cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 64   65   66   67   68 
PENGAWASAN SUSUT DAYA LISTRIK OLEH PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON KOTA PONTIANAK HAMIDAH NIM. E01112077
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisisn pengawasan susut daya listrik oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik pengawasan dari Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis yang mencakup dua hal yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pengawasan langsung yaitu kurangnya kesadaran petugas Vendor dalam melaksanakan tugas dan perhatian Supervisor kepada bawahannya menyebabkan pengawasan kurang optimal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan tidak langsung yaitu ketersediaan alat digudang untuk persediaan yang masih terbatas. Saran dari penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak agar terus memperhatikan kinerja pegawai ataupun petugas lapangan. Memberikan teguran yang tegas bila masih menemukan petugas yang lalai. Petugas dengan kelalaiannya pada alat jaringan listrik dapat mengakibatkan susut. Kata-kata Kunci : Pengawasan, Susut Daya Listrik, PLN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA NANGA BIABAN KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU NIKOLAOS GONI NIM. E1012131066
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan fisik jalan usaha tani di Desa nanga Biaban. Permasalahan yang terjadi yaitu pembangunan belum tepat sasaran dan perencanaan belum partisipatif yaitu usulan masyarakat kurang direspon dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan dari bawah pendekatan partisipatif yang mencakup dua hal yaitu penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskritif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebutuhan masyarakat belum terpenuhi (posyandu, PAUD, perbaikan jalan, jembatan dan pemberdayaan ekonomi lokal). Sehingga berdampak pada sector penghasilan masyarakat dalam mengelola hasil pertaniannya. Perbedaan pendapat antara kepala desa sekretaris desa, ketua BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa Nanga Biaban menunjukan bahwa pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan fisik belum berdasarkan kesepakatan bersama. Perencanaan sudah dilaksanakan secara partisipatif, namun partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik, yaitu usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan desa kerena keterbatasan masyarakat dalam menetapkan proses dari perencanaan pembangunanKata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Partisipatif.
PENGAWASAN PROGRAM PENGEMBANGAN KARET RAKYAT DI DESA NGARAK Suanda E.21109007
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.191

Abstract

The problem in this study is that the program of rubber seeds from many incoming government , but there are still many people who have not been able to take advantage of the program , as evidence of this phenomenon is that the rubber has been planted yet can produce optimal rubber . The purpose of this study is to want to examine and describe the supervision of rubber seedlings to farmers in the village of District Overseer Ngarak by Plantation Office of West Kalimantan Province . The results showed that the Plantation Office of West Kalimantan province has tried to carry out strict control over seed aid to farmers in the village of Ngarak District Overseer for the right target and avoid deviations .However , monitoring is done can not be optimized because the officers were a little constrained by the number , the less the quality of human resources , lack of funds and accommodation vehicle and a remote location and poor road access . In addition , there has been no coordination between field officers with the District Head for aid awarded directly without going through the district . In addition , there is no proper coordination with farmers , making it difficult to identify farmers who divert the aid to farmers in developing rubber seedlings failed because of technical problems such as the high cost of constrained fertilizers and medicines . Responding to phenomena Plantation Office of West Kalimantan Province is expected to improve oversight of rubber seedlings to farmers in the village of Ngarak District Overseer , for example by mesiasati shortage of financial resources and inadequate facilities to submit a request to the authorities . In addition , the Agriculture Agency of West Kalimantan can also improve coordination with intensive coordination with village officers who can be trusted . In addition , field officer assigned to the Plantation Office of West Kalimantan Province is also expected to work optimally , so many irregularities that may occur in the field can be immediately identified and found a way out . Keywords : Monitoring , Distribution , Seeds , Rubber
PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG HERI PURNAMA NIM. E21112065
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1151

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemungutan pajak hotel dan mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang. Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa fenomena yang terjadi di lapangan sangat menarik untuk diteliti mengingat masih terdapat beberapa indikasi masalah dalam pemungutan pajak hotel, seperti kurangnya kesadaran bagi usaha hotel atau Wajib Pajak dalam hal membayar pajak, masih kurang pengawasan yang dilakukan petugas pajak dan sistem administrasi pemungutan pajak hotel masih dilakukan secara manual dalam mendeteksi besarnya penghasilan dari usaha hotel. Adapun fungsi manajemen yang dikemukan oleh George R. Terry (dalam Siagian, 2003:85) merumuskan fungsi- fungsi manajemen menjadi empat proses, yang sering disingkat dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) dengan menganalisis teori  dari pengelolaan pajak dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dimana pengorganisasian dan pengarahan termuat dalam pelaksanaan yang disesuaikan menurut hasil dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa pengelolaan pemungutan pajak hotel dan villa pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masih rendah dan belum mencapai realisasi yang diharapkan karena disebabkan kurang berjalan dengan baik dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun rekomendasi yang penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan pemungutan pajak hotel adalah:kepada petugas pajak agar terus melakukan pengelolaan secara efektif kepada Wajib Pajak dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak. Kata-kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, Pemungutan Pajak, Pajak Hotel
MOTIVASI KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG GREGORIUS TALINCE NIM. E21112028
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2051

Abstract

Tujuan penelitian ini unuk mendeskripsi dan menganalisis indikasi masalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang dialam oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adapun indikasinya ialah seperti berikut pembayaran gaji atau upah tidak tepat waktu, tingkat kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) relatif rendah serta sarana dan prasarana terbatas membuat motivasi kerja pegawai belum sepenuhnya optimal. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek pada suatu saat tertentu dan berusaha mendiskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, motivasi kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang belum sepenuhnya berjalan optimal terkait (1) Motif atas kebutuhan dari pekerjaan. motive adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan guna memenuhi kepuasannya yang belum terpuaskan. (2) Pengharapan atas lingkungan kerja dengan menyadari hal tersebut maka seseorang pemimpin berkewajiban untuk selalu memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan para pegawainya. Sebab dengan memperhatikan dan memenuhi hal tersebut maka akan mempengaruhi terhadap semangat kerja dari para pegawai tersebut. (Expectation); (3) Kebutuhan atas imbalan suatu peransang atau daya tarik yang sengaja diberikan kepada pegawai dengan tujuan untuk membangun, memelihara dan memperkuat harapan-harapan pegawai agar dalam diri mereka timbul semangat kerja yang lebih besar untuk berpartisipasi bagi organisasi (Incentive). Kata-kata Kunci: Motivasi Kerja, incentive, motive dan expectation
KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR DESA EMPIYANG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU YOHANES HELDIDORES NIM. E21111019
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis indikasi Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kantor Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Permasalahan yang dijumpai dalam penelitian ini yaitu: Kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa Empiyang, adanya pungutan liar, seringkali kantor desa tutup pada hari kerja, tidak tertibnya terhadap jadwal dan waktu kerja yang telah ditentukan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) dengan 6 indikator yaitu: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban sudah menunjukkan kualitas pelayanan yang baik dan efektif seperti: pelayanannya sudah bersifat terbuka, adanya tanggungjawab dan kepastian waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkannya, sudah terlihat adanya kemampuan untuk lebih tekun memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan cepat tanggap dalam menanggapi keluhan-keluhan dalam proses pelayanan, dan bersikap adil dan jujur. Rekomendasinya adalah para pegawai/petugas pelayanan di kantor desa Empiyang sebaiknya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan yang terbuka, bertanggungjawab serta selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan. Kata-kata kunci: kualitas, Pelayanan, Kantor Desa Empiyang, Kecamatan Jangkang
PENGUATAN INSTITUSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SAMBAS L LISA NIM. E01110100
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1795

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Penguatan Institusi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas serta belum adanya visi dan misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan metode yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang sebuah fenomena. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Siagian yaitu mengenai prinsip-prinsip organisasi yang meliputi kejelasan tujuan, kejelasan misi, fungsionalisasi, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan antara wewenang dan tangggung jawab, kesatuan arah, kesatuan komando, kejelasan kebijakan tentang pola pengambilan keputusan, dan rentang kendali. Hasil dari penelitian ini adalah penguatan Institusi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sambas sudah optimal. Agar Institusi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sambas lebih kuat lagi dikemudian hari, diperlukan sumber daya manusia yang cukup, dana yang memadai, dan lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada segenap masyarakat agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan kasus kekerasan baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa orang lain. Kata-kata Kunci: Penguatan Institusi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN BANTARAN SUNGAI DI KAWASAN JALAN BRIGJEN KATAMSO KABUPATEN SINTANG Aya Ismaya E01110035
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.442

Abstract

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tentang implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang antara lain seperti infrastruktur yang tidak memadai, kondisi lingkungan yang kumuh, tidak adanya kejelasan wewenang, PKL yang tidak teratur dan tumpang tindih aktifitas dikawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Van Mater dan Van Horn’s sebagai pedoman dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi mengingat implementasi program penataan bantaran sungai di kawasan jalan Brigjen Katamso tidak berjalan sesuai dengan rencana teknis. Variabel tersebut adalah kondisi sumberdaya yang kurang berkualitas, karakteristik agen pelaksana yang belum menonjol, kurangnya sikap/kecenderungan (dispositon) para pelaksana serta belum adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang baik serta kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi kawasan bantaran sungai di jalan Brigjen Katamso. Variabel lain yang mempengaruhi proses implementasi  seperti kondisi tim kerja, koordinasi dan interaksi para pelaksana, keterlibatan pihak swasta, komitmen pemerintah dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang. Pemerintah Kabupaten Sintang terutama dinas Pekerjaan Umum perlu meningkatkan sumberdaya terutama sumberdaya manusia dan harus mempunyai komitmen dalam menyelesaikan masalah penataan ruang.Kata kunci: implementasi program, penataan bantaran sungai, Brigjen Katamso
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ELIS SUHENDRA NIM. E1011131080
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1520

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendampinng desa yang dilihat dari berbagai faktor yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap disposisi pelaksana, dan komunikasi antar organisasi yang ditinjau dengan teori Varn Metter & Varn Horn. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pendamping desa di Kecamatan Sungai Raya di temukan masih adanya pendamping desa yang belum mengerti tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa sehingga berpengaruh pada pelaksanaan roda pemerintah desa yang belum berjalan dengan baik. Minimnya pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping di pengaruhi oleh sumber daya mulai dari tingkat pendidikan pendamping, pelaksana yang belum mempunyai pembagian tugas secara tetap serta rendahnya intensitas komunikasi yang dilakukan pendamping dengan pemerintah desa, sehingga proses pendampingan yang dilakukan masih dinilai kurang membantu pendamping desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya. Sedangkan dampak negatif yang timbul dari kurangnya pemahaman tugas dan fungsi pendamping  yaitu pendamping desa di anggap mencampuri urusan desa yang di dampinginya. Kata-kata Kunci: Pendamping Desa, Implementasi Kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PONTIANAK NURAINI NIM. E1012141013
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori dari Geoerge C. Edwards III yang mengatakan ada berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan empat variabel dari empat variable yang ada yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah masih kurang nya komunikasi yang dilakukan oleh pihak implementor dalam implementasi Perda Tentang Ketertiban Umum di Kota Pontianak, Sumber daya yang kurang memadai baik itu sumber daya manusia atau implementor yang bertugas dilapangan yang melakukan penegakan perda, sumber daya waktu, sumber daya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dan karakteritik agen pelaksana juga belum maksimal dalam menegakkan Perda. Belum adanya ketegasan dari pihak pelaksana kepada para pelanggar seperti pemberian sanksi hukum. Kemudian yang terakhir Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivis Pelaksana, masih kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu komunikasi dan koordinasi antar petugas lapangan maupun dengan pihak lain seperti dinas-dinas terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya waktu serta sumber daya alat (sarana dan prasarana) yang menunjuang semua kegiatan. Kemudian perlu adanya penguatan petugas dalam melakukan penindakan kepada para pelanggar dan karakteristik dari para implementor. Kata Kunci : Implementasi, Ketertiban Umum, Faktor yang mempengaruhi.

Page 66 of 132 | Total Record : 1314

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue