cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
EVALUASI KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI FASCA APRIL YANDI NIM. E1011131020
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1778

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sebab – sebab keberhasilan maupun kegagalan dari keputusan Bupati dalam mencapai tujuannya baik tujuan skala mikro serta melihat  peran Pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tentang penetapan kawasan konservasi serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Evaluasi keputusan tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara aplikatif keputusan Bupati Kapuas Hulu No 144 Tahun 2003 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kawasan konservasi telah dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, namun belum optimalnya dalam mencapai tujuan keputusan yang diharapkan. Hal yang menyebabkan belum optimalnya tujuan keputusan karena tidak adanya tapal batas antara wilayah konservasi dan Desa Tanjung Lasa, kurang efektifnya usaha yang dilakukan untuk masyarakat sekitar kawasan konservasi, kurangnya lapangan pekerjaan dan masyarakat masih bergantung pada hasil alam serta kurangnya kreatif dan inovatif masyarakat . kesimpulan dari penelitian ini, belum optimalnya pelaksanaan tujuan skala mikro keputusan bupati Kapuas hulu tentang penetapan kabupaten Kapuas hulu sebagai kabupaten konservasi. Kata-kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kawasan Konservasi, Taman Nasional Betung Kerihun
PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA Teddy E1011131141 Hermawan; Martoyo Martoyo; Pardi Pardi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.021 KB) | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepala desa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi, memotivasi dan peran informasional dan faktor-faktor penyebab kurang berperannya kepala desa dalam pembangunan. Penelitian ini didasarakan atas permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, masih banyak hasil pembangunan yang tidak terpakai dan terawat. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualtitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber  dan trianggulasi teknik. Penelitian ini menggunakan teori peran pemimpin birokrasi menurut pasolong (2008, 33-35) yaitu; 1) Peran pengambilan keputusan. Kepala desa dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, hampir setiap perencanaan pembangunan di musyawaratkan bersama masyarakat; 2)  Peran mempengaruhi, memotivasi. kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat; 3) Peran informasional. Kepala Desa Rantau Panjang memiliki kinerja yang cukup baik dalam melakukan koordinasi. Kepala desa melaporkan kepada BPD dan  kelompok organisasi masyarakat yang ada di desa sejauh mana pembangunan telah terlaksana, apa saja kelemahannya dan kendalanya untuk di evaluasi kembali; 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa. Faktor Pendukung : kewibawaan dan kekuasaan. Faktor Penghambat : Kondisi penduduk, Fasilitas dan peralatan. Saran penulis kepada kepala desa, Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci: Peran, Pemimpin, Pengaruh, Motivasi, Pembangunan, Partisipasi
STRATEGI PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PEMASANGAN REKLAME KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK Akhmad Syafrandana E.21108006
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.256 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i1.310

Abstract

Issues regarding the number of billboards that have sprung up in various forms, it is very possible breaches of the installation of billboards. Methods This study is a descriptive research research that can be interpreted as a problem-solving procedure is investigated by describing or depicting the state of the subject and object of research at the present time based on the facts that appear or as they are. The purpose of this study to describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of Pontianak revenue to the commercial installation of billboards in the city of Pontianak and to describe the strategies and the efforts undertaken by the Regional Revenue Office of Pontianak in supervising and regulating the installation of billboards. This could be a lesson that there is less power is maximized to minimize weaknesses. It is expected that this analysis will continue to try and increase the strength of revenue by optimally so that weaknesses can be overcome. Strategy and the efforts undertaken by the Regional Revenue Office of Pontianak in supervising and regulating the installation of billboards already well underway. But there are still obstacles, including lack of equipment and lack Officer. Ability or competence of staff support for the officers felt not maximized. This can be seen from the Section II Field and floating. Keywords: Control, Strategy, Advertising, Commercial.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TELAGA BIRU KECAMATAN PONTIANAK UTARA ERVI YUNI ASTUTI WIDODO NIM. E21112004
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.479 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1499

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Telaga Biru Kecamatan Pontianak Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait dalam pelayanan yang diberikan puskesmas kepada masyarakat. Pelayanan informasi yang diberikan masih belum maksimal, ketepatan waktu yang masih kurang memuaskan, perilaku pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Parasuraman, Zeithaml & Berry tentang 5 indikator kualitas layanan meliputi tangibles (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty (empati). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan kualitas layanan kesehatan meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty. Berdasarkan atas wawancara dan hasil observasi bahwa kualitas layanan belum memenuhi harapan. Kata-kata Kunci: Kualitas, Pelayanan dan Puskesmas
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PADA BAGIAN UNIT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ELISABET DWISULASTI E1012161135
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2298

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Prestasi Kerja pada Bagian Unit Laboratorium  Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Permasalahan yang diangkat bersumber masih kurangnya pegawai memperhatikan disiplin waktu, seperti waktu jadwal masuk kantor, jam pulang dan penambahan jam istrirahat  yang sudah ditetapkan maupun disiplin dalam memakai pakaian seragam. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif. Yang memberikan ulasan atau interprestasi terhadap data dan informasi yang diperoleh, sehingga menjadi lebih bermakna dari pada sekedar penyajian dalam bentuk angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti ketentuan hari  kerja, jam kerja dan pakaian kerja dalam pelaksanaan  tugas dan fungsi masih dirasakan rendah, hal tersebut terlihat dari ketaatan pegawai mengenai jam kerja masih terlihat masih belum maksimal, penggunaan waktu kerja pegawai terlihat belum optimal yang mana waktu masuk kantor yang sudah diatur selalu diabaikan dan pegawai belum sepenuhnya mentaati aturan-aturan yang berlaku di kantor dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pimpinan sehingga masih ada pegawai yang tidak mentaati aturan disiplin. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran yaitu dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, maka Kepala Bagian perlu bersikap tegas dalam menindak pegawai yang tidak mentaati segala bentuk aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin pegawai. Kata Kunci: Implementasi, Disiplin Pegawai, Prestasi Kerja.   
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 12 PONTIANAK KOTA Muhammad Firman Mauludy E.21109107
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.17 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i3.197

Abstract

The writing ofthisarticleaimstodescribehow theimplementation ofBOSPrograminPublic Elementary School12PontianakCity, bothwithinthe organization, Interpretation, Applicationandconstraintsfaced.This studyincluded in thedescriptive studywithqualitativeanalyzesare focus on theprocess of organizing, intepretation, andapplicationsin the process ofimplementation ofthe BOSprogram.Thewriting ofthisarticleaims to describe, analyzeandassessthe process ofimplementation of theBOSprogram.Resultsofresearchinthe field showsthat theimplementation ofthe BOS programisrunning optimallyand in accordancewith the rulesandprocedures have been establishedandcontinue tocoordinatewith relatedparties, such astheparents,school committees, anddepartments ofeducation in bothlocal and centralso thatthe implementation ofthe BOS programwillrun properly. Keywords: Implementation of the BOS, BOS Organizing Implementation, Interpretation Program Implementation BOS, BOS Program Application Implementation
PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT SYARIF MUHAMMAD FARIED NIM. E21109040
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.713 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1163

Abstract

Tujuan Peneltian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya, tidak sebanding dengan volume kegiatan anggota yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedewanan. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Hukum dan Humas, Kepala Sub Bagian Komisi, Kepanitiaan dan Fraksi, Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah, Kepala Sub Bagian Keprotokolan, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, 4 (empat) orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2014-2019 sebagai orang yang mendapatkan pelayanan oleh Sekretariat DPRD, dan 4 (empat) orang staf 2 (dua) pada Bagian Persidangan yang berhubungan langsung di dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu staf Komisi-Komisi, dan 2 (dua) orang staf Fraksi-Fraksi, staf alat kelengkapan DPRD (Badan Anggaran, Badan Musyawarah). Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimatan Barat, dari segi produktivitas cukup optimal,  Anggota  DPRD Provinsi Kalimatan Barat menilai sikap pegawai Sekretariat DPRD dalam merespon keluhan dari anggota DPRD sudah cukup baik. Kinerja pegawai Sekretariat DPRD dari segi kualitas layanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Kalimatan Barat cukup optimal. Hal tersebut tercermin dari sikap pegawai Sekretariat DPRD yang senantiasa memberikan pelayanan yang sopan, Adapun faktor yang mendukung pegawai Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota  DPRD Provinsi Kalimatan Barat adalah tingginya komitmen pegawai Sekretariat DPRD untuk bekerja secara optimal dalam melayani anggota DPRD. Saran yang direkomendasikan yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat terus meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan terus meningkatkan kualitas kerja maupun efisiensi kerja, selain itu pikah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat diharapkan agar meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, serta menambah pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Anggota  DPRD Provinsi Kalimatan Barat. Kata-kata Kunci :  Peran,  Sekretariat DPRD, Kinerja Anggota  DPRD Provinsi Kalimatan Barat
STRATEGI POLITIK PASANGAN H. HILDI HAMID DAN IDRUS PADA PILKADA DI KECAMA TAN SIMP ANG HILIR KABUPATEN KA YONG UTARA TAHUN 2013 SUKADRI NIM. E02112014
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2058

Abstract

Penelitian   ini  dimaksudkan   untuk    memberikan   pemahaman   tentang   "Strategi Politik  Pasangan  H. Hildi  Hamid  dan Idrus  pada Pilkada  di Kecamatan   Simpang Hilir  Kabupaten  Kayong  Utara  Tahun  2013",  Tujuan  Penelitian  ini adalah  untuk mendeskripsikan    dan  menganalisis   strategi  politik  yang  digunakan   pasangan  H. Hildi  Hamid  dan  Idrus  pada  Pilkada   Kabupaten   Kayong  Utara  tahun  2013  di Kecamatan    Simpang   Hilir.   Ada  2  (dua)   konsep   teori   yang  digunakan   dalam penelitian    ini   yaitu   konsep    strategi   of ens if   dan   konsep   strategi    defensive. Penelitian    ini   didasarkan    pada   penelitian    kualitatif,    dengan   tipe   penelitian deskriptif  analisis.  Data  primer  dikumpulkan   melalui  wawancara  yang  dilakukan dengan    informan.    Data    sekunder    dikumpulkan    melalui   studi   pustaka    dan dokumentasi.    Penelitian    ini   dilakukan    di  Kabupaten    Kayong    Utara.   Hasil penelitian   menunjukkan   bahwa  Strategi  Politik  Pasangan   H.  Hildi  Hamid   dan Idrus  pada Pilkada  di Kecamatan   Simpang  Hilir  Kabupaten  Kayong  Utara  Tahun 2013 menggunakan  strategi  ofens if (menyerang)  dan strategi  defensive (bertahan).Hal  ini  mengantarkan   pasangan   H.  Hildi  Hamid   dan  Idrus  untuk memperoleh suara  di Kecamatan   Simpang  Hilir  yakni  5.594  suara  atau 36.93  persen  dan di 6 (enam)  Kecamatan  memperoleh  suara sebesar 21.355 suara atau 41 persen. Kata-kata Kunci    :   Strategi    Politik,    Pilkada,    Kabupaten    Kayong Utara,    2013
KUALITAS PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU KUNING DI KANTOR DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LANDAK CHRISTIRIO SAMIL BOBOS NIM. E01108063
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3512.223 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i4.829

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan, tingkat kepuasan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak. Permasalahan kurangnya kedisplinan para pegawai selaku pelayan masyarakat, pelayanan masih lambat, masih ada pencari kerja yang diwakilkan dalam pembuatan kartu kuning dengan menggunakan oknum dalam pegawai dinas sosial, adanya keluhan dan kurangnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan pembuatan Kartu Kuning dalam ketepatan waktu pelayanannya tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan karena masih banyak yang membuat kartu kuning menunggu petugas yang belum datang, tingkat kepuasan pelayanannya kurang memuaskan karena masih ada petugas pelayanan Kartu Kuning yang kurang memberikan sikap menyenangkan kepada pembuat Kartu Kuning. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Kartu Kuning tidak memuaskan. Saran yang peniliti sampaikan yaitu pada loket pembuatan Kartu Kuning Kabupaten Landak harus ada yang menjaga dan perlu penambahan stafnya, agar pengguna tidak menunggu lama dan kecepatan pelayanan akan lebih baik. Jadwal yang dibuat seharunya sudah diperhatikan oleh petugas pembuat Kartu Kuning dan perlu untuk pihak Dinas Sosial merumuskan kembali jadwal yang ada ke petugas agar tepat waktu. Perlu peningkatan fasilitas dan kebersihan ruangan khusus untuk ruang pembuatan Kartu Kuning agar suasananya akan lebih nyaman. Kata-kata kunci : Kualitas, Pelayanan, Kartu Kuning.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS RIRIN ARIANI NIM. E21112017
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1807

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu sistem bagi hasil belum jelas, pengelolaan retribusi parkir yang masih minim, dan adanya pungutan liar, dengan fokus penelitian mengenai proses implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas (studi kasus di tepi jalan umum pasar tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah lokasi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan subjek penelitian adalah kasi lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, kepala UPTD Kecamatan Tebas, juru parkir yang bertugas di Kecamatan Tebas, serta masyarakat pengguna jasa dan lahan parkir selaku wajib retribusi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones (1991) meliputi pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Organisasi, sebagai pelaksana kebijakan yakin UPTD Kecamatan Tebas yang diserahkan oleh Dinas Perhubungan sebagai penangguang jawab dalam bidang perparkiran. Dalam proses implementasi kebijakan ini SOP tidak menjadi acuan kebijakan dan sumber daya keuangan belum mencukupi. Interpretasi, mengenai isi dan tujuan telah dipahami oleh semua petugas dan sudah disosialisasikan, namun  sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui isi dan tujuan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Aplikasi, pedoman program hanya berdasarkan pada Perda No 9 Tahun 2011dan pelaksanaan yang bersifat dinamis sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan UPTD Kecamatan Tebas. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi

Page 10 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue