PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
PERILAKU KEPEMIMPINAN BIROKRASI DI KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Unjang E.21108081
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v1i1.13
AbstractThe purpose of this research are indutified and analyze the behavior of leader attitude in creatingthe condition of work environment. Through this research, I try to describe the behavior of leadersin carry out for the basic needs of his follower, and to describe the behavior of the leaders inproviding guidance his follower in done the work. The method of this reseach is qualitatives andthe result with descriptive. The results showed that, first, the behavior of the leaders success indevelop work condition and that make the follower become comford doing their job. Second,leader also have more attention on the need of follower. Third, the attitude of leade in providingwork quidance more effective and wise. Fouth, leader also applied straight quality and theirfollower in doing their job.Keywords: leadership behavior, public bureaucracy
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) UNTUK PRIA (VASEKTOMI) DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK
AL GUNAWAN PRATAMA NIM. E01111049
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i1.904
Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat pencapaian jumlah kesertaan akseptor program vasektomi, minimnya sumber daya yang mendukung program vasektomi, minimnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang vasektomi. Konsepteori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Cheema dan Rondonelli (Awang,2010:27) yakni dari faktor Kondisi Lingkungan, Hubungan Inter-organisasi, Sumberdaya, dan Karakteristik Implementor. Metodepenelitian yang digunakanadalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dilihat dari faktor kondisi lingkungan yang terdiri dari tiga aspek yakni kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan terbentuknya persepsi tersendiri dari masyarakat tentang KB vasektomi. Kemudian Hubungan inter-organisasi BKKBN dengan organisasi terkait yang kurang baik menyebabkan kurangnya dukungan untuk implementasi program KB vasektomi. sedangkan Sumberdaya yang kurang tersedia menyebabkan pelaksanaan kegiatan MOP tidak efisien. Dan karakteristik implementor yang kurang diterapkan dengan maksimal menyebabkan implementasi program KB juga tidak maksimal. Saran dari hasil penelitian ini yakni untuk mengubah strategi dalam mensosialisasikan program KB vasektomi dengan media sosial, memperbanyak jumlah motivator dengan merekrut dari kalangan mahasiswa maupun LPM yang ada disetiap kecamatan, memaksimalkan dalam menggunakan metode kontrasepsi vasektomi semi-permanen, dan menyediakan fasiltas KB vasektomi di setiap puskesmas ataupun klinik yang terdapat di masing-masing kecamatan. Kata-kata kunci: Kondisi Lingkungan, Hubungan Inter-organisasi, Sumberdaya, Karakteristik Implementor, program, vasektomi.
ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PADA SITUS WEBSITE UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
IMAM FAJAR SAPUTRA NIM. E01112073
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i1.1823
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan informasi pada situs website Universitas Tanjungpura Pontianak. Situs resmi Universitas Tanjungpura dapat diakses pada www.untan.ac.id. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah satu orang Staf Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komputer UNTAN (UPT TIK UNTAN), Kepada Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Tanjungpura serta Wakil Rektor VI Universitas Tanjungpura dan tiga mahasiswa Universitas Tanjungpura sebagai pengungunjung situs. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan informasi pada situs website Univeristas Tanjungpura dilihat dari aspek keandalan, jaminan, fasilitas fisik, empati dan keresponsifan yaitu : (1) terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada UPT TIK UNTAN dan keandalan infromasi yang belum optimal ditandai dengan adanya halaman kosong pada situs, namun berangsung baik sejak tanggal 14 September 2017. (2) Jaminan isi (konten) dan keamanan sudah baik tetapi jaminan waktu publikasi masih belum ada. (3) Fasilitas fisik yang menunjang pelayanan informasi pada situs UNTAN sudah cukup baik hanya saja masih memerlukan penambahan komputer kerja dan server. (4) Aspek empati yang yang diberikan UPT TIK pada situs dalam kesesuaian pemenuhan informasi belum terlihat optimal. (5) Daya tanggap pegawai UPT TIK pada situs sudah cukup baik ditandai dengan adanya sistem penyaluran keluhan pada situs. Kata-kata kunci : Kualitas, Pelayanan Informasi, Website Universitas Tanjungpura
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
John Zakarias Efraldo NIM. E01110013
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v3i4.553
Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan mengatur perilaku merokok utamanya di sarana atau tempat-tempat umum. Namun dalam penerapannya masih ada sarana atau tempat umum yang belum menerapkannya. Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di kampus FISIP Untan, yang menjadi permasalahan yakni masih banyak ditemui perilaku merokok di kawasan kampus dan juga belum ada himbauan berupa tanda larangan merokok yang dibuat dan dipasang berdasarkan atau mengacu pada Perda Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, belum pernah ada penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum. Dalam upaya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di kampus FISIP Untan belum berhasil, peneliti menggunakan model teori Thomas B.Smith dengan menganalisis 4 faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dalam proses implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok terlihat bahwa kelompok sasaran secara khusus Pimpinan (Dekan) kampus FISIP Untan masih belum mengetahui mengenai tanggung jawab yang harus dikerjakannya karena belum pernah ada pembinaan ataupun sosialisasi secara langsung dari instansi terkait. Organisasi pelaksana, yakni Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai instansi pembina juga belum pernah melakukan monitoring dan survei kepatuhan secara khusus di universitas Tanjungpura (Untan), termasuk di kampus FISIP Untan. Selain itu, Satpol PP kota Pontianak sebagai instansi pengawas dan penegak Perda belum pernah memberikan sanksi kepada perokok yang merokok di kawasan Tanpa Rokok. Didalam lingkungan kampus juga belum banyak tempat serta ruangan yang dipasang tanda peringatan dilarangan merokok sehingga masih banyak yang merokok di lingkungan kampus karena tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Selain itu juga kantin-kantin yang berada di lingkungan kampus masih menjual rokok. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Pontianak tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan baik. Disarankan agar pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pembinaan kepada pemilik atau pengelola kawasan serta masyarakat akan bahaya asap rokok bagi kesehatan, serta pentingnya menjaga lingkungan yang sehat tanpa asap rokok. Selain itu masyarakat sendiri didorong agar berperan aktif mewujudkan ruangan serta lingkungan atau Kawasan Tanpa Rokok.Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010, Kawasan Tanpa Rokok.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN KETAPANG
ARYA SUBAGJA NIM. E01110062
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i2.1571
Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi Izin pendistribusian Bahan Bakar Minyak Untuk Kelompok Nelayan di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Permasalahan izin pendistribusian bahan bakar minyak untuk nelayan ini cukup menarik untuk diteliti dikarenakan masih ada beberapa hal yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan tersebut. Ada berberapa penyalur/pemilik kios yang yang memiliki izin tetapi masih menjual bahan bakar minyak untuk nelayan kepada pihak lain. Hasil dari penelitian ini faktor–faktor yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan pendistribusian bahan bakar minyak untuk kelompok nelayan yaitu Komunikasi, Koordinasi dan Sosialisasi yang belum optimal, Kondisi sumber daya yang kurang secara kuantitas, Sikap/kecenderungan (dispositon) para pelaksana yang menyalahi wewenang dengan melakukan pungutan liar kepada para penyalur/pemilik kios, Struktur birokrasi antar SKPD yang tidak berjalan dengan baik sehingga berakibat pada belom optimalnya kebijakan tersebut. Kata-kata Kunci : Implementasi, Pendsitribusian, Bahan Bakar Minyak, Nelayan
STRATEGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PONTIANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN KEPESERTAAN DI KOTA PONTIANAK
FRICO SURYA PUTRA NIM: E101115131;
Lina Sunyata *;
Arifin *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i2.2467
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alternatif-alternatif strategi dengan berdasarkan pada penilaian lingkungan internal dan eksternal dalam pelaksanaan program perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak di kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Pontianak dalam melaksanakan perluasan kepesertaan mengalami pertumbuhan kepesertaan yang lambat dimana jumlah badan usaha yang terdaftar baru mencapai 4.285 badan usaha dengan jumlah tenaga kerja terdaftar yaitu 108.724 tenaga kerja. Sedangkan menurut data badan pusat statistik (BPS) kota Pontianak, jumlah tenaga kerja yang berada di kota Pontianak mencapai 244.236 tenaga kerja. Bila melihat kedua data tersebut dapat diketahui bahwa capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 44,52% dari jumlah tenaga kerja di Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti ingin menggambarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan belum efektifnya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak dalam melakukan perluasan kepesertaan di kota Pontianak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa terdapatnya faktor-faktor internal yang teridentifikasi menjadi poin-poin kekuatan serta kelemahan dan faktor-faktor eksternal yang teridentifikasi menjadi poin-poin peluang serta ancaman dalam melakukan perluasan kepesertaan di kota Pontianak. Rekomendasi yang peneliti berikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak berupa alternatif strategi yang merupakan hasil olahan peneliti melalui matriks analisis SWOT. alternatif strategi tersebut yaitu Strategi Pendataan badan usaha; Strategi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Walikota Pontianak; Strategi kerja sama dengan media massa; Strategi Pengenalan Fitur Aplikasi BPJSTKU; serta Strategi Restruktutisasi Tupoksi dan Pembagian Wilayah Kerja. Kata Kunci : Jaminan Sosial, Perluasan Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan, Analisis SWOT. THE STRATEGY OF SOCIAL INSURANCE ADMINISTRATION ORGANIZATION (BPJS) FOR EMPLOYMENT IN PONTIANAK BRANCH IN IMPLEMENTING THE MEMBERSHIP EXPANSION PROGRAM IN PONTIANAK CITY FRICO SURYA PUTRA1* NIM: E101115131 Dr. Lina Sunyata, M.Si2 , Dr. Arifin, M.AB2 *Email: laskarkonoha@gmail.com 1. Student of Public Administration Science Program Study of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak 2. Lecturer of Public Administration Science Program Study of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak ABSTRACT This study aimed to describe alternative strategies based on internal and external enviromental assessments in the implementation of the expansion program of the Pontianak Branch of BPJS Employment in Pontianak. The problem in this study is the efforts carried out by the Pontianak branch of BPJS in implementing a slow expansion of membership where the number of registered business entities has only reached 4.285 business entities with a registered workforce of 108,724 workers. Meanwhile, according to data from the statistic center (BPS) of Pontianak, the number of workers in the city of Pontianak reached 244,236 workers. When looking at the two data, it can be seen that achievement of BPJS employment has only reached 44.52% of the total workforce in Pontianak. This research is a descriptive study with a qualitative approach where the researcher intended to describe the internal and external enviromental factors that have caused the ineffectiveness of the Pontianak branch of BPJS in expanding membership in Pontianak. The results of this study reveal that there are internal factors to be both strengths and weaknesses points, and external factors which are indicated to be both opportunites and threats points in expanding membership in Pontianak. The recommendations given by the researcher to the Pontianak Branch of BPJS are in the form of alternative strategies which is based on the result of the research done by SWOT analysis matrix. The alternative strategy is the business entity data collection strategy; Strategy for implementing Focus Group Discussion (FGD) with Pontianak Mayor; Strategy for cooperation with mass media; Strategy for introducing BPJSTKU Application Features; and the Autonomy restructuring strategy and division of work areas. Keywords : Social Insurance, Expansion of Membership, Employment BPJS SWOT Analysis
PROSES PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KOTA PONTIANAK
Rahel E.21110103
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.229
The title of this article is the process of making service of Resident Identity Cards Seasonal in Pontianak City. Focused writing this article departing from the number of migrants from outside the city of Pontianak, especially students who do not have KIPEM, caused by complex requirements and procedure KIPEM manufacture. Research was conducted in order completed the requirements of the program completion strata 1 at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Tanjungpura. Purpose of this study is want to describe the service process in the manufacture of KIPEM in Pontianak. Methods used in this study is qualitative descriptive research, conducted through interviews with informant. Well as supported by the observation and study documentation.The results showed that the process of making services KIPEM still felt quite complicated and convoluted by the immigrant students. Immigrant students have not fully know the procedures and requirements of making KIPEM, especially to meet the requirements of owners get KK reservoir boarding. Difficulty of obtaining reservoir due of Familly Card boarding house owner does not reside in the boarding house. This condition causes many immigrant students are reluctant to take care KIPEM complicated because the service process. On one side of the city government requires immigrants to have KIPEM student, but the other side the immigrant students find compicated to complicated the KIPEM manufacture. Keywords: Seasonal Resident Identity Card (KIPEM), Service Requirements, Service Procedure.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 307 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TERMINAL ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI KOTA SANGGAU
RAMASYAFARDI NIM. E01109068
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i4.1234
Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan menganalisis efektifitas kebijakan penetapan terminal angkutan orang dan barang di Kota Sanggau. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu adanya kesulitan intansi Perhubungan dalam mengalokasikan supir-supirangkot yang ada di terminal A.Yani ke terminal Rawa Bangun. Kurang komitmen serta konsistensi implementor dalam penetapan terminal angkutan orang dan barang, kurangnya dukungan masyarakat terhadap penetapan terminal kota. Peneliti menggunakan Teori dari D.Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2010: 94) dengan 3 variable yaitu:karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, melalui metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi keputusan Bupati tentang penetapan terminal angkutan orang dan barang telah memberikan dampak yang cukup baik dalam rangka menertibkan kegiatan angkutan penumpang maupun barang. Hanya saja dalam konteks penetapan fungsi suatu terminal sebagai program dalam mengembangkan kegiatan - kegiatan transportasi yang didasarkan atas terjaminnya pelayanan transportasi belum tercermin dalam kegiatan penetapan terminal angkutan orang dan barang.Kurang efektifnya Implementasi penetapan angkutan orang dan barang di Kota Sanggau dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor tingkat kesulitan implementor, faktor kurangnya seriusan dan komitmen, faktor kurangnya dukungan dari publik, serta faktor adanya sikap atau tindakan dari kelompok sasaran kebijakan. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Transportasi, Angkutan Kota
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA
PUTRI DEWI SULIKAH NIM. E1012141049
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i4.2140
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Permasalahan dalam hal implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori dari Van Meter Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam menganalisa implementasi pajak sarang burung walet di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara sudah berjalan dengan baik namun masih ada kendala, yakni ukuran dan tujuan yang belum maksimal, sumberdaya yang masih kekurangan tenaga, implementor belum tegas menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, sikap/kecenderungan para pelaksana menerima dan berusaha semaksimal mungkin agar implementasi kebijakan ini mampu untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan. Komunikasi kurang dilaksanakan yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak sarang burung walet. Saran dari peneltian penulis adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai implementor utama harus aktif dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan tegas terhadap sanksi yang telah ada untuk para masyarakat wajib pajak sarang burung walet yang tidak membayar pajak sarang burung walet. Kata-kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pajak Sarang Burung Walet
PEMBERDAYAAN PEMUDA MELALUI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Merry Andriany E01106003 Andriany E.01106003
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i1.109
Youth empowerment is an effort to improve their ability in order to be young entrepreneurs to overcome unemployment. The participation and role of youth could be done by developing and creating employment opportunities, supporting a conducive environment for central development of young entrepreneurship, producing creative and innovative products and services which have economic value and are able to empower local potential, and as a result the quality life of youth and the society is improved. Youth entrepreneurship aims to create job opportunities therefore it should be managed in a good program. The Youth Entrepreneurship Program is a program that rises soul and spirit of business in making youth who has good character, good capacity, competitive and professional. The youth is able to understand their own potential as young entrepreneur, to know business potential in their region, to understand business management techniques, to make businesses network, and to understand business development. The Youth Entrepreneurship Program has two phases; that is Young Entrepreneurship Training and Technical Guidance for Young Entrepreneur where this program can be as knowledge, skills, lifeskills, self improvement, job opportunities. From this program the youth is able to know potential they have in order to be young entrepreneurs that can improve creativity and innovation in business.Keywords : Youth Unemployment, Youth Empowerment, Entrepreneurship Program, Young Enterpreuneur