cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 62   63   64   65   66 
KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG BONIPASIUS NIM. E01109011
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.986

Abstract

Pelaksanaan kegiatan administrasi pengukuran kinerja kantor camat lembah bawang masih berlangsung lama dan tidak efektif. Terdapat pegawai yang tidak disiplin  dengan datang terlambat, dan  keterbatasan fasilitas komputer, listrik negara belum ada hanya menggunakan genset. Tujuan Penelitian  ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa Kinerja Pegawai Kantor Camat Lembah Bawang dari segi Produktivitas, Kualitas Pelayanan Dan Responsivitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan atas wawancara dan hasil observasi menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai masih rendah dan belum optimal. Hal ini dinilai dari 3 indikator kinerja yaitu Produktivitas pegawai mengenai Efisiensi atau keberhasilan pelayanan serta Efektifitas pelayanan yang menyangkut teknis, nilai, misi, tujuan organisasi dan fungsinya belum optimal, hal ini disebabkan sumber daya terbatas, sehingga tidak mampu menghendel pekerjaan yang menumpuk. Kualitas Pelayanan atau keberhasilan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih belum memuaskan karena terhambatnya kesediaan sarana dan prasarana.  Rendahnya Responsivitas atau daya tanggap pegawai dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja pegawai menjadi tidak maksimal. Hal ini menyebabkan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih rendah sehingga berdampak pada kinerja yang masih belum optimal. Diharapkan Kantor Camat Lembah Bawang untuk memperhatikan produktivitas meliputi sumber daya agar bisa efektif dan efisien kinerja pegawainya. Kualitas Pelayanan  di tingkatkan melalui sarana dan prasarana seperti komputer, listrik dan Responsivitas bisa ditingkatkan melalui kedisiplinan pegawai, pelatihan sehingga kemampuan serta keterampilan yang dimiliki pegawai meningkat guna kinerja pegawai pada pelayanan administrasi serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kata-kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas
KUALITAS PELAYANAN DI PUSKESMAS KARYA MULIA KECAMATAN PONTIANAK KOTA NYIMAS YULI SURYANI NIM. E1012131056
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1878

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Karya Mulia Kecamatan Pontianak Kota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya tenaga medis dan pegawai lamban dalam memberikan pelayanan kepada pasien di Puskesmas Karya Mulia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Puskesmas, Pegawai Bagian Pelayanan, Pegawai Bagian Loket, dan Masyarakat yang menerima layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Puskesmas Karya Mulia Kecamatan Pontianak Kota cukup baik dilihat dari aspek struktur. Hal ini dikarenakan prosedur pelayanan masyarakat di Puskesmas Karya Mulia cukup mudah. Kualitas pelayanan di Puskesmas Karya Mulia Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan aspek proses cenderung negatif karena lambannya pelayanan. Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya jumlah SDM di Puskesmas Karya Mulia dengan jumlah pasien yang ada, khususnya karena adanya lonjakan pasien setelah BPJS diberlakukan. Aspek keluaran pada pelayanan masyarakat di Puskesmas Karya Mulia Kecamatan Pontianak Kota cukup optimal karena didukung dengan efektififitas proses pelayanan dokter, perawat dan profesi kesehatan lainnya dalam menjalankan tugas yang terkait dengan tanggung jawab profesinya. Selain itu, banyak pasien yang cocok berobat di Puskesmas Karya Mulia Kecamatan Pontianak Kota  karena mereka sembuh setelah mendapatkan pengobatan di puskesmas tersebut. Akan tetapi, kualitas pelayanan Puskesmas berdasarkan aspek proses cenderung negatif karena lambannya pelayanan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pihak Puskesmas Karya Mulia Kecamatan Pontianak Kota diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Hal ini dapat dilakukan oleh Puskesmas Karya Mulia Kecamatan Pontianak Kota  misalnya dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai maupun melengkapi sarana prasaran serta fasilitas fisik yang lebih memadai. Kata-kata Kunci : Kualitas,  Pelayanan,  Puskesmas Karya Mulia
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKAR RAYA KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG Tedy E.01106121, Alfensus Marken John
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.240

Abstract

The purfose of this researeh is to know the role of society to the plysicel consruction of society participate in the planning and execution on the Mekar Raya villge of Simpang Dua subdistrict in Ketapang regen. By using qualitative method within descriptive approach on physicel coustruction in west borneo province still a lot of constraits. One of these is coused the participate of society in the village is not to fill expectation that is expected by sociaty and government. Based on this researeh, so to infrove the participate of society in physicel construction that will be done in the village. The village leander is desired to give the socialitation enough to society in planning, execution and contruetion advence. The village leader is desird cooperative wilh the pople so by itself realization of society can role to the plysicel construction.  The villages leander desired more resutute to make rules to keap and to function sical construction. Key word : participate planning, participate execution, sicel construction
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DI KOTA PONTIANAK NIM. E01108138, MILSA NURHAYATI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1312

Abstract

Dalam proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan di Kota Pontianak khususnya yang dilaksanakan oleh gugus tugas pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) masih ditemukan terdapat beberapa pernasalahan didalam proses implementasi kebijakan tersebut, diantaranya adalah masih tingginya angka masalah perdagangan orang serta belum efektifnya peran gugus tugas dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (trafficking) terutama perempuan di Kota Pontianak.Kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang memiliki maksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 7 Tahun 2007 adalah untuk pencegahan, penindakan terjadinya perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dengan tujuan untuk menghindari secara dini terjadinya korban dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial guna memberikan perlindungan hukum serta menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap orang terutama perempuan dan anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006:145) merumuskan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telas digariskan dalam keputusan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang antara lain sumber daya yang belum maksimal, koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif. Kata-kata Kunci :          Implementasi, Kebijakan, Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (trafficking)
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN NIM. E1013141017, ASNAWATI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2154

Abstract

Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin menggambarkan  dan  menganalisis  implementasi  penanggulangan  bencana karbutla di Kabupaten l3engkayang. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan: publik yang dikemukakan oleh Edward III, yang meliputi variabel  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, Metode yang digunakan adalah kua,11i,tlldtiefngan jenis penelitian deskriptif. Dalam  proses  pengumpulan  data penulis bertindak  langsung  sebagai instrumen penelitian yaitu  melakukan wawancara  dengan  informan dari   BPBD  dan  masyarakat,  serta melaknkan  observasi  di   lokasi  penelitian. Pengumpulan data tersebut dibantu dengan pedoman observasi, panduan wawancara dan alat dokumentasi. Dalam melakukan analisis data digunakan teknik kualitatif, selanjutnya untuk teknik keabsahan data digunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian penelitian menunjukan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di Kabupaten Bengkayang belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh BPBD belum dapat mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap tahun pada saat musim kemarau. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor kesengajaan dan faktor alam belum mampu ditangani dengan baik oleh BPBD Kabupaten Bengkayang. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung, untuk membantu melakukan pemadaman terhadap hutan dan lahan yang terjadi di titik-titik rawan kebakaranan. Termasuk pembangunan parit atau sumur untuk daerah yang merupakan lahan gambut.Kata-kata  kunci:   Implementasi, Penanggulangan  Beneana,  Kebakaran  Hutan Dan Lahan
KENDALA DALAM MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOST DI KELURAHAN SEI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA Anugrah E.21110102, Nunu
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.120

Abstract

Opened as a boarding house for the purpose of business is the right of every citizen, all the rights set out in the Act. But as we all know that any rights then there is liability. And this also applies to citizens who want to build a building for the purpose as a place of business should be to meet obligations that have been established to complete its de. But in fact the level of  awareness of the tax payer to pay the tax in the boarding house boarding house are low so the target cannot be met. Then the level of adherence to licensing boarding community is still low. The focus of there search is trying to discuss using qualitative methods with case studies in the Village District Sei Bangkong, Pontianak City. This study is a illustrate show the implementation of the Regional Regulation No. 6 of 2010 on local taxes in particular boarding house. the results of this study is that the implementation of the Regional Regulation No.6of 2010 on local taxes are particularly constrained and boarding house tax has not gone up due to communication factors, resource factors, factors and factor structure of bureaucratic disposition. To there commendation of the authors that empha size the penalties for not paying taxes in accordance with the regulation No. 6 of 2010 on local taxes in particular tax boarding house.Keywords: Boarding House Tax, Tax Pay Awareness, Dissemination Policy
IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR NIM. E01112022, KARINA SIMANGUNSONG
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.1002

Abstract

Dalam mencapai tujuan dari implementasi UULAJ dukungan masyarakat terhadap keberhasilan implementasi UU No 22 Tahun 2009 masih rendah yang dapat dilihat dari tingginya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan serta sumber daya keuangan masih kurang memadai dalam mewujudkan tertib berlalu-lintas sehubungan dengan umlah roda dua dan roda empat yang semakin tahun mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan tertib berlalu lintas di kecamatan Pontianak Timur. Penelitian ini menggunakan teori O Jones ( Agustino, 2012: 149-153) menyatakan  proses implementasi ada tiga hal interpretasi, penggorganisasian dan aplikasi. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memahami proses Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih rendah dukungannya terhadap setiap program dalam berlalu lintas sehingga sebagian masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran bukan karena tidak mengetahui setiap peraturan dalam berlalu lintas akan tetapi dikarenakan sikap masyarakat yang acuh tak acuh. Pengorganisasian, bahwa personil polisi lalu lintas dan sarana dan prasarana di Kecamatan Pontianak Timur masih kurang sehingga pelaksanaan penertiban lalu lintas belum terealiasikan dengan optimal. Aplikasi penerapan dari isi UU Nomor 22 Tahun 2009 sudah diterapkan akan tetapi masih belum berhasil karena masih banyaknya terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur serta seringnya terjadi kemacetan khususnya pada jam-jam sibuk di beberapa titik jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan adanya sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik, diperlukan kerja keras dari pihak Polantas Polsek Pontianak Timur dengan selalu aktif dan SOP nya sudah seharusnya dipermudah. Kata-kata kunci: Implementasi, Lalu-Lintas, Interpretasi, Pengorganisasian, Aplikasi
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN ( PUMP) DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH NIM. E01111054, RISKA AMALIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1898

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi lingkungan, sumberdaya, hubungan antar-organisasi dan karakteristik implementor dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mina pedesaan di kecamatan mempawah hilir kabupaten Mempawah.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya tanggung jawab anggota KUB dalam mengembalikan dana BLM-PUMP dimana BLM-PUMP ini merupakan dana Hibah dari pusat ke DKP  tetapi dari DKP ke anggota KUB merupakan pinjaman sehingga nantinya dijadikan perputaran modal dalam memenuhi kebutuhan para nelayan.  Dari permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Awang,2010:27) yang mengemukakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi, yaitu kondisi lingkungan, hubungan inter-organisasi dan sumber serta karakteristik implementor. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kondisi lingkungan dalam pelaksanaan program PUMP kurang baik, karena terbatasnya pengetahuan anggota KUB dalam mengelola dana, Minimnya sumber daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan , kurangnya koordinasi antara KUB dengan DKP  dan adanya Multy Dimensional Systems (MDS ) yang tidak sesuai digunakan untuk nelayan kecil. Saran dalam penelitian ini adalah BLM-PUMP harus diberikan pada kelompok yang tepat, monitoring dan evaluasi wajib dilakukan untuk memantau agar program berhasil. Kata-kata Kunci : Pelaksanaan, PUMP, Kondisi Lingkungan, Hubungan Inter-Organisasi, Karakteristik Implementor.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH BIDANG PASAR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PONTIANAK NIM. E01110033, ESTI RAHAYU
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.610

Abstract

Skripsi ini ditulis berdasarkan fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja pegawaibidang  pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak. Permasalahan ini terlihat dari  tidak terealisasinya target retribusi pasar tradisional, jumlah pegawai yang kurang memadai, kehadiran pegawai yang tidak tepat waktu, penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu, serta kurangnya penguasaan teknologi informasi. Pengukuran kinerja aparatur pemerintahan Bidang Pasar menggunakan 6 aspek teori menurut Bernardin dan Russel (dalam Yeremias T. Keban 2004) yaitu kualitatif, kuantitatif, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan komitmen kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai mempengaruhi hasil kerja disertai dengan beban kerja yang banyak, kenyataannya target retribusi yang tidak tercapai sebagaimana mestinya, pegawai kurang disiplin dalam ketepatan waktu kehadiran dikantor sehingga beban kerja yang banyak tidak terselesaikan, sarana dan prasarana kantor telah memadai tetapi masih diperlukan perawatan secara berkala dan masih ada pegawai yang belum menguasai teknologi informasi. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pegawai masih belum optimal.Saran terhadap penelitian ini adalah tercapainya target realisasi retribusi pasar, adanya penambahan jumlah pegawai, meningkatkan disiplin pegawai dalam bekerja, pegawai diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam penguasaan teknologi informasi serta seluruh pegawai bidang pasar diharapkan dapat menjadi individu pegawai yang bertanggung jawab dan professional.Kata-kata  kunci:   Kinerja Pegawai, Bidang Pasar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah    
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA PONTIANAK NIM E1011131001, NELY MADANI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1637

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Larangan ImporPakaian Bekas Di Kota Pontianak. Permasalahan dalam proses implementasi kebijakan ini adalah masih ditemukan importir yang menjual pakaian bekas impor. Hasil penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap aplikasi. Pada tahap pengorganisasian hasil yang didapat adalah pihak-pihak yang terkait kurang adanya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian tahap interpretasi, hasil yang di dapat dari lembaga, importir dan pedagang sudah mengetahui akan adanya larangan impor pakaian bekas namun pemahaman tentang adanya larangan impor ini masih kurang sehingga lembaga saling lempar-lempar tanggung jawab dan importir juga masih mengimpor padahal sudah jelas bahwa itu dilarang. Pada tahap aplikasi, hasil yang didapat adalah dari pihak lembaga terkait sudah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada namun dalam pelaksanaannya tidak efektif, hal ini ditandai dengan masih terdapat enam importir di Kota Pontianak. Selain itu kurangnya koordinasi dari pihak yang terkait, sehingga kebijakan tentang larangan impor ini belum terlaksana secara efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perketat daerah perbatasan terutama jalan masuknya importir. Kata-kata Kunci : Implementasi, Larangan Impor, Pakaian Bekas

Page 64 of 132 | Total Record : 1314

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue