cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 66   67   68   69   70 
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH (Studi Pada Gabungan Kelompok Tani Pertanian Padi di Desa Peniti Luar) ARDILLA NIM. E01110041
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1216

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan Gapoktan dikaji dari aspek pemberdayaan. Adapun permasalahan dari penelitian ini, antara lain kurangnya dorongan dan motivasi yang dilakukan oleh gapoktan, masih lemahnya daya dan potensi petani yang belum di optimalkan  gapoktan, dan kurangnya ketersediaan berbagai masukan dan peningkatan taraf pendidikan petani. Peniliti menggunakan aspek pemberdayaan  yang terdapat dalam  teori yang digunakan dari Ambar Teguh Sulistyani sebagai pedoman dalam  mengkaji permasalahan yang terdapat dalam Gapoktan Pilar Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Peniti Luar hasil panen pertanian masih belum optimal. Rata-rata hasil panen padi sebanyak 2-2,5ton/ha pada satu kali musim tanam di luas areal 310 ha yang seharusnya bisa mencapai target 3-3,5 ton/ha. Peran gapoktan sebagai organisasi petani sangat diharapkan dalam membantu mengoptimalkan hasil pertanian. Namun, kurang aktifnya pengurus gapoktan berdampak pada proses produksi pertanian anggotanya. Dampak ketidak aktifnya pengurus tersebut di kaji dari aspek mendorongan dan motivasi, aspek memperkuat daya dan potensi, dan aspek  penyediaan berbagai masukan dan peningktan taraf pendidikan. Kata-Kata Kunci :  Gapoktan, Petani Padi, Motivasi, Potensi, Pendidikan
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUSUN KUANG DESA SEMPATUNG KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK BOBY ALKADITA NIM. E1011131061
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Sempatung dalam pembangunan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Kuang Desa Sempatung Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan PLTMH di Dusun Kuang ini cukup menarik untuk diteliti, mengingat pembangunan PLTMH tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Kuang Desa Sempatung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Redford terdapat lima kriteria ilmu administrasi negara yang dapat digunakan untuk menguji pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan yaitu, efisiensi, ketentuan undang-undang, tanggung jawab, sikap demokratis, dan kepentingan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Sempatung dalam pembangunan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Kuang Desa Sempatung Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak belum dilaksanakan dengan baik dan optimal, pengelolaan dan pemanfaatan PLTMH tidak efisien, pengelolaan dan pemanfaatan PLTMH belum diatur dalam ketentuan hukum, PLTMH tidak dimanfaatkan secara bijaksana dan pelaksana pengoperasian PLTMH tidak memiliki kemampuan teknis dan kompetensi yang memadai, pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PLTMH kurang melibatkan elemen masyarakat, dan aparatur pemerintahan desa belum mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan penting untuk dilaksanakan dengan baik dan optimal agar tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat tercapai dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kata-kata Kunci: Pembangunan, Pemanfaatan, PLTMH.
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS Didi Suhendar E.01108055
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.106

Abstract

This article titled Service Standard Health Center, which aims to determine the applicable standard of care in the health center if it is in accordance with the regulations governing the public service, especially on the standard service, as the discovery of a phenomenon that is still less than the maximum indicates the service provided to the community. This type of research is a type of descriptive research using qualitative methods approach. The research was conducted at the district health center Tayan Lower Wire Village. The Service Standards are intended service procedures, service time, cost of services, product services, facilities and infrastructure, as well as the competence of personnel service providers. The results of this study are service procedures are still cumbersome, time is still a long service to visitors, the service charge is not clear because it is not informed, products services provided is not maximal, there is still infrastructure is not suitable to be used, and the average officer in the health center is still high school or equivalent education. The author recommends doctors and health care implementers can improve services, especially in terms of discipline for indiscipline doctors and health care services delivered resulting in a long time, and the health center should pay attention to the existing service standards. Keywords: health center service standards, service procedures, service time, cost of services, product services, facilities and infrastructure, personnel competence providers
PROFESIONALISME PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK FENNY ENDAH SARY NIM. E21110069
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.959

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Adanya pegawai yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, hal tersebut terlihat dari masih banyak ditemukan kesalahan baik dalam format penulisan, penggunaan kalimat dan pengetikan dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. Aktivitas kerja pegawai yang tidak merata, menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan pada beberapa pegawai, serta penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya, kurang jelasnya deskripsi pekerjaan (uraian tugas) serta rendahnya performa yang dimiliki pegawai, hal tersebut terindikasi pada lambatnya pegawai dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tupoksinya.Penulisan ini bertujuanmendiskripsikan dan menganalisa profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kota Pontianak.Menurut Spencer and Spencer (1993:43) terdapat 5 (lima) syarat terbentuknya profesionalisme, yaituPengatahuan, keahlian,Motivasi, watak, dan sikap.Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa secara umum  antara latar belakang pendidikan dengan tupoksi pegawai sudah sesuai, hanya 8  (delapan) orang pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Menurut hasil berdasarkan aspek tingkat pendidikan, komposisi pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA mendominasi struktur organisasi di Sekretariat Daerah  Kota Pontianak, antara keahlian (skill) dengan tupoksi pegawai sudah sesuai, terutama terkait dengan kesanggupan seorang pegawai dalam melaksanakan tupoksinya ditinjau dari aspek kesesuaian antara pelatihan dan kursus-kursus yang pernah diikuti oleh seorang pegawai. Sikap kerja pegawai ditinjau berdasarkan, yaitu keterlibatan kerja dan kepuasan kerja sudah cukup baik.Hanya saja waktu menyelesaikan tugas tersebut tidak sesuai SOP, dikarenakan adanya kesalahan pengetikan atau kekurang telitian dalam pengetikan.Unsur komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya masih rendah, hal tersebut terlihat adanya pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan SOP yang menjadi tuntutan organisasi.Berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh pegawai di Sekretariat Daerah Kota Pontianak, merujuk pada SOP, peraturan kerja serta ketentuan kerja yang berlaku. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan  adanya penambahan pegawai baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah Kota Pontianak, meningkatkan intensitas keikutsertaan pegawai dalam diklat/pelatihan dan kursus-kursus  guna meningkatkan  keterampilan/skill pegawai terhadap pekerjaanya dan pimpinan diharapkan melakukan  pendisiplinan kerja berupa pemberian peringatan agar pegawai mentaati semua peraturan organisasi dan mau merubah perilaku kerjanya. Kata-kata kunci: Profesionalisme, Pelayanan,  Dan Kinerja Pegawai
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA BEBATUNG KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK YANDI NIM. E01108027
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1833

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Bebatung. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Manullang tentang pengawasan. Teori tersebut dijelaskan proses yang dilakukan dalam pengawasan melalui tiga fase, yaitu: menetapkan standar, evaluasi dan mengadakan tindakan perbaikan. Hasil penelitian ini adalah Standar pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANG-Desa) di Desa Bebatung dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sehingga evaluasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bebatung tidak ada menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bebatung. Langkah perbaikan yang dilakukan Badan Permusywaratan Desa adalah mengusulkan perubahan program kerja yang telah dibuat sebelumnya. Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bebatung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Saran dari penelitian ini adalah Badan Permusywaratan Desa harus lebih memperhatikan program kerja Desa dan melakukan koordinasi terhadap pemerintah Desa, guna menjamin proses transparasi dan demokratisasi dalam  penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih baik. Kata-Kata Kunci :  Pengawasan, BPD, Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR Adi Darma Saputra NIM. E01110050
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.572

Abstract

Dalam implementasi kebijakan UMKM masih terdapat indikasi masalah yaitu kurangnya kualitas SDM pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara instansi pemerintah terhadap pelaku UMKM, dan pelaku UMKM tidak berani melakukan peminjaman modal serta kurangnya ketaatan pelaku UMKM dalam perijinan. Penelitian in imenggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith sebagai pedoman dalam mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur. Hasil penelitian menunjukkan tentang deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasikebijakan UMKM yaitu kurangnya koordinasi Disperindagkop dan UKM dalam mensosialisasikan program yang dibuat terhadap pelaku UMKM, kurangnya wawasan pejabat pelaksana serta kurangnya anggaran, rendahnya kualitas dan pola pikir pelaku UMKM, kurangnya kesadaran pelaku UMKM terutama dalam hal perijinan, tidak beraninya pelaku UMKM melakukan peminjaman tambahan modal usaha, dan faktor lingkungan geografis, sosial dan ekonomi. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Disperindagkop dan UKM perlu meningkatkan sosialisai dan koordinasi terhadap Kecamatan dan juga terhadap pelaku UMKM, meningkatkan pengetahuan dan wawasan pejabat pelaksana dan mencari alternatif lain untuk mencukupi anggaran program yang dibutuhkan, meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya mentaati peraturan dan etika berusaha terutama berkaitan dengan perijinan, dan  melakukan rapat bersama para  pelaku UMKM di tiap Kecamatan agar pelaku UMKM dapat mendukung program-program yang telah dibuat.Kata-kata Kunci :     implementasi kebijakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kecamatan Pontianak Timur
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSP) KABUPATEN SANGGAU RIZKY KURNIYAWAN NIM. E01111056
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengetahui  efektifitas pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PMPTSP) Kabupaten  Sanggau.. Subyek penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas PMPTSP Kabupaten Sanggau, Kepala Seksi pelayanan perizinan, pegawai dan masyarakat (pelaku usaha), yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: bahwa masih belum ada kejelasan baik dalam hal persyaratan, besaran biaya yang harus dibayar, maupun kepastian waktu penyelesaian pengurusan SIUP. Transmisi implementasi pelayanan SIUP masih terbatas karena adanya duplikasi  kewenangan  antara  Dinas  PMPTST  Kabupaten Sanggau  dengan Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi   dan UKM.   Sumberdaya    kebijakan meliputi sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, masih belum maksimal, Disposisi pelaksana implementasi pelayanan SIUP masih  belum efektif, karena SKPD terkait penyelenggaraan SIUP belum sepenuhnya melimpahkan kewenangan perizinan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Sanggau, serta belum adanya aturan pelaksanaan regulasi  (Peraturan Daerah)  terkait kejelasan kewenangan  perizinan pelayanan SIUP. Struktur birokrasi implementasi pelayanan SIUP, yang melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau menimbulkan  ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi terkait. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut; perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal,  perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya  manusia, anggaran keuangan, sarana dan prasarana  perizinan terpadu satu pintu. Untuk menghindari adanya ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi teknis, hendaknya dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Kata-kata Kunci :  Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi
IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN USAHA RUMAH KOST DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Mella Indriani NIM. E01112091; Sri Maryuni *; Tri Hutomo *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2477

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses implementasi penerbitan izin usaha rumah kost dan seberapa mudah masyarakat mengurus dalam proses perizinan usaha rumah kost. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mempunyai izin usaha rumah kost dalam menjalankan usahanya khususnya di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dengan indikator penilaian adalah sebagai berikut syarat-syarat administrasi untuk mendirikan usaha rumah kost, prosedur-prosedur untuk membuat perizinan usaha rumah kost, mekanisme internal pembuatan izin rumah kost di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari syarat yang diberikan ada beberapa syarat yang susah untuk dipenuhi oleh masyarakat walaupun untuk memenuhi syarat tersebut perlu yang lama. Prosedur yang ada masih kurang efektif hal ini terjadi kurangnya komunikasi antar dinas terkait. Mekanisme yang masih terbilang rumit dan susah, seperti yang diungkapkan oleh narasumber pembuatan izin usaha rumah ini terbilang berbelit-belit. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya tinjauan ulang terhadap syarat-syarat yang diberikan, kemudian ditingkatkan kembali komunikasi antara dinas-dinas yangterkait dalam hal ini, waktu dalam pembuatan izin usaha rumah kost perlu dipercepat. Kata Kunci: Implementasi, Penerbitan, Rumah Kost
FAKTOR KUALITAS SDM YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Harmoko E.21111099
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.239

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the birth certificate of service with the study in the Office of Population and Civil Registration Pontianak . The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive explanation regarding the birth certificate of service in the Office of Population and Civil Registration Pontianak . The results showed that the velocity in the birth certificate of service in the Office of Population and Civil Registration Pontianak is still lacking and does not meet the expectations of society . Speed ??in the service of the birth certificate in the Office of Population and Civil Registration Pontianak influenced by the birth certificate procedures are long and require a lot of the maintenance requirements of the neighborhood level to the Village . This is also why people become reluctant to take care of the birth certificate . Suggestions writer for the Population and Civil Registration Department Pontianak City is expected to continue to improve services birth certificate . This can be done by the Office of Population and Civil Registration Pontianak for example by continuing to improve the quality of employees and complete the infrastructure and physical facilities more adequate . The officer in the Office of Population and Civil Registration Pontianak is expected to continue to improve the quality of personal well by increasing competence by following a number of training and continue to be committed to provide optimum service to the community . Keywords : Birth Certificate Services, Physical Facilities Office, Human Resources
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI DESA BELIMBING KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG DELIMA NIM. E21111002
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1307

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk  mengetahui dan menganalisis hasil  evaluasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat berhasil mencapai tujuannya di Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekataan deskriptif. Kunci yang ditentukan dengan purposive sampling.Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan subjek  penelitian ini ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus PNPM Desa, Fasilitator, dan Masyarakat. Hasil  penelitian ini adalah : yang pertama, Efektifitas (hasil program yang ingin dicapai), pelaksanaan Simpan Pinjam Bagi Perempuan secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan dari Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP). Keberadaan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang seharusnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi  belum mensejahterakan masyarakat secara optimal. Kedua, Responsivitas (daya tanggap menilai hasil program), berhubungan dengan penilaian kepatuhan pengguna dana pinjaman secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik ini disebabkan rendahnya kesadaran dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pengguna dana pinjaman yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan tidak berjalannya dana sesuai proposal yang diajukan. Hal ini disebabkan tidak adanya pengawasan terhadap yang tidak memiliki arah atau rasa tanggungjawab yang membuat kemacetan dalam pengembalian angsuran pinjaman. Dan ketiga, Ketepatan (Menilai Dari Tujuan Program), berhubungan dengan menilai apakah kebijakan Simpan PinjamBagi Perempuan (SPP) yang disalurkan PNPM-MP pada Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang ada benar-benar berguna dan bernilai, sehingga tercapainya tujuan program yang telah meliputi modal dan bertambahnya sumber dari pengembalian pinjaman. Namun hal ini tidak menjamin meningkatnya produksi dan memperluas jenis usaha dan pendapatan dan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaat dana tersebut belum tercapai.Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP), sehingga menyebabkan banyaknya tunggakkan pinjaman karena tidak adanya pembinaan terhadap masyarakat. Kata-kata Kunci: EvaluasiKebijakan, PNPM-MP, Program SPP

Page 68 of 132 | Total Record : 1314

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue