cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 15   16   17   18   19 
Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) Maftukhin, Maftukhin
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan sidang perceraian oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Rembang, karena hukum telah mengatur agar Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan/atau karena pemeriksaan perkaranya bersifat sederhana dan penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cepat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum atas pemeriksaan perkara perceraian yang di lakukan oleh hakim tunggal Di Pengadilan Agama Rembang serta bagaimana implementasi putusan yang diambilnya. pemeriksaan perkara perceraian tidak termasuk dalam pemeriksaan perkara yang bersifat sederhana dan penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara cepat, apalagi dasar legitimasi yang dipakai oleh Pengadilan Agama Rembang dalam memeriksa perkara perceraian dengan menggunakan hakim tunggal hanya berdasarkan pada surat izin dari Mahkamah Agung Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tertanggal 18 Juli 2018, yang pada intinya Pengadilan Agama Rembang kekurangan hakim, padahal lulusan sarjana hukum pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta jumlahnya sangat banyak dari tahun ketahun, apalagi sampai tahun 2025 kebijakan tersebut belum juga diperbaiki dengan cara merekrut hakim pengadilan agama dari lulusan terbaik yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, maka kebijakan dan praktik tersebut sangat Inkonstitusional karena tidak sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Perbuatan Wanprestasi Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Sinambela, Vanessa Putri; Sitepu, Irtianus Prananta
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus wanprestasi masih marak terjadi di Indonesia bahkan sampai bersengketa ke pengadilan (litigasi). Per tanggal 17 Mei 2025 terdapat 15.656 perkara yang berkaitan dengan wanprestasi berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, satu diantaranya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 150/Pdt.G/2024/PN Bpp. Penggugat perkara a quo mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak melaksankan kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. Skripsi berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Perbuatan Wanprestasi Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan No.150/Pdt.G/2024/PN Bpp)" Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.150/Pdt.G/2024/PN Bpp, riset ini mengkaji sejumlah persoalan mendasar, seperti bagaimana pengaturan pengalihan hak atas tanah menurut hukum Indonesia, upaya hukum yang dapat ditempuh debitur saat terjadi wanprestasi, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait penyerahan sertifikat tanah yang tidak terlaksana. Riset ditujukan agar penelaahan alasan yuridis di balik putusan pengadilan dalam sengketa tersebut, pemahaman tata hukum yang mengatur peralihan hak atas tanah di Indonesia, serta identifikasi langkah yang dapat diambil debitur apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak. Pendekatan yang diaplikasikan ialah deskriptif-analitis dalam riset hukum normatif. Data sekunder dipakai, diperoleh melalui telaah dokumen serta telaah pustaka, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Temuan riset menunjukkan beberapa transaksi hak atas tanah seperti jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, hibah, kemudian pinjam pakai diakomodasi dalam hukum Indonesia. Pasal 1243 Kitab UU Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur apabila terjadi wanprestasi. Pasal ini mengatur, Apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan lalai, atau jika tindakan yang diwajibkan tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka tuntutan atas biaya, kerugian, serta bunga akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat diajukan.
WAKIL KEPALA DAERAH TANPA PERAN: KRISIS RELASI KEKUASAAN DI DAERAH Dairani, Dairani
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan kolektif dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia mensyaratkan sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, praktik politik lokal menunjukkan banyak kasus di mana wakil kepala daerah terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Artikel ini mengeksplorasi krisis relasi kekuasaan antara kepala daerah dan wakilnya, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Dengan pendekatan kualitatif normatif dan analisis terhadap kasus-kasus aktual, tulisan ini menunjukkan bahwa disfungsionalisasi peran wakil kepala daerah berakar pada ketidaktegasan regulasi, rivalitas politik pasca-pilkada, serta absennya mekanisme pembagian kewenangan yang adil dan transparan. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi norma dalam UU Pemerintahan Daerah dan desain sistem pilkada agar jabatan wakil kepala daerah bukan sekadar simbol elektoral, melainkan elemen substantif dalam tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan efektif.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE Novianti, Denia; Mukhlis, Mukhlis
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini untuk memahami optimalisasi pelaksanaan peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Lhokseumawe, serta mengetahui efektivitas dari peran kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe didasarkan pada fakta bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang merusak tatanan pemerintahan dan menghambat pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode hukum empiris, dan bersifat preskriptif, data diperoleh melalui data primer dan data sekunder serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan peran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe berjalan secara optimal dan dilakukan melalui beberapa langkah. Efektivitas peran Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi terbukti cukup baik melalui keberhasilan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berbagai kasus korupsi. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya korupsi yang mengakar dan hambatan dalam koordinasi antar lembaga.
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI): LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON RECIDIVISTS OF ONLINE GAMBLING (CASE STUDY IN THE DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE OF THE CITY OF KEDIRI) Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Residivis merupakan narapidana yang secara sah telah melakukan tindak pidana berulang yang mana dalam kasus pada penelitian ini mengenai kasus tindak pidana perjudian online. Hal tersebut merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemberian sanksi pidana dan juga untuk mengevaluasi dampak terhadap residivis pada sistem peradilan pidana. Studi kasus ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yang didukung oleh wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan studi literatur hukum pidana. Hasil penelitian ditunjukkan terkait pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam menuntut residivis tindak pidana perjudian online yang meliputi aspek yuridis seperti, riwayat kejahatan, beratnya tindak pidana, dan kepentingan korban. Terkait dengan aspek non-yuridis yang digunakan terdapat seperti kondisi sosial dan efek jera bagi pelaku. Penuntutan terhadap residivis tindak pidana perjudian online cenderung lebih berat dibanding pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana perjudian online, harapan dapat menimbulkan efek jera dan efek pencegahan khusus. Namun, praktiknya banyak penuntutan yang terlalu represif tanpa upaya rehabilitatif justru dapat berpotensi memperkuat dari siklus residivisme ini terlebih di Indonesia sendiri tindak pidana perjudian online semakin marak. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan yang baik antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan pembinaan yang lebih terarah. Penelitian ini juga direkomendasikan agar nantinya Kejaksaan Negeri Kota Kediri lebih dapat mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam menangani residivis guna mencapai keadilan yang lebih komprehensif. Kata Kunci: Pertimbangan Jaksa, Residivis, Tindak Pidana Perjudian Online. Abstract Recidivists are convicts who have legally committed repeated criminal acts, which in the case of this research is a case of online gambling. This is a serious challenge in the criminal justice system in Indonesia, especially in the effectiveness of law enforcement. This research aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in the process of imposing criminal sanctions and also to evaluate the impact of recidivism on the criminal justice system. This case study uses an empirical juridical approach with a qualitative method supported by interviews with Public Prosecutors at the Kediri City District Attorney's Office and a study of criminal law literature. The results of the research are shown regarding the considerations of the Public Prosecutor at the Kediri City District Attorney's Office in prosecuting recidivists for online gambling crimes which include juridical aspects such as, criminal history, the severity of the criminal offense, and the interests of the victim. Related to the non-juridical aspects used, there are social conditions and deterrent effects for the perpetrators. The prosecution of online gambling recidivists tends to be more severe than first-time offenders, hoping to create a deterrent effect and a special prevention effect. However, in practice, many prosecutions that are too repressive without rehabilitative efforts can potentially strengthen this cycle of recidivism, especially in Indonesia where online gambling crimes are increasingly prevalent. Therefore, a good balance is needed between strict law enforcement and more targeted coaching policies. This research is also recommended so that in the future the Kediri City District Attorney's Office can integrate a restorative approach in dealing with recidivists in order to achieve more comprehensive justice. Keywords: Prosecutor’s Consideration, Recidivist, Online Gambling Crime.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP REFORMASI REGULASI ARBITRASE DI INDONESIA TERKAIT PERAN STRATEGIS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Putra, Aditya Rizky; Anggriawan, Teddy Prima
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses penyelesaian sengketa seperti arbitrase juga mengalami transformasi substansial sebagai akibat dari dampak globalisasi terhadap sistem hukum internasional. Tren ini mengharuskan pemutakhiran undang-undang arbitrase Indonesia agar lebih konsisten dengan norma global dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada para pelaku bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara strategis menanggapi perubahan yang ditimbulkan oleh globalisasi melalui reformasi undang-undang arbitrase di Indonesia. Penelitian ini, yang menggunakan teknik yuridis normatif di samping metode perundang-undangan dan konseptual, menyimpulkan bahwa sistem arbitrase nasional memerlukan reformasi untuk memperbaiki kekurangannya, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan peradilan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Selain fungsi vitalnya dalam administrasi prosedur arbitrase, tugas BANI sebagai lembaga arbitrase domestik adalah untuk mendorong harmonisasi prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, meningkatkan daya saing sistem hukum Indonesia, dan sebagainya. Untuk menciptakan sistem arbitrase yang dapat beradaptasi, adil, dan dapat bersaing di seluruh dunia, negara dan lembaga arbitrase harus melakukan reformasi bersama secara menyeluruh dan kooperatif. Kebijakan negara dan kemampuan kelembagaan organisasi arbitrase nasional harus bekerja sama agar perubahan regulasi dapat berhasil, menurut hasil yang diperoleh. Sangat penting untuk menyelaraskan undang-undang prosedur arbitrase dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan fitur-fitur penting hukum nasional. Sistem arbitrase yang kontemporer, dapat dipercaya, dan kompetitif secara global adalah apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia melalui inisiatif-inisiatif ini. Kata Kunci: Arbitrase, BANI, Globalisasi, Reformasi Regulasi, Peran Strategis BANI.
Gugatan Pembatalan Pemegang Hak Desain Industri Kaca Helm (Studi Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024) Hapsari, Erdita; Dani Widiyanti, Ikarini; Puspaningrum, Galuh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum terhadap desain yang baru dan orisinal. Dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran dan mengarah pada sengketa hukum serta pembatalan hak desain industri. Sengketa desain industri antar pelaku usaha terjadi seperti pada Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang merupakan sengketa desain industri kaca helm milik Verawati sebagai Penggugat dan Sumarno sebagai Tergugat. Lalu, Penggugat mengajukan banding dan akhirnya ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung dan keluar-lah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan desain industri mempunyai hak untuk dilindungi bagi pelaku usaha pemegang hak tersebut, serta alasan dan pertimbangan hukum dalam sengketa pembatalan desain industri, termasuk ganti rugi dan hukuman penjara hingga 4 tahun (Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000). Dalam Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024, desain dianggap baru jika tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Penggugat gagal membuktikan keberadaan desain sebelumnya, sehingga pendaftaran desain Tergugat sah. Putusan ini menekankan pentingnya bukti kuat dan pemahaman hak-hak hukum.

Page 19 of 19 | Total Record : 187

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue