cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nitaria Angkasa
Contact Email
lawmuhammadiyah@gmail.com
Phone
+6281272533316
Journal Mail Official
lawmuhammadiyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. 34111 Prodi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Muhammadiyah Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Metro
ISSN : 2549113X     EISSN : 2580166X     DOI : https://doi.org/10.24127
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review" : 6 Documents clear
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Windy Nurcahyanai
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.503 KB)

Abstract

penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu alasan filosofis, sosiologis, historis dan praktis. Wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbalbalik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi.
PERJAJIAN WANPRESTASI TERHADAP PENGUSAHA MAKANAN KECIL Natalia Intan Permatasari
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.72 KB)

Abstract

Bentuk Hukum Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjual adalah Melihat apa saja ketentuan dalam pemenuhan perjanjian yaitu isi dari perjanjian dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, Ibu Santi menyepakati untuk menjual 100 gorengan dalam satu hari, namun akibat kelalaian Ibu Santi tidak menjual seratus dalam satu hari yaitu hanya menjual 50 dalam satu hari menyebabkan kerugian bagi Ibu Ratih Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa : 1) Memberikan sesuatu 2) Berbuat sesuatu 3) Tidak berbuat sesuatu dan Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Perjanjian Dalam Pelaku Usaha Kecil dengan Penjual adalah Dari kerugian tersebut, Ibu Santi seharusnyalah mengganti kerugian terhadap kerugian yang diderita IBu Ratih terhadap 50 Gorengan yang tidak terjual, bentuk kerugian dapat dilihat berdasarkan Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga, maka kerugia tersebut diganti dengan modal awal terhadap 50 gorengan kepada Ibu Ratih, atas kelalaian yang dilakukan oleh Ibu Santi.
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAN NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG Intan Pelangi
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.357 KB)

Abstract

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana narkotika oleh pelaku (bandar narkotika) bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan bandar narkotika ini sendiri masih memiliki harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penjualan narkotika, sehingga setelah terpidana narkotika tersebut bebas dari lembaga pemasyarakatan mantan narapidana ini dapat mengulangi tindak pidana yang sebelumnya ia lakukan, bahkan terdapat juga jaringan pengedaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau bahkan dapat membentuk jaringan yang lebih besar dan tetap menjalankan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut adalah bukti nyata dari dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pengedar tindak pidana narkotika. Oleh karenanya upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika ini menjadi penting bukan hanya menjadi sebuah penegakan hukum semata terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian itu sendiri melainkan juga sebagai upaya pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana narkotika.
FIDUSIA TERHADAP HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN Girang Jayanto
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.277 KB)

Abstract

Today, many consumer finance companies, especially motorcycle financing, are experiencing rapid development and have sprung up with offers of various convenience. Finance company engaged in the financing of motorcycles, specifically for the brands of Honda, Yamaha and Suzuki through consumer financing agreements with the guaranteed surrender of ownership rights in a fiduciary manner. Based on the results of research and discussion obtained that the status of ownership of motor vehicles in the consumer agreement is on the debtor. However, because the motorized vehicle is used as a fiduciary guarantee, the ownership rights of the motor vehicle are transferred to the consumer finance company until the payment of all debtor loan installments is paid. The legal consequence of this fiduciary transfer of ownership rights is that the debtor no longer holds the ownership rights to the motorcycle and only has the borrower's right to use the motorcycle. Transfer of ownership from the debtor to the creditor results in the debtor not having the right to hand over the motorbike to another party as it is being transferred because the motorcycle is collateral for the debtor's debt to Perusahaan Pembiayaan.
EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN Ervandi Dimas Pambudi
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.764 KB)

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hal tersebut diatur oleh mediator dan akan menyimpulkan dua kesimpulan yaitu mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil yang telah ditentukan oleh mediator dan kemudian kalau mediasi berhasil akan di berikan kesepakatan perdamaian yang telah ditanatangani oleh para pihak dan Kekuatan Hukum Mediasi Oleh Mediator di Luar Pengadilan adalah Kekuatan Hukum dari kesepakatan berdamai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdata.
PENCABUTAN AGRARISCHE WET 1870 DAN LAHIRNYA UUPA NO 5 TAHUN 1960 SEBAGAI CERMIN KEDAULATAN BANGSA PENTA PETURUN
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.44 KB)

Abstract

Hukum agraria tidak bisa dilepaskan dengan persoalan politik hukum. Dilihat dari sudut sejarah pemberlakuan hukum agraria di Indonesia, dimulai berdirinya VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda pada bulan Maret 1602, menjadi awal cikal bakal penguasaan Belanda atas wilayah Indonesia, sampai dengan pemberlakuan “Agrarische Wet”1870. Setelah Indonesia Merdeka, terbit UUPA No. 5/1960 yang didalamnya berisi pencabutan “Agrarische Wet”1870 secara yuridis normatif nampak sekali merupakan produk politik hukum nasional mengatur tentang kedaulatan atas, Tanah, Air, Udara dan seisinya. Tujuan lahirnya UUPA No. 5/1960 untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana menjadi landasan falsafah yang merupakan wujud dari jelmaan Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar”. Dengan yuridis normatif, analisis data kualitatif ini menegaskan bahwa pemberlakuan UUPA No. 5/1960 dan pencabutan “Agrarische Wet”1870 cermin dari kedaulatan Bangsa Indonesia.  

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review More Issue