk dalam pemeriksaan perkara yang bersifat sederhana dan penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara cepat, apalagi dasar legitimasi yang dipakai oleh Pengadilan Agama Rembang dalam memeriksa perkara perceraian dengan menggunakan hakim tunggal hanya berdasarkan pada surat izin dari Mahkamah Agung Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tertanggal 18 Juli 2018, yang pada intinya Pengadilan Agama Rembang kekurangan hakim, padahal lulusan sarjana hukum pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta jumlahnya sangat banyak dari tahun ketahun, apalagi sampai tahun 2025 kebijakan tersebut belum juga diperbaiki dengan cara merekrut hakim pengadilan agama dari lulusan terbaik yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, maka kebijakan dan praktik tersebut sangat Inkonstitusional karena tidak sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Perbuatan Wanprestasi Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Sinambela, Vanessa Putri; Sitepu, Irtianus Prananta
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus wanprestasi masih marak terjadi di Indonesia bahkan sampai bersengketa ke pengadilan (litigasi). Per tanggal 17 Mei 2025 terdapat 15.656 perkara yang berkaitan dengan wanprestasi berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, satu diantaranya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 150/Pdt.G/2024/PN Bpp. Penggugat perkara a quo mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak melaksankan kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. Skripsi berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Perbuatan Wanprestasi Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan No.150/Pdt.G/2024/PN Bpp)" Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.150/Pdt.G/2024/PN Bpp, riset ini mengkaji sejumlah persoalan mendasar, seperti bagaimana pengaturan pengalihan hak atas tanah menurut hukum Indonesia, upaya hukum yang dapat ditempuh debitur saat terjadi wanprestasi, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait penyerahan sertifikat tanah yang tidak terlaksana. Riset ditujukan agar penelaahan alasan yuridis di balik putusan pengadilan dalam sengketa tersebut, pemahaman tata hukum yang mengatur peralihan hak atas tanah di Indonesia, serta identifikasi langkah yang dapat diambil debitur apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak. Pendekatan yang diaplikasikan ialah deskriptif-analitis dalam riset hukum normatif. Data sekunder dipakai, diperoleh melalui telaah dokumen serta telaah pustaka, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Temuan riset menunjukkan beberapa transaksi hak atas tanah seperti jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, hibah, kemudian pinjam pakai diakomodasi dalam hukum Indonesia. Pasal 1243 Kitab UU Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur apabila terjadi wanprestasi. Pasal ini mengatur, Apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan lalai, atau jika tindakan yang diwajibkan tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka tuntutan atas biaya, kerugian, serta bunga akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat diajukan.
WAKIL KEPALA DAERAH TANPA PERAN: KRISIS RELASI KEKUASAAN DI DAERAH Dairani, Dairani
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan kolektif dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia mensyaratkan sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, praktik politik lokal menunjukkan banyak kasus di mana wakil kepala daerah terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Artikel ini mengeksplorasi krisis relasi kekuasaan antara kepala daerah dan wakilnya, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Dengan pendekatan kualitatif normatif dan analisis terhadap kasus-kasus aktual, tulisan ini menunjukkan bahwa disfungsionalisasi peran wakil kepala daerah berakar pada ketidaktegasan regulasi, rivalitas politik pasca-pilkada, serta absennya mekanisme pembagian kewenangan yang adil dan transparan. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi norma dalam UU Pemerintahan Daerah dan desain sistem pilkada agar jabatan wakil kepala daerah bukan sekadar simbol elektoral, melainkan elemen substantif dalam tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan efektif.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE Novianti, Denia; Mukhlis, Mukhlis
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini untuk memahami optimalisasi pelaksanaan peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Lhokseumawe, serta mengetahui efektivitas dari peran kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe didasarkan pada fakta bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang merusak tatanan pemerintahan dan menghambat pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode hukum empiris, dan bersifat preskriptif, data diperoleh melalui data primer dan data sekunder serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan peran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe berjalan secara optimal dan dilakukan melalui beberapa langkah. Efektivitas peran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi terbukti cukup baik melalui keberhasilan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berbagai kasus korupsi. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya korupsi yang mengakar dan hambatan dalam koordinasi antar lembaga.
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI): LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON RECIDIVISTS OF ONLINE GAMBLING (CASE STUDY IN THE DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE OF THE CITY OF KEDIRI) Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Residivis merupakan narapidana yang secara sah telah melakukan tindak pidana berulang yang mana dalam kasus pada penelitian ini mengenai kasus tindak pidana perjudian online. Hal tersebut merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemberian sanksi pidana dan juga untuk mengevaluasi dampak terhadap residivis pada sistem peradilan pidana. Studi kasus ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yang didukung oleh wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan studi literatur hukum pidana. Hasil penelitian ditunjukkan terkait pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam menuntut residivis tindak pidana perjudian online yang meliputi aspek yuridis seperti, riwayat kejahatan, beratnya tindak pidana, dan kepentingan korban. Terkait dengan aspek non-yuridis yang digunakan terdapat seperti kondisi sosial dan efek jera bagi pelaku. Penuntutan terhadap residivis tindak pidana perjudian online cenderung lebih berat dibanding pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana perjudian online, harapan dapat menimbulkan efek jera dan efek pencegahan khusus. Namun, praktiknya banyak penuntutan yang terlalu represif tanpa upaya rehabilitatif justru dapat berpotensi memperkuat dari siklus residivisme ini terlebih di Indonesia sendiri tindak pidana perjudian online semakin marak. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan yang baik antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan pembinaan yang lebih terarah. Penelitian ini juga direkomendasikan agar nantinya Kejaksaan Negeri Kota Kediri lebih dapat mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam menangani residivis guna mencapai keadilan yang lebih komprehensif. Kata Kunci: Pertimbangan Jaksa, Residivis, Tindak Pidana Perjudian Online. Abstract Recidivists are convicts who have legally committed repeated criminal acts, which in the case of this research is a case of online gambling. This is a serious challenge in the criminal justice system in Indonesia, especially in the effectiveness of law enforcement. This research aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in the process of imposing criminal sanctions and also to evaluate the impact of recidivism on the criminal justice system. This case study uses an empirical juridical approach with a qualitative method supported by interviews with Public Prosecutors at the Kediri City District Attorney's Office and a study of criminal law literature. The results of the research are shown regarding the considerations of the Public Prosecutor at the Kediri City District Attorney's Office in prosecuting recidivists for online gambling crimes which include juridical aspects such as, criminal history, the severity of the criminal offense, and the interests of the victim. Related to the non-juridical aspects used, there are social conditions and deterrent effects for the perpetrators. The prosecution of online gambling recidivists tends to be more severe than first-time offenders, hoping to create a deterrent effect and a special prevention effect. However, in practice, many prosecutions that are too repressive without rehabilitative efforts can potentially strengthen this cycle of recidivism, especially in Indonesia where online gambling crimes are increasingly prevalent. Therefore, a good balance is needed between strict law enforcement and more targeted coaching policies. This research is also recommended so that in the future the Kediri City District Attorney's Office can integrate a restorative approach in dealing with recidivists in order to achieve more comprehensive justice. Keywords: Prosecutor’s Consideration, Recidivist, Online Gambling Crime.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP REFORMASI REGULASI ARBITRASE DI INDONESIA TERKAIT PERAN STRATEGIS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Putra, Aditya Rizky; Anggriawan, Teddy Prima
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses penyelesaian sengketa seperti arbitrase juga mengalami transformasi substansial sebagai akibat dari dampak globalisasi terhadap sistem hukum internasional. Tren ini mengharuskan pemutakhiran undang-undang arbitrase Indonesia agar lebih konsisten dengan norma global dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada para pelaku bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara strategis menanggapi perubahan yang ditimbulkan oleh globalisasi melalui reformasi undang-undang arbitrase di Indonesia. Penelitian ini, yang menggunakan teknik yuridis normatif di samping metode perundang-undangan dan konseptual, menyimpulkan bahwa sistem arbitrase nasional memerlukan reformasi untuk memperbaiki kekurangannya, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan peradilan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Selain fungsi vitalnya dalam administrasi prosedur arbitrase, tugas BANI sebagai lembaga arbitrase domestik adalah untuk mendorong harmonisasi prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, meningkatkan daya saing sistem hukum Indonesia, dan sebagainya. Untuk menciptakan sistem arbitrase yang dapat beradaptasi, adil, dan dapat bersaing di seluruh dunia, negara dan lembaga arbitrase harus melakukan reformasi bersama secara menyeluruh dan kooperatif. Kebijakan negara dan kemampuan kelembagaan organisasi arbitrase nasional harus bekerja sama agar perubahan regulasi dapat berhasil, menurut hasil yang diperoleh. Sangat penting untuk menyelaraskan undang-undang prosedur arbitrase dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan fitur-fitur penting hukum nasional. Sistem arbitrase yang kontemporer, dapat dipercaya, dan kompetitif secara global adalah apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia melalui inisiatif-inisiatif ini. Kata Kunci: Arbitrase, BANI, Globalisasi, Reformasi Regulasi, Peran Strategis BANI.
Gugatan Pembatalan Pemegang Hak Desain Industri Kaca Helm (Studi Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024) Hapsari, Erdita; Dani Widiyanti, Ikarini; Puspaningrum, Galuh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum terhadap desain yang baru dan orisinal. Dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran dan mengarah pada sengketa hukum serta pembatalan hak desain industri. Sengketa desain industri antar pelaku usaha terjadi seperti pada Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang merupakan sengketa desain industri kaca helm milik Verawati sebagai Penggugat dan Sumarno sebagai Tergugat. Lalu, Penggugat mengajukan banding dan akhirnya ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung dan keluar-lah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan desain industri mempunyai hak untuk dilindungi bagi pelaku usaha pemegang hak tersebut, serta alasan dan pertimbangan hukum dalam sengketa pembatalan desain industri, termasuk ganti rugi dan hukuman penjara hingga 4 tahun (Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000). Dalam Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024, desain dianggap baru jika tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Penggugat gagal membuktikan keberadaan desain sebelumnya, sehingga pendaftaran desain Tergugat sah. Putusan ini menekankan pentingnya bukti kuat dan pemahaman hak-hak hukum.
PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK (Studi Penelitian Pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe) Yusrizal Yusrizal; Yulia Yulia; Sulaiman Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.21350

Abstract

Penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali diwujudkan dalam bentuk Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam kegiatan pendaftraran tanah pertamakali secara sporadik merujuk pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan rumah susun dan pendaftaran Tanah dengan tujuan agar sanggahan keberatan dapat diajukan dalam masa pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik, kendala dalam penerapannya serta upaya mengatasinya dan akibat hukum apabila tidak diterapkan asas publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah peratama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) dengan wawancara (interview) dan Literatur (library research). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan ketentuan namun pelaksanaanya masih ada yang kurang yaitu para Keuchik Gampong yang bersangkutan tidak melaksanakan pengumuman langsung di objek tanah yang sedang dimohon hak dan ditempat keramaian lainnya selain di papan informasi Gampong. Kendalanya yaitu masih lemahnya pemahaman masyarakat dan Kechik terhadap proses pendafataran tanah dan hukum pertanahan. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe terus mengarahkan kepada Keuchik agar pengumuman dapat dilakukan secara efektif sesuai kondisi masyarakat setempat dan memberikan pemahaman tentang potensi permasalahan dibidang pertanahan. Akibat hukum apabila asas publisitas tidak diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe akan terbit sertipikat hak atas tanah yang dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan demikian sertipikat tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Disarankan kepada Kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar punya database kontak person Keuchik dan menerapkan sistem tanda tangan elektronik pada penguman, kepada Keuchik dalam menerapkan asas publisitas dapat melakukan pengumuman tepat di objek tanah yang dimohon hak agar mudah diketahui publik. Kepada penyanggah agar dapat mencari informasi tentang alur proses serta ketentuan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. 
EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TAHUN 2025 (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Sudana Bambang Suganda; Muhammad Hatta; Marlia Sastro
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.23143

Abstract

The effectiveness of law in legal action or reality can be known if someone states that a legal rule has succeeded or failed to achieve its objectives, then it is usually known whether its influence has succeeded in regulating certain attitudes or behaviors so that they are in accordance with its objectives or not. The effectiveness of law means that the effectiveness of law will be highlighted from the objectives to be achieved, namely the effectiveness of law. One of the efforts that is usually made so that society complies with legal rules is to include its sanctions. The research method used in this thesis research is empirical legal research. This empirical legal research is also often referred to as sociological legal research or field research, which starts from primary data, namely data obtained directly from the community as the first source through field research activities. Primary data is obtained through observation and interview activities. Based on the results of research on the effectiveness of implementing diversion for children who commit crimes in the juvenile criminal justice system, it can be implemented well, even quite a few cases have been successfully diverted, although there are still cases that fail to be diverted because both parties do not agree, so it can be said that diversion has failed, but it can be concluded that diversion is one of the effective ways that can be done in resolving children's cases. It is recommended that law enforcement efforts for children's cases be more assertive and provide a deterrent effect so that it can reduce crimes committed by children, and several factors must also be given more attention, both from parents, the child's social environment, and a strong faith must be instilled in children so that children can protect themselves from the desire to commit crimes that should not be committed by adults or even the children themselves.
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Muhammad Jabirullah; Muhammad Nur; Malahayati Malahayati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.23894

Abstract

Abstrak Tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) dalam waktu damai merupakan suatu perbuatan pidana yang harus diterapkan hukuman pidana sesuai yang diatur pada Pasal 86 Ke-1 KUHPM. Namun THTI juga dapat diterapkan hukuman disiplin militer apabila THTI tidak lebih dari 4 (empat) hari berdasarkan Pasal 8 huruf b KUHDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai, efektivitas penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai, upaya meningkatkan efektifitas hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pelaksanaan hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai yaitu: laporan kepada Komandan selaku ANKUM, pencarian, penahanan, pemeriksaan/ penyidikan, persidangan, dan eksekusi putusan. Efektivitas penerapan hukuman disiplin kurang efektif, karena terjadi beberapa kendala, yaitu: kegagalan dalam pencarian pelaku, batas waktu pencarian singkat, keterbatasan petugas pencarian, ada niat pelaku THTI melarikan diri dari Kesatuan. Upaya meningkatkan efektifitas hukumannya yaitu: meningkatkan ilmu intelijensi kepada petugas, mempercepat penanganan perkara, meningkatkan hubungan komunikasi dengan keluarga prajurit. Saran kepada ANKUM dalam hal penerapan hukuman disiplin kepada Pelaku THTI, agar menyampaikan perintah lisan untuk lakukan pencarian setelah Anggota nya tidak hadir dijam Apel pagi pada hari pertama. Kepada petugas pencarian, agar meningkatkan keterampilan dalam hal pencarian atau pelacakan, dengan cara mengikuti kursus intelijen berjenjang, belajar dari pengalaman senior, serta jalin hubungan komunikasi yang intens sesama Intel dikesatuan lain. Kata Kunci: THTI, Waktu Damai, Hukum Disiplin Militer. Abstract Unauthorized absence (Tindak pidana tidak hadir tanpa izin/ THTI) during peacetime constitutes a criminal offense that must be subject to criminal punishment as stipulated in Article 86 paragraph (1) of the Military Criminal Code (KUHPM). However, military disciplinary sanctions may also be applied for unauthorized absence not exceeding four (4) days, pursuant to Article 8 letter b of the Military Disciplinary Law (KUHDM). This study aims to examine and analyze: (1) the implementation of military disciplinary sanctions for offenders of THTI during peacetime; (2) the effectiveness of applying military disciplinary sanctions to such offenders; and (3) efforts to enhance the effectiveness of military disciplinary sanctions for unauthorized absence during peacetime. This study employs an empirical legal research method. The data are collected qualitatively from primary and secondary sources. The collected data are then analyzed and systematically organized to obtain a clear understanding of the issues under investigation. The research findings indicate that the implementation process of military disciplinary sanctions for offenders of THTI during peacetime consists of the following stages: reporting to the Commander as the competent authority (ANKUM), search, detention, investigation, trial, and execution of the decision. However, the effectiveness of disciplinary sanctions is limited due to several challenges, including failure in locating the offenders, short search time limits, limited search personnel, and the intent of THTI offenders to flee from their military unit. Efforts to enhance the effectiveness of the sanctions include: improving intelligence training for personnel, accelerating case handling, and strengthening communication with soldiers’ families. Suggestions for the Commanding Officer (ANKUM) regarding the imposition of disciplinary sanctions on THTI offenders include issuing an immediate verbal order to initiate a search upon the absence of a service member from the morning roll call on the first day. For search personnel, it is recommended to enhance their search and tracking skills through participation in tiered intelligence courses, learning from the experiences of senior personnel, and establishing strong and continuous communication with intelligence officers in other units. Keywords: THTI, Peacetime, Military Disciplinary Law.

Page 19 of 21 | Total Record : 202

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026 Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue