cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 35   36   37   38   39 
PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TANPA TERINDIKASI KORUPSI DI KALBAR (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Kalbar) E21110021, hardimansyah
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.433

Abstract

Artikel ini merupakan ekstraksi hasil penelitian penulis dalam rangka skripsi Program SI Ilmu Administrasi Negara.  Fokus  penelitian ini berkaitan dengan koordinasi ada dua permasalahan yaitu : 1.  Akurasi data penerima yang tidak ada cek lanjutan data penerima program dengan realisasi di lapangan. 2.  Hubungan kerja antara pelaksana (atasan dengan ) yang belum terjalin sebagaimana mestinya.  Dipilihnya kedua fokus diatas untuk menghindari persepsi masyarakat atau para pengamat bahwa dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat adalah jalan pintas di dalam korupsi. Dengan persepsi demikian hakikat dana hibah dan bantuan sosial menjadi tidak berarti baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Padahal, hal yang sebenarnya adalah dana hibah dan bantuan sosial merupakan komitmen Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat ditengah kesulitan ekonomi atau dalam rangka penguatan kelembagaan sosial. Kata Kunci : Koordinasi Pengelolaan, Dana Hibah, Bantuan Sosial.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK NIM. E01112059, MUHAMMAD TAQYUDDIN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1509

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan konsumen atas peredaran produk pangan tanpa ijin edar (TIE) oleh Badan POM RI di Kota Pontianak. Adanya hambatan berkaitan dengan masih banyak temuan peredaran produk pangan tanpa ijin edar di Kota Pontianak dan masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak. Penulis menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:158) yang mengatakan bahwa ada variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sebagai berikut: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ukuran dasar dan tujuan kebijakan, tujuan implementasi perlindungan konsumen sudah tercapai dan dimengerti oleh para implementor. (2) sumber kebijakan, Sumber Daya Manusia dari BBPOM dan LPKL KALBAR masih kekurangan personil, dan dari segi anggaran tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terhadap LPKL KALBAR dalam melaksanakan kebijakan, sedangkan sumber daya peralatan sudah tersedia. (3) karakteristik badan pelaksana, bahwa agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang sudah menjadi prosedur kerja. (4) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, sudah menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara sesama agen pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun komunikasi yang terjalin antara agen pelaksana dengan masyarakat masih belum sepenuhnya berhasil. (5) kecenderungan pelaksana, secara repon, kontrol dan pengetahuan terhadap kebijakan sudah cukup baik. (6) kondisi ekonomi, sosial, dan politik, bahwa kondisi ekonomi dan sosial pada masyarakat masih belum mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi politik pada masyarakat sudah cukup baik. Implementor harus lebih meningkatkan sistem pengawasan di setiap sarana. Serta sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan merata agar masyarakat mengetahui dan mendukung adanya sebuah kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen. Kata-kata Kunci: Kinerja, implementasi, kebijakan, perlindungan konsumen.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA NIM: E1011141003, SINTIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2319

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai program keluarga harapan di Kecamatan Kuala Mandor B oleh Dinas Sosial, dan  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Kuala Mandor B peneliti menggunakan teori George Edwards III yang terdiri dari empat aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Kuala Mandor B belum berhasil, hal ini  dikarenakan masih adanya permasalahan dalam implemtasi program keluarga harapan tersebut seperti 12,21% rumah tangga sangat miskin yang tidak mendapatkan dana bantuan program keluarga harapan , hanya ada 1 pendamping program keluarga harapan yang seharusnya ada 3, 11 orang penerima dana bantuan program keluarga harapan yang menerima seharusnya tidak menerima. Saran dari penelitian ini adalah untuk Dinas Sosial serta pendamping PKH harus ada peningkatan sarana dan prasarana serta harus ada peningkatan kemampuan para pelaksana agar implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Kuala Mandor B berhasil.Kata kunci : Implmentasi, Program Keluarga Harapan, rumah tangga sangat miskin
IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NO 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN PEMAHAN KABUPATEN KETAPANG Ihwan E.01109001, Miftahul
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.204

Abstract

The writing of this research is aimed to give a definition aboutMinimum Standard of Basic Education which must be applied by Institutiot of education Ketapang regency to increase the education service in ketapang regency. The problem in this research is the condition of the teacher resource is not only less in quantity but also in quality teachersquality. And the condition of the infrastructure is still not good enough.  Results from this research is indicate that the process implementation of Minimum Standard of Basic Education in  pemahan  sub regency is not  less than the maximum. The essential cause of  not maximal  this implementation process is low  attention of officers to directly involve in the field and just rely on the UPPK officers who are less in the number of employees that causing the employees less sensitive of actual needs which perceived by the schools. Thus, in giving aid educators and infrastructure is uneven. Beside that, in the process of implementation, inexistence of standard operating procedures (SOP) than became an obstacle as well as the recruitment of teachers by the government is not in accordance with the needs on the field. Tofollowing the phenomena, officer  Institution of education in Ketapang regency must do anobservation on the field directly to find out the needs that should take precedence in improving educational services. Adding UPPK officers in a sub regency and recruit  a competent educators according to the needs of existing schools in the field. Keyword : Minimum Standart Service of Education, Basic Education, Quality of education.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KONTEKS KESETARAAN GENDER PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU NIM. E01112033, YOSI MARSELINA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1182

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Kesetaraan gender khususnya pengembangan karier perempuan pada Satpol PP Kabupaten Sanggau. Permasalahan pengembangan SDM dalam Konteks Kesetaraan gender ini menarik untuk diteliti karena masalah pengembangan SDM merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya pengembangan karier perempuan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Belum adanya kepastian bagi anggota TPK dijadikan PNS, Penugasan ke lapangan masih belum terjadwal dan perempuan masih jarang ditugaskan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori Mary Guy tentang 3 (tiga) determinan dalam pengembangan karier perempuan yaitu kesempatan, kekuasaan, dan proporsi (jumlah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kesempatan yang dimiliki perempuan untuk menjadi anggota Satpol PP masih sedikit sehingga secara otomatis jumlah perempuan untuk menjadi anggota juga menjadi sulit untuk ditingkatkan, selain itu masih kecilnya kemungkinan anggota TPK untu menjadi PNS masih sulit. (2) kekuasaan sudah cukup baik, hanya saja pembagian tugas masih belum terorganisasi dengan cukup baik, jadwal masih berdasarkan pada anggota yang tidak terikat tugas lain. (3) jumlah atau proporsi jumlah anggota masih sangat kurang dari yang seharusnya dimiliki oleh Satpol PP, jumlah anggota perempuan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota laki laki. Kata-kata kunci : pengembangan SDM, kesetaraan gender, pengembangan karier
PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NIM. E1012151093, YAN SUNARDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2065

Abstract

Penelitian  ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan Inspektorat Kabupaten khususnya Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Skripsi ini menggunakan, metode penelitian  adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan teori yang peneliti digunakan adalah teori tahapan- tahapan proses pengawasan dari  Kadarman (2001:161), yaitu Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja dan Memperbaiki Penyimpangan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan optimal atau tidak pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap APBD. Kesimpulan dari penelitian ini belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kapuas hulu Tahun 2015. Kata-kata Kunci : Pengawasan Inspektorat, Pelaksanaan APBD
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS SIMPANG TIGA KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK NIM. E21111022, ASUN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.875

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ruangan apotik dan ruangan dokter yang kurang memadai, belum adanya alat Rongent,belum adanya alat bedah, kurang persediaan obat, belum adanya Tenaga Farmasi tenaga Analis Kesehatan dan berobat masih dikenai biaya. Tujuan Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Konsep yang digunakan yaitu konsep Parasuraman dkk,dalam Tjiptono dan Chandra (2007:132) yang memiliki 5 aspek yaituTangibles, Courtesy, Competence, Responsivenessdan Credibility. Metode penelitian yang digunakan yaitukualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simpang Tiga belum optimal dalam pelaksanaannya. Dikarenakan belum adanya alat Rongent, belum adanya Tenaga Farmasi dan Tenaga Analis Kesehatan,masih ada yang kurang ramah, masih kurang mampu untuk menangani pasien secara cepat, masih kurang mampu untuk membuat masyarakat lebih percaya, kurang tanggap dan cepat melayani pasien. Rekomendasi dari hasil penelitian yaitu Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak,harus di tingkatkan lagi agar bisa menberikan pelayanan yang bagus serta memperhatikan fasilitas dan persediaan obat. Kata-kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Simpang Tiga, Kecamatan Banyuke Hulu.
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN SUMBER DANA ADD DAN SWADAYA MASYARAKAT TAHUN 2016 DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E1011131060, DICKY WAHYU SINAGA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa dan swadaya masyarakat dengan sumber dana ADD tahun 2016 di desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung dan dari proses wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan Seperti Kepala Desa dan BPD dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa yang telah direncanakan secara musyawarah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbung, Melalui Peraturan UU. No. 32 Tahun 2014. Dengan fokus penelitian pada: Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan sumber dana ADD dan Swadaya masyarakat Tahun 2016 di desa Limbung, yang terjadi di Desa Limbung ini cukup menarik untuk diteliti mengingat dalam pelaksanaan RKP Desa memiliki masalah yaitu dana operasional yang melebihi 30% dan swadaya masyarakat tidak ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat baik, dan diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa di dukung dengan semua pihak dan berjalan sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku. Kata-kata Kunci: Peran Pemerintah, Peran Masyarakat, Alokasi Dana Desa,  Pelaksanaan  Pembangunan Desa
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA BAGI PRIA DI DESA MELIAU HILIR KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU NIM. E01107004, Eka Hariyanti Susanto
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.507

Abstract

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah perkembangan pelaksanaan program peningkatan kesertaan Keluarga Berencana bagi pria dilapangan belum seperti yang diharapkan yaitu dari segi komunikasi penyuluhan, bimbingan, motivasi, dan konseling kepada masyarakat khususnya bagi kaum pria itu masih perlu ditingkatkan lagi. Dari segi sikap,para penerima program KB priamasihtergolong kurang baik sehingga dapatdikatakan bahwa sikap masyarakat terhadap program tersebut adalah sikap yangnegatif maka sebagian besar dari mereka menolak adanya MOP.Masalah yang diteliti adalah kebijakan pemerintah dalam implementasi program keluarga berencana bagi pria ditinjau dari aspek komunikasi dan sikap. Teori menurut G. Edward III dalam Nawawi (2009:136), untuk mengungkapkan masalah yang ada yaitu difokuskan pada sikap dan komunikasi implementator pada kebijakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.Hasil dan kesimpulan penelitian yaitu Komunikasi yang terdapat dalam Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Meliau Hilir kurang baik, dikarenakan adanya transmisi informasi antar implementor yang kurang lancar, dan butuh kejelasan dalam program tersebut.Disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Meliau Hilir sebagian besar masih enggan menerima programyang ada dikarenakan mereka tidak benar-benar memahami manfaat MOPitu sendiri. Saran penelitimeningkatkan mutu kader KB di Desa Meliau Hilir, mengadakan perlombaan pembuatan program kerja, untukmelatih agar kader memiliki inovasi baru dalam rangka mensukseskanprogram Keluarga Berencana bagi pria di Desa Meliau Hilir, perbaikan jaringan komunikasi demi tercapainya tujuan bersama. Kata-kata kunci : Implementasi Program Keluarga Berencana, Pria, Komunikasi, dan Disposisi
PENGEMBANGAN KOMPONEN WISATA KAWASAN DANAU SEBEDANG SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN SAMBAS NIM. E01112085, HERYANDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1547

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan komponen wisata kawasan Danau Sebedang sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Kawasan danau yang kurang terawat dengan baik, pertumbuhan warung-warung dan kafe-kafe yang kurang tertata, serta kurang optimalnya pengembangan komponen wisata kawasan danau. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menemukan dan menganalisis Pengembangan Komponen Wisata Kawasan Danau Sebedang Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Gamal Suwantoro (2004) dalam Rika,yaitu atraksi kegiatan wisata, akomodasi, fasilitas pelayanan wisata, fasilitas pelayanan transportasi, infrastruktur, dan elemen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan komponen wisata di kawasan Danau Sebedang sebagai daya tarik wisata masih belum optimal, hal itu dapat dibuktikan dengan kondisi di lapangan saat sekarang ini. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas adalah mempererat hubungan komunikasi serta kerjasama yang baik dengan pihak pemilik tanah dan Lembaga Swadaya Masyarakat AMOR yang nantinya akan berpengaruh pada berkembangnya Kawasan Danau Sebedang Sebagai Daya Tarik Wisata. Kata-kata Kunci : Pengembangan, Komponen Wisata, Danau Sebedang

Page 37 of 132 | Total Record : 1314

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue