cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 42   43   44   45   46 
PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI KABUPATEN KUBU RAYA RINO YUNARTO NIM. E01100132
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1809

Abstract

Peran Polisi Pamong Praja sebagai  pembantu kepala  daerah  dalam menegakkan Peraturan Daerah  dan menyelenggarakan   ketentraman dan ketertiban  masyarakat  di Kabupaten Kubu Raya. Ada beberapa hambatan-hambatan  yang dihadapi Polisi Pamong  Praja dan juga  upaya upaya yang  dilakukan Polisi Pamong  Praja di Kabupaten Kubu Raya agar Peraturan  Daerah dapat ditegakkan.Hasil penelitian  ini menunjukkan   bahwa tugas pokok dari Polisi Pamong Praja adalah membantu  Bupati  atau Kepala  Daerah  dalam melaksanakan   tugas Pemerintahan   di bidang ketentaman  dan ketertiban  masyarakat  serta penegakkan  Peraturan  Daerah.  Dan ada beberapa hambatan  atau kendala  yang datang  dati dalam  (intern) maupun  dati luar (ektem).  Dalam mewujudkan  tugas dan fungsi pokoknya  Polisi Pamong  Praja Kabupaten  Kubu Raya telah berupaya menyusun  langkah  atau kegiatan  yang tertuang  dalam progrcm  kerja Polisi Pamong Praja.Kata-Kata Kunci: Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah dan Penegakan Hukum
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI 27 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA YESI AYU ARIANI NIM. E21110022
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.491

Abstract

Permasalahan  penelitian awal dari pelaksanaan program pemerintah tentang BOS, dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dalam hal ini pihak sekolah dengan pihak pengawas dalam hal ini Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan Kecamatan Pontianak Tenggara, sehingga menyebabkan ketidakjelasan arah pelaksanaan dan sumber daya yang terbatas menyebabkan komitmen untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah di tetapkan dalam kebijakan tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah Adam Smith yaitu unsur pelaksana (implementor), program, kelompok sasaran (target groups).Metode  Kualitatif dengan Pendekatan  Deskriptif. Hasil penelitan menunjukan bahwa proses pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara dalam proses implementasi ialah Unsur pelaksanaan ini meliputi beberapa pihak yaitu Tim Manajemen BOS pusat, Tim Manajemen BOS Kota Pontianak dan Tim Manajemen BOS sekolah. Program yang dilaksanakan meliputi beberapa hal yang terpenting sesuai buku petunjuk teknis dalam penggunaan dan mengelola dana BOS dari pusat. kelompok sasaran meliputi siswa-siswi sekolah dengan itu hal SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan program BOS tersebut. Saran penlitian ini Program Bantuan Operasional Bantuan Sekolah untuk saling memahami lagi tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak di Tim Manajemen Kota Pontianak dalam bidang program BOS dan di pihak Tim Manajemen Sekolah dapat menemukan pegawai yang pandai dalam membuat laporan-laporan agar tidak memperlambat mempersiapkan laporan di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.Kata-kata Kunci : Implementasi Program, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Unsur Pelaksana (implementor), Kelompok Sasaran (Target Groups)
IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA SELAMPUNG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU BUJIMAN NESTOR. F. SAPAY E1012131008
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1533

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses implementasi alokasi dana desa di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan proses alokasi dana desa yang belum sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis tentang alokasi dana desa dan tidak ada pembinaan serta pengawasan dari pihak kecamatan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Subjek penelitian ini yaitu Camat Jangkang, seketaris Desa Selampung, ketua BPD, ketua LPM Desa Selampung,Serta Masyarakat Desa Selampung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III tentang proses implementasi yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan akan tetapi Proses implementasi kebijakan belum sesuai, belum dilakukan dengan komunikasi yang baik, isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana kebijakan. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan masih banyak kekurangan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan sebagaimana mestinya, Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan melakukan pembangunan dan Alokasi Dana Desa belum adanya sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi. Struktur birokrasi dalam menjalankan pembangunan para pelaksana kebijakan belum bekerja dengan standart operation procedur (SOP) atau tugas pokok dan fungsi serta belum melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan kabijakan Alokasi Dana Desa. Kata-kata kunci : Implementasi, Program, ADD
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK NIM. E21109121, M. MARLI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1065

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan tingkat kesadaran masyarakat dalam Mematuhi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu polisi sebagai penegak hukum yang berwenang belum bisa mengambil tindakan jika masih ada pengguna jalan melanggar ketentuan. Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edward III (dalam Agustino 2006: 152) dengan empat aspek  yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas mengenai Kebijakan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak. Sementara pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang tidak menyalakan lampu pada siang hari jarang diberikan tindakan yang tegas oleh aparat aparat kepolisian disebabkan adanya rasa teloransi dan membiarkan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Juga faktor yang sangat berpengaruh di masyarakat itu sendiri terhadap penegakan hukum pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang melanggar kewajiban menyalakan lampu pada siang hari adalah kesadaran hukum masyarakat secara umum dan khususnya bagi pelaku pelanggaran masih sangat rendah. Saran dari hasil penelitian ini yaitu pihak penegak undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kebijakan meghidupkan lampu pada siang hari disarankan agar melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat Kota Pontianak. Juga perlunya tindakan hukum yang atau sanksi yang tegas bagi semua golongan masyarakat yang tidak mematuhi tentang kebijakan meghidupkan lampu utama pada siang hari, sehingga dengan diberikan sanksi tersebut pengendara sepeda motor akan segan untuk mengulanginya lagi. Kata-kata Kunci:   Implementasi Kebijakan, Undang-Undang No 22 Tahun 2009,  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR CAMAT MELIAU KABUPATEN SANGGAU (Studi Kasus Kinerja Aparatur Seksi Pemerintahan) NIM. E1011141011, BETI GEA LESMANA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.1980

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor kinerja Aparatur Seksi Pemerintahan dalam penyelenggaraan perekaman e-KTP. Fenomena terkait kinerja Aparatur Seksi Pemerintahan dalam penyelenggaraan  perekaman e-KTP melebihi yang ditargetkan. Dengan kondisi jumlah Aparatur yang kurang dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang baik. Berdasarkan fenomena tersebut, faktor Kinerja Aparatur Seksi Pemerintahan menjadi menarik untuk dteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari faktor internal yaitu aspek kemampuan, aparatur seksi pemerintahan memliki kemampuan yang belum optimal dalam pelaksanan tugasnya di seksi pemerintahan, kemudian terkait upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur belum dilakukan optimal sehingga aparatur yang bertugas di seksi pemerintahan belum pernah diberikan Pendidikan dan latihan oleh instansi kecamatan. Kemudian pada faktor eksternal yaitu aspek sikap rekan kerja/pimpinan, serta aspek iklim kerja yaitu struktur, standar-standar, tangggung jawab, dukungan serta komitmen yang terjadi sudah baik. Kemudian hasil penelitian pada aspek fasilitas kerja di Kantor Camat Meliau menunjukkan bahwa masih kekurang fasiltas kerja, kemudian pada aspek penghargaan menunjukkan bahwa kegiatan penghargaan yang diberikan oleh Camat Meliau belum dilakukan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu pimpinan di Kantor Camat Meliau Kabupaten Sanggau meningkatkan pelaksanaan Pendidikan dan latihan upaya untuk meningkatkan kemampuan kerja aparatur, kemudian meningkatkan jumlah fasilitas utama yang menjadi penunjang kerja, kemudian pemberian penghargaan oleh  Camat kepada aparatur yang telah melasanakan pekerjaannya dengan baik dilakukan secara optimal guna meningkatkan motivasi kerja aparatur. Kata-kata Kunci : Kinerja, Faktor Kinerja dan Aparatur
IMPLEMENTASI LARANGAN PARKIR PADA BADAN JALAN DI KOTA PONTIANAK NISRINA OKTAVIANI NIM. E1012141072
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggaran terhadap Implementasi Larangan Parkir Pada Badan Jalan Di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori dari Van Metter dan Van Horn. Adapun yang menjadi permasalaan yang diangkat dari penelitian ini adalah masih adanya pengunaan badan jalan sebagai lahan parkir yang mempengaruhi kepadatan dalam berlalu lintas dan minimnya patrol yang dilakukan oleh petugas Dishub sehingga masih adanya parkir di badan jalan. Hasil penelitina ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan larangan parkir pada badan jalan di Kota Pontianak adalah masih kurangnya sumber daya yang digunakan dalam Implementasi Larangan Parkir Pada Badan Jalan Di Kota Pontianak, baik itu sumber daya manusia atau implementor yang bertugas dilapangan yang melakukan patroli, sumber daya dana yang menunjang kegiatan dan sumber daya alat (sarana dan prasarana). Kemudian Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, masih kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu komunikasi dan koordinasi antar petugas lapangan maupun dengan pihak lain seperti dinas-dinas terkait. Kemudian Sikap/kecenderungan (disposition) serta Lingkungan Ekonomi, Sosial yang kurang mendukung dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan larangan parkir tersebut. Saran untuk penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya alat (sarana dan prasarana) yang menunjuang semua kegiatan. Kata Kunci : Implementasi, Larangan Parkir, Badan Jalan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU Alip Samudera Mahesa E.01109089
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.215

Abstract

Nowdays,there are so many entreupreneurs who haven’t make illegal permissions of their own business, and the duration of bussiness lisence, they had become the problem in sanggau regency and with this scription, writter try to describe about implementation regulation minister of commerce number 46 year 2009 about legality bussiness lisence of commerce. This scription also intended to improve lisencimg service proses to produce bussiness lisence legally at investment and lisencing service office get better. In this research, writter use descritive qualitative research method.  Service lisencing proses in investment and lisencing service office  of sanggau regency, had a 3 factors, they are organization, interpretation, and aplication to implementation regulation Minister of Commerce number 46 year 2009 about legality bussiness lisence of commerce. Based on the three factors, writter conclude the factors that hamper the implementation regulation process, there are human resources deficiency and not yet realized one stop service programe in investment and lisencing srvice office of Sanggau regency. In this part, writter want to suggets the Goverment to immmediately realize one stop service programe and pay attention to human resources deficiency in Investment and Lisencing Service programe of Sanggau Regency.Keyword : Lisencing Service, Bussiness Lisence Of Commerce, Organization, Interretation, Aplication
DISIPLIN KERJA GURU SD DI DESA KUALA ROSAN KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU AGATHA MONALISA NIM. E01112153
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan disiplin kerja guru dan mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat disiplin guru SD di Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kedisiplinan guru SD di Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Dengan menggunakan konsep kedisiplinan (Lateiner dan Levine, 1980:72) yaitu, kepatuhan terhadap jam-jam kerja, kepatuhan terhadap intstruksi atasan serta peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan cara berpakaian yang baik di tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa disiplin kerja guru sekolah dasar di Desa Kuala Rosan masih rendah yaitu tidak disiplin terhadap jam masuk dan pulang kerja, tidak melaksanakan perintah dari atasan dan penggunaan seragam tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Rekomendasi dari peneliti adalah guru semestinya hadir kesekolah tepat waktu dan bagi guru yang terlambat hendaknya diberi sanksi yang tegas, guru juga harus menghormati kepala sekolah sebagai atasan yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan mentaati peraturan yang berlaku seperti menggunakan pakaian sesuai dengan hari kerja. Kata-kata kunci : Disiplin Kerja, Guru Sekolah Dasar
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK USAHA RUMAH KOST DI KELURAHAN BANSIR DARA T KOTA PONTIANAK BAYU SANJAYA NlM. EOlll1006
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2117

Abstract

Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui   dan  menganalisis   faktor-faktor   tidak  tercapainya target  realisasi  penerimaan  danalhasil  pajak  rumah  kost di Kota Pontianak.  Rumusan  Masalah  daIam penelitian   ini   adalah   Apa   faktor-faktor    penyebab   tidak   tercapainya    target   realisasi   penerimaan dana/hasil  pajak  rumah  kost  di Kota  Pontianak?  Dari  permasalahan   dianalisis  dengan  menggunakan teori  Faktor  -faktor   yang  berpengaruh   daJam implementasi   menurut  George  C. Edwards   III (dalam Awang,  2010:26)  sebagai berikut:  l. Komunikasi,  2. Sumber Daya, 3. Disposisi  atau Sikap, 4. Struktur Birokrasi.  Metode  yang  digunakan   daJam penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  dari  penelitian  ini  adaJah Komunikasi   yang  dibangun  oleh  Badan Keuangan  Daerah  (BKD) Kota Pontianak  tidak berjaJan optimal  dikarenakan  informasi  yang diberikan tidak  secara  menyeluruh   kepada  target  kebijakan,   Hal  ini  membuat   pemahaman   dari  para  pemilik usaha rumah  kos yang tidak/belum  mendaftarkan  usahanya  menjadi  simpang  siur, sehingga  membuat mereka  tidak memberikan  kewajibannya  untuk membayar  pajak  rumah  kos pada  tiap bulannya.  Saran daJam peneIitian ini adaJah Diharapkan  kepada  Badan Keuangan  Daerah  (BKD) Kota Pontianak  untuk dapat membuat  suatu kegiatan  sosiaJisasi yang rutin  dan terencana  kepada  para .pengusaha rumah  kos maupun   masyarakat,   agar  informasi-informasi    penting   serta  tujuan   kebijakan   dapat  tersampaikan langsung tanpa adanya perantara. Kata-kata kunci: Pajak Rumah Kos, Implementasi  Kebijakan
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PONTIANAK KALIMANTAN BARAT Lilyana Sihombing E.01108014
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v1i1.15

Abstract

AbstractThe title of research is Health Service at Soedarso Hospital, Pontianak West Borneo. The purposeof this research is to give understanding about healthy service of the citizen through the guaranteeof healthy service. In case that there are still many citizen complain about the quality of healthyservice that given by the hospital in order to increase the quality of the service to reach themaximum servive. The method of this research is descriptive and the technique is qualitative dataanalysis. In this research, the service of citizen healthy includes three thing, those aretranspalation, partisipasion, and the equivalence of the rights. The result of data analysis show thelack of information and the clear guidance from the employer about the enviropment, the lack ofthe enviropment’s cleaness and the security, and also the lack of the attention from health centreemployer in giving the service for the patiens.Keywords : healthy service, jamkesmas program, transparation and partisipation.

Page 44 of 132 | Total Record : 1314

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue