cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
MANAJEMEN RETRIBUSI KEPELABUHANAN PADA UNIT PENGELOLAAN PERAIRAN DARATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA NOVID AFRILIANSYAH NIM. E1011131157
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajamen retribusi kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini ditemukan adanya fenomena yaitu terjadinya perbedaan antara jumlah karcis yang dibutuhkan dengan karcis yang tersedia berpotensi terjadinya praktek pemungutan retribusi secara ilegal. Terjadi ketidaksesuaian antara jumlah karcis yang digunakan dengan karcis yang dilaporkan. Penulis menggunakan indikator fungsi manajemen menurut Ricky W. Griffin yaitu, Perencanaan, Pengorganisasiaan, Pengarahan dan Pengawasan. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu terdapat kelemahan dalam proses perencanaan penyediaan karcis, karcis yang tersedia cukup minim pada waktu-waktu tertentu. Pengorganisasian dilakukan dengan mengacu pada peraturan daerah yang mengatur retribusi, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya keterlambatan dalam pelaporan penggunaan karcis dan penyetoran hasil retribusi. Pengarahan dilakukan pada setiap individu yang berkaitan dengan retribusi mulai dari petugas hingga pengguna jasa kepelabuhanan. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan jenjangnya dalam lingkup internal Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Minimnya jumlah karcis disebabkan oleh proses legalitas yaitu porporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang lambat. Lambatnya penanganan tersebut diakibatkan oleh jumlah petugas dan alat porporasi yang minim serta kurangnya pengawasan proses porporasi. Lambatnya penanganan tersebut hingga berdampak pada pemungutan retribusi kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Kata-kata Kunci : Retribusi Kepelabuhanan, Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengawasan
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Dewita NIM. E1011151101; Zulkarnaen *; Hj. Ida Rochmawati *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah program Kampung Keluarga Berencana belum mampu meningkatkan Kesejahteraan masyarakat serta banyaknya kegiatan Kampung Keluarga yang tidak dilaksanakan. Penelitian ini memfokuskan pada fakor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Jungkat khususnya Kepala Desa selaku ketua kelompok kerja, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan selaku sekertaris kelompok Kerja, Kepala Dusun Raden Wijaya, dua orang anggota pengurus kelompok kerja serta masyarakat yang ada di Kampung Keluarga Berencana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program Kampung KB yang terdiri dari enam aspek yaitu Ukuran dan Tujuan, Sumberdaya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kecendrungan Pelaksana serta pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja dan membangun komitmen agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Kata Kunci : Implementasi, Program Kampung Keluarga Berencana.
KEBIJAKAN RETRIBUSI PERIZINANUSAHA PARIWISATA DI KOTA PONTIANAK Firdaus E.01107028
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.275

Abstract

The problem in this study is the low awareness of compulsory levy to pay the levy licensing tourism business license , the imposition of sanctions and measures against compulsory levy that does not meet its obligations , less strict so that the unwillingness to pay more protracted , low motivation apparatus of Culture and Tourism in Pontianak carry out tasks such as lack of education about tourism business license permits to businesses , and the existence of tourism businesses have ups and downs that resulted in some people not to extend its tourism business license . This study aims to describe the process of policy implementation Permits Tourism in the Department of Culture and Tourism of Pontianak . This type of research in this study is qualitative descriptive research which examined the problem solving done by giving an overview of the situation by using the data and the facts found by the time the study was conducted . The research found that the process of communication that exists within the discretion of the tourism business license withdrawal charges running less effective . The results showed that the dissemination of tourism business license regulations made ??by the Department of Culture and Tourism of Pontianak to businesses only once a year . This led to some people who do not know the procedure , the purpose and benefits of taking care of the tourism business license . Responding to the suggestion that there is a phenomenon that should be recommended Pontianak City Government should make it easier for service in the field of tourism such as tourism licensing Hotels , Restaurants , coffee shops , fitness centers through the establishment of a new law , or the Mayor 's decision . Besides Pontianak City Government should further improve infrastructure , because it is a major contributory factor to facilitate services to the public .Keywords : Policy , Levy , Tourism Enterprises.
KUALITAS PELAYANAN PASIEN DI PUSKESMAS BANJAR SERASAN KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DIAN SARIE NIM. E01112058
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1433

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan pasien di Puskesmas Banjar Serasan Kelurahan Banjar Kerasan Kecamatan Pontianak Timur. Permasalahan yang terjadi terkait dalam pelayanan yang diberikan Puskesmas Banjar Serasan kepada pasien yaitu kurangnya daya tanggap dalam melayani pasien, kurangnya keramahan petugas kepada pasien serta adanya kerusakan fasilitas kesehatan penunjang pelayanan dental unit poli gigi yang ada di puskesmas banjar serasan dalam proses pelayanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori widodo yaitu tolak ukur kualitas pelayanan. Hasil dari penelitian ini yaitu petugas puskesmas tidak standby diruangannya sehingga untuk mendapatkan pelayanan pasien harus mencari petugas yang bekerja, kemudian dilihat dari sikap petugas dalam melayani pasien  dengan kasar dan  kurang ramah terhadap pasien, kemudian permasalahan lain yaitu alat penunjang pelayanan yang rusak yaitu alat dental unit sehingga pasien tidak bisa mendapatkan pelayanan tersebut. Kurang maksimalnya kualitas pelayanan pasien di Puskesmas Banjar serasan dalam pelayananya perlu diperbaiki sehingga pasien mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.Kata-kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Puskesmas dan Pasien
KUALITAS PELAYANAN PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK RANDI NIM. E21112048
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2219

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak terkait kualitas pelayanan terhadap pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori mengenai indikator kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithmal dan Berry yaitu : Responsiveness, Reliability, Tangible, Empathy, dan Assurance. Hasil penelitian berdasarkan aspek responsiveness, kurangnya pemahaman pasien, serta paradigm yang terbentuk di masyarakat mengenai kualitas pelayanan, menyebabkan sulitnya memperoleh kepuasan pasien terhadap pelayanan yang telah diberikan. Reliability, keterbatasan waktu yang juga  seiring dengan jumlah pasien yang cukup banyak, menimbulkan kesan masih kurangnya  kualitas pelayanan yang diberikan. Tangible, kualitas pelayanan yang diberikan  masih belum sesuai dengan harapan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dikarenakan ekspetasi mereka terhadap keanggotaan mereka pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Assurance, pada dasarnya kualitas pelayanan yang diberikan telah cukup memadai, hanya paradigma yang terbentuk mengenai keseluruhan biaya yang ditanggung oleh BPJS, menimbukan kesalahpahaman terhadap biaya yang masih harus dibayarkan. Empathy, intonasi ataupun ekspresi perawat ketika diajak bicara oleh pasien ataupun keluarga pasien yang tidak sesuai dengan ekspetasi mereka. Sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik di mata mereka. Saran dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) khususnya pada Jaminan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan pelayanan pada pasien penerima bantuan iuran pada rumah sakit umum daerah Dr. Soedarso Pontianak.Kata-kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
REKRUTMEN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG INDRA PUTRA PRATAMA NIM. E21110013
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.673

Abstract

Masalah didalam penelitian ini mengenai Rekrutmen Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang adalah “Mengapa Rekrutmen Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Singkawang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan”. PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang memiliki potensi apabila jika tidak didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas tentunya tidak akan dapat dimanfaatkan secara rekrutmen pegawai maka skripsi ini dibatasi pada “Rekrutmen Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang “sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana rekrutmen calon tenaga kerja/karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan pegawai yang berdasarkan peraturan direktur 426 tahun 2011 Gunung Poteng Kota Singkawang. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif maksudnya tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi maupun variabel tertentu, kemudian menarik kepermukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau pun variabel tertentu. Artinya penulis menerangkan secara jelas bagaimana keadaan yang sedang berlangsung dilapangan       tempat penelitiandilakukan. Berdasarkan hasil penelitian maka secara umum ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan proses rekrutmen pegawai belum sepenuhnya mengacu kepada tujuan pengadaan kebutuhan pegawai yang berdasarkan peraturan direktur 426 Tahun 2011 Pasal 2 karena tujuan dalam melakukan rekrutmen PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang yaitu untuk mendapatkan orang tepat yang sesuai apa yang dibutuhkan perusahaan seperti keahlian dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaanKata-kata kunci: Rekrutmen , Pegawai Perusahaan Daerah, Gunung Poteng
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN (Studi Kasus di Kelurahan Sungai Bangkong Kota Pontianak) Irham Fathi Hassa E21111132
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1717

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses implementasi kebijakan izin usaha rumah kost yang dilakukan di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Permasalahan izin rumah kost yang terjadi di daerah ini menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya rumah kost yang tidak memiliki izin. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini juga dimaksudkan, agar proses perizinan terus dilakukan, sehingga rumah kost yang masih ilegal bisa mengurus izinnya di BP2T Kota Pontianak. Kajian proses implementasi kebijakan izin usaha rumah kost di Kelurahan Sungai Bangkong ini mencakup tiga hal yaitu interprestasi yang mengalami masalah dalam penyampaian dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum memahami secara baik tentang izin usaha rumah kost ini. Pada permasalahan organisasi, yang menjalankan proses perizinan masih terlalu lama dan persyaratan yang dipenuhi dianggap masih sulit. Dan pada tahap ketiga aplikasi, proses  tahapan perizinan masih kaku dan belum adanya inisiatif untuk membuat perizinan yang diberikan menjadi lebih mudah dan cepat.Kata-kata Kunci : Proses Imlementasi Kebijakan, Rumah Kost, Perizinan, dan Ilegal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK NANDA PURNAMA RIZKI NIM. E1011141108; Rusdiono *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2519

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bencana kabut asap yang terjadi dikota pontianak setiap tahun. Tujuan penelitian adalah Untuk menggali dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak, dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang ditinjau dengan teori George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap belum berhasil dengan maksimal. Masih terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap di Kota Pontianak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap adalah minimnya transmisi komunikasi yang dilakukan BPBD tentang bahayanya kabut asap, terbatasnya sarana dan prasarana dalam menanggulangi bencana kabut asap, respon pemerintah dalam menanggulangi bencana kabut asap masih lemah, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulagan bencana kabut asap tidak sesuai dengan pedoman SOP, tingkat kepatuhan dan respon masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih renda. Faktor-faktor tersebut merupakan yang mempengaruhi apakah suatu kegiatan itu berjalan secara optimal Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bencana Kabut Asap. THE IMPLEMENTATION OF POLICY ON SMOG DISASTER HANDLING IN PONTIANAK By: NANDA PURNAMA RIZKI 1* STUDENT NO. E1011141108 Dr. Rusdiono, M.Si 2, Deni Darmawan, SE, M.Si 2 *Email: nandhapurnamarizki@gmail.com 1. A student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak. 2. Lecturers of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak. ABSTRACT The background of this study was the smog disaster occurring every year. This study aims to examine factors that influence the implementation of Local Government policy on smog disaster handling in Pontianak from communication factors, human resources, disposition, bureaucracy structure using the theory of George C. Edward III. The results indicate that insignificant implementation of Local Government policy on smog disaster handling in Pontianak due to lack of smog, limited infrastructures to handle the disaster, government relatively low response to handle the disaster, inappropriate procedure of smog handling, and little response from society on the implementation of the policy. Those are factors that may influence the optimum result of an activity. Keywords: Implementation Policy, Smog Disaster
PROGRAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK Fauzi Ahmad E.21110047
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.280

Abstract

This articel  was “implementation program to optimalized service from water company in Pontianak City”. This articel was intended to describe and analyze the factors of   implementation program optimalization service from water company in Pontianak City  that has not been done properly.The conclusion of this research is less maximum of implementation program optimalitation service from water company in Pontianak city ,specialed in west Pontianak distric city., it was influenced by several factors. The first factor was, lack of communication like less of socialization that cause less understanding from public and customers  to  program optimalitation and  problems about optimalitation service from public water company in Pontianak city. Second, the resource factor in this matter was lack of adequate facilities in implementation program optimalitation service that truly influence it. Third, the perceived attitude of the implementor much less support in the implementation of the program that cause it not running optimally. Fourth, bureaucratic structures that involving many peoples and customers cause the  implementation program optimalitation takes long times to process. Keyword : Implementation of optimalization program, communication factors, resource factors, disposition factors, and bureaucratic structure factors.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA PONTIANAK NASYA NURRACHMA NIM. E01112125
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1448

Abstract

Penelitian ini didasari pada fenomena yang terjadi yaitu masih ditemukannya barang elektronik dan alat listrik non Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang Elektronik dan Alat Listrik di Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dimana terdapat 4 faktor yang memengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada pedagang dan konsumen mengenai SNI Wajib terhadap barang elektronik dan alat listrik. Dilihat dari faktor sumberdaya yaitu terutama sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam melaksanakan pengawasan maupun sosialisasi di lapangan yaitu di Kota Pontianak belum memadai. Sedangkan dilihat dari faktor disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk agen pelaksana kebijakan (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak) sudah cukup baik yang mana juga tidak ada pemberian insentif tambahan kepada pegawai namun untuk sikap dari pedagang dan konsumen belum sepenuhnya sadar dan peduli mengenai SNI Wajib. Dilihat dari faktor struktur birokrasi yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kata-kata Kunci : Implementasi, SNI Wajib, Barang Elektronik dan Alat Listrik

Page 53 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue